KPK beraksi lagi, dua pejabat daerah tertangkap basah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, La Masikamba sebagai tersangka suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajak wajib pajak atas nama Anthony Liando, selaku pemilik CV AT. 

La Masikamba ditetapkan bersama Anthony dan Sulimin Ratmin, selaku supervisor/pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon. La Masikamba dan Sulimin diduga sebagai penerima, sementara Anthony sebagai pemberi. 

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan tiga orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/10).Syarif mengatakan La Masikamba dan Sulimin diduga membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai Rp1,7 sampai Rp2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewajiban pajak Anthony disepakati menjadi Rp1,037 miliar. 


"Atas kesepakatan tersebut terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp320 juta yang diberikan bertahap," ujarnya.

Syarif lantas merinci pemberian uang dari Anthony kepada La Masikamba dan Sulimin, yakni 4 September 2018 sebesar Rp20 juta dari Anthony kepada Sulimin melalui rekening anaknya, 2 Oktober sebesar Rp100 juta dari Anthony kepada SR, dan sebesar Rp200 juta akhir Oktober 2018 setelah surat ketetapan pajak diterima Anthony. 

"Diduga selain pemberian tersebut LMB (La Masikamba) juga menerima pemberian lainnya dari Anthony sebesar Rp550 juta pada 10 Agustus 2018," kata Syarif. Atas perbuatannya, Anthony yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sebagai pihak diduga penerima, Sulimin disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kemudian La Masikamba disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (4/10). Kali ini tim penindakan menggelar operasi senyap di KotaPasuruan, Jawa Timur.

Dari informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, salah satu pihak yang diamankan dari OTT tersebut adalah Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

Saat ini Setiyono tengah menjalani pemeriksaan awal di Polres Pasuruan.Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengakui kebenaran informasi penindakan dari KPK tersebut.


"Benar terjadi OTT di Kota Pasuruan tadi pagi ini," ujar Barung di Surabaya seperti dikutip dari Antara.

Namun, Barung tidak mau menjelaskan lebih jauh. Termasuk siapa pejabat yang ditangkap. Saat ditanya apakah Wali Kota Pasuruan turut diperiksa, Barung tidak mau berkomentar secara detail.

"Polres Pasuruan memberikan tempat kepada KPK untuk memeriksa pejabat Pasuruan," ujarnya.Kepala sejumla media, Barung menyatakan Wali Kota Pasuruan tengah diperiksa di Polres Pasuruan.

Dilansir dari Detikcom, ruang kerja Setiyono di Pusat Pemerintah Pasuruan sudah disegel penyidik KPK.

Sementara itu, KPK belum memberikan konfirmasi penangkapan ini. Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Agus Raharjo, Wakil Ketua Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum memberikan jawaban.

Dua Kecamatan di Donggala Belum Tersentuh Bantuan Sembako

Dua kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yakni Sirenja dan Balaesang, belum tersentuh bantuan sembilan bahan pokok (sembako) dan pendataan korban hingga hari keenam pascabencana gempa dan tsunami.

Kapolres Tolitoli Ajun Komisaris Besar M Iqbal Alqudusy mengatakan penyaluran bantuan sembako masih terfokus di Kota Palu hingga hari ini.

"Penyaluran bantuan sembako ke daerah Sirenja dan Balaesang pusat gempa. Semua terfokus di Palu, belum tersentuh sama sekali," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/10).
Dia menerangkan, kondisi masyarakat di Sirenja sangat memilukan karena 80 persen rumah di lokasi tersebut rubuh dan masyarakat tinggal di atas gunung saat ini.

Menurut Iqbal, belum ada tindakan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk masuk ke kawasan tersebut. 

"Belum ada tindakan sama sekali instansi terkait misalnya membuka isolasi dan sebagainya," ucapnya.Iqbal juga berkata bantuan sembako sangat diperlukan oleh masyarakat Sirenja karena aliran bantuan yang masuk ke lokasi itu baru berasal dari pihak Polres Tolitoli.

Bahkan, lanjut dia, jumlah korban meninggal dunia di kawasan tersebut juga belum terdata sama sekali hingga saat ini.

"Berapa yang meninggal dunia di sana belum terdata sama sekali. Belum ada penanganan sama sekali juga," ucap Iqbal.

Dituduh Berkampanye Hitam, Prabowo Dilaporkan ke Bawaslu

Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) akan melaporkan calon presidenPrabowo Subianto ke Badan Pengawas Pemilu RI atas dugaan kampanye hitam. Prabowo akan dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan berita bohong terkait penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet.

"Kami akan melaporkan pasangan pilpres nomor urut 02 bapak Prabowo Subianto, yang kami duga melakukan kampanye hitam," kata Presidium GNR Muhammad Sayidi di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).Sayidi menilai pernyataan Prabowo dalam konferensi pers yang digelar Selasa (2/10) telah menimbulkan kegaduhan sehingga mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, kata dia, hal ini juga merugikan kubu Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan lawan politik Prabowo. Sayidi menganggap Prabowo telah melanggar pasal 69 ayat 1 b, c, dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Dalam aturan disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (e) mengganggu ketertiban umum.

"Jadi dia (Prabowo) mengatakan, yang intinya bahwa ibu Ratna Sarumpaet telah menjadi korban pengeroyokan. Akibat dari berita itu membuat kegaduhan sampai polisi memeriksa seluruh rumah sakit yang ada di Bandung, memeriksa CCTV dan semua yang ada di Bandara Husein Sastranegara, itu ternyata bohong," kata Sayidi.


Sementara itu, kuasa hukum GNR, Abdul Fakhridz Al Donggowi mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan Prabowo terkait penganiayaan Ratna sebagai bentuk penggiringan opini masyarakat. Hal ini merugikan Jokowi sebagai petahana Pemilu 2019.

