Pentagon: ISIS Bangkit Kembali di Suriah

Sebuah laporan Pentagon pada Selasa (6/8) mengatakan bahwa ISIS telah bangkit kembali di Suriah. Laporan itu mengatakan bahwa penarikan sebagian pasukan AS dari Suriah telah berdampak pada perang melawan sisa-sisa ISIS, membuatnya lebih sulit untuk memberi tahu sekutu lokal di lapangan dan menghilangkan kemampuan AS untuk memantau daerah-daerah zona perekrutan ISIS.

Oleh: Ryan Browne (CNN)

ISIS “bangkit kembali” di Suriah, kurang dari lima bulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kekhalifahan kelompok teroris tersebut telah 100 persen dikalahkan, menurut laporan baru Inspektur Jenderal Pentagon tentang Perang Melawan ISIS.

“Meskipun kehilangan ‘kekhalifahan teritorialnya’, namun ISIS memperkuat kemampuan gerilyawannya di Irak dan bangkit kembali di Suriah,” laporan itu, yang diterbitkan pada Selasa (6/8), memperingatkan.

Presiden Donald Trump berulang kali menggembar-gemborkan peran pemerintahannya dalam mengusir kelompok teroris itu dari daerah-daerah di bawah kendali teritorialnya, mengatakan pada rapat kabinet bulan lalu, “Kami melakukan pekerjaan hebat dengan kekhalifahan. Kami meruntuhkan 100 persen kekhalifahan, dan kami dengan cepat menarik diri dari Suriah.”

Tetapi laporan baru itu mengatakan bahwa penarikan sebagian pasukan AS dari Suriah telah berdampak pada perang melawan sisa-sisa ISIS, membuatnya lebih sulit untuk memberi tahu sekutu lokal di lapangan dan menghilangkan kemampuan AS untuk memantau daerah-daerah yang digambarkan berpotensi menjadi zona perekrutan, yang memungkinkan kelompok itu untuk mengisi kembali jajarannya.

Ditanya tentang temuan laporan tersebut pada Rabu (7/8), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa “pemerintahan Trump sangat memperhatikan keberhasilan yang kami miliki versus keberhasilan ISIS,” walau mengakui bahwa ia belum membaca laporan tersebut.

“Saya yakin itu adalah kasus di mana ada kantong-kantong di mana mereka menjadi sedikit lebih kuat. Saya bisa meyakinkan Anda ada tempat-tempat di mana mereka menjadi lebih lemah juga,” kata Pompeo.

Laporan tersebut—dari Inspektur Jenderal untuk Operation Inherent Resolve, nama resmi untuk operasi yang dipimpin AS melawan ISIS—mencakup periode 1 April hingga 30 Juni 2019.

“Pengurangan pasukan AS telah mengurangi dukungan yang tersedia untuk pasukan mitra Suriah pada saat pasukan mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dan perlengkapan untuk menanggapi kebangkitan ISIS,” Glenn Fine, Wakil Kepala Inspektur Jenderal, menulis dalam sebuah pesan yang menyertai laporan tersebut.

Para pejuang dari Pasukan Demokratik Suriah mempersiapkan diri mereka sebelum apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap militan ISIS untuk mengambil kendali bendungan Tishrin, di selatan Kobani, Suriah, tanggal 26 Desember 2015. (Foto: Reuters/Rodi Said)

Mantan Utusan Khusus Presiden AS untuk Pertarungan ISIS, Brett McGurk, mencuit temuan laporan tersebut pada Rabu (7/8), mengatakan, “laporan itu menyimpulkan bahwa penarikan pasukan Trump terjadi pada waktu terburuk dan telah mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan misi.”

“Laporan ini sangat jelas dan harus ditanggapi dengan serius,” McGurk, yang mengundurkan diri dari pemerintahan pada Desember, tak lama setelah Trump mengumumkan rencananya untuk menarik diri dari Suriah, kemudian menambahkan.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa karena pengurangan personel, AS dan sekutu lokalnya tidak dapat memonitor secara dekat kamp pengungsi internal al-Hol—sebuah situasi yang memungkinkan “ideologi ISIS untuk menyebar ‘tanpa perlawanan’ di dalam kamp tersebut,” yang berpotensi memungkinkan ISIS untuk mengisi kembali jajarannya di antara puluhan ribu penduduk.

