Nadia Murad, Budak Seks ISIS yang Raih Nobel Perdamaian 2018

 Nadia Murad berhasil selamat dari salah satu kekejian paling mengerikan di dunia ketika ia, perempuan dari kelompok minoritas Yazidi, Irak, dijadikan budak seks oleh teroris ISIS dan pada Jumat (5/10/2018) dinobatkan sebagai salah satu pemenang Nobel Perdamaian 2018.

Murad bersama Dokter Denis Mukwege asal Kongo diumumkan sebagai penerima Nobel Perdamaian 2018 berkat upaya-upaya mereka menghentikan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata dalam perang.

Nadia Murad, aktivis perempuan Yazidi asal Irak, memenangkan Nobel Perdamaian 2018 yang diumumkan pada Jumat (5/10). [AFP/Mark Wilson]

Perempuan 25 tahun itu, demikian diwartakan AFP, menjadi orang Irak pertama dalam sejarah yang memenangkan Nobel Perdamaian.

Empat tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2014, desanya di Pegunungan Sinjar, dataran tinggi di utara Irak, diserbu oleh para teroris ISIS. Seketika itu nasib Nadia berubah.

Nadia dan seisi Desa Kocho diperintahkan untuk berkumpul di sebuah sekolah. Lelaki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak. Pada hari itu juga sebanyak 312 lelaki dibunuh. Belakangan di sekitar desa itu juga ditemukan makam berisi jenazah 80 perempuan tua.

Derita Budak Seks ISIS

Anak-anak diculik untuk dijadikan petempur. Sementara Nadia dan teman-temannya dibawa secara paksa ke Mosul, ibu kota de facto ISIS, dan dijadikan budak seks.

Kepada Time, Nadia bercerita panjang tentang penderitaannya.

Nadia mengenang, setelah tiga hari disekap di Mosul, ia dan perempuan lainnya "dibagikan" kepada para anggota ISIS sebagai budak. Ia ingat beberapa perempuan sengaja merusak rambut mereka agar tak dilirik oleh para anggota ISIS. Sebagian lagi mengoles wajah mereka dengan arang baterai.

"Itu semua tak membantu, karena pada pagi harinya mereka meminta kami untuk membasuh wajah agar kelihatan cantik," cerita Nadia.

Beberapa perempuan Yazidi bahkan lebih ekstrem lagi. Ada yang bunuh diri dengan cara mengiris nadi dan ada yang melompat dari jembatan.

Di rumah tempat Nadia disekap, di sebuah kamar di lantai dua, ditemukan banyak bekas kekejian.

"Banyak darah dan di dinding ada cap tangan dari darah," kata dia. Di sana ada dua orang perempuan Yazidi yang bunuh diri.

Nadia sendiri tak berpikir untuk bunuh diri. Ia berharap para teroris itu yang membunuhnya.

"Saya tak ingin bunuh diri, tetapi saya ingin mereka membunuh saya," ujar dia.

Nadia Murad, aktivis Yazidi dan bekas budak seks ISIS, yang menerima Nobel Perdamaian 2018. [AFP/Frederick Florin]

Setiap pagi di Mosul, para perempuan Yazidi diperintahkan untuk mandi. Mereka lalu dibawa ke pengadilan syariah dan di sana mereka difoto. Setelahnya foto-foto itu dipajang di dinding pengadilan, lengkap dengan nomor telepon para teroris yang menjadi pemilik mereka.

Pada satu hari, giliran Nadia dibawa ke pengadilan syariah. Di sana ia duduk di dalam sebuah ruangan bersama perempuan lain. Ia mengenakan jaket merah jambu. Lalu seorang anggota ISIS datang ke arahnya.

"Dia bilang, 'Perempuan berjaket merah jambu, berdiri'," kenang Nadia.

"Ketika saya mengangkat wajah dan melihat dia, lelaki itu sungguh besar. Saya berteriak-teriak," lanjut dia.

Lelaki itu, ia masih ingat, sangat besar. Rambut dan jenggotnya sangat panjang. Ketika itu Nadia duduk bersama tiga keponakannya dan mereka saling berpelukan erat ketika lelaki itu menyeret dia.

Ketika sedang bergulat dengan lelaki raksasa itu, ia melihat seorang lelaki lain yang bertubuh lebih kecil. Nadia langsung meringkuk di kaki lelaki itu dan meminta tolong.

"Saya memohon kepadanya, 'Bebaskan saya dari penjara besar ini, bawa saya dan saya akan melakukan apa saja yang kamu inginkan'," Nadia bercerita.

Lelaki kurus itu, yang juga anggota ISIS, lalu membawanya pergi. Lelaki itu juga berambut panjang, tetapi jenggotnya lebih pendek. Lelaki itu menyekap Nadia di dalam sebuah kamar dengan dua pintu. Ia salat lima kali sehari. Ia memiliki seorang istri dan seorang puteri bernama Sara.

"Satu hari dia memaksa saya mengenakan make up, saya menurutinya dan di malam jahanam itu, dia melakukannya," kenang Nadia.

Nadia pernah mencoba kabur dari pemerkosaan dan penyiksaan yang dilakukan lelaki itu, tetapi ia tertangkap.

"Ia kemudian memukuli saya, melucuti pakaian saya, dan memindahkan saya di dalam sebuah kamar bersama enam lelaki lain. Mereka melakukan kejahatan bertubi-tubi terhadap tubuh saya sampai saya tak sadarkan diri," beber Nadia.

Nadia ingat betul tak seorang pun dari para lelaki itu yang menunjukkan penyesalan atas apa yang mereka lakukan padanya. Ketika salah satu penyiksanya ditanya, apakah Nadia istrinya, ia menjawab dengan lantang.

"Ini bukan istri saya, dia adalah sabia saya, dia adalah budak saya," kenang Nadia, sembari mengingat bagaimana lelaki itu menembakkan senjatanya ke langit tanda suka cita.

Berhasil Kabur

Nadia berhasil kabur pada November 2014, ketika salah satu penyekapnya lupa mengunci pintu rumah. Dibantu oleh sebuah keluarga Muslim, ia kemudian berhasil meloloskan diri dan berlindung di sebuah kamp pengungsian Yazidi di wilayah Kurdistan.