"Ketika mereka bilang bahwa Ratna Sarumpaet itu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian itu mereka menggiring opini bahwa seolah-olah yang melakukan itu adalah orang-orang yang berada di kelompok pro pemerintah," kata Abdul.

Terlebih, lanjut Abdul, tindak kekerasan itu dikait-kaitkan dengan posisi Ratna yang saat itu merupakan juru kampanye Prabowo-Sandiaga Uno. Oleh karena itu, lanjutnya, apa yang disampaikan Prabowo telah menyudutkan Jokowi.

"Ketika Prabowo bilang ini menciderai demokrasi. Kekerasan ini ada hubungannya dengan posisi Ratna Sarumpaet itu sebagai tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi. Jadi jelas mereka itu menggiring opini bahwa seolah yang melakukan itu adalah orang-orang yang berada di kelompok pasangan urut nomor 01 Joko Widodo-Maruf Amin," kata dia.

Sebelumnya, kabar penganiayaan Ratna tersebar sejak Senin (1/10) malam. Saat itu, kabar yang beredar adalah Ratna dipukuli di Bandung, Jawa Barat, pada 21 September 2018. Sejumlah politisi dari kubu Prabowo-Sandi kemudian menyebarluaskan kabar ini. Prabowo bahkan bertemu langsung dengan Ratna untuk melihat kondisinya. Usai pertemuan, Prabowo yang mengaku mendapat penuturan dari Ratna lantas menyebut kasus itu sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Penganiayaan itu ternyata bohong. Ratna Sarumpaet dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (4/10) mengakui telah menciptakan kebohongan itu. Ia meminta maaf terhadap Prabowo dan sejumlah pihak yang sudah membelanya meskipun penganiayaan itu merupakan kebohongan semata.

"Melalui forum ini saya dengan sangat memohon maaf pada Pak Prabowo Subianto yang tulus membela saya. Membela kebohongan yang saya buat," kata Ratna saat konferensi pers di bilangan Tebet, Jakarta, Rabu siang. Atas masalah yang ditimbulkannya, Ratna telah mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Akui kebohongan, aktivis penjahat SARA Ratna Sarumpaet tetap diproses hukum

Polda Metro Jaya menyebut akan tetap memproses aktivis Ratna Sarumpaet secara hukum meskipun ia telah mengaku berbohong soal penganiayaan dan sudah meminta maaf.

"Kan harus pakai Berita Acara [Pemeriksaan]. Kita tunggu saja nanti," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/10).

"Jangan sampai pemerintahan ini artinya tidak benar, tidak pas, makanya polisi kemudian melakukan langkah lidik dan memastikan benarnya seperti apa. Itu pasti akan jadi pengembangan penyidikan," ia menambahkan.Argo menuturkan polisi juga akan fokus memeriksa pihak yang terkait menyampaikan informasi bohong tentang penganiayaan itu.

"Nanti semuanya orang ya, saksi yang mengetahui, melihat, akan dimintai keterangan, dan ini berkaitan dengan kasus penyebaran berita bohong, penyebaran berita di media sosial," tuturnya.

Ia mengatakan dasar penyelidikan kasus itu antara lain laporan dari masyarakat soal informasi bohong yang disampaikan Ratna itu.Sebelumnya, Ratna mengaku berbohong soal penganiayaan yang dialaminya. Sejumlah laporan masuk ke kepolisian.

Di antaranya, laporan dengan pelapor Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya pada Rabu (3/10). Selain Ratna Sarumpaet, Muannas melaporkan pasangan calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam dugaan penyebaran berita bohong.Selain itu, ia melaporkan Fadli Zon, Rachel Maryam, Hanum Rais, Naniek S Dayang dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dengan tuduhan yang sama.

Menlu Suriah: Perang Kami Melawan Terorisme “Hampir Berakhir”

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, perwakilan Suriah mengecam campur tangan internasional dan serangan terhadap kedaulatannya, sementara juga menuduh Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang. Pemerintah Suriah mengabarkan, mereka kini membuka pintu selebar-lebarnya untuk menyambut para pengungsi yang ingin kembali pulang. Mereka juga menyambut bantuan pihak asing yang ingin membantu membangun Suriah kembali, selama bantuan itu tanpa syarat.

Dalam sebuah pidato dramatis, diplomat tertinggi Suriah telah mengatakan kepada dunia bahwa “pertempuran melawan terorisme hampir berakhir” di negara tersebut dan bahwa, setelah lebih dari tujuh tahun perang saudara yang brutal, Suriah kini siap untuk menyambut kembali lebih dari 5 juta orang yang melarikan diri dari Suriah.

Disambut dengan tepuk tangan meriah di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Sabtu (29/9), Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Walid al-Moallem mengecam campur tangan internasional di Suriah, membantah penggunaan senjata kimia pemerintah Suriah, dan menuduh koalisi pimpinan Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang.

Dengan hanya provinsi Idlib yang masih berada di bawah kontrol pemberontak, al-Moallem menjelaskan dengan yakin bahwa “situasi di lapangan telah menjadi lebih stabil dan aman”  dan bahwa rekonsiliasi lokal berjalan dengan baik. Dia juga berterima kasih kepada rakyat Suriah atas ketabahan mereka sepanjang berlangsungnya konflik berdarah.

Sepanjang pidatonya, al-Moallem menekankan hak Suriah akan kedaulatan dan mencela tindakan koalisi pimpinan AS yang memerangi Negara Islam Irak dan Levant (juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL) karena melakukan “segalanya kecuali memerangi terorisme.” Dia mengklaim koalisi yang “tidak sah” tersebut, yang termasuk pemain internasional bersama dengan pasukan oposisi lokal dan regional, telah menghancurkan kota Suriah Raqqa, mantan markas ISIS, dan mengambil bagian dalam pembantaian warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak sebagai sarana “menyebar kekacauan dalam hubungan internasional,” serta mempromosikan kolonialisme dan hegemoni kekuasaan.

