Dihambat Taliban dan ISIS, 1,2 Juta Anak Afganistan Tak Dapat Vaksinasi Polio

Lebih dari 1 juta anak-anak Afghanistan, khususnya di daerah-daerah yang dilanda konflik di negara itu, tidak mendapat vaksinasi polio pada 2018 karena tindakan-tindakan yang dilakukan Taliban dan militan ISIS, kata pejabat kesehatan Afghanistan kepada VOA.

"Secara keseluruhan, 1,2 juta anak tidak mendapat vaksinasi di negara itu," kata Dr.Gula Khan Ayoubi, direktur urusan publik dari program imunisasi massal di Kementerian Kesehatan Masyarakat Afghanistan kepada VOA.

"Harapan tahun ini adalah menurunkan jumlah itu menjadi sekitar 200.000 anak-anak. Sekitar 200.000 anak lainnya tinggal di daerah di mana kehadiran kelompok teror ISIS kuat dan tidak mengizinkan vaksinasi."

"Secara keseluruhan, provinsi selatan Zabul, Kandahar, Helmand, Uruzgan dan provinsi timur, Kunar paling terimbas penolakan Taliban," kata Ayoubi menambahkan.

Afghanistan, Pakistan dan Nigeria adalah tiga negara di dunia di mana polio masih belum sepenuhnya diberantas dan terus mengancam kehidupan jutaan anak.

Pada 2018, Afghanistan memiliki kasus polio terbanyak di antara ketiga negara, dengan 21 kasus dilaporkan di seluruh negeri.

Para pejabat Afghanistan mengatakan pertempuran sengit, kerusuhan, Taliban, ISIS dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya menjadi hambatan utama di daerah-daerah yang sulit dijangkau di Afghanistan selatan, tenggara dan timur.

Peringkat Kebebasan Pers Iran Merosot Setelah Penjarakan Wartawan

Kelompok hak-hak media, Wartawan Tanpa Tapal Batas, mengatakan Iran telah morosot lebih jauh ke urut terbawah indeks Kebebasan Pers Dunia karena meningkatnya penangkapan wartawan dan jurnalis warga Iran.

Dalam peringkat kebebasan pers tahunan yang diterbitkan pada Kamis (18/4), organisasi yang berbasis di Paris dan juga dikenal sebagai RSF mengatakan Iran turun enam peringkat ke urutan 170 dari 180 negara dan wilayah. Penurunan ini dikaitkan dengan penangkapan Iran terhadap "jurnalis profesional dan non profesional, terutama yang mengunggah di jejaring sosial" pada 2018.

Laporan itu menggambarkan Iran sebagai salah satu negara di dunia yang paling banyak memenjarakan jurnalis.

Dalam sebuah wawancara kepada VOA, peneliti RSF Iran Reza Moini mengatakan peningkatan penangkapan wartawan Iran itu bertepatan dengan upaya mereka meliput protes jalanan anti pemerintah Iran tahun lalu.

Wartawan Iran yang ditahan sering dituduh menyebarkan propaganda dan pelanggaran keamanan nasional lainnya karena memposting komentar kritis mengenai pemerintah melalui media sosial. Moini mengecam penghukuman Iran terhadap jurnalis itu sebagai tidak berdasar dan tidak adil.

RSF mengatakan faktor lain dalam memburuknya kebebasan pers Iran adalah tindakan kerasnya pada media sosial. 

Siapa Komando Kudeta Sudan?

Kementerian Pertahanan Sudan pada tanggal 10 April 2019 mengeluarkan sebuah pernyataan. “Saya sebagai Menteri Pertahanan dan Kepala Dewan Tinggi Keamanan Nasional mendeklarasikan pembubaran Pemerintah beserta penangkapan Kepala Pemerintah di sebuah tempat aman”, tegas Menhan.

Dengan begitu, militer Sudan menangkap dan melengserkan Presiden Sudan beserta wakil-wakilnya. Dewan Tinggi Keamanan mengumumkan periode transisi selama dua tahun dan Dewan Militer akan mengambil alih kekuasaan. Selain itu, Menteri Pertahanan juga mengumumkan situasi darurat selama 3 bulan dan pembatasan jam keluar malam, dari jam 10 malam hingga 4 pagi.

Organisasi Buruh, dalam salah satu pernyataannya, menolak langkah Dewan Militer mengambil tampuk kekuasaan. “Kudeta kali ini tidak bisa diselesaikan melalui jalan militer”, jelas Organisasi tersebut.

Pasca pelengseran Omar al-Bashir, ada beberapa serangan terhadap kantor-kantor “Gerakan Islami”. Bahkan intelijen keamanan Sudan menangkap beberapa petinggi partai Kongres Nasional. Tak terkecuali politikus kondang Sudan seperti Ahmed Haroun, pemimpin partai Kongres Nasional,  Ali Osman Taha, mantan Wakil Presiden al-Bashir hingga mantan Menhan.

Lalu siapakah Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf sang pembaca deklarasi kudeta?

Omar al-Bashir melantik Awad Ibn Auf sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Februari 2019. Ibn Auf adalah salah satu pendukung militer Sudan untuk menetap di Yaman demi menemani Saudi. PBB menulisnya dalam daftar penanggung jawab situasi buruk wilayah Darfur. Ibn Auf menyelesaikan pendidikan militer di Mesir dan menangani beberapa pos tinggi militer dan keamanan.

“Wilayah Aman” di Utara Suriah atau AS Menjual Kurdi ke Turki?

Mike Pompeo, Menlu AS, menegaskan sanksi atas Suriah tidak akan melandai sampai akhir proses politik. “Selama proses politik Suriah belum sempurna, Washington beserta sekutu tidak akan menyurutkan sanksi dan tidak akan andil dalam rekonstruksi”, tegas Menlu AS.

Sontak Suriah bereaksi dan mengingatkan bahwa sanksi yang diberlakukan AS atas Suriah telah menyengsarakan rakyat Damaskus.

Bahkan menurut surat kabar al-Watan, AS mendukung teroris Suriah dan mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghentikan teroris. Apalagi ikut serta dalam pembangunan Suriah.

Dari pihak lain, salah satu petinggi Kementerian Luar Negeri AS mengklaim bahwa jika ‘Wilayah Aman’ dibangun, AS mampu menjauhkan YPG dari perbatasan Turki dan Suriah.

YPG, kelompok Kurdi mendirikan militan utama bernama Militer Demokratik Suriah dan mereka juga berada di bawah naungan AS. Dan di mata Turki, YPG adalah kelompok teroris.

Yang menjadi masalah bagi Turki dan AS adalah keduanya tidak ingin lepas hubungan hanya karena Suriah. Militan YPG digunakan untuk menghadapi teroris, karena AS dan Turki yakin bahwa di wilayah, yang mayoritas dihuni Arab, harus ada militansi anak daerah dan itu Kurdi.

