Dalam sebuah wawancara Presiden dengan Axios di HBO, Donald Trump mengklaim bahwa dia tengah mengupayakan untuk mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, prinsip berusia 150 tahun yang mengatakan bahwa siapapun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika.Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia berencana mengakhiri “hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran” (birthright citizenship) di AS dengan memanfaatkan perintah eksekutif. Bisakah Trump mengakhiri Amandemen ke-14 yang sudah diberlakukan selama 150 tahun itu? BBC memaparkan sejarah dan kemungkinannya.
“Saya selalu diberitahu bahwa Anda membutuhkan amandemen konstitusi. Coba tebak? Anda tidak membutuhkannya,” kata Trump. “Anda pasti bisa melakukannya dengan Undang-undang Kongres. Tapi sekarang mereka mengatakan saya bisa melakukannya hanya dengan perintah eksekutif.”
Trump mengklaim bahwa perintah semacam itu saat ini sedang dikerjakan, dan tidak lama setelah itu, Senator Carolina Selatan Lindsey Graham menulis di Twitter: “Saya berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang tak jauh beda dengan perintah eksekutif yang diusulkan Presiden @realDonaldTrump.”
Komentar presiden telah memicu perdebatan sengit tentang apakah presiden memiliki kekuatan unilateral untuk melakukan hal semacam itu, dan apakah premis yang mendasarinya, bahwa hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran cenderung dieksploitasi oleh imigran tanpa dokumen, akan memberikan keuntungan apapun.
Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang diratifikasi pada tahun 1868. (Foto: Getty Images/Hulton Archive)
1) APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN?
Kalimat pertama Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat menetapkan prinsip “hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran”:
“Semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksinya, adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian di mana mereka tinggal.”
Kelompok garis keras imigrasi berpendapat bahwa kebijakan tersebut adalah “magnet yang kuat untuk menarik imigrasi illegal,” dan bahwa hal itu mendorong perempuan hamil yang tidak memiliki dokumen untuk menyeberangi perbatasan untuk melahirkan, sebuah tindakan yang secara peyoratif disebut sebagai “wisata kelahiran” atau memiliki “bayi jangkar.”
“Seorang bayi pada dasarnya adalah warga negara Amerika Serikat selama 85 tahun dengan semua manfaat yang ada. Ini adalah hal yang konyol,” kata Trump kepada Axios. “Ini harus berakhir.”
Penelitian Pew Research Center tahun 2015 menemukan bahwa 60 persen orang Amerika menentang berakhirnya hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, sementara 37 persen mendukungnya.
2) BAGAIMANA HAL ITU BISA TERJADI?
Wong Kim Ark lahir di Amerika Serikat tetapi ditolak masuk ke AS kembali setelah meninggalkan Amerika. (Foto: Arsip Nasional AS)
Amandemen ke-14 diadopsi pada tahun 1868, setelah berakhirnya Perang Sipil. Amandemen ke-13 telah menghapuskan perbudakan pada tahun 1865, sementara Amandemen ke-14 menyelesaikan masalah kewarganegaraan budak-budak kelahiran Amerika yang telah dibebaskan. Keputusan Mahkamah Agung sebelumnya, seperti dalam kasus Dred Scott versus Sandford pada tahun 1857, telah memutuskan bahwa orang Afrika-Amerika tidak akan pernah menjadi warga negara AS. Amandemen ke-14 kemudian membatalkan keputusan itu.
Tahun 1898, Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa hak kewarganegaraan berlaku bagi anak-anak imigran dalam kasus Wong Kim Ark versus Amerika Serikat. Wong adalah seorang anak imigran China berusia 24 tahun yang lahir di AS, tetapi ditolak masuk ke Amerika saat kembali dari kunjungan ke China. Wong berhasil menyatakan bahwa karena dia lahir di AS, status imigran orang tuanya tidak berdampak pada penerapan Amandemen ke-14.
“Kasus Wong Kim Ark versus Amerika Serikat menegaskan bahwa terlepas dari ras atau status imigrasi orang tua seseorang, semua orang yang lahir di Amerika Serikat berhak atas semua hak yang ditawarkan dalam kewarganegaraan,” tulis Erika Lee, direktur Pusat Penelitian Sejarah Imigrasi di Universitas Minnesota. “Pengadilan belum memeriksa kembali masalah ini sejak saat itu.”
3) DAPATKAH TRUMP MENGAKHIRI HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN MENGGUNAKAN PERINTAH EKSEKUTIF?
Sebagian besar ahli hukum setuju bahwa Presiden Trump tidak dapat mengakhiri hak kewarganegaraan kelahiran menggunakan sebuah perintah eksekutif.
“Dia melakukan sesuatu hal yang akan mengecewakan banyak orang, tetapi akhirnya ini akan diputuskan oleh pengadilan,” kata Saikrishna Prakash, seorang ahli konstitusi dan profesor Universitas Virginia Law School. “Ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri.”
Prakash mengatakan bahwa sementara presiden dapat memerintahkan karyawan agen federal untuk menafsirkan kewarganegaraan secara lebih sempit, misalnya agen Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE/Immigration and Customs Enforcement) AS, yang pasti akan mengundang tantangan hukum dari orang-orang yang kewarganegaraannya ditolak.
Hal itu bisa menyebabkan pengadilan yang panjang yang akhirnya bisa berakhir di Mahkamah Agung AS.
Perintah eksekutif presiden dapat mengarahkan kantor federal untuk menafsirkan kewarganegaraan dengan cara tertentu. (Foto: Getty Images)
Ketua DPR Republikan Paul Ryan menolak mentah-mentah klaim presiden bahwa ia dapat bertindak secara sepihak.
