Serangan Drone Houthi ‘Hantam Gudang Senjata’ di Bandara Saudi

Para pemberontak Yaman menargetkan bandara di Najran dengan drone bersenjata, seminggu setelah terjadinya serangan terkoordinasi terhadap pipa minyak Saudi. Serangan drone Houthi ini dilaporkan menargetkan gudang senjata Saudi. Pekan lalu, Houthi meluncurkan serangan drone terkoordinasi terhadap pipa minyak Saudi, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

Oleh: Al Jazeera

Pemberontak Houthi Yaman mengatakan bahwa mereka meluncurkan pesawat tanpa awak bermuatan bom ke Arab Saudi, yang menargetkan sebuah bandara dengan pangkalan militer—serangan yang diakui oleh Kerajaan Saudi.

Tidak jelas apakah ada korban cedera atau seberapa besar tingkat kerusakan akibat serangan drone Houthi ini.

Saluran berita Almasirah milik Houthi mengatakan pada Selasa (21/5) pagi, bahwa serangan itu menghantam bandara di Najran dengan pesawat tanpa awak Qasef-2K, dan menyerang sebuah “gudang senjata”.

Najran—840 kilometer barat daya Riyadh—terletak di perbatasan Saudi-Yaman dan telah berulang kali menjadi sasaran para Houthi.

Sebuah pernyataan sebelumnya yang dikutip oleh Saudi Press Agency yang dikelola pemerintah, yang mengutip juru bicara koalisi yang dipimpin Saudi Kolonel Turki al-Maliki, mengatakan bahwa Houthi “telah mencoba menargetkan” sebuah situs sipil di Najran, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Al-Maliki memperingatkan bahwa akan ada “perlawanan kuat” untuk serangan semacam itu, dan menggambarkan kaum Houthi sebagai “milisi teroris Iran”.

Serangan serupa Houthi di masa lalu telah mendorong putaran serangan udara yang dipimpin Saudi di Yaman, yang telah banyak dikritik internasional karena membunuh warga sipil.

Bandara sipil di seluruh Timur Tengah sering menjadi tempat pangkalan militer.

WARGA AMERIKA DI NAJRAN?

The New York Times tahun lalu melaporkan bahwa para analis intelijen Amerika Serikat (AS) berbasis di Najran, yang membantu Saudi dan penempatan Baret Hijau Angkatan Darat AS di perbatasan.

Pentagon dan Komando Pusat militer AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Konflik Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang sejak koalisi militer pimpinan Saudi melakukan intervensi dengan kampanye pengeboman udara yang menghancurkan, untuk mendukung pemerintah yang terkepung pada Maret 2015, setelah Houthi menggulingkan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dan memaksanya keluar dari Sanaa, ibu kota Yaman.

Pertempuran itu telah memicu apa yang digambarkan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, di mana 3,3 juta orang terlantar dan 24,1 juta orang—lebih dari dua pertiga populasi—membutuhkan bantuan.

Pekan lalu, Houthi meluncurkan serangan drone terkoordinasi terhadap pipa minyak Saudi, di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

Awal bulan ini, para pejabat di Uni Emirat Arab (UEA) menuduh bahwa empat kapal tanker minyak disabotase, dan para diplomat AS menyampaikan peringatan bahwa para maskapai penerbangan komersial dapat salah diidentifikasi oleh Iran dan diserang—sesuatu yang dibantah oleh Teheran.

‘PERANG EKONOMI’

Serangan terhadap kota Najran di Saudi terjadi seiring Iran mengumumkan telah meningkatkan kapasitas produksi pengayaan uraniumnya empat kali lipat di tengah ketegangan dengan AS, yang digarisbawahi oleh pertukaran ancaman dan ejekan pada Senin (20/5) di Twitter antara Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Iran.

Presiden Iran Hassan Rouhani, sementara itu, dikutip oleh kantor berita milik pemerintah Iran, IRNA, mengatakan kepada sekelompok ulama bahwa ia sedang mencari kekuatan eksekutif masa perang untuk menangani lebih baik “perang ekonomi” yang dipicu oleh penarikan pemerintahan Trump dari kesepakatan nuklir Iran dan peningkatan sanksi AS.

Para pejabat nuklir Iran menekankan bahwa uranium hanya akan diperkaya hingga batas 3,67 persen yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 bersama berbagai kekuatan dunia, yang membuatnya dapat digunakan untuk pembangkit listrik—tetapi jauh di bawah apa yang dibutuhkan untuk senjata atom.

Tetapi dengan meningkatkan produksi, Iran akan segera melampaui batasan persediaan yang ditentukan oleh perjanjian tersebut.

Teheran telah menetapkan batas waktu 7 Juli bagi Eropa untuk menetapkan persyaratan baru untuk kesepakatan itu, atau Iran akan memperkaya uranium ke tingkat pembuatan senjata.

AS telah mengerahkan pesawat pengebom dan kapal induk ke wilayah Teluk karena ancaman yang belum pasti dari Iran.

Keterangan foto utama: Para pengikut Houthi bersenjata mengangkat senapan mereka di sebuah pertemuan untuk menunjukkan dukungan bagi gerakan mereka di Sanaa, Yaman, 19 Desember 2018. (Foto: Reuters)

Hadapi Tekanan Amerika yang Tiada Habisnya, Iran Mulai Serang Balik

Iran memutuskan mereka sudah cukup menahan diri dan mulai mengambil tindakan yang lebih agresif terhadap Amerika Serikat. Dengan pemerintahan Trump memperketat sanksi ekonomi dan mengintensifkan tekanan militer, Teheran sekarang berusaha untuk menyoroti kerugian yang juga dapat dijatuhkan pada Amerika Serikat—misalnya, dengan mengganggu pasokan minyak dunia—tanpa mengambil tindakan yang kemungkinan akan memicu perang habis-habisan. Tujuan dari pendekatan agresif ini adalah pencegahan, untuk membuktikan kepada pemerintah AS bahwa AS tidak dapat mempengaruhi perilaku Teheran melalui kekerasan.

Oleh: Tamer El-Ghobashy dan Liz Sly (The Washington Post)

Iran telah membuat perubahan dramatis dalam bagaimana mereka menghadapi Amerika Serikat (AS). Iran meninggalkan kebijakan menahan diri dalam beberapa pekan terakhir dan mulai melakukan serangkaian tindakan ofensif yang bertujuan mendorong Gedung Putih untuk memikirkan kembali upayanya dalam mengisolasi Teheran, kata para diplomat dan analis.

Dengan pemerintahan Trump memperketat sanksi ekonomi dan mengintensifkan tekanan militer, Teheran sekarang berusaha untuk menyoroti kerugian yang juga dapat dijatuhkan pada Amerika Serikat—misalnya, dengan mengganggu pasokan minyak dunia—tanpa mengambil tindakan yang kemungkinan akan memicu perang habis-habisan.