Nadia Murad, aktvisi Yazidi dan bekas budak seks ISIS, diumumkan sebagai penerima Nobel Perdamaian 2018 pada Jumat (5/10). [AFP/Kena Betancur]

Di kamp pengungsian itu dia dikabari bahwa enam saudara dan ibunya sudah tewas dibunuh ISIS.

Dengan bantuan sebuah organisasi kemanusiaan yang membantu orang-orang Yazidi, ia mengungsi ke Jerman. Di sana ia mulai mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kelompok minoritas Yazidi dan para perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Nadia, karena perjuangannya, lalu diangkat sebagai Duta Besar Perdamaian PBB untuk para penyintas perdagangan manusia. Pada 2017 ia menerbitkan buku berjudul "The Last Girl" dan pada tahun yang sama Dewan Keamanan PBB mengumumkan komitmen untuk membantu Irak mengumpulkan bukti-bukti kejahatan kemanusiaan ISIS.

Sebelum 2014, jumlah komunitas Yazidi di Irak sekitar 550.000 jiwa. Kini sudah 100.000 orang Yazidi meninggalkan Irak ribuan lainnya masih bertahan di wilayah Kurdistan.

Pada Agustus kemarin Nadia mengumumkan telah bertunangan dengan rekan sesama aktivis Yazidi bernama Abid Shamdeen.

"Perjuangan untuk rakyat kami telah menyatukan kami dan kami akan terus berjuang bersama," tulis Nadia.

Buntut Vonis Meiliana, Menag Bongkar Aturan Pengeras Suara Masjid

 Meiliana divonis hukuman 1 tahun 6 bulan karena dianggap menistakan agama gara-gara meminta volume suara dari pengeras suara masjid dikecilkan. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan penggunaan pengeras suara di masjid yang berlaku di Indonesia?

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskannya dalam akun Twitter pribadinya @lukmansaifuddin pada Jumat (24/8/2018) pukul 03.00 WIB. Dirinya mengunggah sebuah gambar yang menampilkan beberapa aturan terkait dengan aturan penggunaan pengeras suara di tempat ibadah."Inilah aturan penggunaan pengeras suara di masjid, lnggar, dan musala yang masih berlaku hingga saat ini..," kata Lukman.Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa pengeras suara luar digunakan untuk azan sebagai penanda waktu salat, pengeras suara dalam digunakan untuk doa dengan syarat tidak meninggikan suara dan mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara.

Selain itu, adapun beberapa aturan yang diterapakan di setiap waktu salat. Peraturan itu memiliki dasar hukum dari Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla sesuai dengan Instruksi Dirjen Bimas 101/1978.

Waktu Salat Subuh1. Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya.

2. Pembacaan Al Quran hanya menggunakan pengeras suara keluar.
3. Azan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar.
4. Salat subuh, kuliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja.

Waktu Salat Ashar, Magrib dan Isya1. 5 menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al Quran 

2. Azan dnegan pengeras suara ke luar dan ke dalam
3. Sesudah azan, hanya menggunakan pengeras suara ke dalam

Waktu Salat zuhur dan Jumatan1. 5 menit menjelasng dzuhur dan 15 menit menjelang waktu Jumat, diisi dengan bacaan Al Quran yang ditujukan ke luar, demikian juga azan

2. Salat, doa, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam

Waktu Takbir Tarhim dan Ramadhan

1. Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara ke luar 
2. Tarhim doa dengan pengeras suara ke dalam dan tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara
3. Saat Ramadan siang dan malam harim bacaan Al Quran menggunakan pengeras suara ke dalam

Waktu Upacara Hari Besar Islam dan Pengajian1. Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara ke dalam kecuali pengunjung atau jamaahnya meluber ke luar.

Amerika Peringatkan Balasan Ketika Israel Targetkan Iran di Suriah

Israel telah melakukan kampanye militer yang agresif di Suriah terhadap kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah. Gedung Putih memuji serangan itu, tetapi mengungkapkan kekhawatiran militer AS tentang pembalasan terhadap pasukan Amerika. Pentagon mengatakan bahwa Israel bekerja sendiri. 

Oleh: Gordon Lubold dan Felicia Schwartz (Wall Street Journal)

Israel telah melakukan kampanye militer yang agresif di Suriah terhadap kelompok milisi yang didukung Iran, upaya yang telah didorong oleh Gedung Putih tetapi membangkitkan keprihatinan banyak pejabat militer Amerika Serikat.

Sementara Gedung Putih telah memuji ketegasan Israel terhadap Iran di Suriah, para pejabat militer mengatakan mereka khawatir bahwa hal itu akan menjadi bumerang jika keyakinan Iran bahwa AS berada di belakang banyak serangan mendorong kelompok-kelompok yang didukung Iran untuk menyerang pasukan Amerika di Suriah atau Irak.

“Ini menjadi keprihatinan bagi kami,” kata seorang pejabat militer senior.

KAMPANYE AGRESIF

Israel mengatakan telah mencapai sekitar 200 target di Suriah selama 18 bulan terakhir. Serangan yang diketahui dari tahun 2013 hingga bulan Juni 2018 dapat dilihat di sini. (Foto: Proyek Ancaman Trans-nasional CSIS)

Israel telah menyerang sekitar 200 target di Suriah selama 18 bulan terakhir, para pejabat Israel mengungkapkan baru-baru ini, sebagai upaya untuk memblokir pengiriman senjata dari Iran ke kelompok Lebanon Hizbullah maupun untuk mencegah Iran membentuk kehadiran militer permanen di Suriah. Target-target tersebut termasuk pengiriman senjata canggih serta pangkalan militer dan infrastruktur, kata para pejabat.

Pentagon mengatakan bahwa Israel bekerja sendiri. “Operasi Israel bersifat independen,” kata Komandan Sean Robertson, juru bicara Pentagon, menanggapi pertanyaan tentang masalah ini. “Namun, kami mendukung hak inheren Israel untuk membela diri terhadap ancaman yang akan segera terjadi.”

