Trump Tidak Ingin Perdamaian, Dia Ingin Palestina Menyerah

Trump tidak ingin perdamaian, dia hanya ingin Palestina menyerah. Rencana perdamaian AS yang akan segera dirilis tidak membahas tentang masalah utama: pendudukan Israel dan hak-hak rakyat Palestina. Rencana itu bahkan tidak mengharuskan Israel untuk mengorbankan sesuatu. Praktisnya, rencana perdamaian Trumpbukanlah perjanjian damai, tetapi deklarasi menyerahnya Palestina.

Oleh: Saeb Erekat (The New York Times)

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa pihaknya memiliki rencana perdamaian untuk Timur Tengah. Orang-orang di balik rencana itu mengklaim bahwa mereka menawarkan pendekatan baru untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, yang berfokus pada “visi ekonomi”, dan bahwa rencana itu layak untuk mendapat kesempatan.

Namun sejauh ini, tampaknya tak ada masalah-masalah nyata yang dibahas, seperti: akhir dari pendudukan Israel yang dimulai pada tahun 1967 dan pelestarian hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut yang diakui secara internasional.

Jika pemerintahan Trump tidak mengatasi masalah ini secara langsung, tak akan ada perubahan bagi Palestina. Itu juga harus diupayakan oleh negara-negara seluruh dunia. Menilai dari pernyataan dan tindakan yang telah muncul dari pemerintahan Trump sejauh ini, tidak ada alasan untuk percaya bahwa rencana perdamaian Presiden Trump akan menjadi awal dari perdamaian.

Pada Minggu (19/5), pemerintah Trump mengumumkan bahwa pihaknya bulan depan akan mengadakan pertemuan “Peace to Prosperity” atau “Perdamaian untuk Kesejahteraan” di Bahrain, yang menggantikan konsep bersejarah “Land for Peace” atau “Tanah untuk Perdamaian.” Mari kita perjelas: Tidak akan ada kemakmuran ekonomi di Palestina tanpa akhir dari pendudukan. Dan, para pemimpin Palestina tidak dilibatkan dalam pertemuan ini.

Mungkin semua ini tidak mengejutkan. Pihak Palestina—termasuk saya—tidak terlibat dengan pemerintahan Trump selama berbulan-bulan. Yang mengejutkan, Amerika kemudian memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang melanggar Revolusi 478 Dewan Keamanan PBB dan pernyataan komitmen Amerika Serikat (AS) sendiri terhadap proses perdamaian.

Pemerintahan Trump sebenarnya mengklaim bahwa pihaknya sedang menciptakan kembali mediasi internasional.

Walaupun konsep “mediator bias” dalam beberapa negosiasi telah digunakan untuk mendapatkan konsesi dari pihak yang lebih dekat dengan sang mediator, namun bukan itu yang terjadi di sini. “Konsesi” yang akan diminta oleh pemerintahan Trump kepada Israel hampir tidak ada. Bahkan, mereka tidak menuntut Israel untuk mengakhiri kontrol militernya atas tanah dan rakyat Palestina. Apa yang dicari pemerintahan Trump bukanlah perjanjian damai, tetapi deklarasi menyerahnya Palestina.

Anggota tim Timur Tengah Trump mengklaim bahwa mereka ingin meningkatkan ekonomi Palestina dan meningkatkan kehidupan warga Palestina, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah bisa menjadi pengganti hak untuk hidup bermartabat, bebas dari pendudukan dan penindasan militer, di tanah air Palestina.

Hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Palestina jelas: pendudukan. Ini telah berulang kali didokumentasikan dalam laporan PBB dan Bank Dunia. Namun utusan Timur Tengah Trump berulang kali menyalahkan pemerintah Palestina atas situasi ekonomi di Palestina, bahkan seiring Israel mempertahankan kontrol atas sumber daya alam dan perbatasan Palestina-Israel, termasuk isolasi Yerusalem Timur yang diduduki dan blokade di Jalur Gaza.