ADVERTISEMENT

Ketika empat kapal diserang di Teluk Persia pekan lalu—termasuk dua kapal tanker Arab Saudi dan satu kapal Emirat—para pejabat AS dan Arab mengatakan bahwa mereka menduga Iran telah memerintahkan sabotase tersebut. Sebuah surat kabar Lebanon yang mendukung sekutu Iran Hizbullah, membual bahwa serangan itu adalah pesan dari Teheran yang disampaikan melalui “UEA dan Saudi”.

Dan setelah roket Katyusha mendarat dalam jarak satu mil dari kompleks Kedutaan Besar AS yang luas di Baghdad pada Minggu (19/5), kecurigaan segera beralih pada milisi yang didukung Iran di Irak. Para pejabat senior Irak memperingatkan Iran agar tidak menggunakan wilayah mereka untuk menargetkan Amerika Serikat dan kepentingannya.

Para pemimpin Iran mengecam insiden itu dan menyangkal bertanggung jawab. Tetapi para diplomat dan analis mengatakan bahwa serangan itu menunjukkan ciri khas Teheran dan merupakan bagian dari strategi yang muncul sebagai tanggapan atas sanksi yang melumpuhkan yang diberikan pemerintah Trump kepada Iran, setelah AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir penting tahun lalu.

Yang paling menyakitkan bagi Iran adalah keputusan AS pada musim semi ini untuk tidak memperbarui keringanan bagi delapan negara yang memungkinkan mereka untuk mengimpor minyak Teheran meskipun ada sanksi.

“Sama sekali tidak mengherankan jika kita melihat Iran mulai melenturkan otot-ototnya di wilayah di mana ia memiliki tangan yang cukup kuat dan memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian pada AS dan sekutunya di kawasan itu,” kata Ali Vaez, seorang ahli Iran di International Crisis Group.

Selama setahun terakhir, pemerintah Iran telah menerapkan strategi penahanan diri relatif, dengan harapan bahwa Pemilu AS pada tahun 2020 akan menghasilkan Presiden Amerika yang kurang bermusuhan, kata para analis.

Sebelum tahun 2017, kapal-kapal Angkatan Laut Iran telah secara rutin mendekati kapal-kapal Angkatan Laut AS di Selat Hormuz yang strategis dengan cara yang mengancam, yang memicu tembakan peringatan pada beberapa kesempatan. Insiden itu meningkat, dan pada tahun lalu telah berhenti sama sekali.

Iran juga sebagian besar menahan diri untuk tidak membalas serangan udara Israel di Suriah yang menargetkan instalasi militer Iran dan pengiriman senjata ke kelompok militan Syiah Lebanon Hizbullah, yang terkait erat dengan Iran.

Dan alih-alih memobilisasi milisi dan dukungan Iran untuk melawan pasukan AS di Irak dan di tempat lainnya, Teheran justru menempatkan kelompok-kelompok itu untuk bekerja mengangkut barang-barang Iran ke Irak, Suriah, Lebanon, dan Afghanistan dalam upaya untuk mengimbangi dampak dari sanksi perdagangan AS.

Para pemimpin Iran berharap penahanan diri mereka akan memenangkan opini dunia dan membujuk negara-negara Eropa dan lainnya untuk menentang kampanye AS untuk mencekik ekonomi Iran, kata para analis. Menurut inspeksi yang dilakukan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran terus mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian nuklir, yang telah dinegosiasikan dengan Amerika Serikat dan negara-negara dunia lainnya dan membatasi program nuklir Iran.

Yang mengecewakan Teheran, mereka belum melihat keuntungan ekonomi seperti yang diharapkan ketika kesepakatan nuklir tersebut ditandatangani. Upaya Eropa untuk mempertahankan bisnis dengan Iran juga tidak memberikan bantuan.

Awal bulan ini, Presiden Iran Hassan Rouhani mengumumkan bahwa negaranya akan berhenti mematuhi beberapa bagian dari perjanjian nuklir tersebut, yang membatasi Iran dalam menimbun uranium yang diperkaya dan air berat. Dia juga menetapkan batas waktu 60 hari untuk mendapatkan keringanan sanksi, menekan Eropa khususnya untuk mengabaikan embargo AS, dan mengatakan bahwa Iran akan melanjutkan pengayaan uranium ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang diizinkan berdasarkan perjanjian tersebut.

Pada Senin (20/5), para pejabat nuklir Iran mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan kapasitas pengayaan nuklir empat kali lipat, tetapi tetap dalam batas 3,67 persen yang ditentukan oleh perjanjian itu. Para pejabat mengatakan bahwa peningkatan itu adalah pesan bahwa Iran mampu dengan cepat melewati batasan dengan infrastruktur yang ada, menurut media resmi pemerintah Iran, IRNA.

“Jika Eropa menginginkan kapasitas produksi Iran tetap pada level ini, mereka harus mengambil tindakan yang diperlukan,” kata juru bicara nuklir Iran, Behrouz Kamalvandi, seperti dikutip oleh IRNA.

Meningkatnya tekanan ekonomi—khususnya berakhirnya keringanan AS bagi para importir minyak Iran—telah memperkuat argumen para garis keras Iran yang melihat konflik dengan Amerika Serikat sebagai hal yang tak terhindarkan, kata para analis.

Meskipun masih minoritas, namun para garis keras ini mengatakan bahwa akan lebih baik untuk memprovokasi Amerika Serikat ke dalam aksi militer di saat Iran masih mampu memberikan tanggapan yang kuat, menurut Ellie Geranmayeh, seorang ahli Iran di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.

Mereka takut bahwa sanksi ekonomi yang berkelanjutan pada akhirnya dapat mengikis kemampuan Iran untuk mempertahankan diri, dan mereka mendorong dipercepatnya konflik dengan Amerika Serikat di saat Iran masih memiliki “ekonomi yang dapat mengelola kerugian apa pun dari konfrontasi militer,” kata Geranmayeh.

Tujuan dari pendekatan agresif ini adalah pencegahan, untuk membuktikan kepada pemerintah AS bahwa AS tidak dapat mempengaruhi perilaku Iran melalui kekerasan, katanya.

Konfrontasi militer juga dapat menghasilkan manfaat langsung untuk beberapa faksi di Iran, khususnya Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). IRGC—sebuah lengan militer Iran—ditetapkan oleh Amerika Serikat bulan lalu sebagai organisasi teroris.

Dengan pemilu parlemen yang diharapkan tahun depan, bentrokan dengan Amerika Serikat “akan secara signifikan memperkuat kubu yang lebih konservatif dan garis keras” yang telah frustrasi dengan kepemimpinan moderat Rouhani, kata Vaez.