Komandan Robertson mengatakan bahwa jika tindakan di medan perang menempatkan personel militer AS dalam bahaya, komandan “akan mengambil tindakan yang tepat,” dan bahwa “pasukan AS selalu siap untuk mempertahankan diri.”

Posisi Gedung Putih adalah bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan, lebih lanjut, bahwa AS menyambut upaya Israel untuk menggagalkan upaya Iran untuk menciptakan “busur kendali” yang memimpin dari Iran barat melalui Irak, Suriah dan, akhirnya, Lebanon.

“Iran dan Hezbollah tidak diizinkan untuk membangun gudang senjata di perbatasan Israel yang mengancam wilayah itu,” kata juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Presiden AS Donald Trump, mengatakan selama kunjungan ke Israel pada bulan Agustus 2018 bahwa peran Israel telah menjadi salah satu yang efektif.

“Setiap kali Iran mengirim rudal atau ancaman senjata lainnya ke Suriah, Israel telah menjatuhkan target tersebut,” katanya.

Namun di Pentagon, para pejabat militer AS telah menyatakan peringatan kewaspadaan yang lebih besar. Kekhawatiran mereka ialah bahwa Iran percaya serangan Israel berasal dari intelijen Amerika yang diumpankan ke Israel secara khusus sehingga mereka akan meluncurkan serangan.

Asap membumbung dari desa Suriah di Dataran Tinggi Golan setelah serangan udara Israel pada bulan Juni 2017. (Foto: EPA-EFE/REX/Shutterstock/Atef Safadi)

Jika yakin dengan keterlibatan AS, Iran dapat mengatur serangan balasan terhadap pasukan Amerika, khususnya di Irak, kata para pejabat tersebut, di mana terdapat lebih dari 5.000 pasukan AS yang ditempatkan dalam perang melawan Negara Islam. Iran telah menyalahkan AS atas serangan Israel. Para pejabat Iran tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar untuk artikel ini.

Baca Juga: Rusia Perbarui Tuduhan Terhadap Israel atas Jatuhnya Pesawat di Suriah

Serangan baru-baru ini oleh kelompok-kelompok Syiah terhadap AS di Irak memperkuat kekhawatiran para pejabat. Departemen Luar Negeri AS mengosongkan konsulat AS di kota selatan Basra pada bulan September 2018 setelah serangan yang menurut AS silakukan oleh milisi yang didukung Iran.

Para pejabat Irak mengatakan evakuasi AS adalah tindakan yang berlebihan, tetapi para pejabat militer AS khawatir serangan itu dapat menjadi serangan awal bagi anggota militer AS yang ditempatkan di Irak. Tidak ada serangan dari kelompok-kelompok seperti itu terhadap pasukan AS di Irak yang telah dilaporkan, menurut para pejabat militer.

“Ini adalah keprihatinan besar,” kata Nicholas Heras dari Pusat Keamanan Baru Amerika, sebuah lembaga pemikir di Washington. Dia mengatakan prospek pembalasan Iran lebih tinggi di Suriah, di mana unit khusus AS membantu pasukan lokal menumpas para pejuang ISIS yang tersisa.

Sementara AS dapat lebih bergantung pada pemerintah Irak untuk mencegah campur tangan luar dengan adanya pasukan Amerika di sana, AS memiliki pengaruh yang lebih kecil di Suriah, di mana tidak ada pemerintah pusat yang bersatu dengan AS. AS telah mengirimkan perhatiannya kepada Israel dan kepada pemerintah Syiah di Irak, yang dapat mempengaruhi beberapa kelompok di sana, kata pejabat militer AS, sementara menolak untuk menentukan bentuk komunikasi apa yang diambil. Para pejabat Israel menolak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Para pejabat militer AS mengakui bahwa kekhawatiran mereka tidak mungkin mengambil preseden atas kedekatan hubungan politik antara Gedung Putih dan Israel.

Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menjalin hubungan pribadi yang telah digembar-gemborkan keduanya. Trump sangat mendukung kebijakan luar negeri Israel, dan menarik AS keluar dari perjanjian internasional dengan Iran yang selama bertahun-tahun telah ditentang Netanyahu.

Israel menginginkan dukungan dari pemerintah AS atas kampanye di Suriah di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Pemerintah Rusia menyalahkan Israel setelah pesawat pengintai Rusia ditembak jatuh bulan September 2018 oleh tembakan anti-pesawat Suriah yang bertahan atas Israel F-16. F-16 menargetkan sebuah gudang senjata di Latakia yang digunakan untuk mempersiapkan dan memindahkan peralatan ke Hezbollah, kata para pejabat Israel.

Rusia telah menerapkan sistem pertahanan udara S-300 di Suriah, tetapi belum beroperasi, kata seorang pejabat keamanan.

Netanyahu berjanji dalam pidato Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2018 untuk melanjutkan tindakan terhadap pasukan yang didukung Iran “kapan saja dan di manapun kita harus melakukannya.” Hezbollah terus merekrut pejuang di Suriah untuk memperdalam kehadirannya di sana, dekat perbatasan Israel, menurut para aktivis dan mantan komandan pemberontak.

Para pejabat militer AS sangat khawatir dengan reaksi dari serangan Israel terhadap unit-unit Hezbollah dan kelompok-kelompok pendukung Iran lainnya di bagian timur Suriah.

“Iran dan sekutu-sekutunya akan selalu memandang Amerika Serikat sebagai pendukung serangan-serangan itu,” kata Heras.

Dalam melakukan serangan tersebut, Israel tidak sekadar melindungi perbatasan langsungnya, tetapi berusaha untuk mengganggu jalur pasokan. Bulan Juni 2018, Israel menyerang sebuah kompleks dekat perbatasan Suriah-Irak, ratusan mil dari Israel, untuk memblokir upaya Iran untuk memindahkan senjata dan material melalui “jembatan darat” yang mengarah dari Iran melalui Irak dan Suriah ke Lebanon, kata seorang pejabat keamanan.

Serangan tersebut, yang tidak diklaim Israel, menewaskan lebih dari 20 anggota milisi Syiah yang, seperti Iran, dianggap mendukung rezim Assad di Suriah. Para pejabat senior Israel telah berulang kali mengatakan bahwa Israel tidak akan ragu untuk memperluas kampanye militernya ke Irak.

