Hizbullah Minta Posisi di Pemerintahan Lebanon

Kelompok Hizbullah Lebanon menekan pemerintah agar memberikan jabatan bagi sekutu mereka. Kelompok tersebut bertentangan dengan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri. Hariri—politisi Muslim Sunni Lebanon—mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai pemerintah persatuan nasional, lebih dari lima bulan sejak pemilihan umum yang menghasilkan parlemen yang menguntungkan Hizbullah dan para sekutunya.

Oleh: Reuters

Hizbullah Lebanon menekan permintaan agar salah satu sekutu Sunni-nya diberikan jabatan di pemerintahan baru pada Selasa (30/10), seiring para politisi mencari kompromi dalam sebuah kebuntuan yang mengadu kelompok yang didukung Iran tersebut melawan Perdana Menteri yang ditunjuk, Saad al-Hariri.

Hariri—politisi Muslim Sunni Lebanon—mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai pemerintah persatuan nasional, lebih dari lima bulan sejak pemilihan umum yang menghasilkan parlemen yang menguntungkan Hizbullah dan para sekutunya.

Sebuah rintangan besar dibereskan pada Senin (29/10), ketika perselisihan mengenai perwakilan Kristen diselesaikan, dengan pasukan Lebanon anti-Hizbullah menyerah pada Presiden Michel Aoun dan Gerakan Patriotik Bebas-nya—sebuah sekutu Hizbullah.

Perselisihan atas perwakilan Sunni adalah masalah terakhir.

Hizbullah bersikeras agar salah satu sekutu Sunni-nya dijadikan menteri untuk mencerminkan hasil pemilu di mana Hariri kehilangan lebih dari sepertiga dari kursinya—banyak dari mereka menjadi sekutu Sunni Hizbullah.

“Pandangan kami adalah bahwa permintaan mereka adil dan kami mendukung mereka,” kata pejabat senior Hizbullah Hussein Khalil, dalam sebuah komentar di televisi setelah bertemu dengan sekutu Sunni kelompok tersebut.

“Saya percaya bahwa masalah perwakilan anggota parlemen Sunni independen tidak lebih besar dari masalah-masalah yang sudah diselesaikan,” katanya.

Hariri telah mengesampingkan menyerahkan salah satu kursi kabinetnya. Sebuah kompromi yang mungkin terjadi adalah bagi Aoun untuk menunjuk salah satu Sunni yang bersekutu dengan Hizbullah, dalam sekelompok menteri yang ditunjuk oleh kepala negara tersebut.

Lebanon sangat membutuhkan pemerintahan yang dapat memulai reformasi ekonomi yang dipandang lebih mendesak dari sebelumnya. Negara ini sedang bergulat dengan utang publik ketiga terbesar di dunia, sebagai bagian dari ekonomi dan pertumbuhan yang stagnan.

Jabatan-jabatan pemerintah di Lebanon diisi menurut sistem sektarian yang ketat. Presiden haruslah seorang Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen seorang Muslim Syiah. Jabatan dalam kabinet 30 menteri harus dibagi rata antara orang Kristen dan Muslim.

Baca Juga: Obama, Hizbullah dan Tamatnya Negara Israel

Faisal Karami—salah satu anggota Sunni yang bersekutu dengan Hizbullah—mengkritik Hariri dan partai Gerakan Masa Depan-nya.

“Dia ingin memonopoli seluruh sekte Sunni untuk dirinya sendiri,” kata Karami kepada televisi LBC. “Hari ini, Gerakan Masa Depan tidak lagi mewakili mayoritas absolut dan mayoritas di jalan Sunni.”

Rashed Fayed, seorang pejabat Gerakan Masa Depan, mengatakan bahwa permintaan oleh Hizbullah dan sekutunya sangat “tiba-tiba” dan “dibuat-buat”, setelah berbulan-bulan ketika subjek tersebut tidak muncul dalam diskusi kabinet. “Saad al-Hariri tidak akan meloloskannya,” katanya kepada Reuters.

Sumber kedua dari kubu Hariri menggambarkan perselisihan itu sebagai hal yang serius, dan mengatakan bahwa menyelesaikannya “akan memakan waktu”.

Bersama-sama, Hizbullah dan sekutu politiknya mengamankan lebih dari 70 dari 128 kursi di parlemen dalam pemilu tersebut, yang merupakan pemilu Lebanon pertama dalam sembilan tahun.

Hizbullah—yang disebut-sebut sebagai gerakan teroris oleh Amerika Serikat—diharapkan untuk mengendalikan Kementerian Kesehatan, jabatan kabinet paling penting yang pernah dimilikinya, dan untuk meningkatkan jumlah menterinya, menjadi tiga dari dua di kabinet yang akan segera berakhir.

Pelaporan oleh Tom Perry dan Laila Bassam; penyuntingan oleh David Stamp.

Keterangan foto utama: Para pendukung Hizbullah Lebanon meneriakkan slogan-slogan selama hari terakhir Asyura, di Beirut, Lebanon, pada 20 September 2018. (Foto: Reuters/Aziz Taher)