Ada pihak Kurdi lain yang juga membahayakan Turki, yaitu partai PKK (partai Buruh Kurdi). PKK memiliki hubungan erat dengan YPG. PKK pernah mengadakan agresi di Turki. “Melihat hal ini, maka AS harus sedikit memiliki tarik ulur dengan Turki”, jelas pejabat Kemenlu AS tersebut.

“Dengan diciptakannya wilayah aman, maka AS bisa menjauhkan senjata berat dari perbatasan Turki dan Suriah”, tegasnya.

Tetapi apakah Turki lazim mengadakan agresi besar demi bersih-bersih perbatasan dari YPG ataupun PKK? Sepertinya tidak. Diprediksi kuat bahwa jika hanya Kurdi yang dianggap membahayan oleh Ankara, wilayah aman sudah cukup menjadi jaminan keamanan Turki.

James Jeffrey, delegasi AS ke Suriah, menjelaskan, AS-Turki berupaya untuk menciptakan wilayah aman tanpa kehadiran Kurdi.

Surat kabar al-Quds al-Arabi menukil pernyataan Jeffrey dan melaporkan bahwa AS dan Turki memiliki satu geopolitik yang sangat berpotensi.

“Turki sangat mengkhawatirkan stabilitas… Turki bersama Rusia dan Iran adalah anggota penyelenggara perundingan Suriah… Hal ini tentu sangat penting melihat tujuan PBB tentang proses politik Suriah”, jelas Jeffrey.

“AS dan Turki sepakati kerjasama keamanan, pertahanan dan terus mengeratkan persekutuan”, jelas Hulusi Akar, Menhan Turki.

Wilayah aman atau apapun itu, menurut Akar, harus menjamin dan memperhatikan stabilitas dan keamanan Ankara, bahkan harus membangun pondasi pemulangan imigran.

AS dan Turki sudah lama menuntut pembangunan wilayah aman, namun Suriah menolaknya karena itu telah melangkahi kedaulatan Negara Damaskus.

Bersandar pada kekalahan teroris dukungan Turki-AS, para pengamat yakin bahwa kedua belah pihak sedang mencari celah untuk menutupi kerugian mereka.

Dokumen Rahasia Emirat Tegaskan Pertikaian Bapak vs Anak

Sumber dekat dengan kantor Mohammed bin Zayed, Putra Mahkota Abu Dhabi, menegaskan pertikaian bapak vs anak (Raja Salman dengan Putra Mahkota Mohammad bin Salman).

Menukil dari media Emirat, al-Akhbar menjelaskan bahwa Abu Dhabi khawatir pertikaian bapak vs anak ini berdampak buruk pada hubungan UAE-Saudi, melihat hubungan erat kedua Putra Mahkota dua Negara belakangan ini.

“Dua sosok ini telah menciptakan satu kerjasama dan membangun politik bersama dalam urusan Kawasan, khususnya kedua Negara. Bahkan dua sosok tersebut sudah memutuskan untuk mendiktekan politiknya di Negara-negara Teluk Persia”, tulis al-Akhbar.

Berdasarkan dokumen rahasia Emirat, al-Akhbar menjelaskan bahwa Oktober tahun lalu, Raja Salman memang memerankan politik Saudi lebih kental dalam pemerintahan Istana dan mengurangi gerak putra tersayangnya, Mohammad bin Salman. Raja Salman memberikan gerak lebih kepada kerabat dan orang-orang terdekatnya.

Raja Salman tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Putra Mahkota, khususnya urusan dalam negeri. Mohammad bin Salman melemahkan sekutu kerajaan, yaitu Ulama, dengan mengedepankan liberalisme.

Langkah lainnya adalah kebijakan Putra Mahkota yang merubah Turki dari sahabat menjadi musuh, bahkan memanaskan hubungan Saudi dengan al-Ikhwan al-Muslimin. Permusuhan dengan Iran dan sedikit merubah hubungan Saudi-Israel juga menjadi ancaman menurut kacamata politik sang Raja.

Al-Akhbar juga memaparkan dokumen Kementerian Luar Negeri UAE. Dijelaskan bahwa kasus Jamal Khashoggi di Istanbul, Turki, telah memukul telak Bin Salman. Adalah keputusan benar-benar genting, sang Raja langsung mengambil alih kontrol Istana, termasuk sebagian tugas sang Putra Mahkota.

Surat kabar The Guardian satu bulan yang lalu mengabarkan perselisihan bapak vs anak di Istana dengan menukil dari beberapa sumber. “Salman, Raja Saudi, mencabut beberapa tugas Bin Salman, Putra Mahkota, hingga Bin Salman tidak bisa ikut dalam pertemuan tingkat tinggi diplomatik dan kementerian”, tulis The Guardian. Bahkan salah satu sumber kepada surat kabar Inggris tersebut mengungkapkan bahwa Raja Saudi mengalihkan beberapa wilayah Bin Salman kepada Menteri senior.

Mahathir Hingga Presiden Erdogan Beri Selamat Pada Jokowi

 Joko Widodo mendapat ucapan selamat dari presiden Turki,Recep Tayib Erdogan dan perdana menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad. Ha ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan seluruh ketua umum dan sekretaris jenderal Koalisi Indonesia Kerja untuk bertemu di Resto Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah ucapan selamat yang diperoleh dari berbagai kepala negara dari siang hingga sore tadi.

“Kita telah menerima telepon dari Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad, dan PM Singapura Lee Hsien Loong, dan juga dari Presiden Turki (Recep Tayyip) Erdogan. Dan juga 22 negara lainnya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, ucapan selamat dari tiga pemimpin negara sahabat itu disampaikan atas penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dianggap sukses.

” Karena kita telah berhasil menyenggarakan Pemilu besar, ada 800 ribu TPS lebih, sebuah pemilu besar,” ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 ini sangat tinggi, hampir mencapai angka 81 persen.

Ucapan selamat tidak hanya kepada pasangan Jokowi-Amin yang unggul dalam hasil hitung cepat berbagai lembaga. Ucapan selamat lain ditujukan kepada masyarakat Indonesia atas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Israel Buka Perairan Dalam, Kesempatan Warga Palestina Dapatkan Ikan

Israel mulai membuka perairan dalam di Mediterania untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade, yang memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk mendapatkan ikan. Menurut seorang pejabat Israel, langkah ini adalah bagian dari kebijakan sipil yang bertujuan mencegah bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. Sedangkan warga Palestina melihat langkah itu sebagai kelonggaran Israel setelah satu tahun protes di perbatasan Gaza, yang disebut March of Return.