Para pemimpin Iran, tampaknya, ingin menghindari perang. Dari pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, hingga Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Iran telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak mencari konflik, tetapi menekankan bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Amerika.

“Jika situasi ekonomi di Iran sebagai akibat dari sanksi mulai berputar di luar kendali, saat itulah sistem di Iran akan menyambut konfrontasi dengan AS karena itu akan mengubah subjek dalam negeri,” kata Vaez.

Untuk saat ini, Iran telah memperkirakan bahwa Trump tidak memiliki keinginan untuk konfrontasi militer baru di Timur Tengah, dan bahwa memberikan tekanan pada ekonomi Amerika melalui gangguan perdagangan internasional akan menghalangi sanksi tambahan AS, kata Sami Nader, Direktur Levant Institute for Strategic Affairs.

Sabotase kapal tanker di Teluk Persia “dirancang dengan sangat baik untuk mencapai tujuan Iran,” kata Nader. “Jenis tindakan itu sampai sekarang tidak menunjukkan adanya provokasi. Jika Anda ingin memprovokasi perang, Anda harus melakukan sesuatu yang akan membenarkan pembalasan militer. Pembalasan militer belum dibenarkan (dalam kasus ini).”

Iran pada tahun-tahun sebelumnya telah mengarahkan kampanye yang sangat efektif yang menargetkan pasukan Amerika di Timur Tengah—terutama di Irak pada tahun 2007 hingga 2011, ketika Teheran mendanai dan mempersenjatai milisi Syiah yang menentang pendudukan Amerika. Pentagon mengatakan bahwa sekitar 600 tentara Amerika terbunuh oleh milisi yang memiliki hubungan dengan Iran antara tahun 2003 hingga 2011.

Tetapi pendekatan seperti itu akan bertentangan dengan strategi Iran saat ini untuk menyusun reaksi yang disesuaikan dengan hati-hati terhadap tekanan dan risiko AS yang memicu konflik regional yang lebih besar, kata Karim Sadjadpour dari Carnegie Endowment for International Peace.

Selain itu, katanya, Iran tidak ingin membahayakan hubungan dengan negara-negara Eropa dan Asia dengan secara langsung menyerang pasukan Amerika, dan sebaliknya memilih tindakan seperti sabotase melalui proksi di Teluk Persia yang akan menaikkan harga minyak, sementara memungkinkan Teheran menjaga jarak.

“Tujuannya adalah untuk memecah komunitas internasional, bukan untuk mempersatukannya untuk melawan Anda,” katanya. “Anda ingin menunjukkan kepada China dan Eropa: ‘Lihat, kalian juga akan membayar untuk kampanye tekanan (Amerika) ini.’”

Keterangan foto utama: Bendera Iran berkibat di depan kantor pusat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria. (Reuters/Leonhard Foeger)

Trump Tidak Ingin Perdamaian, Dia Ingin Palestina Menyerah

Trump tidak ingin perdamaian, dia hanya ingin Palestina menyerah. Rencana perdamaian AS yang akan segera dirilis tidak membahas tentang masalah utama: pendudukan Israel dan hak-hak rakyat Palestina. Rencana itu bahkan tidak mengharuskan Israel untuk mengorbankan sesuatu. Praktisnya, rencana perdamaian Trumpbukanlah perjanjian damai, tetapi deklarasi menyerahnya Palestina.

Oleh: Saeb Erekat (The New York Times)

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa pihaknya memiliki rencana perdamaian untuk Timur Tengah. Orang-orang di balik rencana itu mengklaim bahwa mereka menawarkan pendekatan baru untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, yang berfokus pada “visi ekonomi”, dan bahwa rencana itu layak untuk mendapat kesempatan.

Namun sejauh ini, tampaknya tak ada masalah-masalah nyata yang dibahas, seperti: akhir dari pendudukan Israel yang dimulai pada tahun 1967 dan pelestarian hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut yang diakui secara internasional.

Jika pemerintahan Trump tidak mengatasi masalah ini secara langsung, tak akan ada perubahan bagi Palestina. Itu juga harus diupayakan oleh negara-negara seluruh dunia. Menilai dari pernyataan dan tindakan yang telah muncul dari pemerintahan Trump sejauh ini, tidak ada alasan untuk percaya bahwa rencana perdamaian Presiden Trump akan menjadi awal dari perdamaian.

Pada Minggu (19/5), pemerintah Trump mengumumkan bahwa pihaknya bulan depan akan mengadakan pertemuan “Peace to Prosperity” atau “Perdamaian untuk Kesejahteraan” di Bahrain, yang menggantikan konsep bersejarah “Land for Peace” atau “Tanah untuk Perdamaian.” Mari kita perjelas: Tidak akan ada kemakmuran ekonomi di Palestina tanpa akhir dari pendudukan. Dan, para pemimpin Palestina tidak dilibatkan dalam pertemuan ini.

Mungkin semua ini tidak mengejutkan. Pihak Palestina—termasuk saya—tidak terlibat dengan pemerintahan Trump selama berbulan-bulan. Yang mengejutkan, Amerika kemudian memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang melanggar Revolusi 478 Dewan Keamanan PBB dan pernyataan komitmen Amerika Serikat (AS) sendiri terhadap proses perdamaian.

Pemerintahan Trump sebenarnya mengklaim bahwa pihaknya sedang menciptakan kembali mediasi internasional.

Walaupun konsep “mediator bias” dalam beberapa negosiasi telah digunakan untuk mendapatkan konsesi dari pihak yang lebih dekat dengan sang mediator, namun bukan itu yang terjadi di sini. “Konsesi” yang akan diminta oleh pemerintahan Trump kepada Israel hampir tidak ada. Bahkan, mereka tidak menuntut Israel untuk mengakhiri kontrol militernya atas tanah dan rakyat Palestina. Apa yang dicari pemerintahan Trump bukanlah perjanjian damai, tetapi deklarasi menyerahnya Palestina.

Anggota tim Timur Tengah Trump mengklaim bahwa mereka ingin meningkatkan ekonomi Palestina dan meningkatkan kehidupan warga Palestina, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah bisa menjadi pengganti hak untuk hidup bermartabat, bebas dari pendudukan dan penindasan militer, di tanah air Palestina.

Hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Palestina jelas: pendudukan. Ini telah berulang kali didokumentasikan dalam laporan PBB dan Bank Dunia. Namun utusan Timur Tengah Trump berulang kali menyalahkan pemerintah Palestina atas situasi ekonomi di Palestina, bahkan seiring Israel mempertahankan kontrol atas sumber daya alam dan perbatasan Palestina-Israel, termasuk isolasi Yerusalem Timur yang diduduki dan blokade di Jalur Gaza.