Al-Moallem sekali lagi membantah temuan para penyelidik PBB, yang telah mengaitkan beberapa dari setidaknya 17 serangan kimia yang dilaporkan selama konflik dengan pasukan pemerintah.

“Kami sepenuhnya mengutuk penggunaan senjata kimia dalam keadaan apapun,” katanya, mengklaim bahwa tidak ada penyelidikan atau bukti yang tidak memihak yang diajukan untuk menghubungkan pemerintahannya dengan serangan kimia.

Masalah ini telah memicu kemarahan di Dewan Keamanan PBB, dengan Rusia memveto upaya untuk menyelidiki rezim Assad sepenuhnya.

MENYUSUTNYA WILAYAH KEKUASAAN PEMBERONTAK

Pidato pada hari Sabtu (29/9) disampaikan ketika pasukan pemerintah Suriah, yang didukung oleh Rusia dan Iran, telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang dikuasai pemberontak selama perang, yang telah menewaskan lebih dari 400 ribu orang. Serangan oleh pasukan pemerintah di Idlib, yang merupakan benteng pemberontak terakhir yang tersisa, dibatalkan pada pekan lalu ketika Rusia dan Turki mencapai kesepakatan untuk membentuk zona demiliterisasi di sekitar provinsi.

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera, melaporkan dari PBB, mengatakan pidato “pertentangan” al-Moallem bertujuan untuk mengirim pesan kepada oposisi Suriah dan komunitas internasional.

“Dia mengatakan kepada oposisi Suriah: ‘Anda kalah perang, Anda harus kembali pulang ke negara Anda, Anda harus melupakan tentang masa depan Suriah tanpa Bashar al-Assad’,” kata Ahelbarra.

Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Suriah tersebut menyebutkan “pasukan pendudukan,” bersumpah bahwa pemerintah Suriah akan membebaskan negara dari semua “pasukan asing yang tidak sah.”

“Dia mengatakan kehadiran tentara Turki di bagian utara negara itu, tentara Amerika dan Prancis di bagian timur negara itu, serta memberikan bantuan kepada Kurdi merupakan hal yang tidak dapat diterima. Jika mereka tidak menarik diri dari daerah-daerah itu, tentara Suriah memiliki semua otoritas yang sah untuk terus maju dan membebaskan daerah-daerah itu,” kata Ahelbarra. “Dalam satu atau lain cara, seluruh elemen masyarakat internasional menyadari bahwa Assad telah muncul sebagai pemenang, tetapi masa depan tidak dijamin untuk pihak manapun di Suriah,” katanya.

KRISIS PENGUNGSI

Al-Moallem mengatakan bahwa “pintu terbuka lebar untuk semua warga Suriah di luar negeri” untuk pulang dan hal ini akan menjadi prioritas bagi pemerintah Suriah.

Sejak konflik dimulai pada tahun 2011, sekitar 5,6 juta orang telah melarikan diri dari Suriah, dengan sebanyak 6,6 juta lainnya menjadi pengungsi di dalam negeri, menurut badan pengungsi PBB.

“Hari ini, situasi di lapangan lebih stabil dan aman, berkat perang terhadap terorisme,” katanya. “Semua kondisi sekarang telah dipersiapkan untuk menyambut kembalinya para pengungsi secara sukarela.”

Al-Moallem mengatakan Suriah menyambut baik bantuan rekonstruksi dari negara manapun yang tidak terlibat dalam “agresi” terhadap Suriah, tetapi mereka yang menawarkan bantuan bersyarat “tidak diundang atau dipersilakan untuk membantu.”

Menjelang akhir pidatonya, al-Moallem secara singkat menyentuh aspek politik internasional, mengecam Israel karena “kebijakan opresif dan agresif” di Dataran Tinggi Golan dan mengecap undang-undang negara bangsa yang baru-baru ini diloloskan sebagai tindakan “rasis.”

Al-Moallem juga mengecam keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menarik dana bantuan untuk badan PBB yang ditujukan bagi pengungsi Palestina (UNRWA).

Keterangan foto utama: Diplomat tinggi Suriah juga mengatakan “pintu terbuka lebar” bagi pengungsi Suriah untuk pulang. (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)

Serangan Udara Rusia di Suriah Tewaskan 18.000 Penduduk

Seorang pemantau perang Suriah mengklaim serangan udara Rusia di Suriah telah menewaskan lebih dari 18 ribu orang selama tiga tahun terakhir. Namun Rusia mengatakan angka sebenarnya mendekati 85 ribu. Intervensi militer Rusia untuk mendukung pemerintah Suriah pada tanggal 30 September 2015 mengubah jalannya perang, yang memungkinkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad merebut kembali petak-petak besar negara itu.

Lebih dari 18 ribu penduduk Suriah telah tewas dalam serangan udara Rusia sejak pemerintah Rusia memulai kampanye pengeboman di Suriah tepat tiga tahun lalu, ujar seorang pemantau perang Suriah pada hari Minggu (30/9).

Intervensi militer Rusia untuk mendukung pemerintah Suriah pada tanggal 30 September 2015 mengubah jalannya perang, yang memungkinkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad merebut kembali petak-petak besar negara itu. Selama tiga tahun sejak itu, serangan udara Rusia telah menewaskan 18.096 orang, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

Di antara jumlah tersebut, 7.988 orang merupakan warga sipil, termasuk 1.936 anak-anak dan 1.199 wanita, menurut pengawas perang yang berbasis di Inggris. Sejumlah 5.233 orang lainnya merupakan kombatan Negara Islam serta 4.875 pejuang pemberontak dan faksi jihadi, tutur Observatorium.

Fraksi Barat dan pemberontak telah menuduh pesawat tempur Rusia dan Suriah mengebom tanpa pandang bulu dan dengan sengaja menghantam rumah sakit, sekolah, dan pasar. Rusia membantah telah menargetkan warga sipil. Komisi pertahanan Rusia mengatakan serangan udara “akurat” pada hari Minggu (30/9) telah menewaskan 85 ribu orang “teroris.”

The White Helmets, sebuah kelompok penyelamat Suriah, juga mengeluarkan laporan pada hari Minggu (30/9) yang terbatas pada serangan Rusia sebagai tanggapan timnya di daerah-daerah oposisi. Kelompok tersebut menyatakan bahwa serangan Rusia itu telah menyebabkan 1.848 warga sipil tewas, termasuk 27 relawan White Helmet.

Rusia telah “secara sembarangan menyerang ruang-ruang sipil, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan kerusakan infrastruktur besar-besaran dengan mengebom pasar, toko roti, daerah pemukiman, kamp-kamp IDP, sekolah-sekolah, dan rumah sakit,” kecam White Helmet.

Rusia juga memiliki pasukan khusus dan polisi militer di tanah di Suriah, dengan pasukan yang didukung Iran telah membantu rezim Assad. Pada saat intervensi Rusia, rezim Suriah hanya mengendalikan seperempat wilayah negara itu dibandingkan dengan sekitar dua pertiga wilayah yang dikuasai saat ini.

Selain pesawat tempur Rusia dan Suriah, koalisi pimpinan Amerika Serikat terhadap IS telah melakukan serangan udara di Suriah sejak bulan September 2014.

Pekan lalu, Observatorium mengatakan serangan udara koalisi telah menewaskan lebih dari 3.300 warga sipil karena melakukan intervensi terhadap IS. Koalisi telah mengkonfirmasi 1.059 korban sipil, termasuk di Irak, di mana koalisi telah melakukan serangan udara terhadap IS sejak bulan Juni 2014.

Airwars, sebuah kelompok pemantauan, memperkirakan bahwa jumlah minimum antara 6.575 hingga 9.968 orang non-kombatan telah tewas dalam aksi Koalisi di Irak dan Suriah dari bulan Agustus 2014 hingga Agustus 2018.

Observatorium mengatakan bahwa mereka menentukan pesawat yang melakukan penyerangan berdasarkan jenis, lokasi, pola penerbangan, dan amunisi.

Keterangan foto utama: Pesawat pengebom Rusia. (Foto: picture-alliance/Kementerian Pertahanan Federasi Rusia)

Garda Revolusi Iran Luncurkan Rudal ke Suriah atas Serangan Parade Militer

Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal ke Suriah. Serangan ini ditargetkan kepada gerilyawan yang menurut Iran bertanggung jawab atas serangan kepada Garda Iran saat parade militer baru-baru ini. Peluncuran itu adalah serangan rudal kedua Republik Islam Iran terhadap Suriah dalam lebih dari satu tahun.

Pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran mengatakan pada hari Senin (1/10) bahwa mereka meluncurkan rudal balistik ke Suriah timur, menargetkan gerilyawan yang dituduh oleh pasukan itu atas serangan baru-baru ini terhadap parade militer di Iran.

Peluncuran itu adalah serangan rudal kedua Republik Islam Iran terhadap Suriah dalam lebih dari satu tahun. Seorang pemantau perang Suriah yang terkenal mengatakan bahwa rudal menghantam sebuah kota yang dikuasai oleh kelompok ISIS, salah satu dari sedikit sisa lahan di Suriah yang masih di tangan ISIS.

Televisi pemerintah Iran dan kantor berita IRNA yang dikelola negara mengatakan rudal telah “membunuh dan melukai” gerilyawan di Suriah, tanpa memberikan rincian. Media pemerintah Suriah tidak segera mengakui serangan itu.

Televisi menyiarkan cuplikan salah satu reporternya berdiri ketika salah satu rudal diluncurkan, mengidentifikasi daerah itu sebagai bagian dari provinsi barat Kermanshah di Iran. Sebuah grafik yang disiarkan televisi menyatakan rudal-rudal itu terbang di atas Irak tengah dekat kota Tikrit sebelum mendarat di dekat kota Boukamal di tenggara Suriah.

Boukamal dikuasai oleh pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad yang diperangi. Namun, kota tersebut telah ditargetkan bahkan sekarang oleh militan ISIS yang telah kehilangan hampir semua wilayah yang pernah mereka pegang di Suriah dan Irak.

Rami Abdurrahman, yang memimpin Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada The Associated Press bahwa rudal Iran menghantam kota Hajin yang dikuasai ISIS, tepat di utara Boukamal.

Ledakan kuat mengguncang daerah itu pada jam-jam di pagi hari Senin (1/10), bergema di timur Sungai Eufrat, katanya. Wilayah gerilyawan Hajin dan ISIS di sana telah diserang selama berminggu-minggu oleh pejuang pimpinan Kurdi yang didukung Amerika Serikat. Satu rudal yang ditampilkan di televisi pemerintah Iran memikul slogan-slogan “Kematian Amerika, Kematian Israel, Kematian Al-Saud,” merujuk pada keluarga penguasa Arab Saudi. Rudal itu juga memuat frasa dalam bahasa Arab “bunuh teman-teman Setan,” mengacu pada sebuah ayat dalam Al-Qur’an tentang memerangi kafir.

“Ini adalah raungan rudal-rudal milik Garda Revolusi Islam,” kata reporter TV negara ketika rudal diluncurkan di belakangnya. “Dalam beberapa menit, negara-negara arogan di seluruh dunia, terutama Amerika serta rezim Zionis dan Al Saud akan mendengar suara hantaman berulang Iran.”

Kantor berita semi resmi Fars, yang diyakini dekat dengan Garda, mengidentifikasi enam rudal yang digunakan sebagai varian Zolfaghar dan Qiam, yang masing-masing memiliki jangkauan 750 kilometer dan 800 kilometer.

Iran juga meluncurkan serangan pesawat tanpa awak di lokasi tersebut setelah itu, lapor TV negara.

Analis Hadi Seyed Afghahi, yang dekat dengan jajaran kepemimpinan Iran dan Garda, mengatakan dia yakin rudal itu diluncurkan dalam koordinasi dengan pemerintah Suriah.

Seorang pejabat yang bermarkas di Suriah dengan apa yang disebut “Axis of Resistance” yang dipimpin oleh Iran, yang mencakup Iran, Suriah, Hezbollah, militan Libanon, dan kelompok lain yang berperang bersama pasukan Assad mengatakan rudal menghantam “kantung wilayah terakhir yang dipegang oleh Daesh” di Suriah, merujuk pada istilah bahasa Arab untuk menyebut ISIS.

Pejabat itu berbicara kepada AP melalui pesan teks dari Suriah tanpa menyebutkan identitas karena ia tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Peluncuran rudal itu semakin menambah kebingungan atas siapa yang melakukan serangan terhadap parade militer di kota Ahvaz di Iran pada tanggal 22 September 2018 yang menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai lebih dari 60 orang.

Iran awalnya menyalahkan kelompok separatis Arab atas serangan di mana orang-orang bersenjata menyamar ketika tentara menembaki kerumunan dan para pejabat menyaksikan pawai itu dari sebuah tempat khusus di kota barat daya. Separatis Arab juga segera mengklaim serangan itu dan memberikan rincian tentang salah satu penyerang yang akhirnya ternyata benar.

Kelompok ISIS juga mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pada awalnya membuat klaim yang salah secara faktual tentangnya. Kemudian, ISIS merilis rekaman beberapa orang bahwa Iran akhirnya diidentifikasi sebagai penyerang, meskipun orang-orang dalam rekaman itu tidak pernah bersumpah setia kepada kelompok ekstremis.

Dalam mengumumkan serangan itu, media pemerintah Iran mengatakan rudal itu menargetkan militan “takfiri,” sebuah istilah yang sering diterapkan pada kelompok ISIS, dan separatis Ahvazi. Para separatis diketahui tidak bekerja dengan ISIS di masa lalu.

Dalam pernyataan pada hari Senin (1/10), Garda mengatakan bahwa berdasarkan bukti dari serangan Ahvaz, “teroris” di Suriah timur didukung dan dipandu oleh Amerika Serikat yang sejalan dengan rencana “setan” dari Gedung Putih, rezim Zionis, bahasa Iran untuk Israel, dan kekuatan regional, yang merujuk pada Arab Saudi. Pernyataan itu menambahkan bahwa “tangan besi” Garda tetap dipersiapkan untuk langkah lebih lanjut oleh musuh-musuh Iran.

Ini adalah ketiga kalinya dalam beberapa tahun terakhir bahwa Iran telah menembakkan rudal balistiknya dalam kemarahan. Tahun lalu, Iran menembakkan rudal balistik ke Suriah atas serangan berdarah ISIS di Teheran yang menargetkan parlemen dan kuil Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pada bulan September, Iran menembakkan rudal ke Irak dengan sasaran basis kelompok separatis Kurdi Iran. Para separatis mengatakan serangan itu menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 50 orang lainnya.

Gambrell melaporkan dari Dubai, Uni Emirat Arab. Penulis Associated Press Bassem Mroue di Beirut berkontribusi pada laporan ini.

Keterangan foto utama: Senin, 1 Oktober 2018, Garda Revolusi Iran menembakkan rudal dari kota Kermanshah di barat Iran, menargetkan kelompok Negara Islam (ISIS) di Suriah. Garda Revolusi Iran mengatakan, mereka menembakkan misil ke Suriah menargetkan militan yang bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini di parade militer. (Foto: Sepahnews via AP)

Warga Palestina Bersiap untuk Pembongkaran Rumah di Tepi Barat oleh Israel

Senin, 1 Oktober 2018 menandai lewatnya batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Israel untuk warga desa Khan al-Ahmar. Sebelum tanggal tersebut mereka diminta untuk pindah dari pemukiman Israel di tepi barat secara sukarela, sebelum pemindahan paksa oleh pemerintah Israel dan dibongkarnya gubuk-gubuk tempat tinggal mereka. Namun beberapa hal sepertinya akan membuat pembongkaran itu mengalami penundaan.

Warga Palestina di sebuah desa Tepi Barat bersiap pada Senin (1/10) untuk pembongkaran yang diperintahkan pengadilan Israel terhadap rumah mereka, seiring para aktivis tiba untuk membantu mereka melawan jika pasukan Israel bergerak untuk mengusir mereka.

Banyak yang menghabiskan malam dengan tidur di halaman sekolah atau berjaga-jaga, seiring tenggat waktu tengah malam yang dikenakan Israel sudah lewat bagi penduduk Khan al-Ahmar untuk secara sukarela mengungsi, atau menghadapi pemindahan paksa dan pembongkaran rumah mereka. Namun, itu kemungkinan tidak akan terjadi setidaknya sebelum akhir hari libur Yahudi pada senja hari Senin (1/10).

Israel mengatakan, perkemahan gubuk di luar pemukiman Israel dibangun secara ilegal dan di lokasi yang tidak aman di dekat jalan raya utama. Israel telah menawarkan untuk memindahkan para warga ke lokasi yang berjarak beberapa mil jauhnya, dalam apa yang dikatakannya sebagai kondisi yang lebih baik—dengan koneksi ke air, listrik, dan pengolahan limbah yang saat ini kurang memadai.

Tapi para kritikus mengatakan bahwa tidak mungkin bagi masyarakat Palestina untuk mendapatkan izin bangunan, dan rencana pembongkaran pemukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan kehendak warga dan dimaksudkan untuk memberi ruang bagi perluasan permukiman Israel.

Mahkamah Agung Israel baru-baru ini menolak banding terakhir terhadap rencana tersebut, membuka jalan bagi potensi pembongkaran Khan al-Ahmar.

Perkemahan itu telah semakin diserukan oleh warga Palestina, dan Israel mendapat kritik keras, di mana negara-negara besar Eropa mendesaknya untuk menahan diri dari pembongkaran dan pengusiran terhadap 180 atau lebih warga. Kanselir Jerman Angela Merkel akan tiba di Israel akhir pekan ini untuk kunjungan yang tidak terkait, yang mungkin memicu penundaan lebih lanjut dalam tindakan Israel.

Sekitar 200 aktivis berkemah di lokasi tersebut seiring batas waktu 1 Oktober berlalu, yang memberikan pelatihan kepada para penduduk untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan. “Kami melatih mereka cara cepat pindah ke gubuk, berkelompok, dan membuat misi tentara sesulit yang mereka bisa,” kata Monzer Amereh, seorang aktivis terkemuka yang telah berada di sana selama berminggu-minggu. “Kami akan duduk di dalam gubuk dan tidak akan pergi dan membiarkan mereka mengeluarkan kami dengan paksa.”

Para aktivis mengatakan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, telah mendukung masyarakat dan memberi mereka bantuan hukum dan keuangan. Penduduk baru-baru ini menanam lebih banyak pohon dan mendirikan gubuk-gubuk baru untuk menunjukkan pembangkangan.

“Kami tidak akan pergi, kami akan duduk di alam liar sampai mereka pergi, dan kami akan membangunnya lagi,” kata Eid Khamis, pemimpin komunitas tersebut. “Ini adalah tanah kami, bukan tanah mereka, dan kami tinggal di sini dan mati di sini.”

Bagi Israel, kasus ini adalah masalah hukum dan peraturan yang sederhana. Para pejabat menekankan bahwa Israel juga mengusir para pemukim Yahudi yang bermukim secara ilegal. Tetapi para pemukim tersebut pada umumnya lebih mudah untuk menerima izin bangunan, dan pemerintah seringkali secara retroaktif melegalkan pos-pos yang tidak sah, berpura-pura tidak mengetahui, atau menawarkan kompensasi kepada para pemukim yang terusir.

Bagi rakyat Palestina, itu dilihat sebagai bagian dari pencaplokan wilayah yang mereka inginkan untuk sebuah negara masa depan.

Desa ini berada di 60 persen dari Tepi Barat yang dikenal sebagai Area C, yang tetap berada di bawah kendali eksklusif Israel dan merupakan rumah bagi puluhan permukiman Israel. Israel menempatkan pembatasan ketat pada pembangunan Palestina di sana dan pembongkaran rumah bukanlah hal yang aneh. Tetapi pengusiran seluruh komunitas akan sangat tidak biasa.

Sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian sementara pada tahun 1990-an, Tepi Barat didirikan menjadi daerah otonom dan semi-otonom Palestina, yang dikenal sebagai Area A dan B, dan Area C, yang merupakan tempat bagi sekitar 400 ribu pemukim Israel.

Palestina mengklaim seluruh Tepi Barat untuk negara masa depan mereka, dan mengatakan bahwa Area C—yang juga rumah untuk sekitar 150.000 hingga 200.000 rakyat Palestina—sangat penting bagi perkembangan ekonominya.

Keterangan foto utama: Dalam foto yang diambil Minggu (30/9/2018) ini menunjukkan lokasi di mana orang-orang dari desa Khan al-Ahmar seharusnya pindah di dekat desa Tepi Barat, Abu Dis. Hari Senin menandai lewatnya batas waktu yang ditetapkan oleh Israel bagi para penduduk Khan al-Ahmar untuk pindah secara sukarela sebelum dipaksa. (Foto: AP/Majdi Mohammed)

Wanita-Wanita yang Berani Dibantai di Irak, Picu Ketakutan Pembalasan Konservatif

Di Irak, para wanita yang dengan berani menunjukkan kebebasan mereka tewas terbunuh. Salah satunya ditembak di siang bolong di jalanan kota Baghdad. Kehadiran tokoh-tokoh wanita tersebut di depan publik dan sikap mereka yang ‘tidak tradisional’, saat ini banyak dianggap sebagai ceroboh.

Bahkan bagi sebuah negara yang terbiasa dengan kekerasan, gambar-gambar itu mengejutkan. Seorang pria dengan sepeda motor berhenti di samping jendela mobil dan melepaskan tiga tembakan ke Tara al-Fares, membunuhnya di jalan kota Baghdad.

Pembunuhan siang hari tersebut—yang tertangkap oleh kamera pengintai—sangat keterlaluan namun tidak asing bagi orang Irak yang hidup melalui perang sipil dan dekade yang menyakitkan sejak itu.

Namun itu juga sangat mengejutkan; tubuh yang terpuruk di kursi mobil bukanlah seorang politikus, pejabat, pemberontak, atau panglima perang. Dia adalah mantan ratu kecantikan; seorang wanita muda yang memiliki nama dan sikap yang terkenal—yang menjadi salah satu dari empat wanita Irak berprofil tinggi yang telah tewas di seluruh negeri secara berurutan.

Keempatnya tidak mengenal satu sama lain, tetapi kehidupan mereka—baru-baru ini setidaknya—memiliki tema yang sama. Semuanya hadir di depan publik dan menyuarakan hal-hal yang telah mengganggu elemen masyarakat Irak, yang telah mempertahankan pandangan kaku tentang bagaimana perempuan harus berperilaku, bahkan ketika kebebasan relatif telah merangkak ke dalam budaya yang masih konservatif.

Untuk menunjukkan satu sifat seperti itu di Irak pascaperang sangatlah berani, banyak wanita Irak mengatakan. Dengan bangga menunjukkan keduanya bisa jadi tindakan yang sangat ceroboh.Al Fares yang sangat bersemangat, telah menjadi pusat kritik untuk semua empat kematian tersebut, dan memicu diskusi publik yang jarang dilakukan di Irak tentang seberapa jauh perkembangan wanita dalam 15 tahun sejak invasi Amerika Serikat (AS)—para pendukung bersumpah bahwa kebebasan sipil dan kebebasan individu entah bagaimana akan muncul dari kekacauan berikutnya.

Kematian Al-Fares (22 tahun), pada Jumat (28/9) lalu, menyusul pembunuhan Suad al-Ali, seorang aktivis hak perempuan di kota selatan Basra, yang ditembak mati saat berjalan ke mobilnya. Pada bulan Agustus, dua wanita Irak lainnya, Rasha al-Hassan dan Rafifi al-Yasiri tewas berselang satu minggu. Keduanya bekerja di klinik kecantikan.Plt Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, mengatakan bahwa kematian-kematian tersebut bukanlah peristiwa acak, dan telah berjanji untuk memburu para penyerang. Para wanita Irak telah melangkah lebih jauh. Zainab Salbi—seorang warga Irak yang memimpin institut Women for Women International di Washington—mengatakan “Perempuan diserang dari kiri, kanan, dan tengah. Di mana-mana. Kami hidup dalam perburuan modern.”

Al-Fares sangatlah berbeda. Sebagai seorang ibu tunggal yang bercerai yang telah menikah pada usia 16 tahun, ia telah berlenggok ke rumah-rumah Irak dengan rok pendek dan rias wajah di media sosial. Dia memiliki 2,7 juta pengikut di Instagram dan populer di Twitter, Facebook, dan YouTube. Semuanya sangat populer di Irak, di mana hidup sebebasnya masih dapat diterima—tetapi memiliki profil tinggi membawa bahaya, terutama bagi perempuan.

“Kita bisa pergi ke Lebanon dan berpakaian seperti yang kita inginkan,” kata Hadeel Muthanar, yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang konservatif sosial berusia 28 tahun dari Baghdad timur. “Bahkan pria Irak akan menatap ke arah lain di sana. Tetapi untuk melakukan hal yang sama di Baghdad sangatlah memalukan. Ini adalah muka dua, tapi begitulah kami.”

Al-Fares—yang lahir dari seorang ibu Syiah Lebanon dan seorang ayah Kristen Irak—tidak melakukan banyak usaha untuk tunduk pada norma-norma yang banyak diharapkan darinya. Profilnya dibuat sebagai tantangan untuk standar ganda yang banyak dikeluhkan di Irak, tapi tidak banyak yang mau mengatasinya.Reaksi terhadap kematian Al-Fares di media sosial sebagian bersimpati dan sebagian pedas—sebuah cerminan bagaimana apa yang didukungnya membuat masyarakat Irak terpolarisasi. Seorang karyawan media milik pemerintah dipecat setelah menyebut Al-Fares “pelacur” di unggahan media sosial.

Pada bulan Agustus, kematian Dr Rafif al-Yasiri—seorang ahli bedah plastik terkenal—juga menciptakan gejolak. Wanita berusia 32 tahun itu diberi label “Barbie of Iraq“, dan berbicara secara teratur tentang wanita yang mendapatkan kemerdekaan dengan mengubah penampilan mereka.

Para pejabat Irak mengklaim bahwa dia meninggal karena overdosis obat. Satu minggu kemudian, ahli kecantikan populer, Rasha al-Hassan, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Penyebab kematiannya masih mencurigakan.

“Pesan yang begitu banyak yang saya lihat di media sosial telah membuat saya muak,” kata Zainab (39 tahun), yang menambahkan bahwa pembunuhan baru-baru ini telah membuatnya takut untuk mengungkapkan nama belakangnya. “Mereka berkata: ‘Mereka berhak mendapatkan apa yang mereka dapatkan karena tindakan mereka.'”

“Orang-orang menuduh gadis-gadis ini menyalahgunakan kebebasan mereka sendiri. Tetapi pemahaman kebebasan-lah yang disalahgunakan. Keluarga dipaksa untuk membela diri daripada berduka atas kehilangan mereka, dan ini salah.”

Rusul Kamil—seorang aktivis perempuan dan spesialis kekerasan berbasis gender—mengatakan: “Saya pikir bahwa apa yang terjadi pada gadis-gadis ini dianggap sebagai ancaman bagi semua wanita dan gadis Irak yang ingin hidup bebas, terlepas dari etnis, agama, dan peran mereka. Keragaman dan perbedaan menjadi pendekatan yang berisiko bagi semua wanita.”

Sura Ahmed, seorang mahasiswa universitas di Baghdad setuju. Baginya, kematian kemungkinan tidak akan mengubah sikap yang masih membenci “wanita yang tidak tradisional”.

“Kami telah melihatnya sebelumnya, di mana rumah bordil dibom dan klub malam ditembak. Ini adalah pesan untuk “mengetahui di mana tempat Anda”. Saya takut orang-orang akan segera mendengarkannya. Dan saya pikir kejahatan ini tidak akan terselesaikan.”

