Fasilitas Medis Afghanistan Diserang, Taliban Klaim Tanggung Jawab

Taliban mengklaim bertanggung jawab atas aksi bom bunuh diri yang mengguncang fasilitas medis dekat pangkalan militer Bagram milik AS. Aksi tersebut menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 70 korban. Tidak ada korban dari AS yang dilaporkan setelah serangan.

Pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah fasilitas medis yang sedang dibangun di Bagram, pangkalan militer AS terbesar di Afghanistan utara, Rabu (11/12) pagi. Spontan, Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, kata pejabat Afghanistan dan AS.

Dua bom mobil terlibat dalam serangan, yang kemudian diikuti oleh baku tembak antara penyerang dan pasukan keamanan setempat. Rentetan aksi ini sendiri menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 70, menurut kementerian dalam negeri Afghanistan.

Meski begitu, tidak ada korban jiwa di AS dan pasukan koalisi, menurut pejabat militer AS.

Namun, sejumlah rumah sipil di dekatnya hancur akibat pengeboman itu, menurut anggota parlemen lokal untuk Provinsi Parwan tempat pangkalan Bagram berada.

“Pejuang Taliban yang tetap bertahan setelah upaya yang gagal untuk menghancurkan lapangan udara Bagram, tewas dalam serangkaian serangan udara malam ini,” ujar seorang juru bicara, dinukil dari ABC News.

“Para pejuang melindungi diri mereka dengan barikade di dalam gedung fasilitas medis yang jadi bulan-bulanan penyerang pada Rabu pagi,” sambungnya.

“Pasukan koalisi yang berkoordinasi dengan Pasukan Keamanan Afghanistan, memberi tahu penduduk setempat dan memblokir daerah itu sebelum melakukan serangan udara, guna memastikan keselamatan mereka,” katanya lagi.

“Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Afghanistan, pasukan khusus, dan keinginan mereka untuk membawa perdamaian dan keamanan ke Afghanistan,” tuturnya.

Menurutnya Paman Sam berupaya sekuat tenaga agar aksi-aksi kekerasan yang menewaskan korban jiwa di Afghanistan bisa dikurangi.

Lima prajurit militer dari kontingen Georgia “menerima luka ringan akibat serangan teroris,” menurut keterangan Kementerian Pertahanan Georgia. Tak satu pun dari pria yang terluka memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dokter setempat, Sangin menambahkan, rumah sakit dekat lokasi kejadian ikut terbakar usai ledakan. Belum diketahui jika ada warga asing di dalam rumah sakit tersebut. Namun, ia mengaku telah menerima lima korban luka yang semuanya adalah warga Afghanistan.

AS baru-baru ini mengumumkan, telah membuka kembali negosiasi dengan Taliban setelah pembicaraan Doha, Qatar berbuntut kegagalan. Setelah sebelumnya pada 2019 AS telah mencapai kesepakatan dengan gerilyawan Taliban untuk menarik pasukan mereka dari negara itu dan menghentikan perang terpanjang Amerika dengan imbalan jaminan keamanan. Namun, Trump justru membuat langkah mengejutkan pada September 2019, menggambarkan pembicaraan selama setahun itu telah “mati”, lantas membatalkan undangan kepada pemberontak untuk bertemu di dekat Washington karena pembunuhan seorang tentara AS dalam serangan militan.

Taliban lantas menolak untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Afghanistan, tetapi upaya diplomatik terus mendorong dialog dan menanamkan benih-benih perjanjian damai yang pada akhirnya diperantarai.

Ketua negosiator AS Zalmay Khalilzad memulai kembali pembicaraan dengan Taliban pada Sabtu di Doha, Qatar–pertama kalinya sejak Presiden Trump membatalkan pembicaraan setelah mengundang Taliban ke Camp David.

“Fokus diskusi adalah pengurangan kekerasan yang mengarah pada negosiasi intra-Afghanistan dan gencatan senjata,” ungkap pejabat Departemen Luar Negeri kepada ABC News.

Trump mengunjungi pangkalan udara Bagram dalam kunjungan kejutan pada Hari Thanksgiving tahun ini, yang sekaligus jadi perjalanan pertamanya ke negara itu.

Ketika ditanya apakah AS telah memulai kembali perundingan damai dengan Taliban, dia menjawab dengan “ya,” tetapi tidak menawarkan rincian lebih lanjut.

Keterangan foto utama: Pasukan AS berjaga-jaga usai serangan bom bunuh diri diledakkan di lokasi fasilitas medis Afghanistan. (Foto: Reuters)

AS: Korban Tewas Protes Iran Ditaksir Mencapai Ribuan

Trump mengecam tindakan brutal yang terjadi di Iran, bersumpah akan menanggapi dengan tegas segala ancaman dari Iran terhadap kepentingan AS. Jumlah korban sulit untuk diverifikasi, karena pihak berwenang Iran telah sangat membatasi akses internet.

Pada Kamis (5/12), Amerika Serikat menyatakan pihak berwenang Iran mungkin telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam penindakan brutal mereka terhadap demonstrasi―yang disebut Washington sebagai tantangan internal terburuk rezim ulama itu.

“Tampaknya rezim telah membunuh lebih dari 1.000 warga Iran sejak protes dimulai,” ucap Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, dikutip dari South China Morning Post.

Dia mengakui, informasi mengenai protes Iran sulit untuk diverifikasi karena akses internet di negara itu dibatasi, tetapi mengatakan: “Kami tahu pasti korbannya banyak, ratusan.”

Hook menyebutkan “ribuan orang” Iran telah terluka dan sedikitnya 7.000 pemrotes telah ditahan.

Presiden AS Donald Trump, saat menjamu diplomat-diplomat PBB di Gedung Putih, mengecam penindakan rezim terhadap demonstran “brutal” dan “mengerikan”. Ia berjanji akan menanggapi “dengan tegas” segala ancaman dari Iran terhadap kepentingan AS.

