1000 Pasukan Tambahan Dikirim ke Timur Tengah di Tengah Konflik AS-Iran

Penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick Shanahan mengutip ketegangan baru-baru ini dengan Iran sebagai ancaman potensial bagi kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan. Komando Pusat A.S. mengatakan dua kapal itu ditabrak pada hari Kamis (13/6) oleh sebuah tambang limpet, yang dihubungkan ke kapal-kapal di bawah garis air menggunakan magnet. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar pan-Arab Asharq al-Awsat pekan lalu bahwa ia tidak akan ragu untuk menghadapi ancaman regional.

Oleh: Doha Madani (NBC News)

Penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick Shanahan, pada hari Senin (17/6) mengumumkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump akan mengirim seribu pasukan ke Timur Tengah di tengah semakin meningkatnya ketegangan dengan Iran.

Shanahan mengatakan bahwa peningkatan pasukan itu sebagai tanggapan atas permintaan dari Komando Sentral AS untuk tujuan pertahanan guna mengatasi ancaman udara, laut dan darat di Timur Tengah. Pihak berwenang AS menuduh Iran melakukan serangan terhadap dua kapal tanker pekan lalu, meskipun menteri luar negeri negara itu telah membantah tuduhan tersebut.

“Serangan Iran baru-baru ini memvalidasi intelijen yang andal dan kredibel yang kami terima atas perilaku bermusuhan oleh pasukan Iran dan kelompok-kelompok proksi mereka yang mengancam personel dan kepentingan AS di seluruh kawasan,” kata Shanahan. “A.S. tidak mencari konflik dengan Iran.”

Keputusan itu diambil beberapa jam setelah Departemen Luar Negeri mengatakan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berencana untuk bertemu dengan komandan militer AS yang mengawasi pasukan Amerika untuk memberikan lebih banyak bukti bahwa Iran berada di belakang serangan kapal tanker itu.

Komando Pusat A.S. mengatakan dua kapal itu ditabrak pada hari Kamis (13/6) oleh sebuah tambang limpet, yang dihubungkan ke kapal-kapal di bawah garis air menggunakan magnet.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif dengan marah menepis klaim dan mengatakan tuduhan itu tidak memiliki “sedikit pun bukti faktual atau tidak langsung.”

Pemilik Jepang dari salah satu kapal tanker yang diserang di Teluk Oman bertentangan dengan laporan oleh para pejabat AS dan militer tentang sumber ledakan itu, mengklaim itu diserang oleh sebuah proyektil terbang.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar pan-Arab Asharq al-Awsat pekan lalu bahwa ia tidak akan ragu untuk menghadapi ancaman regional.

“Kerajaan itu tidak menginginkan perang di kawasan itu, tetapi kami tidak akan ragu untuk menangani ancaman apa pun terhadap rakyat kami, kedaulatan kami, dan kepentingan vital kami,” kata Salman.

Keterangan foto utama: Satu kapal tanker terlihat setelah diserang di Teluk Oman, di perairan antara negara-negara Teluk Arab dan Iran, pada tanggal 13 Juni 2019. (Foto: ISNA/Diberikan via Reuters)

Insiden Bom Mobil di Jeddah, AS Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Saudi

Oleh: Middle East EyeAmerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya ke Arab Saudi. Peringatan itu terkait serangan dua bom mobil di Jeddah. Penasihat perjalanan AS tersebut juga memperingatkan agar tidak bepergian dalam jarak 80 kilometer dari perbatasan Yaman karena adanya “terorisme dan konflik bersenjata”, termasuk ke kota-kota Najran dan Jizan.

Pemerintah AS keluarkan peringatan keamanan dari konsulatnya di Jeddah, Arab Saudi, mengenai bom mobil baru-baru ini di tengah meningkatnya ketegangan di seluruh wilayah Teluk.

Peringatan itu mengatakan bahwa konsulat “mengetahui dua bom mobil di Jeddah” pada 7 Juni yang menyebabkan beberapa orang terluka tetapi tidak ada korban jiwa. Pengeboman itu tidak dilaporkan di media domestik, Arab, atau internasional pada saat itu.

Peringatan singkat itu juga menambahkan bahwa konsulat tidak mengetahui apakah ada warga AS yang terluka dalam pemboman tersebut. Peringatan itu tidak menghubungkan insiden pengeboman tersebut dengan kelompok atau negara tertentu.

Meski demikian, peringatan itu menghimbau warga agar tetap waspada, dengan penasihat perjalanan AS terbaru mendesak kewaspadaan tinggi di Arab Saudi karena adana “terorisme dan ancaman serangan rudal dan serangan pesawat tak berawak ke sasaran sipil”. Penasihat perjalanan AS tersebut juga memperingatkan agar tidak bepergian dalam jarak 80 kilometer dari perbatasan Yaman karena adanya “terorisme dan konflik bersenjata”, termasuk ke kota-kota Najran dan Jizan.

Pada hari Sabtu (15/6), gerakan pemberontak Yaman, Houthi, mengatakan, pihaknya meluncurkan serangan pesawat tak berawak baru yang menargetkan bandara Jizan dan Abha di Arab Saudi selatan, dan menambahkan bahwa instalasi itu tidak berfungsi.

TV Al-Arabiya milik pemerintah Saudi mengatakan bahwa pasukan Saudi telah mencegat rudal balistik yang menargetkan kota Abha, lapor Reuters. Kemudian, Badan Pers Saudi resmi menambahkan bahwa pasukan Saudi telah mencegat sebuah pesawat tanpa awak Houthi yang menargetkan Abha. Pesawat tanpa awak itu jatuh tanpa mengakibatkan korban atau kerusakan, menurut sebuah pernyataan.

Koalisi yang dipimpin Saudi melakukan intervensi pada tahun 2015 dalam perang saudara Yaman untuk memulihkan pemerintahan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi. Konflik telah memicu apa yang oleh PBB disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari 24 juta orang membutuhkan bantuan. Puluhan ribu orang, sebagian besar warga sipil, terbunuh.