Para pria melukis di atas mural yang menggambarkan Presiden AS Donald Trump, yang digambar pada tembok pemisah Israel, di kota Bethlehem, Tepi Barat, pada tanggal 7 Desember 2017. (Foto: Reuters/Mussa Qawasma)

Tim Trump memang memiliki latar belakang dalam bisnis real estat. Tetapi masalah yang dipertaruhkan adalah tentang pembebasan nasional, keadilan, dan kesetaraan. Tidak ada yang bisa merendahkan hak bangsa mana pun untuk hidup bebas atau bermartabat.

Sikap Organisasi Pembebasan Palestina adalah ekspresi dari martabat Palestina; ini didasarkan pada hukum internasional dan resolusi PBB. Pengakuan Palestina terhadap Israel di perbatasan pada tahun 1967—setara dengan 78 persen wilayah Palestina—adalah kompromi yang menyakitkan.

Dukungan kami untuk solusi dua negara ditegaskan kembali oleh Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang menawarkan normalisasi penuh hubungan antara Israel dan dunia Arab. Israel tidak pernah menanggapi prakarsa tersebut secara resmi. Ini juga merupakan dasar dari rencana perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Otoritas Palestina kepada Dewan Keamanan PBB pada Februari 2018.

Jared Kushner—menantu Trump dan salah satu perancang rencana perdamaian terbaru AS—mengatakan bahwa pemerintah AS tidak ingin menyebutkan “solusi dua negara.” Tentu saja mereka juga tidak ingin menyebutkan alternatifnya: satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya.

Jika pemerintahan Trump tidak ingin berbicara tentang solusi dua negara di perbatasan tahun 1967 atau tentang satu negara demokratis untuk semua warganya, yang sebenarnya dibahas adalah konsolidasi dari “realitas satu negara”: satu negara, Israel, mengendalikan segalanya sambil memaksakan dua sistem yang berbeda, satu sistem untuk orang Yahudi Israel dan satu lagi untuk orang Palestina. Ini dikenal sebagai apartheid.

Apakah ini tujuan pemerintahan Trump? Presiden itu mengatakan bahwa ia telah menyingkirkan Yerusalem dari meja perundingan dengan mengakuinya sebagai ibu kota Israel. Tampaknya, pemerintah AS telah berusaha melakukan hal yang sama terkait masalah pengungsi, dengan menyerang pendanaan untuk layanan bagi para pengungsi Palestina.

Pemerintah AS menutup misi Organisasi Pembebasan Palestina di Washington dan menutup Konsulat Amerika di Yerusalem, yang didirikan pada tahun 1857. Departemen Luar Negeri AS menghapus istilah “pendudukan” dari laporan hak asasi manusia baru-baru ini, dan tampaknya telah mengakui akuisisi lahan melalui penggunaan kekuatan, menetapkan preseden berbahaya tidak hanya untuk Palestina tetapi juga untuk dunia.

Di tengah semua ini, mungkin ada kabar baik. Kerusakan yang disebabkan oleh pemerintah Trump untuk upaya perdamaian masih bisa dihindari. Komunitas internasional—termasuk mitra dagang utama Israel, Uni Eropa—dapat mengambil tindakan segera: mengakui negara Palestina dan meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya, mendorong Palestina lebih dekat pada perdamaian yang adil dan abadi.

Pilihan lainnya adalah diabadikannya pendudukan dan apartheid Israel, yang menghancurkan Timur Tengah dengan ketidakstabilan dan pertumpahan darah selama beberapa dekade.

Saeb Erekat adalah ketua negosiator untuk Organisasi Pembebasan Palestina.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Seorang demonstran Palestina memegang Alquran saat berpartisipasi dalam protes terhadap keputusan Israel untuk memangkas dana tunjangan tahanan, di Hebron di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada 19 Februari 2019. (Foto: Reuters/Mussa Qawasma)

Israel vs Rusia: Perang Timur Tengah Berpotensi Jadi Bencana Nuklir

Israel tetap bertekad untuk terus menggempur pasukan Iran di Suriah dalam upaya untuk menjauhkan Iran dari perbatasan utara Israel. Pada saat yang sama, Rusia memiliki ribuan pasukan di Suriah yang bisa terperangkap dalam baku tembak atau bahkan terlibat dalam konflik jika Rusia muak dengan serangan terhadap sekutunya, Suriah.

Jika Israel dan Rusia mulai bertempur dengan satu sama lain, akankah sekutu andalan Israel, Amerika Serikat, merasa harus campur tangan?

Israel atau Rusia sama sekali tidak menginginkan pertempuran semacam itu. “Tidak satu pun dari kami yang menginginkan konfrontasi militer,” menurut seorang pejabat senior Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam wawancara baru-baru ini di Yerusalem. “Itu akan merugikan kedua belah pihak.”

Namun kebijakan Israel bermuara pada hal ini: Israel akan melakukan apa pun yang dianggap perlu untuk mengeluarkan pasukan Iran dari Suriah. Jika Rusia tidak menyukainya, itu bertujuan untuk memastikan bahwa Suriah tidak menjadi pangkalan roket Iran di perbatasan Israel.

Hubungan antara Israel dan Rusia jauh lebih hangat daripada selama Perang Dingin. Hasilnya adalah hubungan aneh yang mengingatkan pada ketegangan Amerika Serikat-Uni Soviet tahun 1970-an. Di permukaan, terlihat keramahan dan keinginan untuk bekerja sama. Namun di balik hubungan ramah itu terdapat kewaspadaan, kecurigaan, dan benturan kepentingan mendasar.

“Tidak ada seorang pun di Israel yang bingung tentang siapakah Rusia sebenarnya dan dengan siapa mereka beraliansi,” menurut pejabat IDF yang berbicara secara anonim. “Sederhananya, Rusia bukan sekutu kami. Kami punya satu sekutu, dan itu adalah Amerika Serikat. Rusia ada di sini untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Mereka mendukung rezim Suriah yang memiliki tujuan vokal untuk memusnahkan Israel jika bisa. Mereka juga bagian dari koalisi yang mendukung Iran.”

Betapa mudahnya operasi militer Israel memicu insiden menjadi jelas selama serangan bulan September 2018 terhadap gudang amunisi di Suriah barat. Rudal anti-pesawat yang diluncurkan oleh penembak Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat pengintai Rusia Il-20, menewaskan lima belas orang. Israel membantah tuduhan Rusia bahwa mereka sengaja menggunakan pesawat Rusia sebagai kedok, atau gagal memberi cukup peringatan kepada Rusia tentang kemungkinan serangan itu. Namun Rusia masih menyalahkan Israel atas kecelakaan itu dan membalas dengan memasok rudal anti-pesawat S-300 canggih ke Suriah.