Protes Iran meletus pada 15 November setelah pemerintah tiba-tiba menaikkan harga bahan bakar. Sebelum protes, ekonomi negara itu telah lumpuh di bawah sanksi besar-besaran dari Amerika Serikat.

Hook memaparkan, penumpasan yang terjadi kemudian menunjukkan rezim harus mengandalkan kekuatan kasar dan kehilangan dukungan bahkan dari basis kelas pekerja yang biasanya mendukung rezim tersebut.

“Ini adalah krisis politik terburuk yang dihadapi rezim dalam 40 tahun,” kata Hook.

Korban tewas telah jauh melebihi angka 208, menurut perkiraan Amnesty International, yang menjelaskan pihaknya telah berhati-hati dalam mengumumkan data karena sulitnya memverifikasi informasi dari Iran.

Iran telah membantah jumlah kematian yang tinggi, menyebutnya “bohong” dan mengkonfirmasi hanya lima yang tewas―empat personil pasukan keamanan terbunuh oleh “perusuh” dan satu warga sipil.

Namun, pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei mengungkapkan, orang yang terbunuh dalam kekerasan akan dianggap “martir” selama mereka tidak memicu kerusuhan.

“AS mendasarkan penghitungan sebagian pada foto dan video yang dikirim oleh 32 ribu orang setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak Iran untuk mengangkat pembatasan internet,” jelas Hook.

Hook menambahkan, video yang dikirim dari Mahshahr, kota di barat daya Iran yang ditinggali oleh banyak minoritas Arab Iran, menunjukkan elite Garda Revolusi mengejar pengunjuk rasa ke rawa-rawa dengan senapan mesin yang dipasang pada truk.

“Mereka kemudian menembaki para demonstran. Di antara suara tembakan dari senapan mesin, terdengar jeritan para korban,” kata Hook, memperkirakan ada 100 orang terbunuh di kota itu saja.

Hook menuntut pembebasan tahanan dan isolasi diplomatik lebih lanjut dari Iran, sementara John Rood, kepala kebijakan Pentagon, tidak mengesampingkan pengiriman lebih banyak pasukan ke wilayah itu untuk melawan peran Iran.

“Kami terus mengawasi ancaman itu dan kami memiliki kemampuan untuk secara dinamis menyesuaikan postur pasukan kami,” ujar John Rood pada sidang Senat.

Namun, Rood membantah laporan oleh The Wall Street Journal bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk mengirim 14 ribu tentara lagi ke wilayah tersebut―sama dengan jumlah yang telah dikerahkan selama enam bulan terakhir seiring meningkatnya ketegangan AS-Iran.

Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi dan Israel, telah mencoba untuk memblokir semua ekspor minyak Iran setelah menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran tahun lalu. Ia juga berjanji untuk mengurangi pengaruh Iran di Timur Tengah.

Menurut keterangan Hook, kapal perang AS pada 25 November menangkap pengiriman besar senjata buatan Iran menuju pemberontak Houthi Yaman―termasuk rudal anti-tank dan pertahanan udara.

Dalam surat bersama kepada PBB, pemerintah Inggris, Prancis, dan Jerman, yang masih mendukung kesepakatan nuklir Iran, juga menuduh Iran mengembangkan rudal balistik berkemampuan nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut tuduhan itu “palsu” dan menuduh negara-negara Eropa tersebut “tunduk pada intimidasi AS.”

Hook menyuarakan rasa bangganya terhadap para pengunjuk rasa yang telah menargetkan rezim “mafia agama yang korup”, alih-alih Amerika Serikat dan sanksi-sanksinya.

Peraih Nobel Shirin Ebadi, pengacara hak asasi manusia Iran, dalam sebuah wawancara dengan France 24, mendukung upaya Barat untuk melemahkan rezim, tetapi mengkritik sanksi ekonomi yang telah melukai rakyat Iran.

Warga Iran yang melintasi garis ideologis juga telah mengkritik Trump karena memberlakukan larangan pada sebagian besar warga Iran untuk bepergian ke Amerika Serikat.

Keterangan foto utama: Demonstran pro-pemerintah Iran menghadiri unjuk rasa di Teheran, Iran 25 November 2019. (Foto: Reuters/Nazanin Tabatabaee/WANA) 

Dikecam Eropa, Iran Bantah Rudal Balistiknya Berkemampuan Nuklir

Inggris, Prancis, dan Jerman mengklaim program rudal balistik Iran tidak konsisten dengan kesepakatan nuklir dan meningkatkan kapasitasnya untuk mengirimkan muatan nuklir. Teheran membalas, Eropa juga gagal memenuhi kewajiban berdasarkan pakta tersebut.

Tiga kekuatan utama Eropa minggu ini meningkatkan tekanannya terhadap Iran. Ini terjadi setelah program rudal balistik Teheran dinilai mereka tidak konsisten dan melanggar kesepakatan nuklir Iran.

Program balistik Iran—yang sebagian besar dilarang oleh Dewan Keamanan PBB sebelum adopsi kesepakatan nuklir Iran pada 2015—telah menjadi sumber pertikaian antara AS dan Iran. Menurut ketentuan kesepakatan, Iran memiliki hak untuk mengembangkan rudal balistik hulu ledak konvensional. Namun, negara itu berjanji untuk tidak mengembangkan rudal yang mampu menghasilkan bom nuklir.

Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump—yang menarik diri dari kesepakatan nuklir itu pada Mei 2018—telah mengklaim Iran telah melanggar semangat kesepakatan dengan mengembangkan kemampuan rudal yang dilarang di bawah kedok program senjata konvensionalnya.

Pemerintah AS baru-baru ini mendapat dorongan dari Inggris, Prancis, dan Jerman, menurut laporan Foreign Policy. Tiga negara itu menandatangani surat bersama bulan lalu yang menyatakan “pengembangan rudal balistik berkemampuan nuklir Iran dan teknologi terkait tidak konsisten” dengan kewajibannya di bawah resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir.