Kontributor artikel: Sune Engel Rasmussen di Beirut.

Keterangan foto utama: Tentara dan tank Israel di Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel, dekat perbatasan dengan Suriah, bulan Mei 2018. (Foto: Associated Press/Ariel Schalit)

India Resmikan Patung Tertinggi di Dunia

India baru saja meresmikan patung tertinggi di dunia pada hari Rabu, 31 Oktober 2018. Patung setinggi 182 meter itu dinamakan Statue of Unity, yang terletak di tepi pantai terpencil Sungai Narmada di Gujarat. Patung siapakah itu dan apa signifikansinya?

India pada Rabu (31/10) meluncurkan patung tertinggi di dunia—patung perunggu setinggi 597 kaki yang menggambarkan Sardar Vallabhbhai Patel, seorang pemimpin gerakan kemerdekaan yang kemudian menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pertama negara itu.

Dalam sebuah upacara di tepi sungai di India bagian barat—yang dimeriahkan oleh pasukan udara dan kelompok tari—Perdana Menteri Narendra Modi memberi penghormatan kepada Patel pada ulang tahun kelahirannya yang ke-143.

Patel adalah inti dalam buku sejarah India, meskipun ia tidak begitu terkenal di luar negeri sebagai ikon kemerdekaan seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama. Namun patung itu tetap memicu kontroversi ketika para pemimpin nasionalis Hindu India bergulat atas warisan Patel.

Berikut adalah monumen terbaru India dan masalah yang dimunculkannya:Hampir mencapai 600 kaki, monumen yang dikenal sebagai Patung Persatuan tersebut sekitar dua kali dari tinggi Patung Liberty, dan dengan mudah melampaui Spring Temple Buddha setinggi 420 kaki, yang sebelumnya tertinggi di dunia, di Henan, China.

Patung itu berdiri di tepi pantai terpencil Sungai Narmada di Gujarat, yang merupakan rumah bagi Patel dan Modi.

Dengan menggunakan sekitar 1.700 ton perunggu, patung itu menggambarkan Patel yang berdiri tegak dan menatap langit, sambil mengenakan selendang tradisional dan rompi di atas kurta sepanjang lutut. Pemerintah mengumpulkan 135 ton besi tua dari para petani untuk membantu membangun interiornya.

BERAPA BIAYANYA?

India telah menghabiskan $430 juta selama 42 bulan untuk membangun apa yang disebut sebagai patung termegah di dunia. Dua lift berkecepatan tinggi mencapai galeri yang dapat menampung hingga 200 orang—dan termasuk (secara alami) tempat untuk berswafoto.

Wilayah di sekitarnya sedang dikembangkan menjadi zona wisata dengan museum, hotel, restoran, dan pusat penelitian yang berfokus pada pengembangan pertanian—salah satu kesenangan Patel. Patung itu dilaporkan dapat menahan gempa berkekuatan 6,5.

APA PRESTASI PATEL?

Lahir dari keluarga petani pada tahun 1875, Patel—setelah bekerja untuk membantu India memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947—membantu membujuk para penguasa dari 565 negara semiotonom untuk bergabung dengan negara baru tersebut. Dia melakukannya dengan campuran dari diplomasi dan ancaman aksi bersenjata.

Umumnya dipuji sebagai Iron Man of India, ia memegang dua posisi penting di pemerintahan pertama India—Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri—sebelum kematiannya pada tahun 1950.

MENGAPA PARA PEMIMPIN INDIA MEMPEREBUTKAN WARISANNYA?

Patel—bersama dengan Nehru—adalah seorang pemimpin Kongres Nasional India, yang memimpin gerakan kemerdekaan melawan pemerintahan kolonial Inggris dan menjadi partai politik. Partai Kongres adalah saingan utama bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa milik Modi, yang telah habis-habisan untuk mendapatkan warisan Patel dan melemahkan partai Kongres menjelang pemilihan nasional tahun depan.

Modi yang merupakan seorang Hindu nasionalis dan sekutu-sekutunya, menuduh partai Kongres mengabaikan kontribusi Patel terhadap bangsa sementara mendukung dinasti Nehru, yang termasuk dua perdana menteri berikutnya, putri Nehru Indira Gandhi dan cucunya Rajiv Gandhi. Cicit Nehru, Rahul Gandhi, adalah presiden partai Kongres saat ini.

Para kritikus mengatakan bahwa peringatan kepada Patel adalah upaya BJP untuk meruntuhkan Nehru yang liberal dan sekuler, serta mengklaim bagian dari perjuangan kemerdekaan yang dipimpin Kongres.

Menghina Nehru, Modi mengatakan dalam pidato tahun ini bahwa Patel adalah Perdana Menteri pertama India, India tidak akan kehilangan kendali atas sebagian dari negara Kashmir yang disengketakan ke musuh bebuyutan Pakistan.

APA YANG DIKATAKAN PARA LAWAN?

Pesaing Modi menunjukkan bahwa Patel melarang Rashtriya Swayamsevak Sangh—organisasi Hindu garis keras yang merupakan induk ideologis BJP—pada tahun 1948, setelah Mahatma Gandhi dibunuh. Pembunuh Gandhi adalah Nathuram Godse, seorang nasionalis Hindu dan mantan anggota kelompok Hindu yang keberatan dengan pendekatan damai Gandhi terhadap minoritas Muslim India.

Larangan itu kemudian dicabut, dan organisasi itu tidak pernah secara langsung terlibat dalam pembunuhan Gandhi.

Patel bukan satu-satunya ikon yang diklaim oleh BJP. Pemerintah negara bagian di Maharashtra merencanakan patung Shivaji—raja Hindu abad ke-17 yang memerangi penguasa Muslim Mughal di India barat—yang lebih tinggi, di lepas pantai Mumbai.

BAGAIMANA BIAYANYA DIBANDINGKAN DENGAN PROGRAM INDIA LAINNYA?

Patung Patel telah dikritik sebagai pemborosan uang publik, di negara yang secara konsisten memiliki indeks kesehatan dan pendidikan rendah.

Biayanya 10 kali lebih banyak dari program “Save the Girl Child” dari pemerintah Modi untuk mempromosikan pendidikan wanita.