Koalisi mengatakan awal pekan ini bahwa mereka telah mencegat lima pesawat tanpa awak yang menargetkan bandara Abha dan Khamis Mushait di wilayah yang sama. Menanggapi serangan-serangan ini, koalisi yang didukung AS mengatakan pihaknya telah menghancurkan aset militer Houthi di pinggiran ibukota Sanaa yang dikuasai Houthi.

Para pemimpin koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menuduh Garda Revolusi Iran dan Hizbullah Libanon yang didukung Iran telah mendukung Houthi, tuduhan yang disangkal oleh ketiganya.

Pada hari Minggu (16/6), dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di surat kabar harian pan-Arab Asharq al-Awsat, Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menuduh Iran pekan lalu melakukan serangan terhadap dua kapal tanker minyak di saluran pelayaran vital Teluk, menambahkan bahwa dia “tidak akan ragu-ragu” untuk mengatasi ancaman terhadap kerajaan Saudi.

AS juga menyalahkan Iran atas serangan itu, sambil mengutip sedikit bukti langsung.

Iran dengan tegas membantah terlibat dalam serangan itu, yang menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi di Selat Hormuz pada saat meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS, sejak penarikan AS tahun lalu dari kesepakatan nuklir Iran dan pemberlakuan sanksi AS yang melumpuhkan ekonomi Iran.

Iran telah berulang kali mengancam bahwa negara itu akan memblokir selat Hormuz sebagai tindakan pembalasan atas serangan AS.

Penutupan selat itu akan mengganggu kapal tanker minyak yang melakukan perjalanan keluar dari wilayah Teluk ke Samudra Hindia dan mengacaukan pasar keuangan di seluruh dunia, sebuah prospek yang mungkin mendorong Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Minggu (16/6) untuk bersumpah bahwa AS akan menjamin perjalanan kapal melalui selat tersebut.

Keterangan foto utama: Gambar berasal dari video yang dibagikan oleh pemberontak Houthi Yaman yang menunjukkan peluncuran rudal balistik tahun lalu (Foto: AFP)

Khashoggi dan Morsi: Korban dari Pesan Kejam Para Penguasa

Pembunuhan Jamal Khashoggi dan kematian Mohamed Morsi adalah simbol di mana penguasa yang kejam dapat melakukan penindasan tanpa bertanggung jawab. Minggu ini, tampaknya kekejaman Presiden Mesir Abdel Fatah El Sisi dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menjadi bumerang. Kasus Khashoggi dan Morsi merupakan fenomena penindasan dengan impunitas oleh para pemimpin diktator ini tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden AS.

Baca juga: PBB: MBS Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Khashoggi, Serukan Sanksi

Oleh: Wilson Dizard (TRT World)

“Jika Anda menginginkan gambaran masa depan, bayangkan sepatu boots menginjak wajah manusia—selamanya,” adalah sebuah kalimat dari novel dystopian George Orwell 1984 yang telah melekat dengan sendirinya dalam bahasa zaman kita. Tidak heran mengapa, pada tahun 2019, kata-kata itu menjadi sangat relevan.

Hal ini telah menyelinap di tengah maraknya rezim di mana “kekejaman adalah inti,” ketika seorang pengamat menggambarkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyiksa ribuan anak-anak imigran di kamp-kamp konsentrasi Amerika.

ADVERTISEMENT

Analogi Orwell, bagaimanapun, tidak mempertimbangkan apa yang terjadi ketika sol sepatu boots tersebut menipis karena sering dipakai untuk melumat otak, darah, dan tulang, dan pergelangan kaki yang menginjak itu terpuntir ke tanah. Mereka yang melakukan kekejaman—yang tidak pernah berpikir sejauh itu—akhirnya menjadi tak berdaya.

Minggu ini, tampaknya kekejaman menjadi tak berdaya bagi dua pemimpin dunia, Presiden Mesir Abdel Fatah El Sisi dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, juga dikenal sebagai MBS. Dengan menekan keras masyarakat sipil, kedua pemimpin ini menjalankan tugas pemerintahan kolonial Inggris—sebuah proyek yang akhirnya berakhir.

Keretakan dalam kedikatoran mereka mereka muncul dengan laporan PBB terkait Arab Saudi pada Rabu (19/6) tentang pembunuhan Jamal Khashoggi, dan kematian yang tak terduga mantan Presiden Mesir Mohammed Morsi yang digulingkan di pengadilan, setelah ia bertahun-tahun dipenjara.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berbicara saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Angela Merkel (tidak ada dalam foto) di Kantor Kanselir di Berlin, Jerman, pada 30 Oktober 2018. (Foto: Reuters/Hannibal Hanschke)

Pembunuhan Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018, adalah contoh utama kekejaman demi kekejaman.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman—yang diidentifikasi oleh PBB berada di balik pembunuhan itu—tidak pernah berpikir bahwa ia membutuhkan alasan untuk menampilkan kekerasan keji yang mencolok. Kekejaman adalah intinya.

Membunuh Khashoggi akan menjadi peringatan yang sangat umum bagi setiap pembangkang yang mungkin ingin mengikuti jejaknya. Pembunuhan yang mengundang tontonan adalah tujuan MBS.

Yang terpenting, laporan itu mengumpulkan bukti bahwa pembunuhan itu bukan kematian yang tidak disengaja dalam proses memulangkan Khashoggi ke Arab Saudi, atau hasil dari perkelahian antara jurnalis berusia 59 tahun itu dengan tim penjaga keamanan Saudi yang kasar.

Laporan PBB mengatakan bahwa pembunuhan itu direncanakan dan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya tentang cara membuang jasad Khashoggi.

Meskipun Arab Saudi mengaku menyebabkan kematian itu, namun tubuh Khashoggi masih hilang.

Sementara itu, tubuh Morsi telah dikuburkan di Mesir. Karena kondisi pemenjaraannya yang kejam, Presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis itu tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertahan lama di dalam tembok penjara dan pengurungan di sel isolasi yang terus-menerus.