Surat itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kekuatan-kekuatan utama Eropa—yang tetap berkomitmen pada pakta nuklir—berusaha untuk menopang hubungan mereka dengan Washington. Di saat yang sama, mereka menghukum Teheran atas apa yang mereka anggap sebagai kemunduran bertahap dari kewajibannya berdasarkan pakta nuklir.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh mereka berusaha “menutupi ketidakmampuan mereka” untuk memenuhi kewajiban mereka sendiri di bawah pakta nuklir. Jika Inggris, Prancis, dan Jerman “menginginkan sedikit kredibilitas global, mereka bisa mulai dengan mengerahkan kedaulatan alih-alih tunduk pada intimidasi AS,” katanya, seperti yang dikutip Foreign Policy.

Negara-negara Eropa menyebut peluncuran rudal jarak menengah Shahab-3 Iran—yang muncul di media sosial pada April—memiliki peluncur yang dapat mengirimkan senjata nuklir, menurut Rezim Kontrol Teknologi Rudal (Missile Technology Control Regime/MTCR). MTCR, yang beranggotakan 35 negara produsen rudal utama dunia, telah mendesak pembatasan ekspor teknologi rudal nuklir.

MTCR menganggap setiap rudal yang mampu mengirimkan muatan sedikitnya 500 kilogram (1.000 pound), lebih dari 300 kilometer (200 mil), secara inheren mampu menampung bom nuklir. Iran meluncurkan rudal Shahab-3 kedua di wilayah Iran sejauh 680 mil pada 24 Juli.

Juru runding top Iran Abbas Araghchi dan Sekretaris Jenderal EEAS Helga Schmid menghadiri pertemuan Komisi Gabungan JCPOA di Wina, Austria, 28 Juli 2019. (Foto: Reuters/Kirsti Knolle)

Dalam surat bersama tersebut, negara-negara Eropa mengutip laporan pers bahwa pada bulan Agustus Iran berusaha meluncurkan kendaraan peluncur satelit Safir menggunakan teknologi rudal balistik dari dua program rudal Iran yang mampu mengirimkan senjata nuklir. Mereka juga mengatakan Iran memasok para pemberontak Houthi di Yaman dengan rudal balistik jarak menengah Borkan-3, yang melanggar embargo PBB yang lain, yakni Resolusi 2216.

Menanggapi itu, Iran memberikan tanggapan yang tajam kepada Eropa. Pihaknya mencatat desakan Rezim Kontrol Teknologi Rudal, yang tidak diakui oleh Iran, tidak mengikat secara hukum. Mereka juga menekankan kesepakatan nuklir tidak mengharuskan Iran untuk mematuhi definisi suatu organisasi tentang teknologi yang mampu mengirimkan senjata nuklir.

“Definisi dan kriteria yang terkandung dalam Rezim Kontrol Teknologi Rudal tidak mengikat secara hukum bahkan untuk 35 anggotanya, apalagi diterima secara universal,” tulis Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini, Kelly Craft.

“Tidak ada rudal Iran yang ‘dirancang’ untuk secara eksklusif mampu mengirimkan hulu ledak konvensional,” tulis Ravanchi. Kesepakatan nuklir Iran “tidak membatasi, dengan cara apa pun, kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik konvensional Republik Islam Iran,” tambahnya.

Dubes Iran untuk PBB itu juga memaparkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan pakta nuklir mengizinkan Iran untuk mengimpor dan mengekspor teknologi rudal konvensional selama ia meminta persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Namun, dia mengatakan “beberapa negara barat” telah mencegah DK PBB mempertimbangkan permintaan untuk transaksi semacam itu. Dia juga membantah klaim peluncuran satelit Iran— “yang secara intrinsik dirancang untuk menempatkan satelit ke orbit, bukan mengirimkan hulu ledak”—dilarang oleh resolusi PBB.

Keterangan foto utama: Fasilitas nuklir Natanz Iran tahun 2007. Sebagian karena bantuan sanksi yang diberikan berdasarkan kesepakatan, Iran telah mampu memperkuat dirinya. Fasilitas nuklirnya, terutama pusat sentrifugal di Natanz, dikelilingi oleh senjata anti-pesawat. (Foto: Associated Press/Hasan Sarbakhshian)

Militer Israel Latihan Perang ‘Game of Thrones’ di Siprus

Angkatan udara dan pasukan khusus mengadakan latihan di pulau Mediterania Siprus untuk keempat kalinya dalam tiga tahun. Latihan itu dimaksudkan untuk mensimulasikan pertempuran di medan berbatu dan pegunungan seperti Lebanon.

Pasukan khusus Israel melakukan latihan besar-besaran di Siprus minggu ini, mensimulasikan peperangan di wilayah berbatu di pulau itu, kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Beberapa unit dari Brigade Komando IDF ikut serta dalam latihan perang―yang dijuluki dengan “Game of Thrones”―bersama beberapa skuadron angkatan udara.

Kolonel Kobi Heller, komandan Brigade Komando, mengatakan latihan itu merupakan ujian penting bagi unitnya, yang dibentuk pada 2015, menyatukan berbagai unit pasukan khusus di bawah satu payung.

“Latihan ini mensimulasikan berbagai misi dan skenario yang menunjukkan pematangan kemampuan operasional dan proses yang dimulai empat tahun lalu,” katanya saat diwawancarai Times of Israel.

“Selama latihan, kami menekankan pentingnya akurasi dan memperhatikan detail, tetapi, kemampuan pribadi para prajurit yang paling penting,” tambah Heller.

Ini adalah latihan militer keempat Israel di Siprus dalam tiga tahun terakhir, menyusul kesepakatan antara kedua negara untuk bekerja sama dalam masalah militer.

Menurut keterangan IDF, yang dilansir dari Times of Israel, pasukan Siprus juga mengambil bagian dalam latihan itu. Latihan tersebut difokuskan pada pertempuran di “medan baru yang tidak dikenal, yang mensimulasikan pertempuran di arena utara”, merujuk pada Libanon dan Suriah.