Oleh: Nidal al-Mughrabi (Reuters)

Seiring perahu motor mereka yang reyot keluar ke perairan Mediterania yang dalam untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade, para nelayan Palestina berdoa agar bisa mendapatkan ikan tenggiri dan tuna untuk menambah gizi dari ikan sarden, udang, dan kepiting yang dangkal di Gaza, yang biasanya mereka makan.

Minggu ini—sebagai bagian dari upaya yang dimediasi oleh Mesir untuk meringankan penderitaan 2 juta penduduk di Jalur Gaza yang diblokade—Israel telah memperluas area di mana mereka mengizinkan warga Palestina untuk menangkap ikan.

“Wilayah yang dibuka ini dulunya terlarang. Dan semoga ada banyak ikan untuk dibawa pulang,” kata nelayan berusia 69 tahun, Ahmed al-Amoudi.

Israel menempatkan penjagaan Angkatan Laut di Gaza—bagian dari blokade yang dianggap penting bagi Israel dan negara tetangga Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata oleh kelompok Islam Hamas yang memerintah wilayah pesisir.

Israel telah lama membatasi perairan perikanan Palestina, dan memiliki ukuran zona yang bervariasi. Batasan itu diperketat menjadi hanya 6-9 mil (9-15 kilometer) dari garis pantai dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pada Senin (1/4), Israel memperluas batas tersebut menjadi 12-15 mil (19-24 kilometer)—yang terluas sejak tahun 2000, sebelum pemberontakan Palestina meletus.

“Langkah ini adalah bagian dari kebijakan sipil yang bertujuan mencegah bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, dan mencerminkan kebijakan untuk membedakan antara teroris dan penduduk yang tidak terlibat,” kata seorang pejabat Israel.

Warga Palestina melihat langkah itu sebagai kelonggaran Israel setelah satu tahun protes di perbatasan Gaza, ditambah dengan beberapa gelombang pertempuran lintas-perbatasan yang mendorong mediasi oleh Mesir, PBB, dan Qatar, tentang cara-cara untuk membantu perekonomian Gaza.

“Terima kasih kepada Tuhan dan kepada ‘March of Return’, yang membuka laut bagi kami,” kata al-Amoudi, merujuk pada demonstrasi mingguan di perbatasan, yang menuntut pencabutan blokade, dan hak bagi warga Palestina untuk kembali ke rumah di mana keluarga mereka sebelumnya melarikan diri atau diusir ketika Israel didirikan.

April hingga Juni adalah puncak musim penangkapan ikan di Gaza. Sektor ini menyumbang kurang dari 5 persen dari PDB Gaza dan mendukung sekitar 50.000 orang—sebagian kecil dari 2 juta penduduk.

Perahu nelayan Palestina berlayar ke perairan Laut Mediterania di Kota Gaza, Senin, 9 Juli 2018, dengan bangunan-bangunan Kota Gaza terlihat di latar belakang. (Foto: AP/Adel Hana)

Tetapi penangkapan ikan itu terasa sangat luar biasa, mengingat itu adalah salah satu dari sedikit industri yang layak di Gaza, di mana lebih dari separuh penduduknya menganggur dan hampir 80 persen menerima beberapa bentuk bantuan, menurut Bank Dunia.

Dengan perbatasan darat Gaza yang dikontrol ketat oleh negara tetangga Israel dan Mesir, laut memberi banyak warga Palestina harapan akan kebebasan bergerak di masa depan.

Utusan Timur Tengah Nickolay Mladtenov menyambut keputusan Israel untuk meningkatkan zona penangkapan ikan, dengan menambahkan: “(Saya) mendesak untuk peningkatan substansial dari pergerakan dan akses untuk barang dan orang, termasuk antara Gaza dan Tepi Barat.”

Dia mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumpulkan sekitar $45 juta (sekitar Rp638 miliar) yang akan memungkinkan penciptaan sekitar 20.000 lapangan pekerjaan di Gaza tahun ini.

Namun nelayan masih kesulitan, di mana bahan bakar dan suku cadang untuk kapal mereka langka. Mereka mengatakan bahwa Israel juga telah melarang impor kawat kabel ke Gaza, yang akan memungkinkan mereka untuk memasang jaring di kedalaman.

Tapi nelayan Wael Abu Mohammed masih optimis.

“Dengan 15 mil, sekarang kita akan merasa nyaman, jika tidak ada masalah dengan Israel,” kata ayah dari 10 anak itu. “Kami berharap yang terbaik.”

Tahun lalu adalah yang paling mematikan di Gaza sejak perang terakhir antara Hamas dan Israel lima tahun lalu, di mana hampir 200 warga Palestina terbunuh oleh pasukan Israel saat demonstrasi perbatasan. Seorang tentara Israel terbunuh.

Penyelidik PBB mengatakan bahwa Israel telah menggunakan kekuatan berlebihan. Israel mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan mematikan untuk melindungi perbatasan dari militan dan penyusup.

Angkatan Laut Israel di masa lalu menembaki kapal-kapal Palestina yang menyimpang dari zona penangkapan ikan, kadang-kadang menyita kapal dan menahan awak kapal. Selain penyelundupan, Israel khawatir tentang serangan di laut. Dalam perang Gaza tahun 2014, ‘pasukan katak’ Hamas berenang dari Gaza untuk menyerbu pangkalan pesisir Israel.

Pejabat Israel mengatakan bahwa mempertahankan zona yang diperluas untuk nelayan Gaza “tergantung pada apakah (mereka) menghormati perjanjian” dan bahwa setiap upaya untuk melanggarnya “akan ditangani dengan sesuai oleh dinas keamanan (Israel)”.

Pelaporan oleh Nidal al-Mughrabi; penulisan oleh Dan Williams; penyuntingan oleh Peter Graff dan Marguerita Choy.

Keterangan foto utama: Seorang pria memajang ikan untuk dijual di pelabuhan Kota Gaza, setelah Israel memperluas zona penangkapan ikan untuk Palestina pada tanggal 2 April 2019. (Foto: Reuters/Suhaib Salem)

AS Klaim Garda Revolusi Iran sebagai Kelompok Teroris

Pemerintahan Donald Trump telah memutuskan untuk mengklaim Garda Revolusi Iran sebagai “kelompok teroris asing.” Pentagon dan badan-badan intelijen AS telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak penunjukkan ini apalagi karena penunjukkan ini akan membatasi kontak dengan pejabat asing yang mungkin telah bertemu atau berkomunikasi dengan personel Garda Revolusi Iran. Kekhawatiran inilah yang telah membuat pemerintah AS sebelumnya tidak mengambil keputusan ini, yang sebenarnya telah dipertimbangkan selama lebih dari satu dekade.