TRUMP MENGATAKAN AS AKAN ‘SEGERA KELUAR DARI SANA’

Pada puncak kampanye di Suriah, AS kekurangan 3.000 tentara yang membantu memberi saran kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS seiring mereka mengusir ISIS dari kota-kota di seluruh timur laut Suriah. Jumlah pasukan AS telah menurun secara substansial, namun para pejabat Pentagon belum memberikan statistik resmi tentang berapa banyak pasukan yang tersisa di negara itu.

Trump mengatakan bahwa sisa-sisa pasukan AS akan tetap berada di Suriah untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk membantu memastikan ISIS tetap dikalahkan.

“Kami akan segera keluar dari sana. Dan biarkan mereka menangani masalah mereka sendiri. Suriah dapat menangani masalah mereka sendiri—bersama dengan Iran, bersama dengan Rusia, bersama dengan Irak, bersama dengan Turki. Kami berada 7.000 mil jauhnya,” kata Trump bulan lalu.

Para pejabat Pentagon telah menyatakan kekhawatiran dalam beberapa hari terakhir bahwa potensi serangan militer Turki yang menargetkan sekutu-sekutu Kurdi Amerika di Suriah timur laut dapat merusak perang melawan ISIS.

Operasi semacam itu telah berulang kali diusulkan oleh para pejabat senior di Turki dan AS, yang secara konsisten menyebut tindakan semacam itu “tidak dapat diterima,” mengungkapkan kekhawatiran bahwa personel Amerika dapat terperangkap dalam baku tembak dan bahwa tahanan ISIS dapat melarikan diri dalam kekacauan.

ISIS juga masih menghadirkan tantangan di Irak, di mana bulan lalu koalisi militer pimpinan AS melakukan 33 serangan udara atau artileri yang menargetkan para pejuang, bangunan, terowongan, gudang senjata, dan kendaraan ISIS.

Keterangan foto utama: Para pejuang Pasukan Demokratik Suriah mengendarai truk ketika konvoi mereka melewati Ain Issa, Suriah, tanggal 16 Oktober 2017. (Foto: Reuters/Erik De Castro)

Kashmir Terkepung, PM Pakistan Imran Khan Hubungi Jokowi

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menghubungi Presiden Jokowi untuk mengabarinya seputar perkembangan terbaru di Kashmir yang diduduki India. Sebelumnya, pemerintah India di bawah PM Narendra Modi telah mencabut Pasal 370, serta merta menghilangkan status khusus Kashmir. PM Khan mengatakan, ia khawatir akan terjadi pembersihan etnis di Kashmir.

Dalam panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengutarakan kekhawatirannya yang mendalam tentang situasi Kashmir yang terkepung.

PM Khan mengatakan, “India melanggar hukum internasional dan resolusi yang diloloskan oleh PBB.”

Perdana menteri itu mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan genosida di Kashmir yang kini dikuasai India, atau Indian occupied Kashmir (IoK). Ia mengatakan, pasukan India merencanakan pembunuhan massal, mengutip skenario saat ini. PM Khan mendesak komunitas internasional untuk memainkan peranannya terkait konflik Kashmir.

Presiden Jokowi juga diberi tahu tentang upaya Pakistan untuk mencapai resolusi damai terkait konflik Kashmir melalui dialog.

Jokowi mengatakan, pemerintah India harus menyelesaikan konflik ini sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional.

Sebelumnya, PM Khan mengatakan jam malam, pembekukan dan kemungkinan genosida di Kashmir yang diduduki India telah berlangsung persis menurut Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Dalam serangkaian twit, ia mengatakan India sedang berupaya untuk mengubah demografi di Kashmir melalui pembersihan etnis.

PM Khan mengungkapkan ketakutannya bahwa ideologi RSS dari supremasi Hindu ini, seperti supremasi Nazi, tidak akan berhenti di Kashmir yang diduduki. Alih-alih, hal ini akan berujung pada penindasan terhadap para Muslim di India dan pada akhirnya akan menargetkan Pakistan.

Sebelumnya, pada tanggal 5 Agustus, pemerintah India telah mencabut status otonomi khusus Kashmir dengan cara membatalkan Pasal 370 dari Konstitusinya.

