BAHTERA MEDIA NEWS: December 2018

Monday, December 31, 2018

Michelle Obama geser Hillary Clinton sebagai 'perempuan AS paling dikagumi'

Mantan Ibu Negara AS, Michelle Obama, akhirnya mengakhiri dominasi Hillary Clinton selama 17 tahun sebagai perempuan AS yang paling dikagumi.

Dalam jajak tahunan oleh lembaga survei Gallup, Hillary Clinton - mantan menlu dan ibu negara, kandidat presiden - kini berada di urutan tiga.

Adapun pembaca acara talk show, Oprah Winfrey, berada di urutan dua, persis di bawah Michelle Obama.

Sementara Ratu Elizabeth II berada di urutan 10 besar, posisi yang sudah ditempatinya selama 50 kali, kata Gallup.

Di sisi tokoh pria, mantan Presiden Barack Obama merupakan sosok paling dikagumi selama 11 tahun berturut-turut. Sebaliknya, Presiden Donald Trump berada di posisi kedua selama empat tahun berturut-turut.

Jajak pendapat oleh Gallup ini telah dilakukan setiap tahun semenjak 1946, terkecuali tahun 1976.

Sebanyak 1.025 orang dewasa yang disurvei diminta menyebutkan nama perempuan dan lelaki yang paling mereka kagumi -di mana pun pilihan mereka tinggal.

Perempuan paling dikagumi

Michelle Obama - 15%
Oprah Winfrey - 5%
Hillary Clinton - 4%
Melania Trump - 4%
Ratu Elizabeth II - 2%

Pria paling dikagumi

Barack Obama - 19%
Donald Trump - 13%
George W Bush - 2%
Paus Fransiskus - 2%
Bill Gates 1%

Hillary Clinton, mantan senator Partai Demokrat dan menteriu luar negeri, yang gagal dalam pemilihan presiden AS pada 2016, telah 22 kali berada di puncak sebagai perempuan terfavorit, dan di antaranya adalah selama 17 tahun terakhir, berturut-turut.

Ada pun Oprah Winfrey, tidak pernah mencapai posisi pertama, namundipilih di urutan kedua selama 14 kali.

Apabila pada tahun depan Obama terpilih lagi sebagai tokoh terfavorit, maka dia akan menyamai rekor mantan presiden Dwight Eisenhower yang memenangi gelar selama 12 kali, kata Gallup.

Sedangkan Donald Trump sejauh ini, merupakan satu dari hanya dua presiden yang saat menjabat tidak pernah memenangkan gelar itu, selain Gerald Ford.

Lembaga survei Gallup mengatakan survei, yang dilakukan antara 3-12 Desember, memiliki margin kesalahan sekitar empat persen, plus minus.

Pemilu berdarah di Bangladesh: PM Sheikh Hasina menang lagi, oposisi minta pemilu ulang

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh menyatakan bahwa partai berkuasa Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah memenangi pemilu sehingga Hasina dapat menjabat untuk ketiga kalinya.

Pemilu ditandai dengan sejumlah bentrokan berdarah antar aktivis partai saat pencoblosan, mengakibatkan setidaknya 17 orang meninggal dunia.

Sementara itu, koalisi oposisi utama Bangladesh menuntut dilangsungkannya pemilu ulang karena adanya berbagai laporan kecurangan.

"Kami mendesak komisi pemilihan umum untuk membatalkan hasil lelucon ini sesegera mungkin," kata pemimpin oposisi, Kamal Hossain.

"Kami menuntut pemilu baru digelar di bawah pemerintah yang netral secepat mungkin," tambahnya.

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh, sebagaimana dilaporkan kantor beritaReuters, telah mengkaji berbagai tuduhan kecurangan pada kertas suara dari 'seantero negeri' dan akan mengusutnya.

Liga Awami disebut telah merebut 281 dari 350 kursi parlemen. Adapun kubu oposisi hanya menduduki tujuh kursi.

Apa tuduhan oposisi?

Liga Awami pimpinan Hasina telah menjadi partai berkuasa di Bangladesh sejak 2009. Namun, salah satu partai oposisi mengklaim Liga Awami mengerahkan sejumlah orang yang memilih berulang kali di berbagai tempat pemungutan suara (TPS).

Juru bicara Partai Bangladesh Nasional (BNP) menuding ada 'ketidakwajaran' pada 221 dari 300 kursi yang diperebutkan.

Image captionSejumlah warga mengantre di tempat pemungutan suara di ibu kota Dhaka.

Koresponden BBC menyaksikan bahwa kotak-kotak suara di sebuah TPS di Kota Chitaggong terisi kertas suara yang sudah digunakan, beberapa jam sebelum pemilu berlangsung. Petugas di TPS tersebut menolak berkomentar.

Kejanggalan lainnya, hanya saksi-saksi partai berkuasa yang ada di TPS tersebut dan beberapa TPS lainnya di kota kedua terbesar Bangladesh itu.

Sedikitnya 47 kandidat dari aliansi oposisi mengundurkan diri sebelum pemilu berakhir, menuding adanya kecurangan dan intimidasi.

Berbagai aktivis, pengamat, dan partai oposisi telah memperingatkan bahwa pemilu kali ini tidak akan berlangsung secara jujur dan adil, namun partai berkuasa menuduh kubu oposisi melayangkan tudingan tak berdasar.

"Pada satu sisi mereka melayangkan tuduhan-tuduhan. Di sisi lain, mereka menyerang kader dan pemimpin partai kami. Itulah tragedi di negara ini," ujar Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Jihad Atau Perusak?

Oleh : Mahrus Ad Dimasq

Seusai dari mengunjungi Hama,kurang lebih pukul 12:30 kami siap menuju kota Homs yang makmur dan sejahtera penduduknya.
Dibutuhkan sekitar satu jam-an lebih agar kita sampai disana.