“Subjek yang disimulasikan meliputi: penyergapan di malam hari dengan penekanan pada pertempuran di daerah pegunungan, dengan lanskap terjal dan kompleks; serangan terhadap infrastruktur musuh; penyediaan peralatan melalui udara; pengisian bahan bakar helikopter; penyelamatan pilot di pesawat yang tertembak jatuh dan evakuasi korban,” menurut keterangan tersebut.

“Semua ini adalah simulasi untuk menghadapi pesawat dan pasukan musuh.”

IDF juga menyebutkan tentara dari unit Egoz, Maglan, dan Duvdevan dari Komando Brigade ikut serta dalam latihan itu, demikian juga skuadron helikopter angkatan udara, skuadron kendaraan udara tak berawak, dan Unit 669 pencarian dan penyelamatan. Ada juga skuadron udara yang akan mensimulasikan pesawat musuh.

“Sangat mengesankan melihat kemampuan (militer) kami menggunakan kekuatan yang mematikan dan akurat sejauh ini di pantai negara itu,” kata Brigadir Jenderal Yoav Amiram, komandan Pangkalan Udara Palmahim, yang mengirim beberapa skuadron ke Siprus.

Kepala IDF Aviv Kohavi melakukan perjalanan ke Siprus untuk mengunjungi latihan selama seminggu. Selama perjalanan itu, ia juga bertemu dengan rekannya dari Siprus, Letnan Jenderal Ilias Leontaris, Kepala Staf Umum Pengawal Nasional Republik Siprus.

Militer Israel pertama kali mengirimkan pasukan khusus untuk latihan perang di Siprus pada Juni 2017, dengan sekitar 500 tentara dari komando satuan Egoz, bersama dengan perwakilan dari sejumlah unit pasukan khusus lainnya.

Pada Desember tahun itu, pasukan komando Israel kembali melakukan latihan perang di Siprus. Anggota unit Oketz dan unit Korps Artileri “Sky Riders”, yang mengoperasikan drone kecil, mengambil bagian dalam latihan itu.

Pada Oktober 2018, pasukan khusus IDF mengadakan latihan kembali di negara pulau itu. Latihan kali itu mensimulasikan “berbagai skenario dan kemampuan di bidang kontraterorisme, pertempuran di perkotaan, pertempuran di lapangan, mengatasi penyusupan, penghancuran, dan melatih penyediaan obat-obatan di medan perang,” menurt pernyataan IDF saat itu, yang dikutip Times of Israel.

Pasukan Siprus juga datang ke Israel untuk latihan kontraterorisme pada Oktober 2017, mengadakan latihan dua minggu di sebuah kota Arab tiruan di pangkalan pelatihan Tzeelim milik IDF.

Keterangan foto utama: Pasukan Israel berpatroli seiring mesin-mesin berat menghancurkan gedung-gedung Palestina di desa Sur Baher yang terletak di kedua sisi tembok pembatas Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki Israel, 22 Juli 2019. (Foto: Reuters/Mussa Qawasma)

Protes Lebanon Tak Akan Berhenti Sampai Berhasil Turunkan Pemerintah

Setelah demonstran turun ke jalan selama seminggu, mereka menolak menghentikan protes Lebanon sampai pemerintah turun dan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri. Douaihy, seorang profesor Lebanon, memprediksi situasi akan berubah menjadi “kacau” jika pemerintah tidak mengundurkan diri, karena kondisi saat ini sudah berkembang menjadi krisis politik. Masyarakat menganggur dan tingkat kemiskinan melonjak, sehingga menurutnya demo tidak akan berhenti sampai terdapat perubahan nyata.

Para demonstran protes Lebanon terus memblokir jalan-jalan di Lebanon pada ketujuh demonstrasi, mereka menolak untuk berhenti berdemo sampai pemerintah turun.

Bentrokan meletus pada Rabu (23/10) setelah tentara Lebanon secara paksa mencoba membuka jalan utama di jembatan Jal el-Dib di pinggiran utara ibu kota, Beirut. Dua orang dilaporkan terluka.

Paket reformasi ekonomi Perdana Menteri Saad Hariri telah gagal menenangkan para demonstran, yang menginginkan perbaikan sistem politik negara itu dan mengakhiri kesengsaraan ekonomi.

Sebagian besar demonstran dan analis mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda demonstrasi akan mereda dalam waktu dekat.

Ilmuwan politik Michel Douaihy mengatakan kepada Al Jazeera bahwa desentralisasi demonstrasi-lah yang telah memberikan momentum serius bagi gerakan ini dan telah “meningkatkan ketidakpuasan” terhadap pemerintah.

“Untuk pertama kalinya, terjadi demonstrasi di selatan Lebanon―daerah yang dikontrol secara politis―di Bekaa, dan di pegunungan di Tripoli,” kata Douaihy.

Lebanon Selatan telah menjadi basis kelompok politik paling kuat di negara itu, Hizbullah.

Para demonstran menghalangi jalan untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Melakukan demonstrasi terbatas di lapangan-lapangan publik—seperti yang diinginkan pemerintah—hanya akan menghambat momentum dan memungkinkan aktivitas sehari-hari tetap berlanjut.

Di jalanan menuju Lapangan Martyr dan alun-alun Riyad al-Solh, di pusat kota Beirut, demonstran telah membuat penghalang sementara menggunakan tong sampah dan kontainer serta potongan-potongan logam, kayu, dan beton.

Bank, sekolah, dan universitas terus ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dany al-Horr, seorang demonstran di Lapangan Martyr, mengatakan bahwa kali ini semua orang Lebanon bersatu tanpa memandang sekte mereka, “di bawah payung negara”.

“Tidak perlu lagi melindungi sekte atau agamanya sendiri. Itu omong kosong. Dan orang-orang baru saja menyadari kenyataan itu,” kata insinyur berusia 39 tahun itu kepada Al Jazeera.