Keterangan foto utama: Personel pasukan keamanan India berjaga di sebelah kawat berduri yang diletakkan di seberang jalan selama pembatasan, setelah pemerintah membatalkan status khusus untuk Kashmir, di Srinagar, 7 Agustus 2019. (Foto: Reuters/Danish Ismail)

Tentara Israel Bunuh 4 Warga Palestina di Perbatasan Gaza

Tentara Israel telah menembak mati empat warga Palestina di area perbatasan Israel-Gaza. Militer Israel mengatakan empat orang itu bersenjata dan salah satunya menyebrang masuk ke Israel. Gaza dikuasai oleh Hamas, yang telah bertempur dalam tiga perang dengan Israel dalam 10 tahun terakhir. Kelompok itu mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu, menyangkal keterlibatan mereka. 

Militer Israel mengatakan, tentara mereka menembak mati empat warga Palestina di dekat area perbatasan antara Gaza dan Israel pada hari Sabtu (10/8) pagi.

Menurut pernyataan militer, empat orang itu bersenjatakan senapan serbu, rudal anti-tank dan granat tangan, yang salah satunya dilemparkan ke tentara Israel.

Tentara Israel lantas melepaskan tembakan ketika salah satu dari empat pria itu menyebrang masuk ke Israel. Tidak ada korban dari pihak Israel.

Belum ada kelompok Palestina mana pun yang mengklaim tanggung jawab.

Gaza dikuasai oleh Hamas, yang telah bertempur dalam tiga perang dengan Israel dalam 10 tahun terakhir. Kelompok itu mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu, menyangkal keterlibatan mereka. Hamas mendeskripsikan empat pria Palestina itu sebagai “individu yang bertindak karena kemarahan pemuda”.

Juru bicara Abdel-Latif al-Qanou menambahkan bahwa Israel “bertanggung jawab atas rasa marah dan tekanan yang ditimpakan kepada rakyat kami karena pengepungan Gaza yang terus-menerus.”

Israel menarik tentara dan pemukimnya dari Gaza pada tahun 2005 , tapi tetap menahan daerah kantong itu di bawah blokade, mengutip alasan keamanan.

Warga Palestina telah mengadakan protes mingguan di sepanjang garis yang memisahkan Gaza dan Israel sejak bulan Maret 2018, menentang kondisi kritis di Jalur Gaza akibat dari blokade yang diterapkan oleh Mesir-Israel.

Setidaknya 301 warga Palestina telah tewas dibunuh oleh peluru Israel di Gaza atau area perbatasan sejak saat itu, kebanyakan terjadi saat demonstrasi. Tujuh warga Israel juga tewas.

Pada tanggal 1 Agustus, seorang warga Palestina dan tiga tentara Israel terluka dalam baku tembak di selatan Jalur Gaza.

Intensitas protes telah menurun sejak Israel dan Hamas mencapai gencatan senjata informal pada bulan Mei, mengikuti salah satu kekerasan terburuk yang terjadi di wilayah itu sejak perang 2014 antara keduanya.

Di bawah gencatan senjata—yang disponsori oleh PBB dan Mesir—Israel setuju untuk mengambil langkah yang akan melonggarkan blokadenya di Gaza, tapi warga Palestina telah menuduh mereka memperlambat penerapannya dan tidak mengambil tindakan cukup untuk mengurang kondisi ekonomi yang kritis di daerah kantong pinggir pantai tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara luas dianggap berusaha menghindari kekerasan besar di wilayaah Palestina saat ia bersiap untuk pemilu susulan pada tanggal 17 September—pemilu kedua Israel tahun ini.

Namun, Netanyahu juga menghadapi tekanan politik agar bertindak tegas dalam serangan besar apapun.

Penembakan hari Sabtu kemarin terjadi saat warga Muslim Palestina bersiap untuk Idul Adha, hari raya kurban.

Keterangan foto utama: Hamas telah mengadakan protes mingguan di sepanjang garis pembatas yang memisahkan Israel dan Gaza sejak bulan Maret 2018. (Foto: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Serangan di Kabul Tewaskan 14 Orang Seiring Perundingan Damai Berlanjut

Seiring perundingan damai berlanjut antara Amerika dan Taliban, kekerasan di Afghanistan memburuk. Pada Rabu (7/8), sebuah bom truk Taliban yang kuat meledak di luar kantor polisi di Kabul, ibu kota Afghanistan, yang menewaskan 14 orang dan melukai setidaknya 145 lainnya. PBB mengatakan bahwa bulan Juli adalah bulan paling mematikan di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, di mana 1.500 warga sipil tewas atau terluka akibat serangan di Kabul.