Homs termasuk salah satu kota tua di Suriah dan sarat sejarah. Kota ini tidak hanya memiliki jejak Emperium Romawi dan Yunani Kuno tapi juga catatan emas perjuangan mujahid Muslim dalam menaklukkan Romawi di bawah komando Panglima Khalid bin Walid. Inilah tujuan utama tour kami mengunjungi makam sang panglima umat islam Saifullah Al maslul (pedang Allah yang terhunus) di Homs.

Awal pertama kali kami masuk pintu perbatasan kota ini, kami disuguhkan dengan pemandangan yang tak sedap. Ku kira Homs selamat dari bahaya perang seperti layaknya Hama. Nyatanya semua rumah berantakan bahkan seseorang yang berkursi roda bercerita bahwa "jangankan Rumah warga yang dijadikan persembunyian (markas) para Mujahid palsu. Di dalam masjid yang dinamakan masjid Kholid bin walid pun tak segan hancur olehnya.

"Begitu berani dan sembarangannya mereka !!
"Apa gak takut kuwalat dan di tebas lehernya sama beliau" ? Jika tidak di dunia bisa jadi di akhirat kelak.
Kata dan tanyaku dalam hati keheranan."Jika seandainya saja mereka berperang di satu tempat,maka keadaan sekitar tidak akan rusak separah ini.Kejadiannya, mereka berperang dari satu tempat yang utuh hingga hancur kemudian loncat mencari tempat yang lain. Dan beginilah keadaannya". Beliau sejenak diam mengusap matanya.

"Rumahku di tengah bangunan reruntuhan itu" tunjuknya kepadaku.
"karena belom layak untuk ditempati,maka saya dan anak sekaligus cucu menginap di rumah saudara untuk sementara waktu".

"Ngomong-ngomong kalian berasal darimana" ?? Tanyanya yang sedari awal percakapan kita belom berkenalan.
"Indonesia". Jawabku mantabkan diri.
"Wanni'am,Ya Ahlan wasahlan". Jawabnya senyum yang sepertinya senang kami kunjungi.
"Mohon pamit untuk ziarah ke makam Sayyidina Kholid bin walid". Kataku izin pamit.

Masjid Kholid bin walid yang dulu megah bangunannya juga bagus pemandangannya,kini masih dalam perawatan ekstra.
Pinggiran-pinggiran bangunan megahnya terlihat pecah berlubang dan yang lebih parahnya kamar mandi atau tempat wudhu hancur berantakan belom terurus.
Kami pun wudhu dengan menggunakan Air tangki yang terletak di luar sekitar masjid.

Seketika ku menginjakkan kaki di pintu masuk masjid terlihat olehku bangunan dan hiasan baru,Ini termasuk bangunan makam sang panglima dan anaknya yang terletak sebelah kanan pintu masuk yang hampir selesai. Begitu juga dengan makam Ubaidillah ibn umar bin khottab amirul mukminin yang terletak di sebelah kiripun sudah rapi terenovasi. Bahkan Lampu-lampu penghias ala masjid turkey pun sudah terpasang dengan Indahnya. "Tapi sayang...kami dilarang foto oleh penjaga masjidnya.
'Ala kulli hall... Alhamdulillah.

Damaskus 30 Des 2018.

Sunday, December 30, 2018

Protes Rakyat Sudan Terus Berlanjut

Unjuk rasa masyarakat Sudan terus berlanjut. Mereka memprotes krisis ekonomi yang tak kunjung reda dan meminta presiden untuk mundur dari jabatan.

Sehari setelah Kepolisian Sudan melaporkan bahwa ketertiban dan keamanan negara telah kembali normal, warga Sudan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat (28/12) di berbagai kota.

Persatuan pekerja profesional yang terbentuk dari para ahli geologi, pertanian, dokter gigi, apoteker dan asosiasi persatuan dokter mengeluarkan pernyataan bersama yang menyeru dilakukannya protes besar-besaran pada hari senin depan ang bertepatan dengan hari kemerdekaan Sudan.

Hatam al-Wasilah, Kepala negara bagian Nahr al-Nil melaporkan bahwa sekitar 200 pengunjuk rasa di negara bagian tersebut diamankan oleh aparat keamanan.

Menurut laporan Al-Khalij Al-Jadid, al-Wasilah mengatakan bahwa di antara para pengunjuk rasa yang ditangkap ada seorang warga asing. Selain itu, ia mengungkapkan bahw sejumlah profokator yang memicu terjadinya kerusuhan di daerah Darfur adalah para politikus dari kubu kelompok oposisi.

Polisi Sudan pada hari Jumat kemarin menangkap lima pengunjuk rasa di ibukota dan menyita 47 bom molotov. Pihaknya mengungkapkan bahwa semua yang ditangkap ini mengakui bahwa mereka berupaya untuk menciptakan kerusuhan dan huru-hara agar keamanan negara terancam.

Penangkapan Kepala Partai Kongres Nasional

Kepolisian Sudan melaporkan bahwa Pimpinan partai Kongres Nasional Sudan Omar al-Daqir telah ditangkap saat berada di depan rumahnya. Selain itu sebagian aktifis di kelompok Tahrir al-Sudan kubu Abdul Wahir Nur.

Dalam pernyataannya, Partai Kongres Nasional menyebut bahwa penangkapan kepala partai ini adalah lanjutan dari penangkapan para petinggi anggota partai oposisi. Namun mereka menegaskan bahwa penangkapan tak akan mampu menghentikan pergerakan partai ini.

Badan intelijen Sudan juga melaporkan bahwa sebagian anggota kelompok Tahrir al-Sudan telah ditangkap bersamaan dengan disitanya senjata, barang-barang penting lain, dokumen dan paspor.