Baca juga: Kepala Intel Prancis: UEA Mungkin Berada di Balik Kematian Morsi

Bantuan untuk Morsi—yang pingsan di pengadilan—juga tidak tiba hingga 20 menit, menurut laporan. Meskipun mengidap tekanan darah tinggi dan diabetes, namun kematian Morsi memungkinkan para kritikus Sisi untuk menunjuk pada sistem penjara Mesir yang terkenal penuh sesak dan kejam, di mana kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa ratusan tahanan politik menderita, dan beberapa akan dieksekusi.

Memang bagi Sisi, membuat Morsi berada di bawah kondisi yang kejam menjadi kesempatan untuk memperingatkan orang lain tentang kekuatan abadi Nasserisme.

Namun, cepat atau lambat, kekejaman Sisi terhadap Morsi menjadi bumerang, sehingga bahkan orang-orang paling liberal di ibu kota negara-negara Barat langsung menyadarinya.

Memang, tokoh-tokoh politik di seluruh dunia mengenang kematian Morsi dengan kesedihan. Bahkan Ratu Noor dari Yordania—yang mendiang suaminya Raja Hussein bukanlah rekan Ikhwanul Muslimin Morsi—mencuit “Semoga tenang Presiden #Mesir pertama dan satu-satunya yang dipilih secara Demokratis #Morsi.”

Uang, tentu saja, bisa berfungsi. Dan itu berarti para pembantu MBS atau Sisi tidak akan terkena dampak dalam waktu dekat, karena kematian seorang penulis tidak akan menghentikan orang untuk membeli produk petrokimia Saudi, karena dunia membutuhkannya untuk menyuburkan tanah untuk menanam makanan.

Rezim militer Sisi tidak akan mengalami pengurangan bantuan militer dari AS, karena suap bernilai miliaran dolar ke Kairo telah menjadi kewajiban bagi kebijakan luar negeri AS selama 40 tahun.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berbicara selama Forum Inisiatif Investasi Masa Depan di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 24 Oktober 2018. (Foto: Reuters)

Memang, Presiden AS Donald Trump (walaupun kurang memiliki pengetahuan tentang sejarah negara mana pun) memutuskan bahwa Sisi dan MBS adalah orang-orang seperti dia.

Dengan kata lain, Trump menyukai peluang yang ditawarkan oleh ‘kekejaman sepatu boots.’ Uangnya ada di sepatu bot itu. Dukungan Presiden AS itu—dan ketidakmampuannya untuk terlibat dalam pemikiran lain selain berbohong—telah membuat hidup sangat mudah bagi MBS dan Sisi, tetapi ini bukan hubungan yang berkelanjutan untuk kedua tokoh itu.

Kedua pemimpin itu tidak berpikir jauh ke depan tentang apa yang akan dilakukan Presiden AS yang terpilih selanjutnya. Bahkan sekarang, Senat AS telah merencanakan rancangan undang-undang yang akan menghentikan bantuan militer ke Arab Saudi atas pelanggaran aturan perang terus-menerus oleh Arab Saudi (Trump diperkirakan akan memvetonya).

Tentu saja, mantan Presiden AS Barack Obama—yang memberi lampu hijau kepada Riyadh untuk mengejar perang di Yaman dengan senjata buatan AS—mungkin tidak membayangkan bahwa seorang pembawa acara yang rasis akan menjadi presiden berikutnya.

Baca juga: ‘Mohamed Morsi Dibunuh, Mesir Harus Diadili di Pengadilan Internasional’

Sedikit jajak pendapat internal yang dibocorkan oleh kampanye Trump baru-baru ini, menunjukkan bahwa dia membuntuti penantang Demokratnya di negara-negara bagian yang penting.

Jajak pendapat itu seharusnya membuat Sisi dan MBS berpikir tentang berapa lama mereka bisa lolos dari apa yang mereka lakukan sekarang, di bawah pengawasan seorang Presiden Amerika yang bangga walau tidak mencapai apa pun.

Dengan kata lain, Sisi dan MBS harus berpikir tentang berapa lama sepatu boots bisa digunakan untuk menginjak-injak.

Ya, Arab Saudi dan Mesir memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada jurnalis pembangkang atau Ikhwanul Muslimin. Kedua negara itu akan kehilangan kekuatan besar karena perubahan iklim—masalah yang tidak bisa mereka beli atau bunuh.

Tetapi bagaimana dunia sampai pada titik ini? Sangat mudah untuk menyalahkan Trump, tetapi seluruh badan-badan kebijakan luar negeri Amerika juga layak ditegur karena mendukung kekejaman yang begitu ceroboh—dan menghargainya.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Ketrangan foto utama: Gambar Presiden pertama Mesir yang dipilih secara bebas, Mohamed Morsi, diangkat ketika para pendukung bersorak saat reli di Tahrir Square di Kairo 13 Juli 2012. (Foto: Reuters)

Trump: Sanksi Baru Iran Dimulai Senin

Presiden AS Donald Trump, Sabtu (22/6), mengatakan sanksi-sanksi "besar" baru terhadap Iran rencananya akan diberlakukan mulai Senin (24/6). Trump tidak memberikan rincian sanksi baru tersebut.

Dari tempat peristirahatan presiden di Camp David, Trump mengumumkan langkah itu lewat twitter, mengatakan, "Iran tidak boleh punya Senjata Nuklir," dan bahwa sanksi-sanksi akan segera dihapus apabila negara itu menjadi "negara yang produktif dan sejahtera lagi."

Dia berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih sebelum berangkat ke Camp David. Dia mengatakan begitu Teheran setuju untuk melepaskan senjata nuklir, "Saya akan menjadi sahabat mereka."

Nada Trump melunak pada Sabtu (22/6) setelah ketegangan seminggu antara AS dan Iran.

Kekhawatiran akan kemungkinan konfrontasi bersenjata antara AS dan Iran telah meningkat sejak para pejabat AS baru-baru ini menyalahkan Teheran atas serangan terhadap dua kapal tanker minyak di Selat Hormuz, tuduhan yang dibantah Teheran, serta penembakan kapal nirawak AS oleh Iran pekan ini.