Patung itu memicu pengawasan lebih lanjut ketika perusahaan minyak milik negara mengungkapkan bahwa mereka telah menyumbangkan lebih dari $16 juta untuk proyek tersebut pada tahun 2017, dari dana publik yang dialokasikan untuk program-program sosial.

BAGAIMANA PATUNG ITU MENJADI MASALAH POLITIK?

Dalam beberapa pekan terakhir, protes menodai pembukaan patung itu, ketika anggota masyarakat suku adat mengeluh bahwa mereka mengungsi dari desa mereka tanpa kompensasi yang memadai.

Laporan memperkirakan bahwa lebih dari 75 ribu orang dari 72 desa dipaksa pindah, sehingga patung itu bisa dibangun. Walau para pejabat mengatakan bahwa mereka mendapat kompensasi atas tanah itu, namun beberapa penduduk desa protes, dan mengatakan bahwa jumlahnya tidak mencukupi.

Pada malam pembukaan, para aktivis mengatakan bahwa sekitar 90 orang ditahan karena dicurigai berencana melakukan protes di tempat itu, lalu kemudian dibebaskan.

Partai Kongres mengkritik lebih lanjut pemerintah karena mengimpor beberapa perunggu dari China dan dilaporkan menyewa subkontraktor konstruksi China.

Mereka mengatakan bahwa itu bertentangan dengan salah satu program Modi, yang dijuluki “Make in India,” yang bertujuan untuk mendorong kewirausahaan dan manufaktur.

Pemerintah telah menepis kekhawatiran tersebut. Pada tahun 2014, ketika pertama kali dialokasikannya dana untuk patung itu, seorang Menteri Hukum berkata: “Kami bangga dengan warisan Sardar Patel… Mengapa hanya ada patung Nehru dan Indira Gandhi?”

Keterangan foto utama: India meluncurkan patung perunggu Sardar Vallabhbhai Patel, seorang pemimpin kemerdekaan utama yang dipromosikan sebagai ikon nasional dalam kampanye partai yang berkuasa menjelang pemilu tahun depan. Patel adalah inti dalam buku sejarah India, meskipun tidak begitu terkenal di luar India. (Foto: Associated Press/Ajit Solanki)

Hizbullah Minta Posisi di Pemerintahan Lebanon

Kelompok Hizbullah Lebanon menekan pemerintah agar memberikan jabatan bagi sekutu mereka. Kelompok tersebut bertentangan dengan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri. Hariri—politisi Muslim Sunni Lebanon—mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai pemerintah persatuan nasional, lebih dari lima bulan sejak pemilihan umum yang menghasilkan parlemen yang menguntungkan Hizbullah dan para sekutunya.

Oleh: Reuters

Hizbullah Lebanon menekan permintaan agar salah satu sekutu Sunni-nya diberikan jabatan di pemerintahan baru pada Selasa (30/10), seiring para politisi mencari kompromi dalam sebuah kebuntuan yang mengadu kelompok yang didukung Iran tersebut melawan Perdana Menteri yang ditunjuk, Saad al-Hariri.

Hariri—politisi Muslim Sunni Lebanon—mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai pemerintah persatuan nasional, lebih dari lima bulan sejak pemilihan umum yang menghasilkan parlemen yang menguntungkan Hizbullah dan para sekutunya.

Sebuah rintangan besar dibereskan pada Senin (29/10), ketika perselisihan mengenai perwakilan Kristen diselesaikan, dengan pasukan Lebanon anti-Hizbullah menyerah pada Presiden Michel Aoun dan Gerakan Patriotik Bebas-nya—sebuah sekutu Hizbullah.

Perselisihan atas perwakilan Sunni adalah masalah terakhir.

Hizbullah bersikeras agar salah satu sekutu Sunni-nya dijadikan menteri untuk mencerminkan hasil pemilu di mana Hariri kehilangan lebih dari sepertiga dari kursinya—banyak dari mereka menjadi sekutu Sunni Hizbullah.

“Pandangan kami adalah bahwa permintaan mereka adil dan kami mendukung mereka,” kata pejabat senior Hizbullah Hussein Khalil, dalam sebuah komentar di televisi setelah bertemu dengan sekutu Sunni kelompok tersebut.

“Saya percaya bahwa masalah perwakilan anggota parlemen Sunni independen tidak lebih besar dari masalah-masalah yang sudah diselesaikan,” katanya.

Hariri telah mengesampingkan menyerahkan salah satu kursi kabinetnya. Sebuah kompromi yang mungkin terjadi adalah bagi Aoun untuk menunjuk salah satu Sunni yang bersekutu dengan Hizbullah, dalam sekelompok menteri yang ditunjuk oleh kepala negara tersebut.

Lebanon sangat membutuhkan pemerintahan yang dapat memulai reformasi ekonomi yang dipandang lebih mendesak dari sebelumnya. Negara ini sedang bergulat dengan utang publik ketiga terbesar di dunia, sebagai bagian dari ekonomi dan pertumbuhan yang stagnan.

Jabatan-jabatan pemerintah di Lebanon diisi menurut sistem sektarian yang ketat. Presiden haruslah seorang Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen seorang Muslim Syiah. Jabatan dalam kabinet 30 menteri harus dibagi rata antara orang Kristen dan Muslim.

Baca Juga: Obama, Hizbullah dan Tamatnya Negara Israel

Faisal Karami—salah satu anggota Sunni yang bersekutu dengan Hizbullah—mengkritik Hariri dan partai Gerakan Masa Depan-nya.

“Dia ingin memonopoli seluruh sekte Sunni untuk dirinya sendiri,” kata Karami kepada televisi LBC. “Hari ini, Gerakan Masa Depan tidak lagi mewakili mayoritas absolut dan mayoritas di jalan Sunni.”

Rashed Fayed, seorang pejabat Gerakan Masa Depan, mengatakan bahwa permintaan oleh Hizbullah dan sekutunya sangat “tiba-tiba” dan “dibuat-buat”, setelah berbulan-bulan ketika subjek tersebut tidak muncul dalam diskusi kabinet. “Saad al-Hariri tidak akan meloloskannya,” katanya kepada Reuters.

Sumber kedua dari kubu Hariri menggambarkan perselisihan itu sebagai hal yang serius, dan mengatakan bahwa menyelesaikannya “akan memakan waktu”.

Bersama-sama, Hizbullah dan sekutu politiknya mengamankan lebih dari 70 dari 128 kursi di parlemen dalam pemilu tersebut, yang merupakan pemilu Lebanon pertama dalam sembilan tahun.

Hizbullah—yang disebut-sebut sebagai gerakan teroris oleh Amerika Serikat—diharapkan untuk mengendalikan Kementerian Kesehatan, jabatan kabinet paling penting yang pernah dimilikinya, dan untuk meningkatkan jumlah menterinya, menjadi tiga dari dua di kabinet yang akan segera berakhir.

Pelaporan oleh Tom Perry dan Laila Bassam; penyuntingan oleh David Stamp.

Keterangan foto utama: Para pendukung Hizbullah Lebanon meneriakkan slogan-slogan selama hari terakhir Asyura, di Beirut, Lebanon, pada 20 September 2018. (Foto: Reuters/Aziz Taher)

Google Hapus Palestina dari Peta

Google adalah salah satu pendukung setia pemerintahan Israel. Hal itu dibuktikan, dengan tidak adanya “Palestina” dalam Google Maps. Daerah-daerah Palestina juga seolah menghilang dari peta yang kini digunakan oleh sangat banyak orang di seluruh dunia tersebut.

Sebuah laporan baru oleh kelompok hak asasi manusia Palestina bulan lalu mengungkap besarnya dedikasi Google terhadap  Israel.

Dengan sejarah yang diketahui didokumentasikan dari 3.200 tahun lalu, nama “Palestina” adalah satu-satunya istilah yang terus digunakan untuk seluruh wilayah negara yang terletak di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.

Palestina adalah istilah yang paling akurat secara historis. Namun sejak 1948, ketika milisi Zionis mengusir mayoritas penduduk Palestina dari negara itu dengan paksa, sebuah negara baru, “Israel”, didirikan.

Negara itu tidak pernah mendeklarasikan perbatasannya.

Konsekuensinya, ketika berbicara tentang “Israel” tidak jelas tepatnya wilayah mana yang dirujuk. Tapi Yahudi dari sayap kanan dan “kiri” umumnya mengklaim seluruh wilayah bersejarah Palestina sebagai “Tanah Israel.”

Laporan baru, oleh 7amleh (Hamleh), sebuah organisasi Palestina yang mengadvokasi hak online, merinci bagaimana Google tampaknya keterlaluan dalam membasmi realitas kehidupan Palestina.

Pada tahun 2016, Google mendapat kecaman dari Palestina di media sosial ketika istilah “Tepi Barat” dan “Gaza” menghilang dari Google Maps. Google mengatakan bahwa penghapusan istilah-istilah ini adalah sebuah kesalahan dan bahwa mereka tidak pernah menggunakan kata Palestina dari awal.

(Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah wilayah Palestina yang penting, karena mereka mewakili wilayah Palestina yang tersisa yang gagal ditinggali Israel pada tahun 1948. Namun, pada tahun 1967 Israel mengambil alih wilayah itu juga.)

“Melalui pemetaan dan pelabelan,” laporan 7amleh menjelaskan, “seseorang dapat menyimpulkan bahwa Google Maps mengakui keberadaan Israel, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, tetapi bukan Palestina.”

Ada aspek lain dari cara Google menghapus kehidupan warga Palestina dari peta. Sebagaimana laporan 7amleh memetakan secara terperinci, desa-desa Palestina di Naqab (gurun Negev) dianggap “tidak diakui” oleh Israel (di dalam apa yang kadang-kadang disebut “Israel”—wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948) tidak dipetakan dengan benar oleh Google.

Desa-desa ini hanya terlihat di Google Maps “ketika diperbesar sampai dekat sekali,” laporan itu menjelaskan, “tetapi jika tidak diperbesar, tampaknya tidak ada. Ini berarti bahwa ketika melihat Google Maps, desa-desa ini tampaknya tidak ada.”

Laporan ini menjelaskan bagaimana desa-desa kecil Israel “ditampilkan bahkan ketika diperbesar, sementara desa Badui Palestina yang tidak dikenal, terlepas dari ukuran mereka hanya terlihat ketika diperbesar sampai dekat sekali.”

Hal ini terlepas dari fakta bahwa ada “total ada 46 desa Badui di Naqab, yang sebagian besar ada sebelum penciptaan Israel pada tahun 1948. Beberapa klaim menyebut bahwa desa-desa itu telah ada sejak abad ke-7.”

Israel telah berulang kali mencoba untuk secara fisik menghapus desa-desa ini, tetapi berulang kali gagal, berkat perlawanan orang-orang Palestina yang tinggal di sana, dan terima kasih juga kepada solidaritas nasional dan internasional yang ditunjukkan ke desa-desa tersebut.

Status desa-desa itu sebagai “tidak diakui” juga berarti bahwa Israel telah menolak untuk menghubungkan desa-desa tersebut ke layanan pokok seperti air dan listrik—terlepas dari kenyataan bahwa permukiman Yahudi-Israel di dekatnya diberikan layanan yang lengkap.

Seperti Basma Abu-Qwaider, seorang warga Naqab Palestina, menjelaskan dalam laporan:

Google Maps bertindak dengan cara diskriminatif terhadap desa yang tidak dikenal dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pemerintah Israel. Google mengabaikan keberadaan desa-desa ini seperti Israel dan bagi saya jika Anda tidak ada di peta itu berarti Anda tidak terlihat dan itulah yang diinginkan Israel.

Solidaritas dengan Israel ini diungkapkan oleh tindakan Google dengan penghapusan Israel Palestina secara harfiah dari peta yang memanjang melintasi batas gencatan senjata “Garis Hijau” tahun 1967.

Desa-desa Palestina bahkan di daerah “Tepi Barat” Lembah Yordan juga tidak dipetakan dengan baik oleh Google. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa sementara pemukiman Israel “dapat dilihat ketika melihat area yang lebih luas dari peta” beberapa desa Palestina hanya terlihat ketika diperbesar—dan bahkan itu hanya sebagai akibat dari tekanan yang ditimbulkan oleh organisasi hak asasi manusia.

Google juga menolak untuk mengakui atau memetakan realitas sistem jalan apartheid Israel untuk Palestina.

Sebagai bagian dari kolonisasi Palestina yang terus berlangsung di Palestina, sebagian besar Tepi Barat—yang diperintah oleh keputusan militer Israel—adalah akses terlarang bagi warga Palestina. Banyak jalan disediakan untuk penggunaan orang Yahudi saja.

Meskipun ilegalitas praktik-praktik ini di bawah hukum internasional, aplikasi perencanaan rute Google tidak menunjuk pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai ilegal.

Laporan 7amleh menyimpulkan: “Google Maps, sebagai layanan pemetaan dan perencanaan rute global terbesar, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik global dan oleh karena itu memikul tanggung jawab untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan untuk menawarkan layanan yang mencerminkan realitas Palestina.”

Hak Kewarganegaraan Lahir akan Dicabut, satu lagi usaha kontroversial Trump

Dalam sebuah wawancara Presiden dengan Axios di HBO, Donald Trump mengklaim bahwa dia tengah mengupayakan untuk mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, prinsip berusia 150 tahun yang mengatakan bahwa siapapun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika.Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia berencana mengakhiri “hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran” (birthright citizenship) di AS dengan memanfaatkan perintah eksekutif. Bisakah Trump mengakhiri Amandemen ke-14 yang sudah diberlakukan selama 150 tahun itu? BBC memaparkan sejarah dan kemungkinannya.

“Saya selalu diberitahu bahwa Anda membutuhkan amandemen konstitusi. Coba tebak? Anda tidak membutuhkannya,” kata Trump. “Anda pasti bisa melakukannya dengan Undang-undang Kongres. Tapi sekarang mereka mengatakan saya bisa melakukannya hanya dengan perintah eksekutif.”

Trump mengklaim bahwa perintah semacam itu saat ini sedang dikerjakan, dan tidak lama setelah itu, Senator Carolina Selatan Lindsey Graham menulis di Twitter: “Saya berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang tak jauh beda dengan perintah eksekutif yang diusulkan Presiden @realDonaldTrump.”

Komentar presiden telah memicu perdebatan sengit tentang apakah presiden memiliki kekuatan unilateral untuk melakukan hal semacam itu, dan apakah premis yang mendasarinya, bahwa hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran cenderung dieksploitasi oleh imigran tanpa dokumen, akan memberikan keuntungan apapun.

Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang diratifikasi pada tahun 1868. (Foto: Getty Images/Hulton Archive)

1) APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN?

Kalimat pertama Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat menetapkan prinsip “hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran”:

“Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian di mana mereka tinggal.”

Kelompok garis keras imigrasi berpendapat bahwa kebijakan tersebut adalah “magnet yang kuat untuk menarik imigrasi illegal,” dan bahwa hal itu mendorong perempuan hamil yang tidak memiliki dokumen untuk menyeberangi perbatasan untuk melahirkan, sebuah tindakan yang secara peyoratif disebut sebagai “wisata kelahiran” atau memiliki “bayi jangkar.”

“Seorang bayi pada dasarnya adalah warga negara Amerika Serikat selama 85 tahun dengan semua manfaat yang ada. Ini adalah hal yang konyol,” kata Trump kepada Axios. “Ini harus berakhir.”

Penelitian Pew Research Center tahun 2015 menemukan bahwa 60 persen orang Amerika menentang berakhirnya hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, sementara 37 persen mendukungnya.

2) BAGAIMANA HAL ITU BISA TERJADI?

Wong Kim Ark lahir di Amerika Serikat tetapi ditolak masuk ke AS kembali setelah meninggalkan Amerika. (Foto: Arsip Nasional AS)

Amandemen ke-14 diadopsi pada tahun 1868, setelah berakhirnya Perang Sipil. Amandemen ke-13 telah menghapuskan perbudakan pada tahun 1865, sementara Amandemen ke-14 menyelesaikan masalah kewarganegaraan budak-budak kelahiran Amerika yang telah dibebaskan. Keputusan Mahkamah Agung sebelumnya, seperti dalam kasus Dred Scott versus Sandford pada tahun 1857, telah memutuskan bahwa orang Afrika-Amerika tidak akan pernah menjadi warga negara AS. Amandemen ke-14 kemudian membatalkan keputusan itu.

Tahun 1898, Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa hak kewarganegaraan berlaku bagi anak-anak imigran dalam kasus Wong Kim Ark versus Amerika Serikat. Wong adalah seorang anak imigran China berusia 24 tahun yang lahir di AS, tetapi ditolak masuk ke Amerika saat kembali dari kunjungan ke China. Wong berhasil menyatakan bahwa karena dia lahir di AS, status imigran orang tuanya tidak berdampak pada penerapan Amandemen ke-14.

“Kasus Wong Kim Ark versus Amerika Serikat menegaskan bahwa terlepas dari ras atau status imigrasi orang tua seseorang, semua orang yang lahir di Amerika Serikat berhak atas semua hak yang ditawarkan dalam kewarganegaraan,” tulis Erika Lee, direktur Pusat Penelitian Sejarah Imigrasi di Universitas Minnesota. “Pengadilan belum memeriksa kembali masalah ini sejak saat itu.”

3) DAPATKAH TRUMP MENGAKHIRI HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN MENGGUNAKAN PERINTAH EKSEKUTIF?

Sebagian besar ahli hukum setuju bahwa Presiden Trump tidak dapat mengakhiri hak kewarganegaraan kelahiran menggunakan sebuah perintah eksekutif.

“Dia melakukan sesuatu hal yang akan mengecewakan banyak orang, tetapi akhirnya ini akan diputuskan oleh pengadilan,” kata Saikrishna Prakash, seorang ahli konstitusi dan profesor Universitas Virginia Law School. “Ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri.”

Prakash mengatakan bahwa sementara presiden dapat memerintahkan karyawan agen federal untuk menafsirkan kewarganegaraan secara lebih sempit, misalnya agen Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE/Immigration and Customs Enforcement) AS,  yang pasti akan mengundang tantangan hukum dari orang-orang yang kewarganegaraannya ditolak.