Mayor Jenderal Mohammad Adam Ahmad mengatakan bahwa anggota kelompok ini yang telah ditangkap di Khartoum telah memperoleh pelatihan di negara musuh Sudan.

AS Pergi, Pasukan Suriah Bergerak Lindungi Kurdi dari Serangan Turki

Pasukan Suriah mulai bergerak melindungi Kurdi dari serangan Turki, setelah pasukan Kurdi yang dikenal sebagai YPG meminta bantuan kepada rezim Suriah. Kelompok Kurdi berada di garis depan koalisi AS dalam memerangi ISIS di Suriah. Tetapi mereka dibiarkan terhuyung-huyung pekan lalu, ketika Presiden Trump tiba-tiba memerintahkan penarikan pasukan AS dari Suriah, yang membuat Kurdi menghadapi kemungkinan serangan dari Turki.

Oleh: Nazih Osseiran (The Wall Street Journal)

Pasukan pemerintah Suriah bergerak untuk melindungi Kurdi Suriah yang berperang melawan ISIS, setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan menarik pasukannya dari wilayah itu, dan Kurdi Suriah mengatakan bahwa mereka khawatir akan serangan oleh Turki.

Pasukan Kurdi Suriah—yang dikenal sebagai YPG dan merupakan sekutu AS—mengendalikan kota Manbij yang strategis di timur laut dekat perbatasan Turki. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (28/12), mereka mengatakan telah meminta pemerintah Suriah untuk melindungi daerah itu karena khawatir akan terjadi invasi Turki, sementara mereka terlibat dalam memerangi ISIS di tempat lain.

Tidak jelas apakah pasukan pemerintah Suriah telah memasuki kota Manbij pada Jumat (28/12) sore. Media pemerintah Suriah mengatakan bahwa pasukan telah mengibarkan bendera pemerintah di pusat kota, tetapi kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, dan seorang pejabat pemerintah dari daerah itu, mengatakan bahwa pasukan pemerintah telah dikerahkan di luar kota antara pasukan YPG dan pasukan yang didukung Turki di dekatnya.

Pasukan AS beroperasi di Manbij dan memiliki pangkalan militer di daerah tersebut. Mereka tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar. Pasukan AS masih melakukan patroli baik di dalam kota maupun di wilayah udara sekitarnya, kata pejabat setempat.

Komando Pusat AS di AS mengatakan melalui Twitter, bahwa mereka tidak melihat perubahan pasukan militer di kota Manbij. “Kami meminta semua orang untuk menghormati integritas Manbij dan keselamatan warganya,” Komando itu mencuit.

Kurdi Suriah berdemonstrasi di kota Qamishli dalam melawan ancaman dari Turki untuk melakukan serangan baru, pada 28 Desember. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Delil Souleiman)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan—ketika berbicara dengan para wartawan di Istanbul—tidak mengatakan apakah Ankara berencana untuk melancarkan serangan terhadap Manbij, tetapi bersikeras agar pasukan Kurdi meninggalkan daerah itu. “Jika mereka pergi, maka kami tidak punya urusan di sana,” katanya.

Erdogan mengatakan bahwa dia mengetahui langkah pemerintah Suriah di Manbij dan telah menghubungi Moskow—pendukung utama Presiden Bashar al-Assad—mengenai operasi tersebut.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia menyambut baik masuknya pasukan pemerintah ke Manbij. “Tidak diragukan lagi ini adalah langkah positif untuk menstabilkan situasi,” katanya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media milik pemerintah Rusia.

Pemerintah Turki menganggap YPG sebagai teroris dan ancaman bagi keamanan nasionalnya. Kelompok Kurdi—sebagai bagian dari Pasukan Demokrat Suriah—berada di garis depan koalisi AS dalam memerangi ISIS di Suriah. Tetapi mereka dibiarkan terhuyung-huyung pekan lalu, ketika Presiden Trump tiba-tiba memerintahkan penarikan pasukan AS dari Suriah, yang membuat Kurdi menghadapi kemungkinan serangan dari Turki.

Sementara itu, Turki dalam beberapa hari terakhir telah mengirim lebih banyak pasukan dan tank ke perbatasannya dengan Suriah di sepanjang wilayah yang dikuasai Kurdi, setelah Presiden Trump mengatakan bahwa Ankara akan mengambil alih perang melawan ISIS di Suriah.

Langkah YPG untuk mencari bantuan pemerintah Suriah juga bisa menandakan penyelarasan yang lebih luas di Suriah, yang memungkinkan Presiden Assad untuk memperluas kontrolnya atas negara itu setelah hampir delapan tahun perang sipil di Suriah.

Penarikan AS telah “menggeser perhitungan strategis di antara para aktor yang hubungannya selalu berakar pada kepentingan, bukan kesetiaan,” kata Steven Heydemann, Direktur Program Timur Tengah di Smith College.

Manbij—sebuah kota berpenduduk sekitar 600 ribu orang—berada di ujung tanduk pada Jumat (28/12). Sementara banyak yang mengkhawatirkan kemungkinan serangan Turki, beberapa juga khawatir pemerintah Suriah mengambil kendali.

“Mereka meminta pemerintah Suriah untuk turun tangan guna mencegah insiden Afrin lainnya, di mana kekejaman meluas menurut Amnesty International dan Human Rights Watch,” kata Mutlu Civiroglu, seorang analis yang berbasis di Washington yang fokus pada urusan Kurdi.