Oleh: Matthew Lee dan Susannah George (AP)

Pemerintahan Trump telah berencana untuk menunjuk Garda Revolusi Iran sebagai “kelompok teroris asing”. Sebelumnya, penunjukkan semacam ini tidak pernah ditujukan untuk angkatan bersenjata nasional. Keputusan pemerintahan Trump ini jelas akan memiliki implikasi luas bagi personil militer dan kebijakan AS di Timur Tengah dan sekitarnya.

Para pejabat pemerintahan Trump mengatakan bahwa penunjukkan itu diumumkan pada Senin (8/4), setelah eskalasi retorika pemerintah AS terhadap Iran selama berbulan-bulan, yang dipicu oleh dukungan Garda Revolusi Iran untuk kelompok teroris di Suriah, Lebanon, Irak dan Yaman, serta kelompok militan anti-Israel di kawasan itu dan sekitarnya.

Dua pejabat AS dan seorang pegawai kongres, yang tidak ingin disebutkan namanya, telah mengonfirmasi penunjukkan tersebut. Menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, tampaknya telah mengantisipasi penunjukkan itu. Pada hari Minggu (7/4), ia mengatakan dalam sebuah twit yang ditujukan kepada Presiden Donald Trump bahwa Trump “sebaiknya tidak memicu bencana AS lainnya.”

Penunjukkan tersebut―yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal―disertai dengan sanksi, termasuk pembekuan aset yang mungkin dimiliki oleh Garda Revolusi Iran di wilayah hukum AS dan larangan orang Amerika untuk berbisnis dengan mereka atau memberikan dukungan material untuk kegiatannya.

Meskipun Garda Revolusi Iran memiliki kontrol dan pengaruh yang luas terhadap ekonomi Iran, hukuman semacam itu dari AS mungkin memiliki dampak terbatas. Penunjukkan itu justru dapat menyulitkan kerja militer dan diplomatik AS secara signifikan, terutama di Irak, di mana banyak milisi Syiah dan partai politik Irak memiliki hubungan dekat dengan Garda Revolusi Iran.

Di Lebanon, penunjukkan tersebut dapat lebih membatasi interaksi pejabat AS. Garda Revolusi Iran memiliki hubungan dekat dengan Hizbullah, yang merupakan bagian dari pemerintah Libanon. Hizbullah telah ditunjuk sebagai kelompok teroris asing oleh AS. Kehadirannya di parlemen Libanon dan cabang eksekutif telah memaksa AS untuk menghindari kontak dengan anggota Hizbullah bahkan ketika AS terus memberikan bantuan dan bekerja sama dengan tentara Lebanon.

Penunjukkan ini juga kemungkinan akan menyebabkan dilarangnya pasukan dan diplomat AS untuk melakukan kontak dengan otoritas Irak atau Lebanon yang memiliki hubungan dengan Garda revolusi Iran.

Pentagon dan badan-badan intelijen AS telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak penunjukkan ini apalagi karena penunjukkan ini akan membatasi kontak dengan pejabat asing yang mungkin telah bertemu atau berkomunikasi dengan personel Garda Revolusi Iran. Kekhawatiran inilah yang telah membuat pemerintah AS sebelumnya tidak mengambil keputusan ini, yang sebenarnya telah dipertimbangkan selama lebih dari satu dekade.

Selain dampak tersebut, para komandan militer Amerika khawatir bahwa penunjukan itu dapat mendorong Iran untuk melakukan hal yang akan merugikan pasukan AS di Timur Tengah, dan para komandan itu berencana untuk memperingatkan pasukan AS yang masih ada di Irak, Suriah, dan di negara lainnya tentang kemungkinan itu, menurut seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain 5.200 tentara Amerika yang sedang ditugaskan di Irak, dan sekitar 2.000 tentara AS yang masih berada di Suriah, Armada Laut ke-5 AS yang beroperasi di Teluk Persia dan Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar juga berpotensi menghadapi risiko yang sama.

Kementerian Luar Negeri AS juga memperingatkan tentang kemungkinan pembalasan Iran terhadap kepentingan Amerika dan protes anti-Amerika, termasuk di kedutaan dan konsulat, kata dua pejabat AS. Peringatan serupa dikeluarkan pada awal Perang Irak pada tahun 2003 dan baru-baru ini ketika pemerintahan Trump mengumumkan akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Terlepas dari risikonya, para senator garis keras di Capitol Hill, seperti Tom Cotton, R-Ark. dan Ted Cruz, R-Texas, telah lama mendesak penunjukkan ini. Mereka mengatakan penunjukkan ini akan mengirim pesan serta memberikan tekanan lebih lanjut kepada Iran setelah Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan penasihat keamanan nasional John Bolton telah mendukung penunjukkan itu, dan telah tegas menentang Iran dan “kegiatan merugikan” di Timur Tengah dalam beberapa bulan terakhir.

Pompeo telah menjelaskan dalam komentar publik bahwa tekanan pada Iran akan semakin meningkat sampai Iran mengubah perilakunya. Minggu lalu, perwakilan khusus Pompeo untuk Iran, Brian Hook, menuduh Iran bertanggung jawab atas kematian 608 tentara AS di Irak antara tahun 2003 dan 2011, membenarkan keputusan penunjukkan itu.

“Menteri Pompeo akan terus berupaya untuk menekan rezim Iran agar mengubah kebijakan destruktifnya demi kepentingan perdamaian di kawasan itu dan demi rakyatnya sendiri, yang merupakan korban terlama dari rezim ini,” kata Hook.

Sebelum penunjukkan ini, kementerian luar negeri AS telah menunjuk 60 kelompok, seperti al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS) dan berbagai afiliasi mereka, Hizbullah dan banyak faksi militan Palestina, sebagai “kelompok teroris asing.” Tetapi tidak satupun dari kelompok-kelompok ini adalah militer milik suatu negara seperti Garda Revolusi Iran.

Setelah penunjukan diumumkan oleh menteri luar negeri yang berkoordinasi dengan menteri keuangan, Kongres memiliki waktu tujuh hari untuk meninjaunya. Jika tidak ada keberatan, maka penunjukkan itu akan berlaku.

Keterangan foto utama: Administrasi Trump bersiap untuk menganggap Garda Revolusi Iran sebagai “organisasi teroris asing” dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bisa mempengaruhi personil dan kebijakan AS secara luas. (Foto: AP/Ebrahmi Noroozi)

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengundurkan Diri

Kirstjen Nielsen, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Ahad (7/4) waktu setempat.

Kirstjen Nielsen (46) adalah pejabat (AS) yang mengawasi secara khusus kebijakan imigrasi di masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Keputusannya untuk mengundurkan diri ini terjadi di saat jumlah migran di perbatasan Meksiko tengah melonjak. Menurut penuturan salah seorang pejabat senior AS, pengunduran diri ini adalah permintaan langsung dari Donald Trump.

“Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen akan meninggalkan posisinya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanannya.” kata Trump di akun Twitternya pada Senin (8/4).