Meskipun demikian, Israel memandang Rusia sebagai potensi pengekangan terhadap Iran, dan kemungkinan pengaruh untuk mengeluarkan pasukan Iran dari Suriah. Setelah pertemuan bulan Februari 2019 antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdamai setelah insiden Il-20, para pejabat Israel mengklaim Putin telah sepakat bahwa pasukan asing harus menarik diri dari Suriah. Bagi Rusia, hubungan persahabatan dengan Israel menawarkan lebih banyak pengaruh di Timur Tengah, bahkan ketika Amerika mungkin mengurangi kehadirannya di kawasan itu.

Namun, Kremlin telah mengecam serangan Israel di Suriah sebagai “tidak sah.” Suriah telah menjadi sekutu Rusia selama lebih dari lima puluh tahun. Serangan udara Rusia, bersama dengan pasukan Iran dan Hizbollah, telah menyelamatkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad yang goyah oleh ISIS dan kelompok pemberontak lainnya.

Setidaknya 63.000 tentara Rusia telah bertugas di Suriah sejak tahun 2015. Meskipun Putin telah berjanji sejak tahun 2016 bahwa pasukan Rusia akan mundur, Rusia saat ini mempertahankan lebih dari 5.000 tentara dan kontraktor militer swasta di Suriah, yang didukung oleh puluhan pesawat dan helikopter.

Rusia hingga kini masih berada di Suriah. Pelabuhan Tartus di Suriah adalah satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Mediterania. Tahun 2016, Rusia dan Suriah menandatangani perjanjian empat puluh sembilan tahun yang memungkinkan kapal perang Rusia bertenaga nuklir untuk beroperasi dari sana. Selain itu, pesawat dan rudal darat-ke-udara Rusia, termasuk sistem pertahanan udara jarak jauh S-400, beroperasi dari setidaknya dua pangkalan udara di Suriah barat.

Israel dapat hidup berdampingan dengan Rusia, tetapi tidak dengan Iran. Para pejabat Israel memperingatkan rencana Iran untuk mengerahkan 100.000 tentara Iran dan sekutu di Suriah. Hizbullah, dengan persenjataan yang diperkirakan terdiri lebih dari 130.000 roket, telah mengancam perbatasan Lebanon-Israel. Suriah yang bergabung dengan Lebanon sebagai pangkalan roket Iran kedua adalah mimpi buruk bagi Israel.

“Kami dapat dan kami bertekad untuk membuatnya sesulit mungkin dan memberi harga yang tidak mungkin dibayar Iran,” kata pejabat IDF. Angkatan Udara Israel baru saja melakukan itu, menyerang “target Iran dan Hizbullah ratusan kali,” menurut pengumuman Netanyahu setelah serangan dahsyat pada gudang senjata Iran dekat Bandara Internasional Damaskus bulan Januari 2019.

“Kami terus menerapkan rencana kami,” jawab pejabat IDF ketika ditanya apakah Rusia akan mencegah serangan Israel ke Suriah. “Aktivitas kami menunjukkan bahwa, terlepas dari segalanya, kami menikmati kebebasan bertindak yang signifikan.”

Tetapi yang lebih jelas adalah tanggapan singkat ketika ditanya seberapa bersedia Israel untuk memperjuangkan kebebasan bertindak itu: “Kami bersedia.”

Yang menimbulkan pertanyaan: Dapatkah Israel menargetkan Iran di Suriah tanpa memicu bentrokan dengan Rusia?

Terdapat mekanisme menghindari konflik, termasuk komunikasi khusus antara militer Israel dan Rusia. “Kami sangat ketat dalam memberi tahu Rusia tentang kegiatan kami dan gambaran operasional mereka yang terkini,” kata pejabat IDF. Namun prosedur itu tidak cukup untuk menghindari jatuhnya pesawat Rusia.

Mungkin pesawat Il-20 naas itu berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Namun, tidak sulit untuk membayangkan betapa banyak skenario yang sama fatalnya. Para penasihat maupun teknisi Rusia terperangkap dalam serangan Israel atas instalasi Iran atau Suriah. Sebuah bom pintar Israel yang keliru yang menabrak pangkalan Rusia atau pilot Rusia atau baterai anti-pesawat yang dipicu oleh serangan Israel di dekatnya untuk melepaskan tembakan. Atau mungkin Rusia hanya merasa berkewajiban untuk mendukung sekutunya Suriah dan pemerintahannya yang goyah.

Betapa berbahayanya langit Suriah bagi semua orang menjadi kian jelas bulan Desember 2017, ketika pesawat tempur F-22 Amerika Serikat menembakkan suar untuk memperingatkan dua jet serang Rusia Su-25 yang melanggar zona larangan bepergian di Suriah timur.

Untuk lebih jelasnya, IDF tidak bersikap sombong atau agresif tentang kemampuannya melawan Rusia, mantan negara adidaya dengan persenjataan nuklir terbesar di dunia. Pejabat IDF menyamakan Israel dengan “The Mouse that Roared,” novel klasik tentang sebuah negara kecil yang menantang Amerika Serikat.

Tetapi jika Israel dibandingkan dengan tikus, itu tentunya adalah Mighty Mouse: Tikus kecil, kuat, dan penuh berani menggunakan tinjunya. Faktanya, apa yang membuat potensi pertempuran Israel-Rusia begitu berbahaya adalah bahwa hal itu bukan hanya hipotesis.

Setelah Perang Enam Hari 1967, para pejuang Uni Soviet dikirim ke Mesir. Hal ini menyebabkan insiden bulan Juli 1970 yang terkenal ketika dalam serangan udara yang direncanakan dengan baik di Terusan Suez, para pejuang Israel menembak jatuh lima jet MiG-21 yang dipiloti Soviet dalam tiga menit.

Di sisi lain, Rusia tidak perlu melawan Israel untuk menyakiti Israel. Memang, pejabat IDF tampaknya tidak begitu peduli tentang bentrokan fisik antara pasukan Israel dan Rusia, dan lebih khawatir bahwa Rusia dapat memilih untuk memasok senjata canggih, seperti misil anti-pesawat terbang, kepada musuh-musuh Israel seperti Suriah dan Iran. Pada awal tahun 1970-an, Uni Soviet memasok banyak rudal dan senjata pertahanan udara ke Mesir dan Suriah, yang menimbulkan kerugian besar pada pesawat-pesawat Israel dalam Perang Oktober 1973. Jika mau, Rusia dapat membuat operasi udara Israel sangat mahal.

Seperti biasa dengan konflik Arab-Israel, atau Iran-Israel, bahaya sebenarnya bukanlah konflik regional, tetapi bagaimana konflik itu bisa mengalami eskalasi. Dalam perang tahun 1973, Uni Soviet mengancam akan mengirim pasukan ke Mesir kecuali Israel menyetujui gencatan senjata. Amerika Serikat merespons dengan siaga nuklir.