Oleh: Fahim Abed, Fatima Faizi, dan Mujib Mashal (The New York Times)

Kekerasan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir di Afghanistan, seiring pihak-pihak yang berlawanan dalam perang mencoba mengubah serangan menjadi keuntungan dalam negosiasi atas masa depan politik negara itu.

Kesepakatan antara Taliban dan Amerika Serikat (AS) diharapkan akan segera diselesaikan dan akan memberikan jadwal penarikan bersyarat 14.000 pasukan Amerika dan mitra NATO mereka. Sebagai imbalannya, Taliban telah berjanji untuk mencegah serangan teroris terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Afghanistan.

Tetapi seiring perundingan berlanjut, kekerasan memburuk. Pada Rabu (7/8), sebuah bom truk Taliban yang kuat meledak di luar kantor polisi di Kabul, ibu kota Afghanistan, menewaskan 14 orang dan melukai setidaknya 145 lainnya, seiring negosiasi damai antara para militan dan diplomat Amerika sedang berlangsung.

PBB mengatakan bahwa bulan Juli adalah bulan paling mematikan di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, di mana 1.500 warga sipil tewas atau terluka.

Walau PBB menyalahkan peningkatan bulan lalu pada ledakan besar Taliban, namun dikatakan dalam laporan sebelumnya bahwa pasukan Afghanistan dan sekutu Amerika mereka bertanggung jawab atas lebih banyak kematian warga sipil daripada Taliban selama enam bulan pertama tahun ini.

Serangan di Kabul pada Rabu (7/8)—menyusul peringatan berulang dari PBB tentang meningkatnya korban sipil—adalah yang terbaru yang menyerang daerah padat penduduk selama jam sibuk di pagi hari. Ledakan itu mengirim kepulan asap tebal ke langit, menghancurkan kantor polisi dan pusat rekrutmen tentara di dekatnya, dan menghancurkan jendela-jendela dalam radius sekitar satu mil.

Ledakan itu menimbulkan kawah besar dan puing-puing di sekitarnya.

“Rumah saya hancur,” kata Mohammad Nayeem (50 tahun). “Semuanya menjadi reruntuhan. Rumah saya dekat (dengan lokasi ledakan), tetapi bahkan rumah yang jaraknya sekitar satu kilometer juga rusak.”

Di luar kantor polisi, seorang pria bertanya kepada petugas tentang putranya, yang katanya terjebak di reruntuhan. Petugas menyuruhnya pergi mencari di antara para korban yang terluka atau meninggal di rumah sakit. Seiring kerumunan berkumpul, sang ayah mengatakan bahwa dia telah mencari di rumah sakit sebelumnya.

Seolah-olah mati rasa mengingat seringnya kekerasan seperti itu, petugas itu berusaha mengabaikannya, memberi tahu pria itu bahwa mungkin putranya jahat, dan bahwa apa pun nasibnya dalam ledakan itu adalah hukumannya. Kerumunan itu tertawa. Sang ayah tertekan, menangis, dan bergegas mencari putranya di tempat lain.

Seorang pekerja kota membersihkan bagian depan gedung-gedung yang hancur, satu hari setelah sebuah serangan di Kabul, Afghanistan, 9 Mei 2019. (Foto: Reuters/Omar Sobhani)

Menjadi tanda betapa meluasnya kekerasan telah terjadi, pasukan keamanan Afghanistan melakukan hampir 100 operasi militer besar, serangan komando kecil, dan serangan udara di sekitar selusin dari 34 provinsi negara itu dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan, dan menambahkan bahwa pihaknya telah menewaskan sedikitnya 84 pejuang Taliban dan melukai puluhan lainnya.

Kedua belah pihak seringkali melebih-lebihkan jumlah korban, yang sulit untuk diverifikasi secara independen.

Sebagian besar operasi oleh pasukan Afghanistan—yang sangat bergantung pada kekuatan udara Amerika—terjadi di pedesaan. Setiap hari, pesawat-pesawat Afghanistan dan Amerika menyerang sasaran-sasaran Taliban, yang seringkali dicampuradukkan dengan warga sipil.

Taliban menggunakan taktik mematikan yang berbeda: bom truk dan serangan bunuh diri, seringkali di pusat-pusat kota.