Nielsen (46) telah menjabat sebgai menteri sejak Desember 2017. Ia telah berulang kali dikabarkan mundur dari jabatannya dalam setahun terakhir. Yang paling baru adalah ketika pejabat perbatasan AS memperkirakan 100 ribu migran ditangkap di perbatasan Meksiko pada Maret, level tertinggi dalam satu dekade.

Sangat frustrasi dengan lonjakan itu, Trump akhirnya mengumumkan akan memotong bantuan AS ke Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Dia juga mengancam akan menutup perbatasan Meksiko, meskipun dia kemudian menolak proposal itu dengan ancaman mengenakan tarif pada impor mobil.

Golan dan Perang Mata Air

Donald Trump, Presiden AS, beberapa hari lalu mendeklarasikan dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Keputusan ini telah merubah peta perang sumber air Timur Tengah. Pada tahun 1991, Israel telah mengeluarkan aturan perihal ini.

Adalah sebuah fakta bahwa Golan adalah salah satu sumber mata air bagi rezim Zionis. Berdasarkan hal ini, Israel terus menekankan bahwa Tel Aviv tidak akan pernah kendor terkait Golan. Padahal Israel juga sudah mengeksploitasi mata air Libanon dan Yordania.

Israel menggunakan limpahan air tersebut untuk pertanian dan perkebunan. Kebutuhan air dua bidang tersebut mencapai 40%.

Perang lingkungan dan sumber daya alam Timur Tengah berubah menjadi perang paling menakutkan. Air adalah ancaman bagi keberlanjutan penjajahan dan lainnya, bahkan mengancam generasi. Air menjadi sumber kekayaan dan kemiskinan, baik mengakuisisinya sebagai daerah Israel lalu menguras semuanya, atau dengan meracuni mata air.

Israel adalah contoh ekstrem pencuri wilayah dalam sejarah manusia. Israel sama sekali tidak enggan untuk menggunakan cara paling buruk guna menyulut perang lingkungan hidup dengan Negara-negara tetangga Arabnya.

Kelemahan dunia Arab, pertikaian, perselisihan etnis, agamis hingga intervensi asing telah membantu penjajahan Israel atas sumber daya alam, termasuk air.

Bukan hanya mata air Golan yang terancam saat ini, tetapi sungai Nil, Dajlah, Furat, Yordania, Litani dan mata air Jufiyah Palestina juga menghadapi krisis yang dapat merusak lingkungan hidup, yang nantinya akan sangat rawan bagi keberlangsungan kehidupan penduduk Arab.

Hari demi hari, kekeringan semakin mengancam Arab. Tidak adanya koordinasi tepat dan kuat telah menambah ancaman tandus. Luasnya padang pasir, pencemaran lingkungan serta perubahan cuaca juga menambah rawan Timteng.

Seandainya petinggi dan pemerintah Arab menyadari hal ini. Mengakui dalamnya pengaruh lingkungan ini, niscaya mereka akan bersatu, meninggalkan konflik dalam negeri dan etnis, meninggalkan hal-hal sederhana yang hanya menambah kantong kekayaan pribadi. Mereka harus fokus menyelesaikan masalah ini.

Libya 2011-2019, dari Revolusi Hingga Perang Saudara

Semenjak 2011 Libya terus dikerudung krisis politik, militer hingga keamanan. Serangan terbaru Khalifa Haftar ke ibukota Tripoli menunjukkan perubahan peta baru Libya dalam konflik dalam negeri.

Yang ada di bawah ini adalah peristiwa-peristiwa penting Libya dari awal revolusi hingga konflik saudara bersenjata beserta upaya-upaya politik Libya untuk membangun sebuah pemerintahan.

14 Januari 2011, awal dimulainya demo menentang pemerintahan Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi.

17 Februari 2011, protes semakin memanas, hari revolusi Libya.

27 Februari 2011, pembentukan Dewan Transisi Nasional di kota Benghazi.

25 Maret 2011, pembentukan pemerintah sementara waktu yang dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil.

20 Oktober 2011, pembunuhan Gaddafi di kota Sirte.

7 Juli 2012, Pemilu Parlemen Tripoli.

8 Agustus 2012, transisi kekuasaan dari Dewan Transisi ke Majlis Nasional.

7 Februari 2014, akhir kekuasaan Majlis Nasional Tripoli.

16 Mei 2014, awal operasi Al Karamah pimpinan Khalifa Haftar.

25 Juli 2014, pembentukan Parlemen baru dengan nama Majlis Perwakilan Terpilih di Tobruk.

4 Agustus 2014, Parlemen Majlis Perwakilan Tobruk resmi aktif sebagai ganti Dewan Tripoli.

Di bulan Agustus ini juga (2014) militan bersenjata Fajr Libya menguasai bandara Tripoli.

25 Agustus 2014, Parlemen Tobruk mengkategorikan Fajr Libya sebagai kelompok teroris.

6 November 2014, Mahkamah Agung mengumumkan Parlemen Tobruk sebagai badan tak resmi dan ilegal.

2 Maret 2015, Parlemen Tobruk memandatkan Khalifa Haftar sebagai Komandan Tinggi Militer.

17 Desember 2015, kesepakatan Tobruk-Tripoli dan pembentukan pemerintahan Konsensus Nasional.

5 April 2016, kunjungan delegasi Parlemen Tobruk ke Tripoli.

Bulan Maret 2017, hegemoni Khalifa Haftar di daerah perminyakan.

Bulan Mei 2017, pembubaran militan bersenjata pendukung Tripoli, Ansar al-Sharia.

9 Juni 2017, pembebasan Saif al-Islam, putra Gaddafi, setelah 6 tahun penjara.

6 Juli 2017, Khalifa Haftar mengumumkan kekuasaannya atas kota Benghazi dan akhir konflik 3 tahun.

12 Agustus 2017, kunjungan Khalifa Haftar ke Rusia dan pertemuannya dengan Sergey Lavrov, Menlu Rusia.

20 September 2017, Ghassan Salame, Delegasi PBB, memaparkan rancangan baru.

6 Oktober 2017, pembersihan wilayah Sabratha dari teroris paling dekat dengan ISIS.

29 Mei 2018, pertemuan pihak-pihak konflik Libya di Paris dan usaha untuk pelaksanaan Pemilu.

12 November 2018, pertemuan pihak-pihak konflik Libya di Palermo, Italia untuk mencari jalan keluar politik. Khalifa Haftar tidak hadir.