Para pria melukis di atas mural yang menggambarkan Presiden AS Donald Trump, yang digambar pada tembok pemisah Israel, di kota Bethlehem, Tepi Barat, pada tanggal 7 Desember 2017. (Foto: Reuters/Mussa Qawasma)

Tim Trump memang memiliki latar belakang dalam bisnis real estat. Tetapi masalah yang dipertaruhkan adalah tentang pembebasan nasional, keadilan, dan kesetaraan. Tidak ada yang bisa merendahkan hak bangsa mana pun untuk hidup bebas atau bermartabat.

Sikap Organisasi Pembebasan Palestina adalah ekspresi dari martabat Palestina; ini didasarkan pada hukum internasional dan resolusi PBB. Pengakuan Palestina terhadap Israel di perbatasan pada tahun 1967—setara dengan 78 persen wilayah Palestina—adalah kompromi yang menyakitkan.

Dukungan kami untuk solusi dua negara ditegaskan kembali oleh Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang menawarkan normalisasi penuh hubungan antara Israel dan dunia Arab. Israel tidak pernah menanggapi prakarsa tersebut secara resmi. Ini juga merupakan dasar dari rencana perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Otoritas Palestina kepada Dewan Keamanan PBB pada Februari 2018.

Jared Kushner—menantu Trump dan salah satu perancang rencana perdamaian terbaru AS—mengatakan bahwa pemerintah AS tidak ingin menyebutkan “solusi dua negara.” Tentu saja mereka juga tidak ingin menyebutkan alternatifnya: satu negara demokratis dengan hak yang sama bagi semua warga negaranya.

Jika pemerintahan Trump tidak ingin berbicara tentang solusi dua negara di perbatasan tahun 1967 atau tentang satu negara demokratis untuk semua warganya, yang sebenarnya dibahas adalah konsolidasi dari “realitas satu negara”: satu negara, Israel, mengendalikan segalanya sambil memaksakan dua sistem yang berbeda, satu sistem untuk orang Yahudi Israel dan satu lagi untuk orang Palestina. Ini dikenal sebagai apartheid.

Apakah ini tujuan pemerintahan Trump? Presiden itu mengatakan bahwa ia telah menyingkirkan Yerusalem dari meja perundingan dengan mengakuinya sebagai ibu kota Israel. Tampaknya, pemerintah AS telah berusaha melakukan hal yang sama terkait masalah pengungsi, dengan menyerang pendanaan untuk layanan bagi para pengungsi Palestina.

Pemerintah AS menutup misi Organisasi Pembebasan Palestina di Washington dan menutup Konsulat Amerika di Yerusalem, yang didirikan pada tahun 1857. Departemen Luar Negeri AS menghapus istilah “pendudukan” dari laporan hak asasi manusia baru-baru ini, dan tampaknya telah mengakui akuisisi lahan melalui penggunaan kekuatan, menetapkan preseden berbahaya tidak hanya untuk Palestina tetapi juga untuk dunia.

Di tengah semua ini, mungkin ada kabar baik. Kerusakan yang disebabkan oleh pemerintah Trump untuk upaya perdamaian masih bisa dihindari. Komunitas internasional—termasuk mitra dagang utama Israel, Uni Eropa—dapat mengambil tindakan segera: mengakui negara Palestina dan meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya, mendorong Palestina lebih dekat pada perdamaian yang adil dan abadi.

Pilihan lainnya adalah diabadikannya pendudukan dan apartheid Israel, yang menghancurkan Timur Tengah dengan ketidakstabilan dan pertumpahan darah selama beberapa dekade.

Saeb Erekat adalah ketua negosiator untuk Organisasi Pembebasan Palestina.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Seorang demonstran Palestina memegang Alquran saat berpartisipasi dalam protes terhadap keputusan Israel untuk memangkas dana tunjangan tahanan, di Hebron di Tepi Barat yang diduduki Israel, pada 19 Februari 2019. (Foto: Reuters/Mussa Qawasma)