Pada bulan Maret, pasukan Turki merebut Afrin di Suriah utara. Operasi itu menempatkan Erdogan berselisih dengan sekutu-sekutu internasionalnya, dan menggusur lebih dari 200 ribu warga sipil. Operasi itu dimaksudkan untuk menciptakan zona penyangga antara perbatasan Turki dan milisi Kurdi.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan kepada media milik pemerintah pada bulan Maret, bahwa Ankara akan menyelidiki klaim penjarahan dan keluhan terhadap pasukan yang didukung Turki.

Faksi lainnya yang berperang bersama pasukan Kurdi, mendesak AS untuk tetap berada di Suriah. Dewan Militer Suriah—sebuah milisi Kristen yang berjuang bersama YPG sebagai bagian dari Pasukan Demokrat Suriah—meminta pasukan AS untuk tidak pergi sebelum memastikan bahwa Kurdi dan minoritas lainnya terlindungi.

Dewan itu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak hanya minoritas Kurdi yang akan diancam oleh kemungkinan serangan Turki, tetapi bahwa Yazidi, Kristen, dan lainnya juga dapat diserang.

“ISIS masih menjadi ancaman,” pernyataan itu menambahkan.

Keterangan foto utama: Para pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di daerah di luar kota Manbij di Suriah utara, pada 28 Desember. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bakr Alkasem)

Israel Janji Halangi Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berjanji akan menghalangi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan bekerja sama dengan delegasi Amerika Serikat. Menlu Palestina sebelumnya mengatakan akan mengajukan permintaan untuk menjadi anggota penuh PBB, yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan.

Oleh: Agence France-Presse/VOA

Israel telah berjanji akan bekerja dengan Amerika Serikat (AS) untuk menghalangi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB—sebuah langkah yang akan memberi pengakuan internasional tentang status kenegaraan Palestina.

Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad al-Maliki mengatakan pada Rabu (26/12), bahwa ia akan mengajukan permintaan bulan depan ke Dewan Keamanan untuk keanggotaan penuh PBB, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa.

“Kami sedang bersiap untuk menghentikan inisiatif ini,” kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam sebuah pernyataan. “Palestina membayar para teroris dan mendorong kekerasan, namun berupaya untuk menjadi negara anggota PBB.”

Danon menuduh para pemimpin Palestina terlibat dalam “kebijakan destruktif yang telah mendorong serangan teror baru-baru ini”, dan mengatakan bahwa dia bersiap-siap untuk memblokir inisiatif tersebut dalam “kerja sama dengan delegasi Amerika Serikat.”

Setiap langkah Palestina untuk mencari keanggotaan penuh PBB akan menghadapi veto dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan, kata para diplomat.

Di bawah peraturan PBB, Majelis Umum harus menyetujui setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB, tetapi harus terlebih dahulu diajukan ke Dewan Keamanan.

Untuk memenangkan persetujuan dewan, Palestina harus mendapatkan sembilan suara dari 15 anggota, dan tidak ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap: Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa dia berencana untuk melakukan perjalanan ke New York bulan depan untuk secara pribadi mengajukan permintaan tersebut. Masih belum jelas apakah pengajuan itu akan dengan cepat dilakukan pemungutan suara di Dewan Keamanan.

Penghitungan suara ditunjukkan oleh anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai apakah akan mengizinkan Palestina untuk bertindak secara prosedural seperti negara anggota, selama pertemuan tahun 2019 ketika mereka akan memimpin kelompok 77 negara berkembang di PBB di New York, AS, pada 16 Oktober 2018. (Foto: Reuters/Shannon Stapleton)

PARA ANGGOTA BARU DEWAN MENDUKUNG PALESTINA

Para diplomat PBB mengatakan bahwa langkah Palestina untuk mencari keanggotaan penuh PBB, terjadi seiring Afrika Selatan dan Indonesia—dua pendukung kuat Palestina—mendapatkan kursi sebagai anggota Dewan Keamanan tidak tetap.

Dewan ini sementara dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan bulanan tentang konflik Israel-Palestina pada tanggal 22 Januari.

Palestina diberi status negara pengamat non-anggota PBB pada tahun 2012—sebuah keputusan yang diambil oleh Majelis Umum di mana tidak ada negara anggota yang menggunakan hak veto.

Amerika Serikat menentang resolusi itu, sejalan dengan pandangannya sejak lama bahwa seharusnya tidak ada pengakuan internasional untuk Palestina, sampai kemajuan dicapai dalam upaya perdamaian dengan Israel.

Pandangan itu telah mengeras di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah memangkas bantuan kepada Palestina dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengesampingkan klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

Dimintai komentar, misi AS untuk PBB mengatakan bahwa ia tidak dapat menanggapi karena penutupan pemerintah AS.

Pemerintahan Trump sedang bersiap untuk meluncurkan—mungkin pada awal tahun 2019—proposal perdamaiannya yang banyak ditunggu-tunggu untuk Timur Tengah—meskipun pemilu Israel yang dijadwalkan pada bulan April sekali lagi dapat menunda rencana itu.

Sekitar 137 negara dari 193 negara anggota PBB mengakui beberapa bentuk kenegaraan Palestina.

Keterangan foto utama: Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berpidato dalam pertemuan Majelis Umum PBB. (Foto: Reuters)

Turki Bohong Soal Melawan ISIS di Suriah

Turki berbohong ketika mengatakan bahwa mereka akan fokus melawan ISIS di Suriah. Erdogan sebelumnya telah berjanji untuk menyelesaikan perang Amerika melawan ISIS, tetapi Kurdi-lah yang ingin dihancurkannya. Kekhawatiran utama Turki akan selalu tentang penghancuran zona otonomi Kurdi Suriah. Bagi Erdogan, penarikan AS dari Suriah menghapus hambatan utama untuk menghancurkan YPG. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Turki akan mengalihkan perhatian mereka ke ISIS, ketika mereka telah begitu fokus pada ancaman Kurdi terhadap keamanan mereka.