Jika Israel dan Rusia mulai bertempur satu sama lain, atau jika Rusia secara serius menjadi ancaman kekuatan militer terhadap Israel, dapatkah Amerika Serikat mengambil risiko kehilangan prestise dengan tidak melakukan intervensi untuk mendukung sekutunya sejak lama? Mungkinkah Rusia, yang intervensinya di Suriah menjadi simbol kebanggaan otot militernya yang terlahir kembali dan status kekuasaannya yang besar, tidak membalas pesawat Rusia yang tertembak jatuh atau tewasnya seorang prajurit Rusia?

Yang mengarah pada pertanyaan pamungkas: bisakah ketegangan antara Israel dan Rusia mengarah pada bentrokan antara pasukan Amerika Serikat dan Rusia?

Pada akhirnya, salah satu pihak harus mundur. Tetapi Iran tidak akan melepaskan pos jaganya di perbatasan Israel. Rusia mungkin tidak dapat memaksa Iran untuk mundur. Lalu ada Israel, yang dengan tegas bertekad untuk menghentikan Iran.

Seperti yang dikatakan pejabat IDF, “Kami telah membuktikan lebih dari 70 tahun sebagai negara berdaulat bahwa Anda tidak bisa mengancam kami.”

Michael Peck adalah penulis yang berkontribusi di the National Interest.

Keterangan foto utama: Pesawat tempur Sukhoi Su-35. (Foto: Reuters)

Badan Intelijen Jerman Peringatkan Rencana Teror ISIS di Eropa

Badan intelijen Jerman memperingatkan kemungkinan serangan baru kelompok teroris ISIS setelah kekalahan mereka di Suriah dan Irak, Senin (14/5).

Menurut kantor berita Deutsche Post, lembaga Jerman itu menyatakan: “ISIS telah gagal secara militer di Timur Tengah, tetapi di Barat mereka masih dianggap sebagai organisasi teroris.”

Ini adalah pertama kalinya Thomas Thomas Haldenwang, kepala Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi, menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masalah ini, Senin (14/5). Selain ISIS, Haldenwang juga merujuk pada ekstremis sayap kanan dan sayap kiri.

“Orang-orang tidak boleh tertipu karena ISIS telah rusak di Suriah dan Irak,” katanya, merujuk pada serangan di Sri Lanka yang menewaskan banyak orang. Dia mengatakan bahwa ISIS memiliki aktivitas bawah tanah sebagai organisasi teroris, dan ada bahaya bahwa gerakan kelompok ini akan mengancam keamanan di seluruh dunia.

Serangan teroris terbesar di Jerman terjadi pada Desember 2016, dan seorang warga Tunisia pergi ke pasar Natal dengan mobil, menewaskan 12 orang.

Bentrokan Saat Demonstrasi Anti-Hijab di Iran

Bentrokan pecah di Universitas Teheran, Iran pada Senin 13 Mei 2019 dalam demonstrasi menentang peraturan wajib mengenakan penutup kepala.

“Sejumlah mahasiswa berkumpul … mengklaim bahwa polisi moralitas dan pasukan keamanan telah memasuki universitas” untuk memperingatkan siswa yang tidak mematuhi undang-undang wajib hijab, kantor berita semi-resmi Iran, ISNA melaporkan, seperti dikutip dari The Strait Times, Selasa (14/5/2019).

Agensi melaporkan bahwa seorang wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan budaya di universitas telah berusaha untuk berbicara kepada para mahasiswa tetapi “secara fisik dicegah” dari melakukannya.

Wakil presiden yang bernama Majid Sarsangi, membantah ada polisi atau pasukan keamanan yang memasuki halaman universitas. Bentrokan justru terjadi antara sesama mahasiswa yang berbeda pandangan.

Namun dia mengatakan, “dua kelompok mahasiswa dengan pemikiran dan cita-cita yang berlawanan sayangnya saling berselisih, sementara kami berusaha menenangkan para siswa yang marah.”

ISNA menerbitkan bagian dari pernyataan yang dikeluarkan oleh para siswa yang memprotes metode penegakan hukum yang mengatakan bahwa para siswa perempuan menghadapi “ujian berat ketika memasuki universitas”.

“Mewajibkan pemakaian satu jenis pakaian pada siswa … adalah pelanggaran langsung terhadap hak asasi mereka,” tambahnya.

Kantor berita Iran, Fars, yang dekat dengan kaum ultra-konservatif, mengatakan bentrokan pecah antara dua kubu mahasiswa yang mendukung dan menentang peraturan wajib hijab.

Bentrokan pecah ketika para demonstran mulai berbaris di lapangan dan meneriakkan apa yang disebut oleh Fars: “slogan-slogan yang melanggar hukum”.

Mereka “meneriakkan slogan-slogan menentang hukum pakaian dan ketaatan berhjab,” Ali Tolouie, kepala Organisasi Basij Mahasiswa (sejenis Menwa) Universitas Teheran, mengatakan kepada Fars, menambahkan pernyataan para pengunjuk rasa “menunjukkan mereka menentang Islam itu sendiri”.

Tidak ada laporan korban atau penangkapan.

Penutup Kepala Jadi Busana Wajib

Menyusul revolusi Islam Iran 1979, peraturan wajib menggunakan jilbab atau penutup kepala bagi perempuan diberlakukan di seluruh Iran. Para perempuan juga diwajibkan berpakaian sopan dan menutupi diri mereka dengan kerudung.

Setiap tahun, dengan munculnya bulan Ramahan, pihak berwenang secara ketat menegakkan aturan berpakaian Islami wajib.

Ada sejumlah protes, sebagian besar oleh perempuan selama bertahun-tahun, dengan protes besar terakhir adalah “Dokhtaran-e enghelab”, atau Girls of Revolution Street.

Protes khusus itu dimulai setelah seorang perempuan Iran berdiri di atas sebuah kotak pilar di Enghelab Avenue pada Desember 2017 tanpa gamis panjang wajib dan mengangkat kerudung putih di atas tongkat, sebuah tindakan yang ditiru oleh perempuann di kota-kota yang berbeda. Namun, kejadian itu berujung pada penangkapan yang terjadi kemudian.

Beli 500 Tank Merkava Israel, Saudi Masih Ingin Beli Seribu Lagi

Berbagai sumber media Arab pada Jumat lalu melaporkan bahwa Arab Saudi telah melakukan pembelian lima ratus Tank buatan Israel yang bernama Merkava. Pembelian tersebut dilakukan dengan perantara sebuah perusahaan Spanyol. Ini adalah transaksi pembelian senjata terbesar dengan Israel sepanjang sejarah Arab Saudi.

Falestin Alyoum melaporkan bahwa pada awalnya tank-tank tersebut dibeli atas nama Spanyol. Namun Mohammad bin Salman sendiri lah yang membayar biaya pembelian terebut secara tunai. Tank-tank tersebut nantinya akan dikirim kepada Tentara Saudi oleh pasukan Angkatan Laut Spanyol dalam jangka waktu enam bulan ke depan.