4 April 2019, awal serangan militan bersenjata Khalifa Haftar untuk menguasai Tripoli.

7 April 2019, pemerintahan Konsensus Tripoli bereaksi dan mengumumkan dimulainya operasi pembersihan kota-kota Libya.

ISIS Masih Hidup di Suriah Selatan dan Assad Memanfaatkannya

Sementara Washington merayakan kemenangan, ISIS sedang berkumpul kembali, dan rezim Assad membiarkannya terjadi bahkan memanfaatkannya. Rezim Assad menyaksikan secara pasif ketika ISIS memecah belah masyarakatnya, dan memanfaatkannya agar masyarakat mencari perlindungan, tunduk pada pemerintah, dan bergabung dengan tentara Suriah.

Oleh: Sarah Hunaidi (Foreign Policy)

Dunia telah merayakan kekalahan ISIS sejak pertempuran terakhir di Baghouz pada tanggal 23 Maret. Pada bulan Februari, Presiden Donald Trump merayakan kemenangan Amerika Serikat (AS) yang mengklaim bahwa ISIS telah “100 persen” dikalahkan. Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris telah beralih pada perdebatan terkait pencabutan kewarganegaraan warga negara mereka yang bergabung dengan ISIS.

Tetapi bertentangan dengan deklarasi Trump, kelompok teroris itu belum dikalahkan, dan saat ini sedang berkumpul kembali di dekat kota asal saya, Suwayda, di Suriah selatan—daerah yang telah lama diteror ISIS, sementara pemerintah Bashar al-Assad hanya berdiam diri dan membiarkannya terjadi.

Pada 24 Juli 2018, saya memeluk ibu saya sebelum ia pergi meninggalkan Chicago untuk kembali ke Suriah melalui Lebanon. Tidak seperti banyak ibu Suriah lainnya, ibu saya diizinkan untuk mengunjungi putri pengungsinya karena kewarganegaraan Lebanon-nya. Ibu saya tiba di Suriah pada tengah malam. Empat jam kemudian, ISIS menyerang, dan saya kehilangan kontak dengan keluarga saya. Saya memantau tanpa daya dari media sosial, seiring para gerilyawan mengamuk dari rumah ke rumah.

Selama tiga hari pertama serangan tanpa ampun di Suwayda, tentara Suriah menyaksikan dalam diam. Warga sipil dibiarkan sendiri untuk bertarung menggunakan pisau dapur, senapan berburu, dan apa pun yang mereka miliki. Sekitar 250 orang tewas, 300 orang luka-luka, dan puluhan perempuan dan anak-anak diculik dalam sehari. Setidaknya satu wanita Druze dieksekusi mati di tahanan ISIS.

Saya melihat daftar itu dengan ngeri, berusaha menemukan anggota keluarga dan teman-teman saya. Pada hari-hari berikutnya, saya mengetahui bahwa mereka telah membunuh beberapa sepupu saya.

Serangan terhadap Suwayda adalah bagian dari “strategi orang-orangan sawah” ISIS, yang awalnya diadopsi oleh rezim Suriah untuk membuat agama minoritas tunduk pada pemerintah karena takut akan ISIS dan mayoritas Sunni.

Sebelum bulan Juli, ISIS hadir di tiga wilayah utama di Suriah selatan: Cekungan Yarmouk di provinsi Daraa, wilayah Lajat di timur laut Daraa, dan gurun timur provinsi Suwayda. Pada bulan Juli, pasukan Suriah mengalahkan ISIS di Yarmouk Basin. Menyusul kekalahannya, ISIS membuat kesepakatan dengan rezim Assad dan sekutu Iran, untuk dipindahkan ke gurun timur Suwayda. Keluarga dan teman saya melihat para pejuang itu saat mereka diangkut oleh bus hijau rezim Suriah.

Presiden Suriah Bashar al-Assad menyangkal bahwa pasukannya pernah menggunakan senjata kimia. (Foto: AFP)

Sebulan sebelum serangan pada bulan Juli, pasukan Assad telah mengevakuasi desa-desa di timur Suwayda, salah satunya adalah Rami, tempat bibi saya tinggal. Tiga hari sebelum serangan tersebut, rezim Assad melucuti senjata Suwayda, terutama orang-orang yang tinggal di wilayah timur dan timur laut. Beberapa jam sebelum serangan, rezim Assad memutus aliran listrik dari desa-desa itu. Desa-desa itulah yang pertama diserang sebelum fajar.

Beginilah cara Assad memungkinkan pembantaian di Suwayda, sehingga ia dapat mengklaim bahwa minoritas membutuhkan perlindungan dari rezimnya.

Suwayda dihuni oleh agama minoritas, termasuk Druze Suriah, Kristen, dan beberapa suku Badui Sunni. Sejak tahun 2011, sebagian besar penduduk Druze di Suwayda tetap berada di pinggiran perang di Suriah. Mereka tidak memberontak ketika pemberontakan dimulai, dan mereka juga tidak sepenuhnya mendukung Assad. Meskipun Suwayda masih berada di bawah kendali Assad, namun puluhan ribu orang Druze menolak untuk bergabung dengan tentara Suriah.

Rezim Suriah mencoba dan gagal beberapa kali untuk meminta orang-orang Druze menjadi tentara. Beberapa teman saya melakukan apa saja untuk menghindari bergabung dengan pasukan Assad; beberapa orang harus melarikan diri, dan yang lainnya tetap berada di bawah otoritas Druze, terutama Rijal al-Karama (“orang-orang yang bermartabat”)—sebuah gerakan religius Druze yang didirikan pada tahun 2012 oleh para syekh Druze, untuk melindungi semua sekte di Suwayda dari segala risiko luar, entah ISIS, Assad dan sekutunya, atau Rusia, Iran, dan Hizbullah—juga untuk melindungi mereka dari pasukan Assad jika para pasukan datang untuk membuat mereka menjadi tentara.

Rezim Suriah mengandalkan ISIS untuk meneror orang-orang Suwayda untuk bergabung dengan tentara Suriah.

Akibatnya, banyak warga Druze merasa dipaksa untuk bergabung dengan rezim Suriah, yang memungkinkan rezim untuk mempertahankan statusnya sebagai pelindung minoritas. Ini bukan pertama kalinya rezim Suriah menggunakan ekstremis Islam untuk mendapatkan dukungan.

Pada tahun 2011, setelah pemberontakan dimulai, banyak ekstremis dibebaskan dari penjara rezim, dan mereka memulai dan memimpin beberapa kelompok ekstremis, termasuk ISIS dan Jaish al-Islam, yang keduanya menculik dan membunuh para aktivis oposisi.

Beberapa bulan setelah serangan Suwayda, rezim Suriah membantu membebaskan sekelompok perempuan Druze. Dalam sebuah pertemuan dengan keluarga para perempuan itu, Assad secara eksplisit mengatakan kepada keluarga itu bahwa, karena tentara Suriah telah membantu membebaskan para perempuan itu dari ISIS, hal terkecil yang bisa mereka lakukan adalah mendesak para pria untuk bergabung dengan pasukan rezim.

Tetapi orang-orang Druze menolak. Seorang mantan teman sekelas saya mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ingin bergabung dengan pasukan Assad, karena dia tidak tertarik untuk membunuh orang Suriah lain hanya supaya Assad dapat mempertahankan jabatannya.

Setelah serangan bulan Juli, rezim Assad mengklaim telah sepenuhnya memusnahkan pejuang ISIS di perbukitan Safa, di gurun timur Suwayda. Namun, banyak penduduk setempat saat ini mengkonfirmasi kembalinya ISIS. Faksi Druze lokal di Suwayda timur baru-baru ini bertemu dengan pejuang ISIS saat memeriksa daerah itu bulan lalu.

Orang-orang yang diduga merupakan militan ISIS menunggu untuk digeledah oleh anggota Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi setelah meninggalkan kantong terakhir kelompok itu di Baghouz, Suriah, pada 22 Februari. (Foto: AFP/Getty Images/Bulent Kilic)

Berbagai sumber di kota Suwayda mengklaim bahwa para pejuang ISIS diselundupkan melalui gurun Suriah dari Baghouz ke Suwayda timur, oleh orang-orang Iran yang memiliki kendali penuh atas rute tersebut di gurun; beberapa menuduh milisi Iran membantu mereka dengan imbalan uang.

Menurut kantor berita setempat seperti I Am a Human Story, jumlah pejuang yang diselundupkan telah mencapai “lebih dari 1.500 orang, sebagian besar dari mereka bersenjata lengkap.”

Para pejuang ini bukan hanya ancaman bagi warga Suriah; mereka juga bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat.

Ada pangkalan militer AS yang terletak di antara perbukitan Safa dan kota Baghouz. Mengingat kekalahan ISIS di Baghouz, pangkalan militer tersebut adalah target potensial untuk pembalasan. Pangkalan Tanf juga dekat dengan kamp Rukban. Rezim Suriah dan Rusia percaya bahwa kamp Rukban menampung para pejuang ISIS, dan mereka bukan satu-satunya yang berpikir demikian.

Jaish Maghawir al-Thawra—faksi Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang didukung oleh koalisi internasional—hadir di kamp Rukban, dan memiliki penilaian yang sama. Namun, jika eskalasi militer Rusia terjadi di Rukban, itu bisa menjadi ancaman keamanan bagi pangkalan AS dan warga sipil yang terlantar, yang sudah hidup dalam kondisi yang mengerikan di kamp tersebut.

Masih terlalu dini untuk merayakan kemenangan atas ISIS. ISIS sedang berkumpul kembali, dan rezim Suriah mengambil keuntungan dari kemunculannya kembali.

Rezim Assad menyaksikan secara pasif ketika ISIS memecah belah masyarakatnya, sampai mereka tunduk pada pemerintah dan bergabung dengan tentara Suriah. Jika nyawa rakyat Suriah tidak cukup penting, mungkin ancaman terhadap pangkalan militer AS di Tanf akan membuat para pembuat kebijakan AS menghadapi kenyataan bahwa ISIS masih jauh dari kalah.

ISIS mungkin bukan lagi kekhalifahan yang luas, tetapi ISIS secara strategis membentuk kembali dirinya sebagai pemberontak untuk meneror rakyat Suriah.

Sarah Hunaidi adalah seorang penulis dan anggota Gerakan Politik Perempuan Suriah. Dia menulis dan menerbitkan dalam bahasa Inggris dan Arab. Setelah pengasingannya dari Suriah pada tahun 2014 karena pertentangannya terhadap rezim Suriah, ia telah menulis sebuah buku tentang aktivis Samira al-Khalil yang hilang.

Keterangan foto utama: Sebuah truk membawa para pejuang ISIS yang menyerah pada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, saat mereka diangkut keluar dari Baghouz di provinsi utara Deir Ezzor, Suriah, pada 20 Februari 2019. (Foto: AFP/Getty Images/Bulent Kilic)

Maduro Sekali Lagi Tawarkan Negosiasi kepada Para Penentang

Pemerintah Venezuela sekali lagi mengutarakan kesiapannya untuk melakukan negosiasi dengan para penentang pemerintah sebagai bentuk mekanisme untuk mengakhiri krisis dan perselisihan politik yang semakin memanas di negara tersebut.

Dilansir dari Prensa Latina, pemerintah Caracas pada Ahad (7/4) menegaskan bahwa pihaknya masih membuka lebar pintu negosiasi dengan kubu penentang dengan tujuan untuk menhidupkan perdamaian dan stabilitas negara.

“Negosiasi sebagai media untuk berkomunikasi dengan para penentang bisa jadi melahirkan hasil yang memuaskan untuk Venezuela,” kata Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Sebelumnya Maduro juga mendorong untuk diupayakkannya mekanisme untuk terwujudnya perdamaian dengan cara memperoleh kesepakatan dengan para penentang pemerintah.

Belum lama ini Venezuela menghadapi krisis listrik dan itu melengkapi gejolak krisis eonomi yang melanda negara tersebut. Nicolas Maduro menyebut propaganda krisis listrik tersebut sebagai “serangan terorisme”.

“Datanglah ke meja perundingan agar kita dapat mencegah terjadinya serangan terorisme yang lebih banyak lagi. Negara-negara Amerika Latin lainnya, seperti Meksiko, Uruguai dan Bolivia juga bisa ikut serta membantu terciptanya negosiasi ini,” tegas Maduro.

“Mereka dapat mengutarakan tuntutan mereka selama dalam koridor rasionalitas dan bertanggungjawab di dalam mekanisme negosiasi ala kanan yang tidak terpengaruh oleh kegilaan Amerika Serikat. Langkah ini akan berpihak pada kepentingan nasional,” tambah Maduro.

Tripoli-Tobruk Saling Hantam di Bandara Internasional

Konflik dua pemerintah Tobruk vs Tripoli memasuki hari ke-4. Satu pesawat tempur Komandan Khalifa Haftar, Komandan pemerintahan Tobruk, memborbardir daerah sekitar bandara internasional Tripoli. Dilaporkan bahwa serangan ini tidak memakan korban jiwa.

Sebagian media memberitakan konflik antara militan Komandan Haftar dengan militan pemerintahan Konsensus di sekitar bandara Tripoli.

Militer pemerintahan Konsensus mengumumkan pada hari sabtu (6/4) bahwa mereka berhasil menguasai dan mengambil alih kembali kontrol bandara internasional Tripoli.

Penguasaan tersebut tentu setelah adu serang antara militer Haftar dengan koalisi militan pendukung Tripoli.

Media Al Jazeera, media oposisi Khalifa Haftar, mengklaim bahwa serangan Haftar ke Tripoli dilaksanakan sesuai perintah Arab Saudi.