Oleh: Steven A. Cook (Foreign Policy)

Musim panas lalu saya menulis sebuah artikel untuk Foreign Policy yang berjudul Trump Is the First President to Get Turkey Right. Beberapa rekan dan teman saya berpikir bahwa saya menjadi gila ketika Presiden Amerika Serikat (AS) itu menulis dengan marah di Twitter-nya untuk menyerang para pejabat Turki dan ekonomi Turki.

Tentu saja, bukan tweet Trump yang kelewat batas yang saya apresiasi, tetapi kemauan pemerintahan Trump untuk mengeluarkan tekanan publik pada Ankara atas berbagai masalah—entah penangkapan dan pemenjaraan yang tidak adil terhadap warga Amerika, penargetan wartawan, niat untuk membeli senjata canggih dari Rusia, atau ancaman terhadap tentara AS yang bertugas di Suriah.

Ketika Andrew Brunson—seorang pendeta di Carolina Utara yang telah berada di tahanan Turki selama dua tahun—dibebaskan pada bulan Oktober, itu menegaskan bagi saya bahwa bermain keras dengan Turki lebih unggul daripada diplomasi pribadi intensif yang pernah dicoba oleh pemerintahan sebelumnya dengan Ankara.

Hidup bergerak dengan sangat cepat. Turki tampaknya telah berubah dari antagonis menjadi mitra hanya dalam beberapa bulan. Pria yang dituduh oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan “perang ekonomi” di Turki, sekarang akan mengunjungi negara itu pada tahun 2019. Kedua pemimpin itu telah melakukan dua panggilan telepon dalam 10 hari.

Pencairan hubungan tiba-tiba itu, tentu saja, berkaitan langsung dengan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan Amerika dari Suriah sesegera mungkin, meninggalkan Erdogan—yang sebelumnya mengancam para perwira AS dengan “tamparan Ottoman” dan yang melakukan segala yang dia bisa untuk mempersulit perjuangan melawan ISIS di Suriah—untuk membereskan semuanya dan menstabilkan wilayah itu.

Bisakah Erdogan memenuhi komitmennya? Sama sekali tidak jelas apakah dia akan melakukannya—tetapi bukan karena Turki tidak mampu. Sebaliknya, meskipun Amerika Serikat dan Turki tampaknya telah memperbaiki perbedaan mereka, namun kepentingan mereka di Suriah tidak benar-benar selaras.

Tidak ada yang yakin mengapa Trump memutuskan pada tanggal 19 Desember lalu untuk mengumumkan bahwa misi AS di Suriah telah tercapai. Kemungkinan itu merupakan kombinasi dari kemauan presiden dan keraguan presiden itu tentang penyebaran militer secara terbuka di luar negeri. Terlepas dari itu, penarikan AS dari Suriah akan secara efektif mengakhiri hubungan dengan Pasukan Demokrat Suriah, yang komponen utamanya adalah pasukan tempur Kurdi bernama Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

Dalam daftar panjang masalah yang telah memecah Amerika Serikat dan Turki, masalah terbesar adalah hubungan militer Amerika dengan YPG. Bagi tentara AS yang bekerja dengan kelompok itu, YPG adalah pasukan darat Amerika yang andal dalam melawan ISIS. Turki melihat sesuatu secara berbeda, dengan alasan bahwa YPG sebenarnya adalah Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dengan nama lain.

PKK—yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Washington dan Ankara—telah melakukan kampanye kekerasan terhadap Turki sejak tahun 1980-an. Turki yang marah, khawatir bahwa Amerika Serikat sedang membantu membangun negara teroris di perbatasannya. Itu sudah berakhir sekarang, itulah sebabnya Trump akan dijamu di Turki pada tahun 2019.

Dalam cara yang aneh, langkah Presiden itu di Suriah dan Turki berkaitan dengan kebijakan Iran-nya. Ada orang-orang dalam pemerintahan yang percaya bahwa dengan melepaskan YPG—dan setuju untuk menjual rudal Patriot Turki—Amerika Serikat akan menarik Turki kembali ke orbit Washington.

Penyelarasan Amerika-Turki yang diperbarui ini, pada gilirannya akan menjadikan Erdogan mitra yang bersedia untuk menahan Iran. Ya, salah satu pembenaran untuk memiliki pasukan AS di Suriah adalah untuk melawan Iran, tetapi Turki tidak pernah benar-benar menjadi mitra dalam upaya ini. Mereka membantu Iran menghindari sanksi selama sebagian besar kepresidenan Barack Obama, dan bahkan sekarang Ankara menuntut pengabaian permanen untuk membeli minyak mentah Iran.

Ini karena para pejabat Turki tidak menganggap Iran sebagai ancaman. Bagi mereka, tetangga Turki itu adalah peluang ekonomi dan memberikan pengaruh diplomatik dengan Amerika Serikat. Seringkali selama era Obama ketika ada ketegangan antara Washington dan Ankara, Erdogan atau pejabat tinggi Turki lainnya akan muncul di Teheran memuji kepemimpinan Iran, dan bahkan menyediakan perlindungan untuk kegiatan nuklirnya.

Ini semua adalah upaya untuk memaksa Amerika Serikat untuk menghentikan masalah apa pun yang membuat Washington tidak senang dengan Turki pada saat itu. Pola itu berlanjut. Hanya beberapa minggu yang lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu difoto tersenyum dan berpegangan tangan dengan rekannya dari Iran, Javad Zarif, di Istanbul. Apa yang membuat orang berpikir bahwa Amerika Serikat meninggalkan Suriah akan mendorong Turki untuk melawan Iran, adalah sebuah misteri.