Sepaket dengan penjualan tersebut, Israel akan mengirimkan pakar mereka untuk memberikan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan senjata berat tersebut kepada Arab Saudi.

“Putera Mahkota Arab Saudi sedang mengusahakan pembelian seribu tank jenis Merkeva lagi dai Israel. Ia ingin memiliki pasukan militer yang dibekali dengan seribu lima ratus tank Merkava,” tulis Falestin Alyoum.

Menurut laporan tersebut, pembayaran dari pembelian tersebut dilakukan secara kontan oleh pihak Mohammad bin Salman.

Selain itu rencananya 400 petinggi militer Israel yang mahir dalam penanganan alat perang akan dikirimkan ke Arab Saudi untuk melatih enam ribu tentara Saudi bagaimana menggunakan tank-tank Merkava dan senjata berat lainnya yang dibeli dari Israel.

Rencananya, melalui perusahaan Spanyol yang tidak disebutkan namanya oleh sumber tersebut, Arab Saudi akan menambah lagi pembelian tank Merkava yang ditargetkan jumlahnya akan mencapai 1500 unit dalam jangka waktu satu setengah tahun.

Mundur dari Konflik Timur Tengah, Spanyol Tarik Kapal Perangnya

Spanyol menarik sementara kapal fregat Mendez Nunez, dengan 215 pelaut di dalamnya, dari kelompok tempur yang dipimpin oleh kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Abraham Lincoln. Penarikan kapal perang itu atas perintah dari Menteri Pertahanan Spanyol, Margaritas Robles.

Sumber Kementerian Pertahanan Spanyol mengatakan pejabat pemerintah telah memerintahkan tindakan penarikan sementara kapal fregat Mendez Nunez dari kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln saat berada di Timur Tengah.

“Kapal itu sedang dalam misi keliling dan tidak akan masuk ke dalam jenis misi lain,” sumber-sumber Kementerian Pertahanan Spanyol mengungkapkan, dikutip Sputnikdari situs berita El Mundo, Selasa (14/5/2019).

Penarikan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara AS dan Iran. Keputusan itu diambil Robles di Brussels, selama pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa.

“Langkah ini dapat memicu krisis diplomatik antara AS dan Spanyol,” wartawan ABC memperingatkan, mengutip sumber militer Spanyol yang mencatat bahwa hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan AS terhadap Spanyol.

Sebelumnya selama kunjungannya ke pangkalan udara Moron de la Frontera di Sevilla, Robles menekankan bahwa sehubungan dengan krisis Iran Spanyol berkomitmen pada Uni Eropa dan organisasi internasional.

“Dan di situlah kita akan selalu mengadopsi kesamaan posisi,” ujarnya.

Ia bersikeras bahwa Spanyol adalah mitra serius dan dapat diandalkan. “Tetapi bahwa Angkatan Bersenjata hanya terikat oleh perjanjian yang dibuat dengan Uni Eropa dan NATO,” tegasnya.

Integrasi Mendez Nunez ke dalam kelompok tempur AS – di mana tidak ada kapal non-AS – direncanakan setidaknya setahun yang lalu. Armada ini telah melintasi Selat Bab el Mandeb, yang menghubungkan Laut Merah ke Samudra Hindia, dan menuju Selat Hormuz. Pada 9 Mei, kelompok itu berlayar melalui Terusan Suez.

Fregat Spanyol diharapkan untuk kembali ke tanah airnya setelah mengunjungi California dan melewati Terusan Panama.

Mike Pompeo: Kami Tidak Ingin Perang dengan Iran

Mike Pompeo, Menlu AS, menghadiri satu konferensi media bersama dengan Menlu Rusia, Sergey Lavrov, di kota Sochi. Dalam kesempatan ini, untuk keberapa kalinya Mike Pompeo menegaskan bahwa AS tidak ingin perang dengan Iran.

“Dari awal, Kami tidak ingin perang dengan Iran”, tegasnya. Mike Pompeo hanya menjelaskan bahwa jika kepentingan AS diserang oleh Iran, kala itu AS akan menjawabnya dengan layak.

Dan seperti pernyataan Brian Hook, Mike Pompeo juga menjelaskan bahwa AS akan bersikap dengan Iran sebagai Negara biasa, bukan Negara revolusioner.

Menlu AS juga menyindir alasannya tentang kunjungannya ke Eropa, ia mengakui bahwa ia membahas ancaman Iran di sana.

“Politik Trump atas Iran tidak berubah. Dan Washington terus berupaya untuk mencapai tujuan yang pernah disampaikan pada bulan Mei tahun lalu”, jelasnya.

Pada bulan Mei 2018, AS menyampaikan 12 syarat untuk mengikat kesepakatan baru dengan Iran. Mulai dari rancangan rudal, pembatasan aktifitas di Kawasan hingga menurunkan pengayaan uranium ke titik nol adalah hal-hal yang dijadikan syarat AS kala itu.

Adapun Presiden Donald Trump, dalam dua kesempatan beberapa hari terakhir, menegaskan bahwa tujuan AS hanya untuk mencegah Iran agar tidak menciptakan senjata pembunuh masal.

Surat kabar Arab Saudi Sebut Hamas sebagai Organisasi Teroris

Surat kabar Makkah menunjukkan sikap Arab Saudi yang anti terhadap resistensi Palestina. Hal itu ditunjukkan dalam sikap surat kabar tersebut yag mencantumkan nama sejumlah petinggi Hamas dalam daftar pelaku teroris.

Dilansir dari Arabi 21, surat kabar Makkah merilis 40 nama yang dicap sebagai teroris yang tersebar di seluruh dunia. Keempat puluh orang tersebut adalah mereka yang memiliki pemikiran yang terpengaruh dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sendiri dianggap oleh Arab Saudi sebagai sebuah organisasi teroris.

Dari 40 nama yang dirilis ada sejumlah petinggi Hamas seperti pendiri organisasi Hamas Ahmad Yasin ketua kantor politik Hamas saat ini, Ismail Hanieh beserta sejumlah komandan Hamas.

Surat kabar Makkah yang menukil dari situs CEP mengklaim Ikhwanul Muslimin melakukan menjalin hubungan erat dengan kelompok-kelompok teroris ternama di dunia antara lain ISIS, Jabhat al-Nusrah dan Alqaeda.

Disebutkan dalam ulasannya, Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada 1928 di Mesir dengan cepat memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh dunia. Ikhwanul Muslimin berperan bewsar dalam mempengaruhi pemikiran para pentolan teroris di seluruh dunia seperti Abu Bakr Al-Baghdadi sang pemimpin ISIS, Ayman al-Zawahiri pemimpin Jabhat al-Nusrah dan Osama bin Laden mantan kepala Al-qaeda.