AS dan 34 Negara Sepakat Perkuat Pengawasan Bank-Bank Iran

Amerika dan lebih dari 30 negara lain yang tergabung dalam kelompok yang berupaya melindungi sistem keuangan global, sepakat memperkuat pengawasan mereka terhadap lembaga keuangan Iran.

Dalam pernyataan yang dirilis hari Jumat setelah pertemuan Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) di Orlando, Florida, ke 36 pemerintah ditambah Dewan Kerjasama Teluk dan Komisi Eropa mengatakan mereka menyetujui persyaratan bagi "peningkatan pemeriksaan pengawasan untuk cabang dan anak perusahaan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis di Iran."

FATF mengaku kecewa karena Iran belum mengambil rangkaian tindakan untuk mengatasi kekhawatiran tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme di Republik Islam itu. Kelompok itu juga memperingatkan, mereka akan meninjau ulang pemberlakukan tindakan terhadap Iran jika negara itu menerapkan Konvensi Palermo dan Pendanaan Teroris sesuai standar FATF sampai menjelang Oktober.

Pemerintah Australia Gagalkan Penyelundupan Narkoba Terbesar Sepanjang Sejarah

 Pemerintah Australia mencegat penyelundupan terbesar narkoba sepanjang sejarah kemarin, Jumat (7/6). Mereka mendapati kargo berisi 1,6 ton sabu-sabu yang mendarat di Pelabuhan Melbourne.

Kargo itu juga mengangkut 37 kilogram heroin itu mencapai nilai 1,2 miliar dolar Australia (Rp 11 triliun).

Komandan Australian Border Force Wilayah Negara Bagian Victoria Craig Pal­mer mengatakan, kiriman tersebut diselundupkan dalam kargo speaker yang berasal dari Bangkok, Thailand. Beruntung, mesin pemindai X-ray menemukan sesuatu yang aneh dalam peti kemas tersebut.

“Kalau lolos, barang haram ini akan tersebar ke Melbourne dan sekitarnya,” ungkap Palmer kepada Associated Press.

Palmer menambahkan, kargo sabu-sabu tersebut mencakup 13 persen dari total narkoba yang diamankan aparat Victoria tahun lalu. Hal itu menunjukkan bahwa Australia kini menjadi pasar menjanjikan bagi pemasok obat terlarang. Sebab, warga Australia terkenal berani membayar mahal saat membeli zat metamfetamin itu.

“Pelaku kriminal kian nekat,” ungkap Palmer seperti dikutip Agence France-Presse.

BBC melansir, warga Victoria mengonsumsi lebih dari 2 ton sabu-sabu per tahun. Tren itu semakin meningkat setelah harga narkoba di Australia kian tinggi.

Februari lalu, kepolisian menangkap enam orang di Victoria dan New South Wales setelah kiriman narkoba mereka dicegat di AS. Namun, belum ada penangkapan dalam kasus penyelundupan kali ini.

Trump Kepada Suriah dan Rusia: 'Stop Mengebom Idlib'

Presiden AS Donald Trump mendesak Suriah, Rusia dan Iran agar berhenti "mengebom Provinsi Idlib di Suriah."

Trump mencuit Minggu (2/6) malam bahwa pengeboman itu "menewaskan banyak warga sipil tak bersalah. Dunia menyaksikan pembantaian ini. Apa tujuannya? Apa yang kalian dapatkan? STOP!"

Idlib terletak di Suriah barat laut dan berbatasan dengan Turki. Itu adalah wilayah besar terakhir di Suriah yang masih dikuasai para pemberontak yang ingin menumbangkan Presiden Bashar al-Assad.

Para pemberontak dan keluarga mereka yang menyerah di sejumlah bagian lain di Suriah di bawah ancaman ofensif penuh pertumpahan darah telah lari menyelamatkan diri ke Idlib.

Para pemberontak, yang masih menguasai provinsi itu, sejauh ini menolak menyerah. Pasukan Suriah dan Rusia dan, seperti kata Trump, "sedikit banyak" Iran, telah meningkatkan serangan bombardir dan roket terhadap Idlib.

PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan serangan besar-besaran terhadap Idlib bisa menimbulkan pertumpahan darah dan krisis pengungsi luar biasa.

Pemantau HAM Suriah mengatakan pekan lalu bahwa kekerasan terbaru terhadap Idlib telah menewaskan sekitar 950 orang.

Di tempat lain di Suriah, sebuah ledakan bom mobil di kota Azaz yang dikuasai pemberontak pro-Turki di Suriah menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai lebih dari 20 orang hari Minggu, kata Pemantau HAM Suriah.

Para saksi mata mengatakan kepada Pemantau itu bahwa bom tersebut meledak ketika orang-orang sedang meninggalkan masjid selepas sholat dan buka puasa.

Belum ada pihak yang mengklaim tanggung jawab atas ledakan itu, yang juga membakar atau memecahkan jendela-jendela belasan toko di dekatnya.

Kawasan itu pernah menjadi sasaran sejumlah pemboman teroris belum lama ini.

Azaz adalah kota utama di bagian Aleppo yang dikuasai para pemberontak pro-Turki, yang mengusir para militan ISIS sambil mencegah pasukan Kurdi masuk.

Suriah: Serangan Israel Tewaskan 1, Lukai 2

Serangan udara Israel ke sebuah pangkalan udara Suriah menewaskan seorang tentara, melukai dua lainnya, dan menghancurkan sebuah depot senjata, kata laporan media pemerintah Suriah.

Serangan terhadap pangkalan udara T4 di Provinsi Homs itu terjadi beberapa jam setelah serangan udara Israel ke Dataran Tinggi Golan di Suriah selatan.

Israel tidak mengomentari serangan di pangkalan udara itu, tapi mengatakan serangannya di Golan merupakan balasan atas tembakan roket ke Israel pada Sabtu (1/6) malam dari Suriah.