Trump sebenarnya tidak menyebut alasan pemerintahannya yang rumit terkait Iran, dan lebih memilih untuk fokus pada kekalahan ISIS. Menurut Gedung Putih, setidaknya pada awalnya, pasukan Abu Bakar al-Baghdadi telah dikalahkan, sehingga tidak ada alasan untuk tetap berada di Suriah (argumen yang sah sepenuhnya). Presiden itu kemudian mengubah klaim ini, dan menyatakan bahwa Turki akan menyelesaikan pekerjaan yang dimulai oleh pasukan AS dan YPG, dan kemudian memastikan bahwa ISIS tidak kembali.

Secara abstrak, bukan ide yang buruk untuk bekerja dengan Turki melawan ISIS. Negara ini memiliki militer terbesar kedua di NATO dengan semua jenis persenjataan berteknologi tinggi dan operator pasukan khusus. Namun pemerintah Turki tampak tidak antusias tentang bergabung dalam pertempuran tersebut.

AS saat ini telah mengerahkan sekitar 2.000 pasukan di Suriah. (Foto: AP Photo/Angkatan Darat Amerika Serikat)

Ketika pemerintahan Obama pergi mencari sekutu untuk melawan ISIS pada musim panas 2014, Turki mengatakan bahwa cara terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah perubahan rezim di Damaskus. Ankara menyatakan memiliki prioritas lain—terutama, memerangi nasionalisme Kurdi.

Setahun kemudian, negara itu setuju untuk melawan ISIS, tetapi tidak pernah benar-benar bergabung dalam pertempuran itu. Memang benar bahwa polisi Turki telah menangkapi sel-sel yang diduga ekstremis—termasuk pejuang ISIS—tetapi di medan perang, hanya ada YPG dan penasihat Amerika-nya.

Sekarang haruskah kita percaya bahwa Erdogan berkomitmen untuk memerangi ISIS sampai akhir? Hampir pasti Trump hanya mendengar apa yang ingin ia dengar, atau kebohongan oleh Presiden Amerika atau Turki tersebut.

Kekhawatiran utama Turki akan selalu tentang penghancuran zona otonomi Kurdi Suriah yang didominasi oleh YPG dan afiliasi politiknya, Partai Uni Demokratik. Bagi Erdogan, penarikan AS dari Suriah menghapus hambatan utama untuk menghancurkan YPG. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Turki akan mengalihkan perhatian mereka ke ISIS, ketika mereka telah begitu fokus pada ancaman Kurdi terhadap keamanan mereka.

Mungkin, begitu mereka menyingkirkan YPG—mengingat perjuangan panjang melawan PKK, mungkin tidak semudah yang diyakini para pejabat Turki sendiri—militer Turki akan mengalihkan perhatian mereka ke ISIS. Itu akan menjadi perkembangan positif, tetapi para profesional di Pentagon telah lama menyembunyikan keraguan mereka. Mereka menganggap proxy Suriah di Turki—yang mungkin akan digunakan untuk menghancurkan ISIS—kurang terlatih dan tidak dapat dipercaya.

Perubahan haluan dalam hubungan AS-Turki telah menakjubkan dalam kecepatan dan nadanya. Para analis, birokrat, dan diplomat di Washington yang berpendapat bahwa Amerika Serikat harus menyelamatkan kemitraan strategis dengan Turki, pasti merasa lega. Namun bahkan dalam pemulihan hubungan ini, perbedaan antara kedua negara tersebut sangat jelas.

Trump ingin membawa pasukannya pulang karena dia percaya bahwa yang terbaik adalah Amerika Serikat tidak terikat di tanah asing tanpa tujuan yang jelas. Cukup adil. Erdogan ingin pasukan Amerika pulang bukan agar ia dapat menyelesaikan upaya terakhir Amerika di Suriah, tetapi agar ia dapat mengejar kepentingan Turki di sana. Lebih banyak darah masyarakat Suriah, Kurdi, dan Turki akan tumpah sebagai akibatnya.

Terdapat beberapa argumen yang bagus untuk keluar dari Suriah, tetapi menyerahkan Turki semua yang diinginkannya dari Amerika Serikat dalam prosesnya, tidak baik bagi siapa pun.

Steven A. Cook adalah rekan pengamat senior Eni Enrico Mattei untuk studi Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri. Buku terbarunya adalah False Dawn: Protest, Democracy, and Violence in the New Middle East.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Para pejuang Suriah yang didukung Turki berlatih di sebuah kamp di pedesaan Aleppo, Suriah utara, pada 16 Desember 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Aref Tammawi)

Separatis yang Serang Konsulat China di Pakistan, Tewas di Afghanistan

Separatis yang menyerang Konsulat China di Pakistan pada bulan lalu, tewas dalam sebuah aksi bom bunuh diri di Afghanistan pada Selasa (25/12). Tiga pria bersenjata pada bulan lalu menyerang Konsulat di Karachi, Pakistan, yang memicu baku tembak, dan menyebabkan para penyerang, dua petugas polisi, dan dua warga sipil tewas.

Oleh: Abdul Sattar dan Amir Shah (AP)

Seorang pemimpin separatis yang dituduh sebagai dalang serangan pada bulan lalu terhadap Konsulat China di Pakistan, telah tewas dalam pengeboman di Afghanistan, kata para pejabat Pakistan dan kelompok separatis, pada Kamis (27/12).

Aslam Baloch—salah satu pemimpin Tentara Pembebasan Baluch—dan lima rekannya, “mati syahid” dalam sebuah ledakan, menurut Jeeyand Baloch, juru bicara kelompok itu. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Para pejabat keamanan Pakistan, yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan bahwa Baloch terbunuh pada Selasa (25/12) di kota Kandahar, Afghanistan selatan.