Media pendukung pemerintahan Tobruk, Sky News, melaporkan bahwa pesawat tempur militer Tripoli menyerang bandara militer pimpinan Khalifa Haftar.

Pusat militer AS di Afrika menyatakan bahwa AS menarik pasukannya dari Libya melihat konflik yang semakin memanas.

Al Jazeera juga melaporkan, pemerintahan Konsensus Tripoli menghadirkan delegasi Perancis dan mengungkapkan kritiknya terhadap Paris yang mendukung Khalifa Haftar.

Militan pemerintah Tobruk yang dipimpin oleh Khalifa Haftar menyerang kota Tripoli sabtu kemaren. Militan yang bernama ‘Militer Nasional Libya’ pimpinan Haftar tersebut terus melanjutkan operasinya, kendati mendapatkan kritik dari dunia internasional.

Sedangkan pemerintahan Tripoli menjawab serangan pemerintah saudaranya itu dengan operasi yang bernama ‘pembebasan Tripoli’. Pemerintah Konsensus Tripoli juga mengumumkan operasi bersih-bersih kota-kota Libya.

Sebuah rumah sakit Tripoli melaporkan bahwa serangan Haftar kemaren telah merenggut nyawa 7 sipil dan melukai 55 sipil lainnya.

Peringati Earth Hour, Lampu Dipadamkan di Seluruh Eropa

Lampu-lampu pada sejumlah monumen terkenal di Eropa, Sabtu (30/3) malam dimatikan untuk memperingati Earth Hour, kampanye di seluruh dunia untuk mendesak tindakan lebih banyak terkait perubahan iklim.

Wali Kota Paris Anne Hidalgo meredupkan lampu Menara Eiffel selama satu jam, mulai pukul 8.30 malam (1930 GMT).

Lampu menara itu biasanya mendominasi cakrawala Paris setelah senja, tetapi diredupkan untuk tragedi besar dunia dan peristiwa seperti Earth Hour. Di depan Gerbang Brandenburg di Berlin, sekelompok aktivis lingkungan menyelenggarakan pemutaran film di alam terbuka menggunakan generator bertenaga sepeda.

Seorang wisatawan dari Swedia, yang sedang mengunjungi Colosseum Roma, mengatakan, "Earth Hour, berupaya membangkitkan kesadaran akan pemanasan global, sesuatu yang sangat baik". Ia menambahkan semua warga di dunia harus mendukung.

Akibat Banjir, Pertanian Iran Alami Kerugian $180 Juta

Seorang pejabat Iran mengatakan banjir dahsyat yang melanda sebagian propinsi di Iran pekan ini menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi sektor pertanian negara itu.

Mengutip Kepala Departemen Manajemen Krisis di Kementerian Pertanian Seyyed Mohammad Mousavi, surat kabar yang dikelola pemerintah di Teheran “Hamshahri”, melaporkan Jumat (29/3), kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai 24 triliun rial atau sekitar $180 juta.

Ditambahkan, kerugian itu terutama terjadi di sembilan provinsi di Iran, termasuk Chaharmahal dan Bakhtiari, Fars, Golestan, Kermansyah, North Khorasan, Khuzestan, Mazandaran, Semnan, Sistan dan Baluchistan.

“Hamshahri” mengutip Mousavi sebagai mengatakan 50 persen kerugian dalam bidang pertanian itu terkait pertanian, yaitu 23 persen pada hortikultura, 17 persen pada infrastruktur perairan dan jaringan pengiriman, dan 10 persen pada ternak dan ikan.

Dalam laporan Kamis (28/3), kantor berita semi-resmi Iran, “Tasnim” mengatakan banjir yang terjadi sejak Senin (25/3) di sepuluh provinsi itu menewaskan sedikitnya 44 orang.

Sementara dalam wawancara dengan VOA, pengamat iklim dan keamanan internasional di Council on Strategic Risks, Caitlin Werrell, mengatakan kerusakan akibat banjir di Iran disebabkan oleh kombinasi dua faktor yaitu intensitas hujan dan kondisi di lapangan.

Para pejabat Iran mengakui sistem pertanian dan irigasi yang usang dan kebijakan pengelolaan air yang buruk dalam beberapa dekade terakhir berkontribusi terhadap kekurangan air nasional tahun lalu. Curah hujan di bawah rata-rata memperburuk situasi tersebut.

Amerika Siap Gambar Ulang Peta Dataran Tinggi Golan Sebagai Wilayah Israel

Pemerintah Trump mengatakan akan memperbarui peta pemerintah Amerika untuk mencerminkan keputusan Presiden Donald Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian kedaulatan Israel.

Dalam email hari Rabu (27/3) menjawab pertanyaan VOA sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan perubahan peta itu akan “konsisten” dengan pernyataan tanggal 25 Maret yang ditandatangani Presiden Trump, yang menyatakan bahwa Amerika “mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Negara Israel.”

Sementara dalam wawancara terpisah dengan VOA, Utusan Khusus Amerika Untuk Iran Brian Hook mengatakan Departemen Luar Negeri akan “menggambar ulang” peta resmi dan merilisnya “segera setelah siap.” Perubahan peta itu akan mencerminkan fakta di lapangan dan “kebutuhan Israel untuk memiliki perbatasan yang aman dan dapat dipertahankan,” tambah Hook.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981, langkah yang tidak pernah diakui negara lain hingga Amerika secara resmi mengubah kebijakannya minggu ini. Suriah telah sejak lama menuntut kembalinya wilayah yang disengketakan itu, yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai wilayah pendudukan Israel.

Dalam email sebelumnya kepada VOA, juru bicara Departemen Luar Negeri menolak mengatakan apakah Amerika mengakui perbatasan Israel di Dataran Tinggi Golan sebagaimana terletak di sepanjang garis gencatan senjata tahun 1974, di tepi barat zona demiliterisasi yang dijaga oleh UN Disengagement Observer Force UNDOF. Israel menganggap garis barat zona UNDOF, yang dikenal sebagai garis “Alpha,” sebagai perbatasannya dengan Suriah.

Menanggapi pertanyaan tentang garis Alpha itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan “Amerika mendukung tujuan perdamaian yang aman dan langgeng antara Israel dan semua tetangganya, termasuk Suriah. Perdamaian seperti itu harus dicapai melalui diskusi langsung. Israel saat ini tidak memiliki mitra untuk perdamaian di Suriah.”

Dalam wawancara dengan VOA hari Senin (25/3), Wakil Duta Besar Israel Untuk Amerika Benjamin Krasna mengatakan perang sipil di Suriah sejak 2011 lalu, yang kadang-kadang meluas ke Dataran Tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel, telah menyorot pentingnya wilayah itu dalam menyediakan Israel dengan apa yang disebut sebagai “kedalaman strategis.”