Di kota seperti Kabul—yang membengkak menjadi kota metropolitan yang berpenduduk sekitar lima juta orang—bahkan serangan terhadap sasaran militer seringkali meninggalkan korban sipil yang sangat besar. Para pejabat Afghanistan mengatakan bahwa warga sipil menyumbang lebih dari dua pertiga korban dalam serangan di Kabul pada Rabu (7/8).

Ini adalah kedua kalinya selama dua tahun terakhir di mana wilayah yang sama di Kabul barat—dengan kantor polisi dan pusat rekrutmen tentara—telah menjadi sasaran dalam pengeboman besar-besaran. Kantor-kantor tersebut—serta daerah-daerah sipil di sekitar mereka—baru saja dibangun kembali setelah pengeboman sebelumnya.

Serangan itu terjadi setelah malam yang tegang di Kabul, di mana ledakan terdengar di beberapa bagian kota lewat tengah malam. Badan intelijen Afghanistan mengatakan pada Rabu (7/8) pagi dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka telah menyerbu tiga sel ISIS di berbagai bagian kota, yang mengakibatkan bentrokan dengan para terduga pembuat bom.

Meskipun Taliban bertanggung jawab atas sebagian besar kekerasan pemberontakan perang, namun afiliasi kecil dari ISIS telah memperoleh pijakan di timur negara itu dan telah mengklaim bahwa mereka melakukan serangan bunuh diri berulang-ulang di pusat-pusat kota.

Kekerasan semakin meningkat seiring para diplomat Amerika sedang mengerjakan perincian terakhir dari perjanjian awal dengan Taliban di ibu kota Qatar, Doha. Kesepakatan itu akan membuka jalan bagi negosiasi langsung langsung antara Taliban dan warga Afghanistan lainnya tentang masa depan politik negara itu.

Walau Amerika Serikat tampaknya telah menetapkan aspek rencana perdamaiannya—negosiasi langsung antara Taliban dan warga Afghanistan lainnya, termasuk pemerintah, setelah pengumuman jadwal penarikan pasukan—namun hanya ada sedikit kejelasan tentang permintaan Amerika untuk gencatan senjata yang komprehensif.

Menjelang sore hari pada Rabu (7/8), diplomat Amerika dan pejabat Taliban melanjutkan negosiasi mereka di balik pintu tertutup di tempat berlantai marmer. Para pejabat Taliban beristirahat sejenak. Mereka memeriksa ponsel mereka—termasuk untuk rincian serangan di Kabul—ketika mereka berjalan kembali ke aula. Situasi itu—di bawah matahari terbenam yang turun di pohon-pohon palem di sekitarnya—jauh dari kekacauan di Kabul.

Di Kabul, semuanya melakukan aktivitas yang tidak asing: menyapu pecahan kaca, memperbaiki jendela toko yang rusak, dan kembali bekerja untuk mencari nafkah.

“Toko ini adalah satu-satunya harapan yang saya miliki,” kata seorang penjaga toko, yang terlalu hancur untuk menyebutkan namanya. “Saya tidak tahu mengapa saya tidak meninggalkan negara ini. Ini adalah kuburan yang terus memakan orang.”

“Kami lelah, kami sesak napas,” Ghulam Ali, yang selamat, mengatakan kepada saluran berita lokal. “Ketika kami meninggalkan rumah di pagi hari, kami tidak tahu apakah kami akan berhasil kembali.”

Fahim Abed dan Fatima Faizi melaporkan dari Kabul, dan Mujib Mashal dari Doha, Qatar. Jawad Sukhanyar berkontribusi melaporkan dari Kabul.

Keterangan foto utama: Seorang wanita yang terluka dibawa ke rumah sakit pada Rabu (7/8) setelah serangan di Kabul, Afghanistan. (Foto: Reuters/Mohammad Ismail)

Pasukan Mesir Tewaskan 17 Tersangka Pelaku Serangan Bom Mobil di Kairo

Pasukan keamanan Mesir menewaskan 17 orang yang disebutnya sebagai teroris dalam operasi yang dilancarkan untuk menangkap tersangka pelaku serangan bom mobil akhir pekan lalu yang menewaskan 20 orang, kantor berita AFP melaporkan.

Kementerian dalam negeri mengatakan mereka yang dibunuh itu adalah anggota kelompok Hasm, sebuah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dilarang.