Al-Horr telah menghadiri demonstrasi itu setiap hari sejak Kamis (17/10) lalu, menyusul pemberlakuan pajak baru, termasuk biaya panggilan WhatsApp. Dia mengatakan bahwa korupsi pemerintah telah sangat parah dan pemerintah telah mempersulit kehidupan warga Lebanon.

Tetapi al-Horr khawatir jika pemerintah menolak untuk mundur, perang saudara bisa meletus.

“Perang sipil dimulai dengan pemerintah yang tidak mendengarkan rakyat, pemerintah membuat rakyat tampak seolah-olah mereka telah kehilangan martabat mereka, dan pada akhirnya orang-orang akan terbunuh jika keadaan semakin berlarut-larut,” katanya.

Douaihy, seorang profesor Lebanon, memprediksi situasi akan berubah menjadi “kacau” jika pemerintah tidak mengundurkan diri, karena kondisi saat ini sudah berkembang menjadi krisis politik.

“Kami benar-benar telah mencapai titik terbawah. Masyarakat menganggur, tingkat kemiskinan melonjak, orang tidak tak punya apa-apa lagi. Inilah sebabnya saya yakin orang-orang tidak akan berhenti berdemo,” katanya.

Di Lapangan Martyr, mahasiswa berusia 18 tahun, Yara Kleit, berteduh di masjid saat hujan turun. Ia memegang papan dengan gambar Hussein al-Attar, orang pertama yang terbunuh dalam protes Lebanon.

Pada Sabtu (19/10), al-Attar berada di antara para demonstran yang menghalangi jalan menuju bandara, ketika ia dilaporkan ditembak di bagian jantung menyusul pertengkarannya dengan seorang pria.

Papan itu bertuliskan: Jangan biarkan Hussain al-Attar mati sia-sia. Lanjutkan demonstrasi.

Kleit mengatakan bahwa dia optimis, tetapi sulit untuk melihat Hariri mengundurkan diri di saat partai politik lainnya, seperti gerakan Syiah Hizbullah, mendukung pemerintah.

Pemimpin Hizbullah yang berpengaruh, Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa seruan untuk pemerintah agar mengundurkan diri “buang-buang waktu”.

Teman Kleit, Mahmoud Alayan, 19 tahun, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika pemerintah mengundurkan diri, dia khawatir hal itu dapat membuka celah bagi pengaruh asing untuk memanfaatkan situasi yang ada, merujuk pada pengaruh yang dimiliki beberapa negara kawasan dalam urusan negara Mediterania.

“Kami tidak ingin ada campur tangan dari negara mana pun, terutama ketika kami mencoba membangun kembali Lebanon.”

Keterangan foto utama: Para demonstran berdiri di samping tentara Lebanon selama protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung di jalan raya di Jal el-Dib, Lebanon, 23 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis)

Kurdi Suriah Tuduh Turki Langgar Gencatan Senjata

Kurdi Suriah menuduh Turki melanggar gencatan senjata pada Kamis (24/10), di mana ribuan warga sipil telah melarikan diri sebagai akibat dari serangan Turki terhadap 3 desa. Turki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri terhadap setiap gerilyawan yang tetap berada di daerah itu meskipun gencatan senjata—sebuah janji yang diulangi oleh Erdogan pada Kamis (24/10).

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi menuduh Turki pada Kamis (24/10) meluncurkan serangan darat besar yang menargetkan tiga desa di timur laut Suriah meskipun terjadi gencatan senjata, tetapi Rusia mengatakan bahwa rencana perdamaian yang dilakukan pekan ini berjalan lancar.

Di bawah rencana itu—yang disetujui oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin—pasukan Kurdi Suriah akan menarik diri sejauh lebih dari 30 kilometer dari perbatasan Turki, sebuah tujuan yang menurut kantor berita Rusia RIA—mengutip seorang pejabat SDF—sudah tercapai.

Rusia mengatakan akan mengirim lebih banyak perwira polisi militer dan peralatan berat untuk membantu melaksanakan kesepakatan tersebut, yang telah mendorong Presiden AS Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap Turki dan telah menarik pujian untuk Erdogan di media Turki.

Ankara memandang milisi Kurdi YPG—komponen utama dalam SDF—sebagai teroris yang terkait dengan pemberontak Kurdi di Turki tenggara. Turki melancarkan serangan lintas-perbatasan terhadap Kurdi pada 9 Oktober setelah Trump memerintahkan pasukan AS keluar dari Suriah timur laut.

Kesepakatan Putin membangun dan memperluas gencatan senjata yang diperantarai AS sebelumnya, yang membantu mengakhiri pertempuran.

Namun SDF mengatakan dalam pernyataannya pada Kamis (24/10) bahwa pasukan Turki telah menyerang tiga desa “di luar wilayah proses gencatan senjata”, yang memaksa ribuan warga sipil untuk melarikan diri.

“Terlepas dari komitmen pasukan kami terhadap keputusan gencatan senjata dan penarikan pasukan kami dari seluruh wilayah gencatan senjata, negara Turki dan faksi-faksi teroris yang bersekutu dengannya masih melanggar proses gencatan senjata,” katanya.

“Pasukan kami masih bentrok,” katanya, dan mendesak Amerika Serikat untuk turun tangan menghentikan pertempuran yang baru.

Kementerian Pertahanan Turki tidak mengomentari langsung laporan SDF, tetapi mengatakan bahwa lima personel militernya terluka dalam serangan oleh milisi YPG di sekitar kota perbatasan Ras al-Ain, dekat tempat ketiga desa itu berada.

Turki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri terhadap setiap gerilyawan yang tetap berada di daerah itu meskipun gencatan senjata—sebuah janji yang diulangi oleh Erdogan pada Kamis (24/10).