Tak hanya itu, surat kabar Makkah mengklaim Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang bertanggung jawab atas tragedi 11 septembar dan banyak serangan terorisme besar lainnya di berabgai belahan dunia.

Tokoh-tokoh lain yang tercantum antara lain, Yusuf Qardhawi, Mohammad Mursi, Abdul Majd al-Zandani komandan utama Brigade al-Qassam.

Arab Saudi yang dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pemasok finansial utama kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Alqaeda terus berupaya untuk menjadikan kelompok-kelompok bersenjata yang tak sejalan dengan  mereka seperti Hamas dengan sebutan teroris.

Yaman Disebut telah Hantam Sejumlah Fasilitas Vital Arab Saudi

 Sumber militer Yaman mengungkapkan adanya serangan pasukan Yaman secara masif terhadap fasilitas vital Arab Saudi, Selasa (15/5).

Sumber senior militer Yaman kepada Almasirah mengatakan bahwa operasi besar-besaran itu dilakukan sebagai jawaban atas agresi dan pengepungan yang terus-menerus dilakukan terhadap rakyat Yaman.

Pejabat itu mengatakan bahwa sejumlah fasilitas krusial Arab Saudi telah berhasil dihantam oleh tujuh UAV Yaman.

Sumber militer juga mengatakan bahwa jika serangan dan pengepungan berlanjut dengan kejam, pihaknya akan lebih siap untuk melakukan serangan yang lebih masif.

Serangan yang dilakukan dengan ratusan rudal Yaman itu telah menargetkan instalasi militer dan ekonomi Saudi.

Juga, menurut al-Ittijah, beberapa warga Saudi di jejaring sosial telah mendengar suara ledakan di beberapa fasilitas minyak di negara tersebut.

Pengadilan Perintahkan Mantan Presiden Brasil Dipenjara Lagi karena Korupsi

Satu pengadilan di Brasil pada Rabu (8/5/2019) memerintahkan agar mantan presiden negeri itu Michel Temer dipenjarakan lagi sehubungan dengan penyidikan dugaan korupsi.

Temer telah menghadapi enam dakwaan sehubungan dengan penyelidikan berbagai kasus korupsi. Putusan pengadilan pada Rabu berkaitan dengan dugaan skema korupsi yang melibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dioperasikan oleh Eletronuclear, cabang perusahaan milik negara Centrais Eletricas Brasileiras SA.

Mantan presiden tersebut sudah berulangkali membantah dakwaan korupsi terhadap dirinya, seperti dikutip Antara dari Reuters Kamis (9/5/2019) pagi.

Setelah perintah penangkapan itu, pengacara Temer mengatakan kepada wartawan bahwa tak ada alasan bagi penangkapan Temer, dan mengatakan itu "tidak adil".

Temer, yang berbicara kepada wartawan di Sao Paulo, mengatakan ia akan menyerahkan diri kepada pemerintah pada pagi hari berikutnya.

Temer telah ditahan selama beberapa hari pada Maret sehubungan dengan dakwaan yang berkaitan dengan dugaan skema korupsi pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.

Diikuti 48 Partai, Afrika Selatan Gelar Pemilu Keenam

 Warga Afrika Selatan pada Rabu (8/5/2019) pagi waktu setempat berpartisipasi dalam pemilihan umum keenam negara itu.

Ada sekitar 22.000 pos pemungutan suara di seluruh negeri, yang dibuka mulai pukul 07.00 waktu setempat (0600GMT) dan akan ditutup pukul 21.00 waktu setempat (2000GMT).

"Saya berpartisipasi dalam pemilu karena saya ingin melihat perubahan dan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang Afrika Selatan," kata seorang pemilih lanjut usia, usai memberikan suaranya di Soweto, selatan Kota Johannesburg seperti dikutip dari kantor berita Anadolu.

Menurut komisi pemilihan umum negara itu, sekitar 26,7 juta orang Afrika Selatan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu tahun ini.

Sebanyak 48 partai politik berpartisipasi dalam pemilu kali ini, tetapi persaingan utama diperkirakan akan berlangsung antara tiga partai besar, Kongres Nasional Afrika, Aliansi Demokratik, dan Pejuang Kebebasan Ekonomi.

Pemimpin ANC sekaligus Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa diperkirakan akan memberikan suara sekitar pukul 11.00 waktu setempat (1000GMT) di Soweto.

Sementara itu, Mmusi Maimane, pemimpin partai oposisi utama, Aliansi Demokratik, memberikan suaranya di Dobsonville di Soweto.

Menurut komisi pemilihan umum, penghitungan suara akan dimulai setelah pukul 21.00 waktu setempat (2000GMT).

3 Orang Dinyatakan Bersalah Atas Pembakaran Masjid Syiah di Australia

 Juri Australia pada Kamis (9/5/2019) menyatakan tiga pria bersalah atas tindakan teroris, setelah membakar sebuah masjid di Negara Bagian Victoria pada Desember 2016.

Ahmed Mohamed, Abdullah Chaarani dan Hatim Moukhaiber membakar masjid pemeluk Syiahdi pinggiran Melbourne.

Dua di antaranya merencanakan serangan di pusat Kota Melbourne hanya beberapa pekan kemudian dan dihukum lantaran bersekongkol dalam merencanakan serangan teroris tahun lalu. Mereka membeli parang dan bahan peledak serta berupaya mendapatkan lisensi senjata sebelum ditangkap, kata laporan media.

Australia, sekutu setia Amerika Serikat, yang mengirim pasukan ke Afghanistan dan Irak, bersikap waspada terhadap sejumlah serangan dari para gerilyawan yang pulang dari pertempuran di Timur Tengah atau pendukung mereka.

Amerika Serikat Tangkap Kapal Barang Korea Utara

Pihak berwenang Amerika dikabarkan telah menangkap kapal barang asalKorea Utara – Wise Honest -- karena dituduh melanggar sanksi Amerika dan PBB mengangkut batu bara dari Korea Utara.

Divisi Keamanan Departemen Kehakiman Amerika menjelaskan lewat sebuah pernyataan pada Kamis (9/5/2019), kapal itu sedang mendekati perairan Amerika. Kapal itu pertama kali pernah ditangkap otoritas maritim di Indonesia bulan April 2018.

Kapal pendobrak sanksi itu sekarang tidak berfungsi lagi, kata asisten jaksa agung Amerika untuk urusan keamanan nasional John Demers sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Kapal itu merupakan salah satu kapal barang terbesar Korea Utara. Dan inilah pertama kali Amerika menangkap sebuah kapal barang Korea Utara karena melanggar sanksi.

Menurut pemantau pelanggar sanksi PBB kapal sedang mengangkut 25 ribu ton batu bara bernilai 3 juta dolar tatkala ditangkap tahun lalu. Korea Utara juga menggunakan kapal itu untuk mengangkut mesin-mesin berat.