"Kami tidak akan menolerir tembakan ke wilayah kami dan kami akan membalas keras segala agreasi terhadap kami," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Minggu (2/6).

Pemantau HAM Suriah mengatakan serangan-serangan Israel ke Dataran Tinggi Golan itu menewaskan 10 orang, termasuk pasukan Suriah dan pejuang asing.

Israel sering menembak sasaran-sasaran Iran dan Hezbollah di dalam Suriah sebagai upaya memperingatkan Iran agar tidak menempatkan para pejuangnya di dalam Suriah.

Trump Tanda Tangani Peta Baru Israel, Cantumkan Dataran Tinggi Golan

Presiden AS Donald Trump pada Kamis (30/5) malam menandatangani peta baru Israel yang mencantumkan Dataran Tinggi Golan. Peta ini meresmikan pengakuan Trump bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Israel. Hal ini bertentangan dengan konsensus internasional, yang menganggap tanah itu sebagai wilayah Suriah yang diduduki.

Oleh: Andrew Carey, Oren Liebermann, dan Nicole Gaouette (CNN)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memamerkan peta baru Israel yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada Kamis (30/5) malam, dan mengatakan kepada pemirsa bahwa peta itu menandai Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel, dan bahwa Trump telah menulis kata-kata “Bagus” di atasnya.

Netanyahu mengatakan bahwa peta baru Israel itu adalah hadiah dari menantu dan penasihat senior Trump Jared Kushner, yang mengunjungi Yerusalem sebagai bagian dari kunjungan ke beberapa negara di wilayah tersebut.

“Jared Kushner membawakan saya peta baru Israel yang mencakup Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari kedaulatan Israel—ini adalah tanda tangan Presiden Trump dan ia menulis di sini ‘Nice’ (Bagus),'” kata Netanyahu.

Di peta tersebut, panah yang digambar tangan dengan tinta hitam menunjuk dari kata “Nice” ke wilayah Golan. Di sepanjang sisi peta dengan tinta hitam yang sama, terdapat tanda tangan runcing Trump yang khas.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Enam Hari tahun 1967 dan mencaploknya pada tahun 1981, menggunakannya sebagai pos militer strategis.

Pada bulan Maret, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang membalikkan lebih dari 50 tahun kebijakan Amerika dan membuat AS berselisih dengan konsensus internasional, yang menganggap tanah itu sebagai wilayah Suriah yang diduduki. Trump mengambil langkah itu hanya dua minggu sebelum pemilihan umum Israel pada 9 April, yang memberi Netanyahu dorongan politik yang sangat besar.

Sekarang, seiring Netanyahu menghadapi tantangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam negeri, Trump muncul sekali lagi untuk memperjelas dukungannya kepada Netanyahu.

Parlemen Israel memilih untuk membubarkan diri pada Rabu (29/5) malam, yang memicu dilaksanakannya pemilu ulang pada September mendatang. Enam minggu perundingan koalisi dengan partai sayap kanan lainnya telah mengakibatkan kegagalan bagi Netanyahu, menandai pertama kalinya dalam sejarah Israel di mana pemilihan umum gagal menghasilkan pemerintahan baru.

Kebuntuan politik di Israel menempatkan tanda tanya baru atas rencana pemerintahan Trump untuk mengumumkan rencana yang bertujuan mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Trump mungkin menyinggung rencana itu ketika dia mencuitkan dukungannya untuk Netanyahu, seiring pemimpin Israel itu berupaya membentuk pemerintahan baru.

“Berharap semuanya akan berjalan baik dengan pembentukan koalisi Israel, dan Bibi dan saya bisa terus membuat aliansi antara Amerika dan Israel lebih kuat dari sebelumnya. Banyak lagi yang harus dilakukan!” Trump mencuit.

Dalam sambutan publik yang dirilis kepada wartawan pada Kamis (30/5), Kushner tidak menyebutkan kegagalan Israel untuk membentuk pemerintahan baru, atau niatnya sendiri untuk mengumumkan rencana perdamaian.

“Keamanan Israel adalah sesuatu yang penting bagi hubungan antara Amerika dan Israel, dan juga sangat penting bagi Presiden Trump, dan kami menghargai semua upaya Anda untuk memperkuat hubungan antara kedua negara kita,” Kushner mengatakan kepada tuan rumahnya, dan menambahkan—dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri Israel—bahwa hubungan itu “tidak pernah lebih kuat, dan kami sangat gembira dengan semua potensi yang ada di depan untuk Israel, untuk hubungan ini, dan untuk masa depan.”

Netanyahu memang merujuk pada kemunduran politiknya pada Rabu (29/5) dan juga memuji hubungan antara kedua negara.

“Anda tahu, kami mengadakan acara kecil tadi malam. Itu tidak akan menghentikan kami. Kami akan terus bekerja sama,” kata Netanyahu. “Kami memiliki pertemuan besar dan produktif, yang menegaskan kembali bahwa aliansi dengan Amerika Serikat tidak pernah lebih kuat, dan itu akan menjadi semakin kuat.”

Bagian pertama dari rencana perdamaian Kushner—yang berfokus pada masalah ekonomi dan keuangan—dijadwalkan akan diresmikan di Bahrain pada akhir bulan depan, meskipun Palestina telah menolak untuk hadir dan delegasi Israel yang akan hadir adalah pemerintah transisi yang tidak memiliki mandat yang jelas.

Pemerintahan Trump belum menetapkan tanggal untuk mempresentasikan proposal tentang masalah politik yang lebih menantang dalam konflik Israel-Palestina, seperti perbatasan, status Yerusalem, dan masa depan bagi para pengungsi Palestina.

Juga pada bulan Juni, para Penasihat Keamanan Nasional Israel, Amerika Serikat, dan Rusia akan bertemu di Yerusalem untuk “membahas masalah keamanan regional,” menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada Rabu (29/5).

Keterangan foto utama: Presiden Trump menandatangani peta baru Israel dengan sebuah kata yang tertulis: “Bagus”. (Foto: Getty Images/Amir Levy)

Raja Salman Desak Upaya Internasional untuk Halangi Iran

Raja Salman mengadakan pertemuan darurat negara-negara Arab pada Jumat (31/5) dini hari, dan mendesak upaya internasional untuk menghalangi Iran. Pertemuan ini diadakan menyusul lonjakan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, serta Iran dengan AS. Raja Salman meminta masyarakat internasional untuk “menggunakan segala cara untuk menghentikan rezim Iran ikut campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain, menyembunyikan entitas teroris global dan regional, dan mengancam saluran air internasional.”

Oleh: Aya Batrawy (Associated Press)

Raja Salman dari Arab Saudi membuka pertemuan darurat para pemimpin Arab di kota paling suci Islam, Mekah, pada Jumat (31/5), dengan seruan bagi masyarakat internasional untuk menggunakan segala cara untuk menghadapi Iran, tetapi dia juga mengatakan bahwa Kerajaan Saudi tetap berkomitmen untuk perdamaian.

Raja Salman menyampaikan pidatonya pada KTT Liga Arab di Mekah yang diadakan mendadak, setelah lonjakan ketegangan antara Arab Saudi dan saingannya Iran.

Ketegangan juga meningkat antara Teheran dan Washington dalam beberapa pekan terakhir, di mana Amerika Serikat (AS) mengirim kapal induk dan pesawat pengebom B-52 ke Teluk Persia. Pemerintahan Trump mengambil sikap garis keras terhadap Iran, pertama dengan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran tahun lalu, dan kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi pada negara itu.

Upaya Arab Saudi untuk mengundang para pemimpin regional ke Mekah, mencerminkan keinginan Kerajaan Saudi untuk memproyeksikan posisi Muslim dan Arab yang bersatu terkait Iran.

Namun, ada tanda-tanda ketegangan dan perselisihan yang terlihat di antara para pejabat Arab yang berkumpul pada pertemuan itu, yang dimulai tepat sebelum tengah malam pada Kamis (29/5) hingga Jumat (31/5) dini hari.

Maroko tidak mengirim rajanya, di tengah mendinginnya hubungan dengan Arab Saudi, sementara Qatar mengirim perdana menterinya dan bukan emirnya yang berkuasa di tengah kebuntuan diplomatik dengan negara-negara tetangga Arab.

Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani terlihat selama KTT Arab di Mekah, Arab Saudi, 31 Mei 2019. (Foto: Reuters/Hamad l Mohammed)

Irak—yang terletak di persimpangan antara Iran Syiah dan sebagian besar dunia Arab Sunni—menolak pernyataan akhir Liga Arab setelah KTT itu, dan tidak menandatanganinya.

Namun, semua mengecam dugaan sabotase terhadap empat kapal tanker minyak di lepas pantai Uni Emirat Arab dan serangan pesawat tanpa awak terhadap pipa minyak utama Saudi awal bulan ini.

Arab Saudi menuduh Iran mempersenjatai pemberontak Yaman di balik serangan pipa tersebut. Iran membantah terlibat dalam insiden itu.

Dalam sambutan pembukaannya, Raja Salman meminta masyarakat internasional untuk menghalangi perilaku Iran dan untuk “menggunakan segala cara untuk menghentikan rezim Iran ikut campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain, menyembunyikan entitas teroris global dan regional, dan mengancam saluran air internasional.”

Dia menambahkan bahwa Arab Saudi ingin melindungi wilayah itu dari momok perang dan bahwa “ia terus mendorong perdamaian.”

Irak, sementara itu, membunyikan nada yang sangat berbeda. Presiden Irak Barham Salih mengatakan dalam sambutannya bahwa Iran adalah negara dan tetangga Muslim.

“Kami tidak berharap keamanannya ditargetkan, karena kami berbagi 1.400 kilometer (870 mil) perbatasan dan memiliki sejumlah hubungan,” katanya pada pertemuan para kepala negara Liga Arab.

“Jujur, keamanan dan stabilitas negara Islam tetangga adalah kepentingan negara-negara Muslim dan Arab,” tambahnya.

KTT lain di Mekah diperkirakan akan dilaksanakan pada Jumat (31/5), sebagian besar berfokus pada kenegaraan dan kemerdekaan Palestina. KTT ini akan mempertemukan para pemimpin dari 57 negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang berkantor pusat di Arab Saudi.

Dengan hadirin yang termasuk Raja Salman, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggunakan pidatonya di Mekah untuk mengecam kesepakatan pemerintahan Trump yang bertujuan menangani konflik Israel-Palestina.

“Saya ingin mengkonfirmasi kembali penolakan mutlak kami terhadap upaya Amerika untuk menjatuhkan hukum internasional dan legitimasi internasional di bawah apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia berupaya untuk menggantikan “tanah untuk perdamaian” dengan ” tanah untuk kemakmuran ”.

Sekilas rencana itu akan sangat berfokus pada apa yang disebut perdamaian ekonomi, sambil mengesampingkan atau mengabaikan tujuan kemerdekaan Palestina yang telah lama ada. Solusi dua negara terus menikmati dukungan luas dari komunitas internasional.

Menantu dan penasihat Presiden Donald Trump Jared Kushner berupaya menggalang dukungan negara-negara Teluk Arab, untuk mendukung prakarsa ekonomi bagi Palestina sebagai bagian dari rencana bulan depan di Bahrain.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri KTT Arab di Mekah, Arab Saudi, 31 Mei 2019. (Foto: Reuters/Hamad l Mohammed)

Terdapat pula perbedaan kebijakan yang menyimpang di antara negara-negara Teluk Arab yang pernah berkuasa dengan Iran. Oman, misalnya, memiliki hubungan dengan Arab Saudi dan Iran dan bertindak sebagai fasilitator pembicaraan.

Kebuntuan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir telah mendorong negara kecil itu lebih dekat ke Iran.

Perdana Menteri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani menghadiri KTT Mekah, yang menandai kunjungan tingkat tertinggi ke Arab Saudi oleh seorang pejabat Qatar sejak keretakan tahun 2017 meletus.

Al Thani berjabat tangan dengan tuan rumahnya, Raja Salman, tetapi tidak ada kontak mata dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed dan tidak ada basa-basi yang terlihat dengan Raja Hamad bin Isa Al Khalifa dari Bahrain. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dengan sangat cepat menjabat tangan PM Qatar, tetapi mereka tampaknya tidak bertukar kata-kata.

Washington telah berusaha (yang gagal) untuk menengahi akhir dari kebuntuan diplomatik antara sekutu-sekutu Teluk Arab-nya. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan pada Kamis (30/5), bahwa AS menyambut upaya Saudi untuk membahas ancaman Iran di wilayah tersebut.

“Persatuan Teluk sangat penting dalam menghadapi Iran, untuk menghadapi pengaruh Iran, untuk melawan terorisme secara besar-besaran, dan tentu saja, untuk memastikan masa depan yang makmur bagi wilayah Teluk,” katanya.

Setelah kedatangan mereka di bandara di Arab Saudi, para pemimpin ditunjukkan barang-barang militer pemberontak Yaman, seperti pesawat tanpa awak yang hancur, rudal, dan peluru mortir yang digunakan dalam konflik dengan Saudi. Mereka diberi penjelasan singkat tentang senjata yang dipajang oleh Kolonel Turki al-Maliki, juru bicara koalisi pimpinan Saudi yang berperang di Yaman.

Sementara itu, Trump mengatakan minggu ini, bahwa AS tidak “ingin menyakiti Iran sama sekali.”

“Kami tidak mencari perubahan rezim—saya ingin menegaskannya,” kata Trump. “Kami hanya ingin menyingkirkan senjata nuklir.”

Penulis Associated Press Matthew Lee berkontribusi dari Washington.

Keterangan foto utama: Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, berdiri saat foto bersama para pemimpin Arab, menjelang KTT Arab di Mekah, Arab Saudi, 31 Mei 2019. (Foto: Reuters/Hamad l Mohammed Kuwaiti)

Demokrasi Turki Tak Bisa Mati, Karena Tak Pernah Hidup

Ketika pemerintahan Recep Tayyip Erdogan berhasil memaksa dilakukannya pemilu ulang ketika kandidat mereka kalah dalam pemilu lokal di Istanbul, banyak pengamat mengatakan, ini adalah tanda dari berakhirnyademokrasi Turki. Tapi Steven A. Cook justru menganggap, demokrasi di Turki tidak bisa berakhir karena tidak pernah benar-benar dimulai. Namun di sisi lain, warga Istanbul tidak akan menyerah tanpa perlawanan, yang pada akhirnya akan memberi kesempatan untuk memulai demokrasi yang sebenarnya di Turki.

Oleh: Steven A. Cook (Foreign Policy)

Dalam pemilihan lokal terakhir, Dewan Pemilu Turki membatalkan pemilu walikota Istanbul, memicu banyak analis dan jurnalis untuk menyatakan berakhirnya demokrasi Turki. Tetapi pernyataan-pernyataan ini gagal diperhitungkan dengan pertanyaan historis dasar: Bagaimana mungkin sesuatu berakhir tanpa pernah dimulai?

Selama bertahun-tahun, berdirinya Partai Demokrat Turki pada tahun 1946 tidak hanya mengantar era politik multipartai di negara itu tetapi juga memulai transisi demokrasinya. Partai Demokrat mulai berkuasa pada tahun 1950 tanpa perlawanan dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang terkalahkan, dan lahirlah mitologidemokrasi Turki. Sejak itu, pemilu diadakan tepat waktu, dan diyakini terlaksana dengan bebas dan adil, tapi menghasilkan serangkaian pemerintahan koalisi yang memusingkan, terutama pada 1970-an dan 1990-an.

Tentu saja, ada juga empat kudeta antara tahun 1960 dan 1997 yang menjungkirbalikkan pemerintahan yang dipilih secara bebas ini. Itu sebabnya banyak pengamat menganggap pemilu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang pertama kali menjabat pada tahun 2002, merupakan langkah kritis menuju demokratisasi Turki.

Para pemimpinnya bersumpah untuk mereformasi atau menghapuskan institusi yang telah diciptakan militer untuk melindungi negara dari individu (kebanyakan dengan mengorbankan partai-partai seperti AKP dan konstituen mereka). Untuk itu, AKP menggunakan mayoritas parlementernya untuk mengesahkan paket-paket reformasi konstitusi yang, misalnya, dikekang di Dewan Keamanan Nasional, membuatnya lebih sulit untuk menutup partai-partai politik dan melarang para politisi, menghapus pengadilan sipil dan militer negara militer campuran, dan mengubah hukum pidana.

Namun, 17 tahun kemudian, para pemimpin AKP telah menjadi apa yang dulunya mereka benci. Partai tersebut belum membangkitkan kembali militer sebagai wasit politik Turki, tetapi Presiden Recep Tayyip Erdogan terlibat dalam pola yang lazim untuk memanfaatkan dan merekayasa ulang lembaga-lembaga politik dan hukum Turki untuk memastikan bahwa ia dan AKP tetap berkuasa.

Contohnya, Dewan Pemilu Tertinggi. Keanggotaan badan ini diambil dari para hakim Pengadilan Kasasi dan Dewan Negara, dan perannya adalah untuk memastikan integritas pemilu Turki. Namun dewan pemilu telah berhenti berfungsi sebagai penengah netral dari proses pemilu. Sebagai gantinya, melalui penunjukan ke pengadilan, itu telah menjadi instrumen AKP dan Erdogan.

Pada bulan April 2017, orang-orang Turki melangsungkan pemilu untuk memilih amandemen konstitusi yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan kepresidenan. Ketika hasil pemilu menunjukkan bahwa persetujuan amandemen dalam bahaya, AKP menekan Dewan Pemilu Agung untuk menerima surat suara yang tidak memiliki validasi yang tepat, sehingga memberi Erdogan kemenangan yang ia butuhkan untuk menetapkan apa yang oleh orang Turki disebut sebagai “presiden eksekutif”.

Baru-baru ini, anggota dewan AKP membatalkan hasil pemilu walikota Istanbul dengan alasan bahwa petugas pemilu itu bukan pegawai negeri, suatu pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Tetapi pemilihan Ekrem Imamoglu dari CHP sebagai walikota Istanbul adalah satu-satunya pemilu yang dibatalkan di kota itu. Dewan pemilu mengesahkan hasil dalam pemilu distrik Istanbul lain yang memenangkan kandidat AKP, meskipun yang menghitung hasil dari pemilu itu adalah petugas yang sama.

Menjelang keputusan dewan pemilu untuk membatalkan kemenangan Imamoglu, jaksa penuntut Turki menyatakan bahwa petugas yang sama yang tidak dapat menghitung suara calon CHP tetapi dapat menghitung suara kandidat AKP memiliki hubungan dengan FETO, Organisasi Teroris Fethullahist, sebuah tuduhan untuk membenarkan hukuman terhadap ratusan ribu orang sejak kudeta Juli 2016 yang gagal.

Terlepas dari upaya untuk menempatkan keputusan hukum Dewan Pemilu yang dipertanyakan, itu pada dasarnya adalah tindakan politik. Karena Erdogan, partainya, dan para pendukung mereka begitu garang dalam pendekatan mereka terhadap politik selama lebih dari satu dekade, sulit untuk tidak menganggap defisit demokrasi Turki sebagai masalah AKP.

Ini adalah sebagian alasan untuk referensi tak berujung beberapa tahun yang lalu untuk “pergantian otoriter Turki,” tetapi seburuk apapun AKP, Erdogan bukanlah pemimpin Turki pertama yang memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk membungkam atau menekan lawan.

Pengikut Fethullah Gulen merasa sedih atas tindakan keras yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan telah mengakibatkan penangkapan jurnalis, akademisi, dan hakim. Mengesampingkan sejenak bahwa penangkapan massal yang dilakukan Erdogan bukanlah sesuatu yang keterlaluan, kaum Gulen tidak banyak bicara ketika mereka disejajarkan dengan AKP dan sejumlah wartawan, akademisi, dan hakim yang sama sekali berbeda ditangkap.

Namun, bukan hanya kesunyian mereka yang menunjukkan keterlibatan mereka. Penuntut Gulenist telah terlibat dalam pembuatan bukti terhadap terdakwa, dan hakim yang mendukung Gulen mengawasi hukuman yang dipertanyakan itu.

Proses ini dimaksudkan untuk melengserkan pemerintah dari kantor dan memaksa pemerintah baru untuk memodifikasi lembaga-lembaga hukum dan politik untuk mencegah apa yang ditakutkan oleh Staf Umum sebagai Islamisasi negara. Sebelum Proses 28 Februari, konstitusi 1982 membuat praktik-praktik demokratis, hasil-hasil politik, pendidikan, penyiaran, dan serangkaian hak-hak individu bergantung pada persetujuan para lelaki yang tak dipilih oleh rakyat.

“Kudeta demi memorandum” tahun 1971 menuntut agar perdana menteri Turki memperketat aspek-aspek konstitusi yang dianggap terlalu liberal oleh komando militer. Pada 1950-an, Partai Demokrat mungkin telah mengantar era multipartai yang langgeng, tetapi Partai Demokrat juga menggunakan lembaga-lembaga negara untuk memajukan kepentingan politiknya dengan mengorbankan demokrasi.

Gerakan dan langkah balik politik Turki meyakini gagasan bahwa negara tersebut adalah negara demokrasi atau sedang melakukan demokratisasi hingga AKP memenangkan pemilu pertamanya pada tahun 2002. Turki, seperti sejumlah negara lain, menjadi ahli dalam beberapa praktik demokrasi, dan konstitusi menetapkan apa menyerupai lembaga-lembaga demokratis, tetapi hanya sedikit dari pemimpinnya yang pernah menunjukkan komitmen terhadap norma-norma demokrasi. Tanpanya, sinisme dan otoriterisme berkembang bersama, dan bahkan dengan bantuan praktik-praktik demokratis.

Pada saat-saat kritis, para pemimpin Turki telah menanamkan institusi pseudo-demokratis Turki dengan makna, menentang seruan militer untuk mempertahankan larangan terhadap politisi pada pertengahan 1980-an dan menantang para perwira lagi pada 2007 ketika Staf Umum mencoba menghalangi Abdullah Gul untuk menjadi presiden Turki. Banyak orang Turki menyetujui kecurangan pemilu AKP sejak 2014 karena partai itu menghasilkan kemakmuran dan keadaan oposisi yang tidak menguntungkan dikombinasikan dengan paksaan pemerintah membuat mereka tidak punya banyak pilihan.

Namun manipulasi institusional untuk membatalkan pemilu Istanbul mungkin sudah keterlaluan. Kandidat AKP sekarang menjadi favorit untuk menang. Erdogan tidak akan bersusah payah membatalkan pemilu hanya untuk kalah lagi. Tapi sepertinya orang Istanbul tidak akan menurut tanpa perlawanan. Pemilu ulang kemungkinan tak akan berhasil. Tapi mungkin, mungkin saja, itu bisa menjadi awal dari lahirnya demokrasi Turki sejati.

Steven A. Cook adalah rekan senior Eni Enrico Mattei untuk studi Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri. Buku terbarunya adalah “False Dawn: Protest, Democracy, and Violence in the New Middle East.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik. 

Keterangan foto utama: Pendukung partai oposisi utama Partai Republik Rakyat (CHP) mengangkat bendera Turki dalam suatu pertemuan protes setelah Badan Tinggi Pemilu (YSK) memutuskan untuk mengadakan pemilihan lokal ulang, di Istanbul, Turki, 6 Maret 2019. (Foto: Reuters/Murad Sezer)