Hal itu bisa menyebabkan pengadilan yang panjang yang akhirnya bisa berakhir di Mahkamah Agung AS.

Perintah eksekutif presiden dapat mengarahkan kantor federal untuk menafsirkan kewarganegaraan dengan cara tertentu. (Foto: Getty Images)

Ketua DPR Republikan Paul Ryan menolak mentah-mentah klaim presiden bahwa ia dapat bertindak secara sepihak.

“Anda tidak bisa mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dengan sebuah perintah eksekutif,” katanya kepada stasiun radio Kentucky WVLK.

Namun, Martha S Jones, penulis buku Birthright Citizens, menulis di Twitter bahwa Mahkamah Agung AS belum secara langsung membahas apakah anak-anak non-warga negara atau imigran tanpa dokumen harus secara otomatis menjadi warga negara saat lahir.

“Mahkamah Agung Amerika Serikat dapat membedakan kasus Wong Kim Ark berdasarkan fakta-fakta,” tulis Jones. “Orangtua Wong diberi wewenang atau dapat dikatakan sebagai imigran legal. Kehadiran mereka di AS diberi wewenang.”

Prakash setuju.

“Bagi orang-orang yang menggunakan visa turis atau tinggal di sini tanpa izin, anak-anak mereka secara otomatis diberikan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran,” katanya. “Begitulah cara hal tersebut dibaca di zaman modern meskipun belum ada pernyataan Mahkamah Agung yang pasti tentang hal itu.”

Amandemen konstitusi dapat menghapus hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, tetapi hal itu membutuhkan suara dua pertiga di DPR dan Senat.

4) ADAKAH PERAN POLITIK DALAM HAL INI?

Keputusan Donald Trump untuk sekali lagi mendorong untuk mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang sekarang dikatakannya dapat dilakukan dengan goresan pena presiden miliknya, harus dilihat dalam konteks pemilihan paruh waktu AS pekan depan. Seperti pengumuman Gedung Putih terhadap pengiriman lebih dari 5.000 tentara ke perbatasan AS, hal ini tampaknya menjadi upaya lain untuk memusatkan perhatian Amerika pada masalah imigrasi.

Trump menunjukkan sikap keras terhadap imigrasi sebagai bagian sentral dari kampanye kepresidenan pada pemilu AS 2016 dan menganggapnya sebagai salah satu alasan dia menang. Sekarang, menjelang akhir masa kampanye yang dapat menentukan keberhasilan dua tahun terakhir masa kepresidenannya, Trump kembali memanfaatkan slogan yang familiar.

Jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan mayoritas publik mendukung hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, termasuk bagi para migran tidak berdokumen, tetapi 30 persen menentang. Bahkan jika angka-angka itu tidak berubah, meyakinkan sepertiga publik Amerika bahwa presiden sedang berjuang untuk mereka, dan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan jika Partai Republikan menguasai Kongres, mungkin cukup untuk memberikan keseimbangan bagi presiden dalam pemilihan kunci hari Selasa, 6 November 2018 mendatang.

“Hal ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan umum,” kata Trump dalam wawancara baru-baru ini.

Namun, waktu dilakukannya upaya ini sulit untuk diabaikan.

5) APAKAH NEGARA-NEGARA LAIN MEMILIKI HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN?

Dalam tanggapannya kepada Axios, Trump melontarkan klaim SALAH bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memiliki hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Faktanya, lebih dari 33 negara, termasuk Kanada, Meksiko, Malaysia, dan Lesotho, mempraktekkan “ius soli” otomatis, atau secara harfiah berarti “hak atas tanah.” Tidak ada bangsa di Eropa atau Asia Timur yang memiliki hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, meskipun dalam kewarganegaraan Inggris secara otomatis akan diberikan jika salah satu orang tua adalah warga negara atau penduduk tetap.

Baca juga: Dijual: Kewarganegaraan Mesir bagi WNA Seharga $400.000

Amerika Serikat juga bukan satu-satunya negara di mana praktik tersebut mendapat kecaman. Bulan Agustus 2018, delegasi di konvensi nasional untuk pusat Konservatif kanan-tengah Kanada memilih untuk mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak kecuali salah satu orang tua memiliki warga negara Kanada atau merupakan penduduk tetap.

Setelah pemungutan suara oleh akar rumput, pemimpin Konservatif Andrew Scheer mengatakan partai akan berupaya mengembangkan kebijakan yang lebih menargetkan untuk mengatasi masalah yang disebut “wisata kelahiran,” sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang non-Kanada yang hamil datang ke negara itu secara khusus untuk melahirkan dan memastikan kewarganegaraan anaknya.

6) SIAPA YANG MENGGUNAKAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN?

Menurut Pew Research Center, terdapat 275.000 bayi yang lahir dari orang tua imigran yang tidak sah pada tahun 2014, dan 4,7 juta anak yang lahir di AS di bawah usia 18 tahun tinggal dengan setidaknya satu orang tua yang tidak memiliki dokumen. Sepanjang tahun 1990-an dan 2000-an, kelahiran oleh orang tua imigran yang tidak sah terus naik sebelum memuncak pada tahun 2006, dan sejak itu menurun.

Seorang imigran Bangladesh, Khadijatul Rahman, 29 tahun, menggendong bayi laki-lakinya, Zavyaan, berusia 2 minggu, setelah menjadi warga negara AS dalam upacara naturalisasi. (Foto: Getty Images)

Meskipun Pew tidak memiliki angka pasti di negara asal orang tua ini, Mark Lopez, Direktur Global Migration and Demography, mengatakan bahwa tiga perempat imigran yang tidak sah di AS berasal dari negara-negara di Amerika Latin.

“Orang Hispanik akan menjadi mayoritas anak-anak yang lahir dari orang tua imigran yang tidak sah,” katanya.

Namun, ia menambahkan bahwa karena kita tidak tahu bagaimana cara Trump menulis perintah eksekutifnya, anak-anak pemegang visa atau penghuni sementara lainnya juga dapat terkena dampaknya.

Laporan oleh Jessica Lussenhop