“Anda tidak bisa mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dengan sebuah perintah eksekutif,” katanya kepada stasiun radio Kentucky WVLK.
Namun, Martha S Jones, penulis buku Birthright Citizens, menulis di Twitter bahwa Mahkamah Agung AS belum secara langsung membahas apakah anak-anak non-warga negara atau imigran tanpa dokumen harus secara otomatis menjadi warga negara saat lahir.
“Mahkamah Agung Amerika Serikat dapat membedakan kasus Wong Kim Ark berdasarkan fakta-fakta,” tulis Jones. “Orangtua Wong diberi wewenang atau dapat dikatakan sebagai imigran legal. Kehadiran mereka di AS diberi wewenang.”
Prakash setuju.
“Bagi orang-orang yang menggunakan visa turis atau tinggal di sini tanpa izin, anak-anak mereka secara otomatis diberikan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran,” katanya. “Begitulah cara hal tersebut dibaca di zaman modern meskipun belum ada pernyataan Mahkamah Agung yang pasti tentang hal itu.”
Amandemen konstitusi dapat menghapus hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, tetapi hal itu membutuhkan suara dua pertiga di DPR dan Senat.
4) ADAKAH PERAN POLITIK DALAM HAL INI?
Keputusan Donald Trump untuk sekali lagi mendorong untuk mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang sekarang dikatakannya dapat dilakukan dengan goresan pena presiden miliknya, harus dilihat dalam konteks pemilihan paruh waktu AS pekan depan. Seperti pengumuman Gedung Putih terhadap pengiriman lebih dari 5.000 tentara ke perbatasan AS, hal ini tampaknya menjadi upaya lain untuk memusatkan perhatian Amerika pada masalah imigrasi.
Trump menunjukkan sikap keras terhadap imigrasi sebagai bagian sentral dari kampanye kepresidenan pada pemilu AS 2016 dan menganggapnya sebagai salah satu alasan dia menang. Sekarang, menjelang akhir masa kampanye yang dapat menentukan keberhasilan dua tahun terakhir masa kepresidenannya, Trump kembali memanfaatkan slogan yang familiar.
Jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan mayoritas publik mendukung hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, termasuk bagi para migran tidak berdokumen, tetapi 30 persen menentang. Bahkan jika angka-angka itu tidak berubah, meyakinkan sepertiga publik Amerika bahwa presiden sedang berjuang untuk mereka, dan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan jika Partai Republikan menguasai Kongres, mungkin cukup untuk memberikan keseimbangan bagi presiden dalam pemilihan kunci hari Selasa, 6 November 2018 mendatang.
“Hal ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan umum,” kata Trump dalam wawancara baru-baru ini.
Namun, waktu dilakukannya upaya ini sulit untuk diabaikan.
5) APAKAH NEGARA-NEGARA LAIN MEMILIKI HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN?
Dalam tanggapannya kepada Axios, Trump melontarkan klaim SALAH bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang memiliki hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Faktanya, lebih dari 33 negara, termasuk Kanada, Meksiko, Malaysia, dan Lesotho, mempraktekkan “ius soli” otomatis, atau secara harfiah berarti “hak atas tanah.” Tidak ada bangsa di Eropa atau Asia Timur yang memiliki hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, meskipun dalam kewarganegaraan Inggris secara otomatis akan diberikan jika salah satu orang tua adalah warga negara atau penduduk tetap.
Amerika Serikat juga bukan satu-satunya negara di mana praktik tersebut mendapat kecaman. Bulan Agustus 2018, delegasi di konvensi nasional untuk pusat Konservatif kanan-tengah Kanada memilih untuk mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak kecuali salah satu orang tua memiliki warga negara Kanada atau merupakan penduduk tetap.
Setelah pemungutan suara oleh akar rumput, pemimpin Konservatif Andrew Scheer mengatakan partai akan berupaya mengembangkan kebijakan yang lebih menargetkan untuk mengatasi masalah yang disebut “wisata kelahiran,” sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang non-Kanada yang hamil datang ke negara itu secara khusus untuk melahirkan dan memastikan kewarganegaraan anaknya.
6) SIAPA YANG MENGGUNAKAN HAK KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KELAHIRAN?
Menurut Pew Research Center, terdapat 275.000 bayi yang lahir dari orang tua imigran yang tidak sah pada tahun 2014, dan 4,7 juta anak yang lahir di AS di bawah usia 18 tahun tinggal dengan setidaknya satu orang tua yang tidak memiliki dokumen. Sepanjang tahun 1990-an dan 2000-an, kelahiran oleh orang tua imigran yang tidak sah terus naik sebelum memuncak pada tahun 2006, dan sejak itu menurun.
Seorang imigran Bangladesh, Khadijatul Rahman, 29 tahun, menggendong bayi laki-lakinya, Zavyaan, berusia 2 minggu, setelah menjadi warga negara AS dalam upacara naturalisasi. (Foto: Getty Images)
Meskipun Pew tidak memiliki angka pasti di negara asal orang tua ini, Mark Lopez, Direktur Global Migration and Demography, mengatakan bahwa tiga perempat imigran yang tidak sah di AS berasal dari negara-negara di Amerika Latin.
“Orang Hispanik akan menjadi mayoritas anak-anak yang lahir dari orang tua imigran yang tidak sah,” katanya.
Namun, ia menambahkan bahwa karena kita tidak tahu bagaimana cara Trump menulis perintah eksekutifnya, anak-anak pemegang visa atau penghuni sementara lainnya juga dapat terkena dampaknya.
Laporan oleh Jessica Lussenhop
No comments:
Post a Comment