“Jika para teroris ini tidak mundur dan melanjutkan provokasi mereka, kami akan mengimplementasikan rencana kami untuk serangan (baru) di sana,” katanya dalam sebuah pidato kepada para administrator lokal.

Para pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di daerah di luar kota Manbij di Suriah utara, pada 28 Desember. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bakr Alkasem)

‘SEMUANYA SEDANG DILAKSANAKAN’

Rusia—yang sebagai sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad telah muncul sebagai pemain geopolitik utama di Suriah—telah mulai mengerahkan polisi militer di dekat perbatasan Turki sebagai bagian dari kesepakatan yang disepakati pada Selasa (22/10) di kota Sochi, Rusia.

“Kami mencatat dengan puas bahwa perjanjian yang dicapai di Sochi sedang dilaksanakan,” kata kantor beritaInterfax mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin.

“Semuanya sedang dilaksanakan,” katanya.

RIA, mengutip seorang pejabat SDF, mengatakan bahwa para pejuang Kurdi sudah mundur sejauh 32 km dari perbatasan. Ia juga mengatakan bahwa Kurdi siap untuk bergabung dengan tentara Suriah begitu krisis di Suriah telah diselesaikan secara politis.

Rusia akan mengirim 276 perwira polisi militer dan 33 unit perangkat keras militer ke Suriah dalam seminggu, kata kantor berita RIA mengutip sumber Kementerian Pertahanan Rusia.

Selasa (29/10) depan, di bawah ketentuan kesepakatan Sochi, pasukan Rusia dan Turki akan mulai berpatroli di sebidang tanah seluas 10 kilometer di timur laut Suriah, di mana pasukan AS selama bertahun-tahun dikerahkan bersama pasukan Kurdi.

Kedatangan polisi Rusia menandai pergeseran keseimbangan kekuatan regional, hanya dua minggu setelah Trump menarik pasukan AS, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik di Washington dan di tempat lain sebagai pengkhianatan terhadap bekas sekutu Amerika, Kurdi.

Penempatan Rusia juga semakin menyoroti hubungan yang semakin erat antara Rusia dan anggota NATO, Turki.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper, berbicara di Brussels pada Kamis (24/10) menjelang pertemuan NATO, mengatakan bahwa Turki—yang membuat Washington marah tahun ini dengan membeli sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia—bergerak ke arah yang salah.

“Kami melihat mereka bergerak lebih dekat ke orbit Rusia daripada ke orbit Barat, dan saya pikir itu sangat disayangkan,” kata Esper.

Meskipun Trump mencabut sanksi terhadap Turki, namun ketidakpercayaan tetap ada antara Ankara dan Washington, dan seorang ajudan Erdogan pada Kamis (24/10) mengkritik politisi AS karena memperlakukan komandan SDF Mazloum Kobani sebagai “tokoh politik yang sah”.

Ajudan itu, Fahrettin Altun, mengatakan kepada Reuters bahwa Mazloum adalah pemimpin senior Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang, yang telah melancarkan pemberontakan selama puluhan tahun di Turki tenggara, dan sekutu-sekutu Barat Ankara juga menganggapnya sebagai kelompok teroris.

Senator Republik dan Demokrat AS mendesak Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (23/10) untuk segera memberikan visa ke Mazloum sehingga ia dapat mengunjungi Amerika Serikat untuk membahas situasi di Suriah.

Publik Turki telah menunjukkan dukungan kuat untuk operasi militer, didorong oleh media yang sangat pro-pemerintah.

“Negara adikuasa perdamaian, Turki,” kata berita utama dalam surat kabar Sabah pro-pemerintah edisi Kamis (24/10).

Namun, serangan itu telah memperdalam rasa keterasingan di antara Kurdi Turki, yang juga dipicu oleh tindakan keras terhadap partai pro-Kurdi utama negara itu.

Suku Kurdi berjumlah 18 persen dari 82 juta penduduk Turki.

Operasi militer Turki secara luas dikecam oleh sekutu NATO-nya, yang mengatakan bahwa hal itu menyebabkan krisis kemanusiaan baru dalam konflik delapan tahun Suriah dan dapat membiarkan tahanan ISIS yang ditahan oleh YPG melarikan diri dan berkumpul kembali.

Keterangan foto utama: Tentara Turki di kota perbatasan Suriah Tel Abyad pada Jumat (18/10). (Foto: Kementerian Pertahanan Turki/Reuters)

Ekonomi Iran Kian Merosot di Bawah Sanksi Tekanan Maksimum AS

Setelah dua tahun kontraksi berturut-turut, laporan baru-baru ini menggambarkan prospek suram bagiekonomi Iran pada tahun 2020. Sanksi yang meluas telah menghantam perekonomian dengan keras dan rakyat Iran menanggung beban resesi. Dengan kebijakan sanksi “tekanan maksimum” Trump berlanjut, dan tanpa proposal kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi perkiraan ekonomi yang suram, Iran kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada 2020.

Indikator ekonomi Iran yang dirilis baru-baru ini oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menunjukkan dampak sanksi terhadap ekonomi Iran. Dalam laporan World Economic Outlook yang diterbitkan pada Oktober, IMF mengatakan bahwa ekonomi Iran akan berkontraksi 9,5 persen tahun ini.

Jumlah itu menjadikan 2019 sebagai salah satu tahun terburuk bagi perekonomian Iran sejak 1984. Hanya Libya (19 persen dari kontraksi PDB) dan Venezuela (35 persen dari kontraksi PDB) yang diperkirakan berkinerja lebih buruk secara ekonomi pada 2019.

Dalam pembaruan tentang ekonomi Iran yang diterbitkan pada 9 Oktober, Bank Dunia muncul dengan angka yang sama yaitu 8,7 persen kontraksi untuk ekonomi Iran pada 2019, karena “anjloknya” ekspor minyak dan gas, bersama dengan sanksi baru yang dikenakan pada logam Iran, sektor pertambangan, dan maritim.

Bank Dunia mengatakan bahwa perkiraan penurunan dalam pertumbuhan berarti bahwa pada akhir 2019, ekonomi Iran akan 10 persen lebih kecil daripada dua tahun yang lalu.

Meskipun IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan antara 0 dan 0,5 persen pada tahun 2020, namun ini dimulai dari basis yang jauh lebih kecil, dan bergantung pada Iran yang mampu mengekspor 500.000 barel minyak setiap hari.

Setelah sanksi internasional dicabut pada tahun 2016 di bawah kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), Iran mengalami peningkatan pertumbuhan lebih dari 13 persen, dengan pendapatan minyak tahun 2017 sebesar $57,4 miliar di belakang peningkatan volume ekspor, menurut IMF.

Kemudian pada Mei 2018, AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu, dan pada November 2018 sepenuhnya memberlakukan kembali sanksi sepihak meluas yang menargetkan hampir setiap sektor ekonomi Iran.

MENGHADAPI INFLASI DAN PENGANGGURAN

Laporan IMF pada Oktober 2019 menunjukkan meroketnya tingkat inflasi di Iran sebesar 35,7 persen, yang berarti bahwa harga rata-rata barang-barang konsumsi selama setahun terakhir telah meningkat sebesar persentase itu. Bank Dunia mengatakan bahwa peningkatan ini “secara tidak proporsional mempengaruhi penduduk pedesaan” dan khususnya meningkat untuk bahan makanan.

Pusat Statistik untuk Iran (SCI) mengeluarkan penilaian yang bahkan lebih pesimistik dengan tingkat inflasi keseluruhan 47,2 persen, dengan tingkat setinggi 63,5 persen untuk makanan dan bahan bakar.

Para ahli Iran mengatakan bahwa tingkat inflasi yang paling mempengaruhi masyarakat di negara itu adalah barang-barang pokok.

“Ketika orang-orang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk barang kebutuhan mereka, mereka tidak memiliki banyak uang yang tersisa untuk membeli selain itu,” kata Ehsan Soltani, seorang ekonom yang berbasis di Iran, dan menambahkan bahwa tidak ada banyak uang yang tersisa bagi orang untuk membelanjakan jenis barang lainnya, yang mengarah pada stagnansi ekonomi yang parah.

Pada akhir Agustus 2019, SCI melaporkan tingkat inflasi sekitar 60 persen untuk makanan, minuman, dan tembakau dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut laporan yang sama, harga rata-rata perumahan per meter persegi naik 82 persen.

“Ketika Anda menempatkan tingkat inflasi ini di sebelah proyeksi pertumbuhan ekonomi negatif, Anda memiliki ‘stagflasi,'” yang berarti stagnansi plus inflasi, kata Sara Bazoobandi, rekan senior nonresiden di Atlantic Council, sebuah lembaga pemikir di Washington.

“Itu berarti orang yang tidak punya uang melihat biayanya naik hingga 40 persen. Ini adalah bencana sosial dan ekonomi.”

Meskipun SCI mengatakan bahwa tingkat pengangguran Iran turun menjadi 10,5 persen pada bulan September, namun tampaknya pengurangan pengangguran lebih berkaitan dengan bagaimana pekerjaan didefinisikan, daripada penciptaan lapangan kerja.

Sebuah definisi baru mengatakan bahwa orang Iran berusia 15 tahun ke atas yang bekerja setidaknya satu jam per minggu dihitung sebagai orang yang bekerja. Pengangguran kaum muda juga mencapai 26 persen, di negara berpenduduk 80 juta orang di mana 40 persen penduduknya berusia di bawah 25 tahun.

“Dalam ekonomi dengan minyak sebagai produk tunggal seperti Iran—di mana pemerintah adalah penyedia lapangan kerja utama dan ekspor minyak dibatasi oleh sanksi—investasi pemerintah akan berkurang, dan akibatnya lebih banyak pekerjaan akan hilang,” kata Bazoobandi, dan menambahkan bahwa ini menyebabkan upah tertunda, PHK, dan pemogokan rutin para pegawai negeri.

APA YANG BISA DILAKUKAN TEHERAN?

Publikasi laporan IMF dan proyeksi negatif untuk ekonomi Iran mengeluarkan gelombang kritik dan cemoohan terhadap Presiden Iran Hassan Rouhani oleh masyarakat Iran di berbagai platform media sosial.

Para politisi Iran berusaha menghindari berbicara tentang masalah ekonomi yang mengerikan di negara itu. Sehari sebelum laporan IMF diterbitkan, Rouhani memberikan pidato tentang mengatasi “badai” dan bergerak menuju perbaikan ekonomi.

Namun, dengan kebijakan sanksi “tekanan maksimum” Trump berlanjut, dan tanpa proposal kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi perkiraan ekonomi yang suram, Iran kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada 2020.

Keterangan foto utama: Toko pertukaran mata uang di ibu kota Iran, Teheran. Mata uang Iran telah mengalami kejatuhan, sedangkan ekonomi terpuruk di bawah sanksi. (Foto: Atta Kenare/Agence France-Presse/Getty Images)

Tokyo Mengevakuasi 60.000 Orang Pasca Dilanda Topan Hagibis

Jepang Timur dilanda banjir dan tanah longsor karena diterjang Topan Hagibisselama 2 pekan terakhir. Bahkan Jumat (25/10/2019) hari ini hujan lebat masih melanda di sana.

Sehingga hal itu mendorong pemerintah Tokyo dan sekitarnya harus mengevakuasi 60.000 orang.

Setidaknya 82 orang tewas saat Topan Hagibis menyerang Jepang tengah dan timur. Hujan lebat dan angin kencang melibas kawasan itu. Belasan orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 300 lainnya terluka.

Reuters melansir, pihak berwenang memperingatkan kemungkinan tanah longsor dan banjir lebih lanjut, terutama di daerah yang terkena tanggul yang belum diperbaiki bahkan untuk sementara waktu.

Sementara itu 50.000 orang dievakuasi dari Sagamihara, sebuah kota di barat daya Tokyo yang dilanda banjir hebat setelah topan. Enam warga Sagamihara terbunuh dalam badai itu. Termasuk satu keluarga tersapu di mobil mereka, dan dua orang masih hilang.

Selain itu 10.000 dievakuasi dari prefektur Chiba, di sebelah timur Tokyo, yang dihantam angin kencang dari Topan Faxai pada bulan September yang membuat beberapa daerah tanpa listrik selama berminggu-minggu sebelum dihantam hujan dari Hagibis.

Hujan diperkirakan akan menghantam wilayah Tokyo sampai malam dan kemudian bergerak ke utara. Total curah hujan di daerah sekitar Tokyo kemungkinan berkisar dari 200 mm hingga 300 mm pada malam hari.

Badai tropis Bualoi, yang menghantam kepulauan Ogasawara di selatan kepulauan utama Jepang pada Kamis lalu. Sementara Jumat hari ini diperkirakan topan mulai melemah. 

Masuk Daftar Hitam Duterte Terkait Narkoba, Wali Kota Tewas Ditembak

Seorang wali kota Filipina yang sudah ditandai oleh Presiden Rodrigo Dutertesebagai politikus yang terlibat kasus narkoba tewas ditembak ketika berada dalam tahanan polisi, Jumat (25 Oktober).

Sebelumnya David Navarro telah disergap dalam tahanan. Kematian Navarro menjadikannya pejabat terbaru yang masuk dalam daftar hitam Duterte yang menjadi sasaran pasukan bersenjata tak dikenal.

Seorang perwira polisi Cebu yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP, saat mengunjungi bisnis resmi, Kamis (24/10/2019) malam, Navarro ditangkap polisi setelah diduga menyerang seorang tukang pijat.

Sejumlah pria bersenjata lalu menghentikan sebuah van polisi yang membawa Navarro ke kantor kejaksaan negara bagian di pusat kota Cebu, lalu menembaknya hingga tewas.

Setelah serangan itu, di mana salah satu pengawal polisi Navarro juga terluka, orang-orang bersenjata itu melarikan diri.

Tayangan televisi lokal memperlihatkan dua wanita, yang disebut sebagai saudara Navarro, tengah menangis dan memeluk tubuh Navarro, yang berlumur darah dan tergeletak di jalan di samping sebuah mobil polisi.

Mengutip Straits Times, Filipina memiliki budaya politik yang keras dan seringkali mematikan.

Namun menurut para pegiat HAM, upaya Duterte memerangi narkoba, yang telah menyebabkan terbunuhnya ribuan tersangka narkotika oleh polisi, justru membuat para pelaku makin berani.

Pada 14 Maret, menjelang pemilu pada Mei, nama Navarro muncul dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Duterte, yang didominasi pejabat lokal.

Duterte menuduh mereka "terlibat dalam permainan mematikan perdagangan narkoba."

Sang presiden juga telah merilis daftar yang lebih panjang pada 2016. Dalam daftar itu ada lebih dari 150 hakim, wali kota, dan pejabat lokal lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dengan narkoba.

Wali Kota Vicente Loot dari pusat kota Daanbantayan masuk dalam daftar itu, tetapi kemudian selamat dari penyergapan pada 2018, sementara Wali Kota Jed Mabilog dari pusat kota Iloilo bersembunyi pada 2017.

Dua wali kota lain dalam daftar yang lebih panjang, Rolando Espinosa dan Reynaldo Parojinog, dibunuh oleh polisi pada 2016 dan 2017. Espinosa ditembak mati di dalam penjara polisi.

Wali Kota Antonio Halili, yang dibunuh penembak jitu ketika menghadiri upacara pengibaran bendera di luar kantornya di kota Tanauan tahun lalu, dikaitkan dengan obat-obatan terlarang oleh Duterte beberapa jam setelah serangan itu.

Badan Penegakan Narkoba Filipina juga mengatakan, Mariano Blanco, yang dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal di kantornya di kota selatan Ronda tahun lalu, juga masuk dalam daftar pantauan narkotika pemerintah.

Polisi Filipina mengatakan, mereka telah membunuh lebih dari 5.500 pelaku kasus narkoba yang melawan balik ketika disergap, tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan, jumlah korban sebenarnya empat kali lebih banyak.

Mereka pun menilai, upaya yang dilakukan Duterte merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional telah meluncurkan penyelidikan awal atas pembunuhan dalam perang melawan narkoba, dan badan hak asasi manusia utama PBB telah menyetujui sebuah peninjauan.

Demo Rusuh di Chile Masih Berlanjut, Korban Tewas Capai 19 Orang

Korban jiwa akibat kericuhan di Chile dilaporkan bertambah menjadi 19 orang pada Kamis (24/10/2019). Aksi demonstrasi di negara itu terus berlanjut, meskipun pemerintah sudah membatalkan kenaikan tarif kereta bawah tanah.

Menurut Kantor Kejaksaan Santiago, Agustin Juan Coro Conden, yang berkewarganegaraan Peru, meninggal dunia setelah seorang pria melepaskan tembakan ke segala arah untuk melindungi tokonya yang dijarah di Kota Puente Alto.

Sebagian besar kematian disebabkan oleh kericuhan selama penjarahan pada Minggu pekan lalu.

Pekan lalu, pengunjuk rasa melompati pintu putar di stasiun metro di ibu kota tanpa membayar tiket sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif sebesar empat persen.

Untuk mencegah eskalasi krisis, Presiden Sebastian Pinera pun membatalkan kenaikan tarif kereta, menaikkan upah minimum karyawan, dan menunda kenaikan harga listrik sampai tahun depan.

Menurut Badan Statistik Chile, setengah dari jumlah total buruh di negara itu menghasilkan USD 550 atau kurang per bulannya.

Pemerintah Chile mendeklarasikan masa darurat 15 hari pada Sabtu lalu.