Protes Irak: Pengunjuk Rasa Ditembak, Rumah Ulama Dibom

Protes Irak yang telah berlangsung sejak dua bulan lalu diwarnai dengan aksi penembakan terhadap para pengunjuk rasa. Hingga kini, masih belum jelas siapa yang membunuh selusin pengunjuk rasa, dan meluncurkan serangan pengeboman terhadap rumah ulama anti-pemerintah Muqtada al-Sadr.

Penyerang tak dikenal telah menewaskan belasan pengunjuk rasa anti-pemerintah di ibu kota Irak, Baghdad. Presiden Irak Barham Salih menuduh serangan itu dilakukan oleh geng-geng kriminal. Sementara itu, sebuah pesawat tak berawak mengebom rumah seorang ulama Syiah terkemuka Irak yang telah menjadi pendukung utama gerakan protes.

The New York Times melaporkan, pengeboman terhadap rumah ulama Moktada al-Sadr di kota selatan Najaf itu terjadi beberapa jam setelah serangan terhadap para pengunjuk rasa. Mereka saat itu tengah berada di sebuah gedung, tempat banyak pendukung al-Sadr berkumpul untuk melakukan demonstrasi menuntut demonstrasi perubahan dalam sistem pemerintahan, penghapusan korupsi, dan pengekangan pengaruh Iran terhadap Irak. Tidak ada yang terluka dalam pemboman di rumah al-Sadr di Najaf.

Serangan mematikan terhadap pengunjuk rasa oleh penyerang bersenjata tak dikenal sudah jarang terjadi sejak protes dimulai lebih dari dua bulan lalu. Serangan saling balas telah meningkatkan ketegangan antara pasukan keamanan Irak dan para demonstran.

“Rakyat Irak berada pada titik didih,” tutur Sa’ad Maye al-Hilfi, anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen Irak, yang berencana mengadakan pertemuan darurat pada Minggu (8/12).

Tidak ada seorang pun yang mengaku bertanggung jawab atas kekerasan itu. Dengan pasukan keamanan negara itu ditarik ke berbagai arah yang berbeda, tidak jelas siapa yang mungkin memberikan perintah.

Presiden Salih telah bertindak sementara sebagai kepala negara sejak Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri pada November 2019. Parlemen Irak hingga kini belum menyebutkan penggantinya. Perdana menteri adalah panglima tertinggi di Irak. Tanpa kepemimpinannya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atau menentukan prioritas pasukan keamanan.

Beberapa pasukan berada di bawah komando Kementerian Pertahanan, sementara yang lain di bawah komando Kementerian Dalam Negeri, dan sisanya dikendalikan oleh Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak, yang secara teknis melapor ke komando operasi bersama.

Sebagian Pasukan Mobilisasi Populer memiliki hubungan dekat dengan Iran dan termasuk di antara 30 kelompok bersenjata yang sekarang diintegrasikan ke dalam struktur keamanan. Namun, beberapa kelompok bersenjata berat yang dekat dengan Iran tetap berada di luar proses integrasi itu.

Terdapat dua atau tiga kelompok ekstremis bersenjata yang menentang pemerintah, sama halnya dengan para pengunjuk rasa, yang kian memperumit lanskap keamanan Irak. Namun, kelompok-kelompok tersebut tampaknya bertekad mengganggu protes damai dengan serangan bersenjata.

Kehadiran mereka memungkinkan elemen-elemen jahat di dalam berbagai pasukan keamanan pemerintah untuk beroperasi dengan bebas hukuman dan menyalahkan kelompok-kelompok ekstremis atas kegiatan mereka.

Presiden Salih mengatakan, penembakan para demonstran adalah “tindakan kriminal, serangan bersenjata yang dilakukan oleh geng penjahat dan melanggar hukum.” Dia memperingatkan pasukan keamanan, mengatakan tanggung jawab mereka tidak hanya untuk melindungi “demonstran damai dan properti publik dan pribadi”, tetapi juga untuk “mengejar penjahat ilegal, menangkap mereka, dan membawa mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman.”

Dikutip dari The New York Times, para pengunjuk rasa ditembak di dekat Jembatan Sinak yang membentang di atas Sungai Tigris, salah satu dari tiga jembatan yang telah diambil alih demonstran. Selain jumlah korban jiwa, sekitar 100 orang terluka dalam penembakan tersebut.

Serangan itu dimulai di garasi parkir enam lantai yang menghadap ke jembatan dan Sungai Tigris. Garasi itu adalah salah satu dari dua bangunan yang telah menjadi kubu pengunjuk rasa.

“Apa yang terjadi adalah pada jam 8 malam kemarin, kami terkejut ketika kami mendengar perkelahian terjadi di lantai empat dan kemudian tiba-tiba ada penembakan,” lapor Murtada Saad (18), pengemudi tuk tuk yang bekerja di sekitar jembatan dan telah mengendarai kendaraan roda tiga miliknya ke dalam gedung.

Tak lama berselang, terjadi penembakan di luar gedung serta di lapangan terdekat yang juga diduduki oleh para demonstran. Saksi mata menggambarkan situasi kacau. Beberapa pria bersenjata tampaknya mengenakan seragam militer pasukan pemerintah, dengan sejumlah orang di antaranya mengenakan seragam Pasukan Mobilisasi Populer dan beberapa lainnya mengenakan pakaian sipil.

Para pengunjuk rasa segera meminta militer Irak untuk turun tangan. Namun, beberapa tentara justru diserang ketika mereka tiba, menurut The New York Times, menambah kebingungan dan memaksa mereka untuk mundur.

Para saksi mata mengatakan setidaknya beberapa penyerang, mungkin semuanya, melaju dengan truk pickupputih. Rekaman video menunjukkan terdapat setidaknya tujuh kendaraan. Suara penembakan terus-meneru terdengar dalam video tersebut saat truk melaju pergi.

Selama beberapa minggu terakhir, para pengikut al-Sadr telah menduduki garasi parkir di dekat Jembatan Sinak. Saad, sopir tuk tuk, mengatakan pada Sabtu (7/12) bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa orang datang ke gedung itu. Mereka mengaku berasal dari selatan Irak dan telah mendirikan tenda di lantai empat.

“Tidak ada satu pun dari orang-orang kami yang menggeledah dua tenda itu karena, sayangnya, beberapa dari kami menerima suap dan siapapun dapat membawa apa pun ke dalam gedung,” keluh Saad, dilansir dari The New York Times.

“Jadi mereka membawa senjata ke gedung,” sambungnya.

Saad melanjutkan, “Pada awalnya, kami diserang dari dalam gedung oleh para penyusup, dan kemudian kami dikejutkan oleh penembakan berat dan banyak kendaraan. Telah terjadi pembantaian.”

Komisi Pasukan Mobilisasi Populer mengatakan kepada para pengikutnya untuk mematuhi arahan pasukan pertahanan Irak dan menjauh dari pusat-pusat protes.

Al-Sadr mengatakan kepada pengikutnya di Twitter untuk segera pulang atau untuk tetap tinggal di area protes yang padat penduduk.

Disadur dari The New York Times, beberapa pengunjuk rasa yang menjaga Jembatan Sinak tetap berada di sana pada Sabtu (7/12) untuk meratapi teman-teman mereka yang menjadi korban jiwa.

Karar Jabar (25) mengaku telah mengenal Mustafa Kamal (21) selama bulan terakhir protes Irak. Mereka saling mengunjungi di pos-pos mereka di sejumlah jembatan yang berbeda.

“Kami dikejutkan oleh kebakaran hebat sekitar jam 8 tadi malam. Saya mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka benar-benar pembunuh yang jahat,” ujar Jabar.

“Teman saya Mustafa, yang saya datangi untuk melihat di sini di Sinak, terbunuh oleh tembakan penembak jitu,” katanya sambil membungkuk untuk menyalakan lilin di atas beton di sekitar darah kering tempat temannya gugur. “Mereka memperlakukan kami dengan brutal seolah-olah kami adalah musuh mereka,” kisahnya.

Fasilitas Medis Afghanistan Diserang, Taliban Klaim Tanggung Jawab

Taliban mengklaim bertanggung jawab atas aksi bom bunuh diri yang mengguncang fasilitas medis dekat pangkalan militer Bagram milik AS. Aksi tersebut menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 70 korban. Tidak ada korban dari AS yang dilaporkan setelah serangan.

Pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah fasilitas medis yang sedang dibangun di Bagram, pangkalan militer AS terbesar di Afghanistan utara, Rabu (11/12) pagi. Spontan, Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, kata pejabat Afghanistan dan AS.

Dua bom mobil terlibat dalam serangan, yang kemudian diikuti oleh baku tembak antara penyerang dan pasukan keamanan setempat. Rentetan aksi ini sendiri menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 70, menurut kementerian dalam negeri Afghanistan.

Meski begitu, tidak ada korban jiwa di AS dan pasukan koalisi, menurut pejabat militer AS.

Namun, sejumlah rumah sipil di dekatnya hancur akibat pengeboman itu, menurut anggota parlemen lokal untuk Provinsi Parwan tempat pangkalan Bagram berada.

“Pejuang Taliban yang tetap bertahan setelah upaya yang gagal untuk menghancurkan lapangan udara Bagram, tewas dalam serangkaian serangan udara malam ini,” ujar seorang juru bicara, dinukil dari ABC News.

“Para pejuang melindungi diri mereka dengan barikade di dalam gedung fasilitas medis yang jadi bulan-bulanan penyerang pada Rabu pagi,” sambungnya.

“Pasukan koalisi yang berkoordinasi dengan Pasukan Keamanan Afghanistan, memberi tahu penduduk setempat dan memblokir daerah itu sebelum melakukan serangan udara, guna memastikan keselamatan mereka,” katanya lagi.

“Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Afghanistan, pasukan khusus, dan keinginan mereka untuk membawa perdamaian dan keamanan ke Afghanistan,” tuturnya.

Menurutnya Paman Sam berupaya sekuat tenaga agar aksi-aksi kekerasan yang menewaskan korban jiwa di Afghanistan bisa dikurangi.

Lima prajurit militer dari kontingen Georgia “menerima luka ringan akibat serangan teroris,” menurut keterangan Kementerian Pertahanan Georgia. Tak satu pun dari pria yang terluka memerlukan perawatan di rumah sakit.

Dokter setempat, Sangin menambahkan, rumah sakit dekat lokasi kejadian ikut terbakar usai ledakan. Belum diketahui jika ada warga asing di dalam rumah sakit tersebut. Namun, ia mengaku telah menerima lima korban luka yang semuanya adalah warga Afghanistan.

AS baru-baru ini mengumumkan, telah membuka kembali negosiasi dengan Taliban setelah pembicaraan Doha, Qatar berbuntut kegagalan. Setelah sebelumnya pada 2019 AS telah mencapai kesepakatan dengan gerilyawan Taliban untuk menarik pasukan mereka dari negara itu dan menghentikan perang terpanjang Amerika dengan imbalan jaminan keamanan. Namun, Trump justru membuat langkah mengejutkan pada September 2019, menggambarkan pembicaraan selama setahun itu telah “mati”, lantas membatalkan undangan kepada pemberontak untuk bertemu di dekat Washington karena pembunuhan seorang tentara AS dalam serangan militan.

Taliban lantas menolak untuk berunding secara resmi dengan pemerintah Afghanistan, tetapi upaya diplomatik terus mendorong dialog dan menanamkan benih-benih perjanjian damai yang pada akhirnya diperantarai.

Ketua negosiator AS Zalmay Khalilzad memulai kembali pembicaraan dengan Taliban pada Sabtu di Doha, Qatar–pertama kalinya sejak Presiden Trump membatalkan pembicaraan setelah mengundang Taliban ke Camp David.

“Fokus diskusi adalah pengurangan kekerasan yang mengarah pada negosiasi intra-Afghanistan dan gencatan senjata,” ungkap pejabat Departemen Luar Negeri kepada ABC News.

Trump mengunjungi pangkalan udara Bagram dalam kunjungan kejutan pada Hari Thanksgiving tahun ini, yang sekaligus jadi perjalanan pertamanya ke negara itu.

Ketika ditanya apakah AS telah memulai kembali perundingan damai dengan Taliban, dia menjawab dengan “ya,” tetapi tidak menawarkan rincian lebih lanjut.

Keterangan foto utama: Pasukan AS berjaga-jaga usai serangan bom bunuh diri diledakkan di lokasi fasilitas medis Afghanistan. (Foto: Reuters)

AS: Korban Tewas Protes Iran Ditaksir Mencapai Ribuan

Trump mengecam tindakan brutal yang terjadi di Iran, bersumpah akan menanggapi dengan tegas segala ancaman dari Iran terhadap kepentingan AS. Jumlah korban sulit untuk diverifikasi, karena pihak berwenang Iran telah sangat membatasi akses internet.

Pada Kamis (5/12), Amerika Serikat menyatakan pihak berwenang Iran mungkin telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam penindakan brutal mereka terhadap demonstrasi―yang disebut Washington sebagai tantangan internal terburuk rezim ulama itu.

“Tampaknya rezim telah membunuh lebih dari 1.000 warga Iran sejak protes dimulai,” ucap Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, dikutip dari South China Morning Post.

Dia mengakui, informasi mengenai protes Iran sulit untuk diverifikasi karena akses internet di negara itu dibatasi, tetapi mengatakan: “Kami tahu pasti korbannya banyak, ratusan.”

Hook menyebutkan “ribuan orang” Iran telah terluka dan sedikitnya 7.000 pemrotes telah ditahan.

Presiden AS Donald Trump, saat menjamu diplomat-diplomat PBB di Gedung Putih, mengecam penindakan rezim terhadap demonstran “brutal” dan “mengerikan”. Ia berjanji akan menanggapi “dengan tegas” segala ancaman dari Iran terhadap kepentingan AS.

Protes Iran meletus pada 15 November setelah pemerintah tiba-tiba menaikkan harga bahan bakar. Sebelum protes, ekonomi negara itu telah lumpuh di bawah sanksi besar-besaran dari Amerika Serikat.

Hook memaparkan, penumpasan yang terjadi kemudian menunjukkan rezim harus mengandalkan kekuatan kasar dan kehilangan dukungan bahkan dari basis kelas pekerja yang biasanya mendukung rezim tersebut.

“Ini adalah krisis politik terburuk yang dihadapi rezim dalam 40 tahun,” kata Hook.

Korban tewas telah jauh melebihi angka 208, menurut perkiraan Amnesty International, yang menjelaskan pihaknya telah berhati-hati dalam mengumumkan data karena sulitnya memverifikasi informasi dari Iran.

Iran telah membantah jumlah kematian yang tinggi, menyebutnya “bohong” dan mengkonfirmasi hanya lima yang tewas―empat personil pasukan keamanan terbunuh oleh “perusuh” dan satu warga sipil.

Namun, pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei mengungkapkan, orang yang terbunuh dalam kekerasan akan dianggap “martir” selama mereka tidak memicu kerusuhan.

“AS mendasarkan penghitungan sebagian pada foto dan video yang dikirim oleh 32 ribu orang setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak Iran untuk mengangkat pembatasan internet,” jelas Hook.

Hook menambahkan, video yang dikirim dari Mahshahr, kota di barat daya Iran yang ditinggali oleh banyak minoritas Arab Iran, menunjukkan elite Garda Revolusi mengejar pengunjuk rasa ke rawa-rawa dengan senapan mesin yang dipasang pada truk.

“Mereka kemudian menembaki para demonstran. Di antara suara tembakan dari senapan mesin, terdengar jeritan para korban,” kata Hook, memperkirakan ada 100 orang terbunuh di kota itu saja.

Hook menuntut pembebasan tahanan dan isolasi diplomatik lebih lanjut dari Iran, sementara John Rood, kepala kebijakan Pentagon, tidak mengesampingkan pengiriman lebih banyak pasukan ke wilayah itu untuk melawan peran Iran.

“Kami terus mengawasi ancaman itu dan kami memiliki kemampuan untuk secara dinamis menyesuaikan postur pasukan kami,” ujar John Rood pada sidang Senat.

Namun, Rood membantah laporan oleh The Wall Street Journal bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk mengirim 14 ribu tentara lagi ke wilayah tersebut―sama dengan jumlah yang telah dikerahkan selama enam bulan terakhir seiring meningkatnya ketegangan AS-Iran.

Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi dan Israel, telah mencoba untuk memblokir semua ekspor minyak Iran setelah menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran tahun lalu. Ia juga berjanji untuk mengurangi pengaruh Iran di Timur Tengah.

Menurut keterangan Hook, kapal perang AS pada 25 November menangkap pengiriman besar senjata buatan Iran menuju pemberontak Houthi Yaman―termasuk rudal anti-tank dan pertahanan udara.

Dalam surat bersama kepada PBB, pemerintah Inggris, Prancis, dan Jerman, yang masih mendukung kesepakatan nuklir Iran, juga menuduh Iran mengembangkan rudal balistik berkemampuan nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut tuduhan itu “palsu” dan menuduh negara-negara Eropa tersebut “tunduk pada intimidasi AS.”

Hook menyuarakan rasa bangganya terhadap para pengunjuk rasa yang telah menargetkan rezim “mafia agama yang korup”, alih-alih Amerika Serikat dan sanksi-sanksinya.

Peraih Nobel Shirin Ebadi, pengacara hak asasi manusia Iran, dalam sebuah wawancara dengan France 24, mendukung upaya Barat untuk melemahkan rezim, tetapi mengkritik sanksi ekonomi yang telah melukai rakyat Iran.

Warga Iran yang melintasi garis ideologis juga telah mengkritik Trump karena memberlakukan larangan pada sebagian besar warga Iran untuk bepergian ke Amerika Serikat.

Keterangan foto utama: Demonstran pro-pemerintah Iran menghadiri unjuk rasa di Teheran, Iran 25 November 2019. (Foto: Reuters/Nazanin Tabatabaee/WANA) 

Dikecam Eropa, Iran Bantah Rudal Balistiknya Berkemampuan Nuklir

Inggris, Prancis, dan Jerman mengklaim program rudal balistik Iran tidak konsisten dengan kesepakatan nuklir dan meningkatkan kapasitasnya untuk mengirimkan muatan nuklir. Teheran membalas, Eropa juga gagal memenuhi kewajiban berdasarkan pakta tersebut.

Tiga kekuatan utama Eropa minggu ini meningkatkan tekanannya terhadap Iran. Ini terjadi setelah program rudal balistik Teheran dinilai mereka tidak konsisten dan melanggar kesepakatan nuklir Iran.

Program balistik Iran—yang sebagian besar dilarang oleh Dewan Keamanan PBB sebelum adopsi kesepakatan nuklir Iran pada 2015—telah menjadi sumber pertikaian antara AS dan Iran. Menurut ketentuan kesepakatan, Iran memiliki hak untuk mengembangkan rudal balistik hulu ledak konvensional. Namun, negara itu berjanji untuk tidak mengembangkan rudal yang mampu menghasilkan bom nuklir.

Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump—yang menarik diri dari kesepakatan nuklir itu pada Mei 2018—telah mengklaim Iran telah melanggar semangat kesepakatan dengan mengembangkan kemampuan rudal yang dilarang di bawah kedok program senjata konvensionalnya.

Pemerintah AS baru-baru ini mendapat dorongan dari Inggris, Prancis, dan Jerman, menurut laporan Foreign Policy. Tiga negara itu menandatangani surat bersama bulan lalu yang menyatakan “pengembangan rudal balistik berkemampuan nuklir Iran dan teknologi terkait tidak konsisten” dengan kewajibannya di bawah resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir.

Surat itu merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kekuatan-kekuatan utama Eropa—yang tetap berkomitmen pada pakta nuklir—berusaha untuk menopang hubungan mereka dengan Washington. Di saat yang sama, mereka menghukum Teheran atas apa yang mereka anggap sebagai kemunduran bertahap dari kewajibannya berdasarkan pakta nuklir.

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh mereka berusaha “menutupi ketidakmampuan mereka” untuk memenuhi kewajiban mereka sendiri di bawah pakta nuklir. Jika Inggris, Prancis, dan Jerman “menginginkan sedikit kredibilitas global, mereka bisa mulai dengan mengerahkan kedaulatan alih-alih tunduk pada intimidasi AS,” katanya, seperti yang dikutip Foreign Policy.

Negara-negara Eropa menyebut peluncuran rudal jarak menengah Shahab-3 Iran—yang muncul di media sosial pada April—memiliki peluncur yang dapat mengirimkan senjata nuklir, menurut Rezim Kontrol Teknologi Rudal (Missile Technology Control Regime/MTCR). MTCR, yang beranggotakan 35 negara produsen rudal utama dunia, telah mendesak pembatasan ekspor teknologi rudal nuklir.

MTCR menganggap setiap rudal yang mampu mengirimkan muatan sedikitnya 500 kilogram (1.000 pound), lebih dari 300 kilometer (200 mil), secara inheren mampu menampung bom nuklir. Iran meluncurkan rudal Shahab-3 kedua di wilayah Iran sejauh 680 mil pada 24 Juli.

Juru runding top Iran Abbas Araghchi dan Sekretaris Jenderal EEAS Helga Schmid menghadiri pertemuan Komisi Gabungan JCPOA di Wina, Austria, 28 Juli 2019. (Foto: Reuters/Kirsti Knolle)

Dalam surat bersama tersebut, negara-negara Eropa mengutip laporan pers bahwa pada bulan Agustus Iran berusaha meluncurkan kendaraan peluncur satelit Safir menggunakan teknologi rudal balistik dari dua program rudal Iran yang mampu mengirimkan senjata nuklir. Mereka juga mengatakan Iran memasok para pemberontak Houthi di Yaman dengan rudal balistik jarak menengah Borkan-3, yang melanggar embargo PBB yang lain, yakni Resolusi 2216.

Menanggapi itu, Iran memberikan tanggapan yang tajam kepada Eropa. Pihaknya mencatat desakan Rezim Kontrol Teknologi Rudal, yang tidak diakui oleh Iran, tidak mengikat secara hukum. Mereka juga menekankan kesepakatan nuklir tidak mengharuskan Iran untuk mematuhi definisi suatu organisasi tentang teknologi yang mampu mengirimkan senjata nuklir.

“Definisi dan kriteria yang terkandung dalam Rezim Kontrol Teknologi Rudal tidak mengikat secara hukum bahkan untuk 35 anggotanya, apalagi diterima secara universal,” tulis Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini, Kelly Craft.

“Tidak ada rudal Iran yang ‘dirancang’ untuk secara eksklusif mampu mengirimkan hulu ledak konvensional,” tulis Ravanchi. Kesepakatan nuklir Iran “tidak membatasi, dengan cara apa pun, kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik konvensional Republik Islam Iran,” tambahnya.

Dubes Iran untuk PBB itu juga memaparkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan pakta nuklir mengizinkan Iran untuk mengimpor dan mengekspor teknologi rudal konvensional selama ia meminta persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Namun, dia mengatakan “beberapa negara barat” telah mencegah DK PBB mempertimbangkan permintaan untuk transaksi semacam itu. Dia juga membantah klaim peluncuran satelit Iran— “yang secara intrinsik dirancang untuk menempatkan satelit ke orbit, bukan mengirimkan hulu ledak”—dilarang oleh resolusi PBB.

Keterangan foto utama: Fasilitas nuklir Natanz Iran tahun 2007. Sebagian karena bantuan sanksi yang diberikan berdasarkan kesepakatan, Iran telah mampu memperkuat dirinya. Fasilitas nuklirnya, terutama pusat sentrifugal di Natanz, dikelilingi oleh senjata anti-pesawat. (Foto: Associated Press/Hasan Sarbakhshian)

Militer Israel Latihan Perang ‘Game of Thrones’ di Siprus

Angkatan udara dan pasukan khusus mengadakan latihan di pulau Mediterania Siprus untuk keempat kalinya dalam tiga tahun. Latihan itu dimaksudkan untuk mensimulasikan pertempuran di medan berbatu dan pegunungan seperti Lebanon.

Pasukan khusus Israel melakukan latihan besar-besaran di Siprus minggu ini, mensimulasikan peperangan di wilayah berbatu di pulau itu, kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Beberapa unit dari Brigade Komando IDF ikut serta dalam latihan perang―yang dijuluki dengan “Game of Thrones”―bersama beberapa skuadron angkatan udara.

Kolonel Kobi Heller, komandan Brigade Komando, mengatakan latihan itu merupakan ujian penting bagi unitnya, yang dibentuk pada 2015, menyatukan berbagai unit pasukan khusus di bawah satu payung.

“Latihan ini mensimulasikan berbagai misi dan skenario yang menunjukkan pematangan kemampuan operasional dan proses yang dimulai empat tahun lalu,” katanya saat diwawancarai Times of Israel.

“Selama latihan, kami menekankan pentingnya akurasi dan memperhatikan detail, tetapi, kemampuan pribadi para prajurit yang paling penting,” tambah Heller.

Ini adalah latihan militer keempat Israel di Siprus dalam tiga tahun terakhir, menyusul kesepakatan antara kedua negara untuk bekerja sama dalam masalah militer.

Menurut keterangan IDF, yang dilansir dari Times of Israel, pasukan Siprus juga mengambil bagian dalam latihan itu. Latihan tersebut difokuskan pada pertempuran di “medan baru yang tidak dikenal, yang mensimulasikan pertempuran di arena utara”, merujuk pada Libanon dan Suriah.

“Subjek yang disimulasikan meliputi: penyergapan di malam hari dengan penekanan pada pertempuran di daerah pegunungan, dengan lanskap terjal dan kompleks; serangan terhadap infrastruktur musuh; penyediaan peralatan melalui udara; pengisian bahan bakar helikopter; penyelamatan pilot di pesawat yang tertembak jatuh dan evakuasi korban,” menurut keterangan tersebut.

“Semua ini adalah simulasi untuk menghadapi pesawat dan pasukan musuh.”

IDF juga menyebutkan tentara dari unit Egoz, Maglan, dan Duvdevan dari Komando Brigade ikut serta dalam latihan itu, demikian juga skuadron helikopter angkatan udara, skuadron kendaraan udara tak berawak, dan Unit 669 pencarian dan penyelamatan. Ada juga skuadron udara yang akan mensimulasikan pesawat musuh.

“Sangat mengesankan melihat kemampuan (militer) kami menggunakan kekuatan yang mematikan dan akurat sejauh ini di pantai negara itu,” kata Brigadir Jenderal Yoav Amiram, komandan Pangkalan Udara Palmahim, yang mengirim beberapa skuadron ke Siprus.

Kepala IDF Aviv Kohavi melakukan perjalanan ke Siprus untuk mengunjungi latihan selama seminggu. Selama perjalanan itu, ia juga bertemu dengan rekannya dari Siprus, Letnan Jenderal Ilias Leontaris, Kepala Staf Umum Pengawal Nasional Republik Siprus.

Militer Israel pertama kali mengirimkan pasukan khusus untuk latihan perang di Siprus pada Juni 2017, dengan sekitar 500 tentara dari komando satuan Egoz, bersama dengan perwakilan dari sejumlah unit pasukan khusus lainnya.

Pada Desember tahun itu, pasukan komando Israel kembali melakukan latihan perang di Siprus. Anggota unit Oketz dan unit Korps Artileri “Sky Riders”, yang mengoperasikan drone kecil, mengambil bagian dalam latihan itu.

Pada Oktober 2018, pasukan khusus IDF mengadakan latihan kembali di negara pulau itu. Latihan kali itu mensimulasikan “berbagai skenario dan kemampuan di bidang kontraterorisme, pertempuran di perkotaan, pertempuran di lapangan, mengatasi penyusupan, penghancuran, dan melatih penyediaan obat-obatan di medan perang,” menurt pernyataan IDF saat itu, yang dikutip Times of Israel.

Pasukan Siprus juga datang ke Israel untuk latihan kontraterorisme pada Oktober 2017, mengadakan latihan dua minggu di sebuah kota Arab tiruan di pangkalan pelatihan Tzeelim milik IDF.

Keterangan foto utama: Pasukan Israel berpatroli seiring mesin-mesin berat menghancurkan gedung-gedung Palestina di desa Sur Baher yang terletak di kedua sisi tembok pembatas Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki Israel, 22 Juli 2019. (Foto: Reuters/Mussa Qawasma)