Mohammad Yousof Younosi, seorang anggota dewan provinsi dari Kandahar, mengatakan bahwa enam orang tewas ketika seorang pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah rumah pada Selasa (25/12) di sebuah sub-divisi kota yang kaya. Dia mengatakan bahwa ledakan itu—yang berjarak satu blok—meledakkan jendela-jendela rumahnya dan beberapa lainnya di lingkungan itu.

Dia mengatakan bahwa dia mengenal salah satu orang yang terbunuh—yang berasal dari provinsi Baluchistan, Pakistan—dan telah memberi tahu pihak berwenang tentang kehadiran mereka beberapa minggu lalu.

“Bahasa dan pakaian mereka berbeda dari kami. Saya tahu mereka bukan dari Afghanistan, dan saya khawatir tentang siapa mereka,” kata Younosi. Polisi mengatur agar mereka pindah, tetapi Younosi mengatakan bahwa mereka hanya berjarak satu blok.

Tidak ada yang langsung mengklaim serangan itu. Beberapa kelompok militan dan separatis beroperasi di Baluchistan.

Pakistan menuduh Afghanistan melindungi separatis Baluch, termasuk mereka yang berada di balik serangan mematikan terhadap Konsulat China di Karachi bulan lalu. Afghanistan pada gilirannya menuduh Pakistan melindungi Taliban dan ekstremis Islam lainnya.

Tiga pria bersenjata menyerang Konsulat di Karachi yang memicu baku tembak, dan menyebabkan para penyerang, dua petugas polisi, dan dua warga sipil tewas.

Shah melaporkan dari Kabul, Afghanistan.

Keterangan foto utama: Dalam foto tanggal 23 November 2018 ini, personel keamanan Pakistan bergerak di kompleks Konsulat China setelah serangan mematikan di Karachi, Pakistan. Aslam Baloch, salah satu pemimpin Tentara Pembebasan Baluch, yang disalahkan karena mendalangi serangan terhadap konsulat itu, telah tewas dalam pengeboman di Afghanistan, menurut para pejabat Pakistan dan kelompok separatis pada Kamis, 27 Desember 2018. (Foto: Associated Press/Shakil Adil)

Monday, December 24, 2018

Opini: Jangan Sisihkan Orang Arab Kristen dari Perjuangan Palestina

Orang Arab Kristen seharusnya tidak disisihkan dalam perjuangan Palestina melawan penindasan Israel. Orang Kristen dan Muslim sama-sama menderita. Mereka harus diperlakukan secara sama. Diskriminasi juga harus diakhiri untuk mendorong kontribusi yang dapat dibawa oleh orang Arab Kristen untuk memperjuangkan keadilan di Palestina.

Oleh: Ray Hanania (Middle East Monitor)

Negara-negara Arab dan Muslim tidak melakukan cukup upaya untuk memasukkan orang Arab Kristen ke dalam aktivisme mereka. Terlalu sering, orang-orang Arab Kristen—yang jumlahnya telah berkurang dengan cepat di Timur Tengah—terpinggirkan, diremehkan, atau diabaikan begitu saja.

Meskipun orang Kristen sering diundang untuk berbicara di konferensi-konferensi besar yang diselenggarakan untuk mengatasi tantangan pendudukan militer Israel terhadap Palestina dan kehadiran yang menindas di wilayah tersebut, namun kekhawatiran khusus mereka sebagai orang Arab Kristen jarang dibahas.

Peran orang-orang Arab Kristen sangat penting untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil tidak hanya di Israel tetapi juga di dunia Arab, namun peran mereka sangat minim.

Mereka adalah hubungan agama antara Yudaisme dan Islam, dan walau nabi-nabi Alkitab dihormati oleh kedua kelompok agama lainnya, namun tidak ada upaya yang dilakukan untuk melibatkan orang Arab Kristen untuk secara formal menjadi pemangku kepentingan dalam upaya perdamaian dan keadilan.

Ini harus berubah.

Sedihnya, ketika isu orang-orang Arab Kristen dikemukakan, orang-orang yang menganjurkan untuk meningkatkan keterlibatan mereka, seringkali merasa tersinggung.

Mereka menanggapi dengan menyatakan bahwa orang Kristen dan Muslim adalah “saudara dan saudari” yang sama-sama menderita di bawah penindasan Israel dan Apartheid.

Mereka juga berpendapat bahwa mengasingkan orang-orang Arab Kristen adalah tindakan “memecah-belah”, dan bahwa perjuangan untuk keadilan haruslah sebuah kolaborasi yang tidak mementingkan salah satu pihak di atas yang lain.

Kenyataannya adalah, bahwa terdapat sikap mementingkan seperti itu. Akhir pekan lalu, Muslim Amerika untuk Palestina mengadakan konvensi di Chicago yang menarik banyak orang. Walau ada satu atau dua aktivis Kristen yang terdaftar sebagai pembicara, namun suara mereka dibungkam oleh fokus yang luar biasa pada sifat Islam dari perjuangan melawan Israel.

Saya pikir sangat bagus bahwa ada kelompok advokasi Muslim yang kuat di Amerika Serikat (AS), di mana para aktivis perlu lebih berupaya memperdebatkan kasus hak-hak Palestina lebih dari di sebagian besar negara lain. Saya bertanya-tanya apa reaksi yang akan terjadi jika kita meluncurkan sebuah kelompok yang disebut “Kristen Amerika untuk Palestina.”

Meskipun beberapa pihak bersikeras bahwa diskusi yang secara terpisah menyoroti Kristen dan Muslim hanya berfungsi untuk merusak perjuangan Palestina—omong-omong, saya tidak setuju—namun argumen tersebut tidak pernah ada ketika kelompok-kelompok yang memimpin perjuangan untuk Palestina berkumpul di bawah bendera Islam atau Muslim.

Secara pribadi, saya pikir bahwa alih-alih mengidentifikasi baik sebagai Muslim untuk Palestina atau Kristen untuk Palestina, kita justru harus berorganisasi di bawah panji “Arab untuk Palestina” yang lebih kuat. Pemisahan halus antara orang Kristen dan Muslim di berbagai peristiwa telah melemahkan basis kami dan mengangkat isu-isu keagamaan yang tidak perlu dihadapi.

Perjuangan untuk memulihkan Palestina adalah nilai inti dari Timur Tengah dan dunia Arab, dan dunia Arab harus berada di garis depan dalam setiap diskusi, setiap konferensi, dan setiap upaya untuk menghadapi kekerasan dan kekejaman hak asasi manusia yang terus berlangsung di Israel.

Sayangnya, kata “Arab” telah kehilangan banyak makna di balik dorongan yang lebih berpengaruh oleh Muslim dan Kristen.

Saya tidak yakin apakah kita dapat mengembalikan masalah hak-hak Palestina kepada “perjuangan Arab.” Semakin maraknya pemberdayaan agama telah melemahkan gerakan sekuler dan nasional Arab.

Sebagian, karena perjuangan Palestina sering dilihat oleh penonton Amerika sebagai perjuangan Muslim atau perjuangan Islam, perjuangan untuk Palestina telah kehilangan satu aset utama: masyarakat Amerika yang didominasi Kristen, dan sifat manusia yang pada dasarnya membuat manusia mengidentifikasi dengan jenis mereka sendiri.

Itu berarti bahwa pendukung Arab Kristen untuk keadilan Palestina harus memimpin upaya untuk lebih mendidik orang Amerika dan “dunia Kristen” tentang kebijakan diskriminatif Israel.

Sebaliknya, kita telah melihat gerakan-gerakan Kristen Amerika Serikat seperti kaum Evangelis mendukung Israel, sementara gagal mengakui aspek Kristen penderitaan Palestina.

Umat Kristen Palestina menghadiri sebuah kebaktian Gereja di Tepi Barat pada tanggal 2 Januari 2016. (Foto: Apaimages/Issam Rimawi)

Sementara itu, sebagian besar orang-orang Kristen Amerika yang non-Evangelis disisihkan dari fakta penderitaan orang-orang Kristen Palestina, yang akan berfungsi sebagai jembatan untuk memahami penderitaan semua orang Palestina, termasuk Muslim.

Israel, di sisi lain, mengakui masalah ini dan melobi umat Kristen aktif tidak hanya di Barat tetapi juga di seluruh dunia. Ia berpendapat dalam propagandanya, bahwa orang Israel—bukan dunia Arab atau Muslim—memiliki kepentingan terbaik bagi orang Kristen.

Itu bohong tentu saja, karena Israel mendiskriminasikan semua orang non-Yahudi, khususnya terhadap Arab Muslim dan Arab Kristen; namun dunia Arab telah mengizinkan Israel untuk menciptakan persepsi salah bahwa mereka—dan bukan orang Arab atau bahkan Palestina—peduli pada orang Kristen dan kepentingan khusus mereka.

Ini memiliki konsekuensi serius bagi perjuangan Palestina di Amerika, di mana sebagian besar orang Kristen AS bersimpati bukan dengan penderitaan saudara-saudara Arab Kristen mereka tetapi dengan orang Israel, dengan keyakinan bahwa hanya Israel yang peduli tentang melindungi kepentingan Kristen.

Sebagai seorang Kristen Palestina yang keluarganya berasal dari Yerusalem dan Betlehem, saya dapat mengatakan tanpa ragu bahwa Israel secara aktif terlibat tidak hanya dalam menindas orang Arab Muslim tetapi juga orang Arab Kristen. Keluarga saya adalah warga Israel dan korban pendudukan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Namun demikian, orang Kristen Amerika mempertanyakan skenario seperti itu; mereka mendengarkan Israel lebih dari mereka mendengarkan permohonan orang Arab Kristen.

Sudah saatnya dunia Arab dan Muslim terlibat dalam diskusi yang terbuka dan jujur tentang peran yang dapat dan harus dimainkan oleh orang-orang Arab Kristen dalam mengadvokasi hak-hak Palestina.

Seorang Arab Kristen pasti akan membawa beban lebih besar dalam berbicara kepada orang Kristen Amerika daripada Arab Muslim. Itu tidak merendahkan status setara yang dimiliki oleh Arab Muslim dan Arab Kristen. Ini hanyalah kenyataan yang tidak dapat kita abaikan karena beberapa orang merasa topiknya terlalu sensitif.

Sebagai seorang Kristen, saya sering merasa tersisih dari gerakan untuk menyelamatkan Palestina, merasa terpinggirkan dan tersingkirkan. Itu adalah pengalaman baru yang kontras dengan realitas gerakan Palestina dan Arab yang ada pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika kami tidak pernah menggunakan kata-kata “Muslim” atau “Kristen” untuk mencapai tujuan kami.

Kami tidak bisa membiarkan perjuangan untuk Palestina menjadi pertempuran agama. Itulah yang diinginkan Israel. Orang-orang Arab perlu menjadi lebih aktif dalam merekrut suara-suara Arab Kristen untuk mengatasi kekhawatiran orang-orang Arab Kristen, atau kita perlu menyesuaikan kamus kita untuk menghilangkan referensi agama apa pun dalam perjuangan penting ini.

Orang Kristen dan Muslim sama-sama menderita. Mari kita memperlakukan mereka secara sama, dan mari kita akhiri diskriminasi halus yang tak terucapkan, yang telah membisukan kontribusi yang dapat dibawa oleh orang Arab Kristen untuk memperjuangkan keadilan di Palestina.