Presiden Abdel Fattah El-Sissi menyebut tabrakan beberapa mobil yang terjadi di Kairo itu adalah “tindakan teroris”, karena salah satu mobil itu berisi penuh bahan peledak.

Tabrakan itu terjadi sebelum tengah malam pada Minggu (4/8), ketika mobil yang berisi bahan peledak itu menabrak tiga buah mobil di luar Lembaga Kanker Nasional di Kairo.

Kata Departemen Kesehatan, sedikitnya 20 orang tewas.

Kelompok Hasm berada dibelakang tabrakan yang mematikan itu, kata pernyataan kementerian dalam negeri. Pasukan keamanan kemudian berhasil menemukan kelompok Hams itu dan membunuh 17 orang dari mereka, termasuk saudara laki-laki pengemudi mobil yang berisi bahan peledak itu. 

Perjanjian Gencatan Senjata Disepakati di Tripoli

Sebuah perjanjian gencatan senjata telah disepakati untuk mengakhiri pertempuran di Ibu Kota Libya, Tripoli, menjelang Hari Raya Idul Adha.

Kepala Tentara Nasional Libya Khalifa Haftar, Sabtu (10/8), menyepakati gencatan senjata yang diusulkan PBB itu. Juru bicaranya, Ahmad al-Mesmari, menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers di Benghazi.

Pemerintah Libya yang didukung PBB sebelumnya mengatakan Sabtu (10/8) pihaknya telah menerima usulan gencatan senjata menjelang hari raya yang akan dimulai Minggu (11/8).

Milisi-milisi yang bersekutu dengan pemerintah telah bertempur sejak April melawan kampanye LNA untuk merebut ibu kota.

Lebih dari 1.000 orang telah tewas dalam pertempuran itu, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO). Lebih dari 120.000 lainnya kehilangan tempat tinggal.

Lembaga Amal Perancis Selamatkan Lebih dari 81 Migran Libya

Dua lembaga amal Prancis menyelamatkan 81 migran lagi dari lepas pantai perairan Libya pada Minggu (11/8). Dengan demikian jumlah orang yang telah diselamatkan dari laut sejak Jumat (9/8) menjadi 211.

Doctors Without Borders (Dokter Tanpa Tapal Batas) dan SOS Mediterraneanbersama-sama mengoperasikan kapal penyelamatan berbendera Norwegia, Ocean Viking.

Sebagian besar dari yang diselamatkan dalam tiga hari belakangan adalah laki-laki Sudan, termasuk ke-81 yang diselamatkan dari sebuah perahu karet tipis, Minggu (11/8).

Para saksi mata di atas kapal Ocean Viking mengatakan para laki-laki di perahu itu melambaikan tangan dan bersorak gembira ketika melihat kapal Ocean Viking mendekati mereka.

"Hanya kami satu-satunya yang ada di kawasan itu, garda pantai Libya tidak merespon," kata koordinator penyelamatan SOS Mediterranean, Nicholas Romaniuk, kepada AFP.

Dia memperkirakan akan ada lebih banyak migran yang meninggalkan Libya dalam beberapa hari mendatang karena cuaca bagus dan hari libur Idul adha, yang artinya jumlah polisi yang patroli di pantai tak sebanyak biasanya.

Penutupan Bandara Yaman ‘Hukuman Mati’ bagi Ribuan Orang

Berbagai organisasi bantuan mengecam koalisi pimpinan Saudi karena menutup bandara di ibukota Yaman. Mereka menyatakan penutupan itu menghalangi ribuan warga sipil yang sakit ke luar negeri untuk menjalani perawatan medis yang mendesak.

Norwegian Refugee Council (NRC) dan CARE menyatakan penutupan bandara Sanaa selama tiga tahun sama saja dengan “hukuman mati” bagi banyak warga Yaman yang sakit.

Pada Senin malam mereka mengimbau pihak-pihak yang berperang di Yaman agar mencapai kesepakatan untuk membuka kembali bandara bagi penerbangan komersial untuk “meringankan penderitaan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh penutupan itu.”

Koalisi pimpinan Saudi, yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui internasional, telah berperang melawan pemberontak Houthi sejak 2015, dan telah memblokade pelabuhan-pelabuhan yang memasok daerah-daerah yang dikuasai Houthi.

Mohammed Abdi, direktur NRC di Yaman mengatakan tidak ada pembenaran bagi tindakan menghalangi perawatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang.