Menlu Suriah: Perang Kami Melawan Terorisme “Hampir Berakhir”

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, perwakilan Suriah mengecam campur tangan internasional dan serangan terhadap kedaulatannya, sementara juga menuduh Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang. Pemerintah Suriah mengabarkan, mereka kini membuka pintu selebar-lebarnya untuk menyambut para pengungsi yang ingin kembali pulang. Mereka juga menyambut bantuan pihak asing yang ingin membantu membangun Suriah kembali, selama bantuan itu tanpa syarat.

Dalam sebuah pidato dramatis, diplomat tertinggi Suriah telah mengatakan kepada dunia bahwa “pertempuran melawan terorisme hampir berakhir” di negara tersebut dan bahwa, setelah lebih dari tujuh tahun perang saudara yang brutal, Suriah kini siap untuk menyambut kembali lebih dari 5 juta orang yang melarikan diri dari Suriah.

Disambut dengan tepuk tangan meriah di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Sabtu (29/9), Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Walid al-Moallem mengecam campur tangan internasional di Suriah, membantah penggunaan senjata kimia pemerintah Suriah, dan menuduh koalisi pimpinan Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang.

Dengan hanya provinsi Idlib yang masih berada di bawah kontrol pemberontak, al-Moallem menjelaskan dengan yakin bahwa “situasi di lapangan telah menjadi lebih stabil dan aman”  dan bahwa rekonsiliasi lokal berjalan dengan baik. Dia juga berterima kasih kepada rakyat Suriah atas ketabahan mereka sepanjang berlangsungnya konflik berdarah.

Sepanjang pidatonya, al-Moallem menekankan hak Suriah akan kedaulatan dan mencela tindakan koalisi pimpinan AS yang memerangi Negara Islam Irak dan Levant (juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL) karena melakukan “segalanya kecuali memerangi terorisme.” Dia mengklaim koalisi yang “tidak sah” tersebut, yang termasuk pemain internasional bersama dengan pasukan oposisi lokal dan regional, telah menghancurkan kota Suriah Raqqa, mantan markas ISIS, dan mengambil bagian dalam pembantaian warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak sebagai sarana “menyebar kekacauan dalam hubungan internasional,” serta mempromosikan kolonialisme dan hegemoni kekuasaan.

Al-Moallem sekali lagi membantah temuan para penyelidik PBB, yang telah mengaitkan beberapa dari setidaknya 17 serangan kimia yang dilaporkan selama konflik dengan pasukan pemerintah.

“Kami sepenuhnya mengutuk penggunaan senjata kimia dalam keadaan apapun,” katanya, mengklaim bahwa tidak ada penyelidikan atau bukti yang tidak memihak yang diajukan untuk menghubungkan pemerintahannya dengan serangan kimia.

Masalah ini telah memicu kemarahan di Dewan Keamanan PBB, dengan Rusia memveto upaya untuk menyelidiki rezim Assad sepenuhnya.

MENYUSUTNYA WILAYAH KEKUASAAN PEMBERONTAK

Pidato pada hari Sabtu (29/9) disampaikan ketika pasukan pemerintah Suriah, yang didukung oleh Rusia dan Iran, telah merebut kembali sebagian besar wilayah yang dikuasai pemberontak selama perang, yang telah menewaskan lebih dari 400 ribu orang. Serangan oleh pasukan pemerintah di Idlib, yang merupakan benteng pemberontak terakhir yang tersisa, dibatalkan pada pekan lalu ketika Rusia dan Turki mencapai kesepakatan untuk membentuk zona demiliterisasi di sekitar provinsi.

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera, melaporkan dari PBB, mengatakan pidato “pertentangan” al-Moallem bertujuan untuk mengirim pesan kepada oposisi Suriah dan komunitas internasional.

“Dia mengatakan kepada oposisi Suriah: ‘Anda kalah perang, Anda harus kembali pulang ke negara Anda, Anda harus melupakan tentang masa depan Suriah tanpa Bashar al-Assad’,” kata Ahelbarra.

Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Suriah tersebut menyebutkan “pasukan pendudukan,” bersumpah bahwa pemerintah Suriah akan membebaskan negara dari semua “pasukan asing yang tidak sah.”

“Dia mengatakan kehadiran tentara Turki di bagian utara negara itu, tentara Amerika dan Prancis di bagian timur negara itu, serta memberikan bantuan kepada Kurdi merupakan hal yang tidak dapat diterima. Jika mereka tidak menarik diri dari daerah-daerah itu, tentara Suriah memiliki semua otoritas yang sah untuk terus maju dan membebaskan daerah-daerah itu,” kata Ahelbarra. “Dalam satu atau lain cara, seluruh elemen masyarakat internasional menyadari bahwa Assad telah muncul sebagai pemenang, tetapi masa depan tidak dijamin untuk pihak manapun di Suriah,” katanya.

KRISIS PENGUNGSI

Al-Moallem mengatakan bahwa “pintu terbuka lebar untuk semua warga Suriah di luar negeri” untuk pulang dan hal ini akan menjadi prioritas bagi pemerintah Suriah.

Sejak konflik dimulai pada tahun 2011, sekitar 5,6 juta orang telah melarikan diri dari Suriah, dengan sebanyak 6,6 juta lainnya menjadi pengungsi di dalam negeri, menurut badan pengungsi PBB.

“Hari ini, situasi di lapangan lebih stabil dan aman, berkat perang terhadap terorisme,” katanya. “Semua kondisi sekarang telah dipersiapkan untuk menyambut kembalinya para pengungsi secara sukarela.”

Al-Moallem mengatakan Suriah menyambut baik bantuan rekonstruksi dari negara manapun yang tidak terlibat dalam “agresi” terhadap Suriah, tetapi mereka yang menawarkan bantuan bersyarat “tidak diundang atau dipersilakan untuk membantu.”

Menjelang akhir pidatonya, al-Moallem secara singkat menyentuh aspek politik internasional, mengecam Israel karena “kebijakan opresif dan agresif” di Dataran Tinggi Golan dan mengecap undang-undang negara bangsa yang baru-baru ini diloloskan sebagai tindakan “rasis.”

Al-Moallem juga mengecam keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menarik dana bantuan untuk badan PBB yang ditujukan bagi pengungsi Palestina (UNRWA).

Keterangan foto utama: Diplomat tinggi Suriah juga mengatakan “pintu terbuka lebar” bagi pengungsi Suriah untuk pulang. (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)