Hasil Referendum Makedonia Merupakan Kemenangan bagi Rusia

Para pemimpin Barat menawarkan integrasi yang lebih erat tetapi mereka terkalahkan oleh Rusia. Pejabat negara-negara Barat telah memperingatkan sebelum pemungutan suara bahwa Rusia mencoba untuk menekan jumlah pemilih dalam referendum Makedonia untuk membatalkan hasilnya. Di acara tersebut, lebih dari 90 persen dari pemilih mendukung perubahan nama.
Penolakan pemilih Makedonia untuk mendukung perubahan nama negara mereka tampaknya, sekilas, murni merupakan masalah kepentingan lokal. Tapi, hasil referendum Makedonia hari Minggu (30/9) dilihat sebagai kemenangan signifikan bagi Vladimir Putin, kemunduran bagi Uni Eropa dan NATO, dan merupakan contoh kemampuan dan kesediaan Rusia untuk mempengaruhi proses demokrasi di negara-negara Barat.

Pejabat negara-negara Barat telah memperingatkan sebelum pemungutan suara bahwa Rusia mencoba untuk menekan jumlah pemilih dalam referendum untuk membatalkan hasilnya. Di acara tersebut, lebih dari 90 persen dari pemilih mendukung perubahan nama.

Tapi jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara hanya sekitar 36 persen, kurang dari 50 persen dari yang diperlukan untuk membuat keputusan mengikat parlemen. Zoran Zaev, perdana menteri Makedonia, telah bersumpah untuk terus menindaklanjuti ini, walaupun akan menghadapi oposisi keras dari nasionalis.

Meningkatnya ketidakstabilan dan perpecahan ini sesuai dengan rencana permainan Rusia, menurut para analis Barat. Jika referendum berhasil, referendum itu akan menyelesaikan perselisihan dengan Yunani yang telah memblokir rute Makedonia ke keanggotaan UE dan NATO. Seperti di negara lain di Balkan barat, terutama Serbia, Kosovo dan Montenegro, Rusia telah bertekad untuk mencegah perluasan pengaruh Barat.

Bagi pengamat pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2016, metode Rusia di Makedonia ini terlihat sangat familiar. Kampanye disinformasi dan “berita palsu”, cyberwarfare dan peretasan, akun Facebook dan Twitter palsu dan pembayaran tunai rahasia, semua itu diduga telah digunakan.

Rusia telah membantah tuduhan campur tangan tersebut. Namun para diplomat Barat mengklaim bulan lalu bahwa 40 unggahan baru yang menghasut boikot referendum muncul setiap hari di Facebook. Dalam unggahan itu ada pertanyaan “apakah kalian akan membiarkan orang Albania mengubah nama kalian?”—sebuah upaya terang-terangan untuk memicu ketegangan dengan minoritas Albania di Macedonia yang mayoritas warganya beretnis Slavia.Dalam satu insiden, seorang pendukung sepak bola yang menentang perubahan nama berkelahi dengan polisi di Skopje. Beberapa orang kemudian mengakui bahwa mereka telah dibayar untuk menimbulkan masalah oleh orang-orang yang tidak mereka kenal. Sebuah foto beredar di media sosial yang menunjukkan wajah penyanyi populer yang memar, mengaku-ngaku telah dipukuli oleh polisi.

Zaev mengatakan bahwa ia telah menerima banyak laporan bahwa pengusaha Yunani yang “bersimpati pada tujuan Rusia” telah membayar kelompok nasionalis sayap kanan sebanyak $21.000 (£16.000) untuk melakukan tindakan kekerasan. Dia didukung oleh James Mattis, menteri pertahanan AS, yang menyatakan pada kunjungan ke Skopje bahwa “sudah pasti mereka [Rusia] telah mentransfer uang dan melakukan kampanye pengaruh yang lebih luas”.

Upaya Mattis untuk meningkatkan suara setuju, didukung oleh $8 juta dalam pendanaan kongres AS, dilengkapi dengan kunjungan oleh Angela Merkel, kanselir Jerman, Jens Stoltenberg, sekretaris jenderal NATO, dan Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa. Kementerian Luar Negeri Inggris juga dilaporkan menyediakan dana referendum.

Mereka semua berusaha meyakinkan orang Makedonia akan keamanan masa depan mereka dan kemakmuran terbaik yang dihasilkan oleh integrasi lebih erat dengan negara-negara Barat. Tapi mereka tidak melihat gambaran itu, seolah mata mereka tertutup oleh Rusia.

Mattis menghubungkan peristiwa di Makedonia dengan campur tangan Rusia di masa lalu dalam pemilihan di AS, Inggris dan Eropa. “Kami tidak ingin melihat Rusia melakukan apa yang telah mereka coba lakukan di banyak negara lain,” katanya. Senada, Stoltenberg juga mengatakan: “Kami telah melihat Rusia mencoba ikut campur dalam proses politik demokratis di wilayah ini selama bertahun-tahun.”

Campur tangan Rusia telah menjalar ke Yunani utara, di mana empat diplomat diusir pada bulan Juli karena mencoba mengobarkan sentimen anti-Makedonia di Thessaloniki. Pada tahun 2016, Rusia dituduh mencoba melakukan kudeta di Montenegro untuk mencegah negara itu bergabung dengan NATO.

Seperti di negara lain di Eropa, kampanye pengaruh Rusia di Makedonia mengeksploitasi dan melengkapi narasi nasionalis-populis sayap kanan berdasarkan pada pengertian identitas, ras dan ancaman yang dirasakan dari Uni Eropa. Dan masih belum jelas apakah tindakan Rusia ini telah menyeimbangkan kondisi tersebut.

Paradoksnya adalah bahwa, apa pun nama negara itu, sebagian besar orang Makedonia mendukung keanggotaan Uni Eropa dan NATO, menurut survei belum lama ini. Prospek itu telah surut, setidaknya untuk saat ini. Dalam kontes kekuatan dan pengaruh Eropa yang terus berlanjut, Rusia baru saja mencetak skor lagi.

Keterangan foto utama: Para pendukung boikot referendum merayakannya di Skopje. (Foto: Reuters/Marko Djurica)