Demonstran Sudan Peringatkan Arab Saudi dan UEA untuk Tak Ikut Campur

Demonstrasi di Sudan masih berlangsung, bahkan ukurannya bertambah besar. Fokus mereka bukan lagi kepada Omar al-Bashir yang telah berhasil digulingkan, melainkan kapan militer akan segera menyerahkan tampuk kepemimpinan pemerintahan kepada sipil. Mereka juga memperingatkan agar negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak ikut campur dalam proses mereka menuju demokrasi.

Oleh: Max Bearak dan Kareem Fahim (The Washington Post)

Di tengah seruan yang menuntut “revolusi rakyat,” ada slogan baru yang muncul minggu ini di demonstrasi Sudan: “Kami tidak ingin bantuan Saudi bahkan jika kita harus makan kacang dan falafel!”

Slogan itu menggarisbawahi kecurigaan di antara pengunjuk rasa demonstrasi Sudan tentang motif Arab Saudidan sekutu dekatnya, Uni Emirat Arab (UAE), setelah mereka bersama-sama menjanjikan $3 miliar bantuan kepada pemerintah militer transisi Sudan, yang menggulingkan Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir bulan ini setelah 30 tahun berkuasa.

Demonstrasi tersebut, yang menyebar ke seluruh negeri dan menjadi demonstrasi yang terbesar dalam satu generasi, terus membengkak setelah pelengseran Omar Hassan al-Bashir, memberikan tekanan pada militer untuk dengan cepat mentransfer kekuasaan ke dewan sipil sampai pemilu dapat diadakan.

Tetapi di antara para demonstran tersebut, banyak yang khawatir bahwa monarki yang kuat di Arab Saudi dan UEA akan menggunakan kekayaan mereka untuk menekan demokrasi dan mendukung “kontra-revolusi,” karena mereka telah dituduh melakukan hal itu di negara lain di wilayah tersebut.

“Pendaratan lunak untuk rezim lama sedang diatur oleh beberapa kekuatan Timur Tengah sehingga mereka dapat menjaga sekutu mereka tetap berkuasa,” Mohamed Yusuf al-Mustafa, kepala Asosiasi Profesional Sudan, mengatakan dalam sebuah wawancara. Koalisi dokter, pengacara, dan lainnya telah menjadi penyelanggara demonstrasi ini. “Mereka bukan musuh kita. Tapi mereka mempertaruhkan nasib rakyat Sudan.”

Saat mengumumkan paket bantuan bersama, Kedutaan Besar Saudi di Washington mengatakan bahwa $500 juta akan diberikan kepada bank sentral Sudan untuk membantu mengurangi tekanan pada pound Sudan dan meningkatkan kesehatan keuangan negara itu. Sisanya akan “didedikasikan untuk mendukung rakyat Sudan melalui bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.”

Pemerintah AS telah menyuarakan dukungan untuk demonstrasi itu, tetapi Sudan tetap berada di daftar AS untuk sponsor terorisme. Sebagian besar sanksi AS untuk Sudan dicabut pada tahun 2017, tetapi sanksi itu meninggalkan jejak besar pada ekonomi Sudan, dengan inflasi melonjak melampaui 70 persen tahun lalu.

Pada Selasa malam (23/4), Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Makila James, bertemu dengan kepala dewan militer transisi, Letjen Abdel Fattah al-Burhan, di Khartoum.

“[Kami mengatakan] transisi harus selesai secepat mungkin, dan kami mendukung orang-orang yang meminta transisi secepatnya,” kata James setelah meninggalkan pertemuan.

Pengusiran Bashir dan pemimpin Aljazair baru-baru ini, Abdelaziz Bouteflika, telah menghidupkan kembali harapan di dunia Arab bahwa gerakan pro-demokrasi yang dimulai pada akhir 2010, yang dikenal sebagai Musim Semi Arab, mungkin belum mati.

Para demonstran mendengarkan pidato di Khartoum. (Foto: The Washington Post/Muhammad Salah)

Sebelumnya Arab Saudi dan UEA bereaksi dengan waspada terhadap serangan pemberontakan rakyat dan menggunakan bantuan keuangan dan dukungan militer di Mesir, Bahrain, Libya dan di negara lain untuk meningkatkan sekutu otokratis atau “orang kuat” yang baru muncul. Dan dalam banyak kasus kampanye-kampanye pro-demokrasi telah berhasil terhambat.

Kedua monarki itu, yang bekerja secara bergantian selama beberapa tahun terakhir, telah berupaya mewujudkan visi bersama untuk kawasan itu dengan tujuan melawan pengaruh Iran, menghancurkan gerakan Islamis politik dan menghentikan penularan demokrasi yang dapat membangkitkan aspirasi politik populasi mereka sendiri, kata para analis.

Para demonstran Sudan sangat menyadari itu. Selama berbulan-bulan, mereka telah membahas cara untuk menghindari trayektori Mesir, di mana demonstrasi pada tahun 2011 diikuti oleh pemilu yang akhirnya menghasilkan kudeta militer dan pemerintah otoriter yang didukung oleh Arab Saudi dan UEA, menurut Khalid Mustafa Medani, seorang profesor asosiasi ilmu politik dan ketua program studi Afrika di Universitas McGill.

“Mereka menyadari Saudi akan campur tangan dalam menentang demokrasi,” katanya. “Mereka sudah menyadarinya.”

Bersama-sama, Arab Saudi dan UEA telah memimpin boikot terhadap Qatar, menuduhnya mendukung Iran serta kelompok-kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin. Ada persaingan ekonomi juga. Arab Saudi dan UEA telah bersaing untuk mendapatkan pengaruh dengan Qatar dan sekutu utamanya, Turki, di seluruh Afrika Utara dan Timur, menghabiskan puluhan miliar dolar untuk pelabuhan, jalan, dan lahan pertanian baru.

Sudan telah menjadi pusat dari persaingan itu, kata Medani. Karena lokasinya yang strategis di Laut Merah dan lahan pertanian yang melimpah, Turki, Arab Saudi, Qatar dan UEA semuanya berinvestasi besar-besaran di negara tersebut. Kepentingan negara-negara tetangga berkisar dari mengamankan aliran Sungai Nil hingga memastikan bahwa demonstrasi di Sudan tidak menularkan keberanian ke aktivis masyarakat sipil Mesir, ketakutan setelah penindasan negara selama bertahun-tahun, katanya.

Sudan juga memainkan peran dalam operasi militer yang dilakukan oleh koalisi yang dipimpin Saudi di Yaman, memasok ribuan tentara untuk membantu memerangi pemberontak utara. Dewan militer transisi Sudan terkait erat dengan upaya tersebut. Burhan mengepalai perekrutan pasukan yang bertempur di Yaman, dan banyak yang datang dari barisan yang diperintahkan oleh wakilnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal dengan julukannya Hemedti, yang memimpin barisan milisi di wilayah Darfur di Sudan.

Mohammed al-Yahya, seorang analis politik Saudi yang merupakan pemimpin redaksi situs web Al Arabiya English, mengatakan Arab Saudi dan UEA melihat kepentingan vital dalam memastikan bahwa ketidakstabilan yang disebabkan oleh transisi politik di seluruh dunia Arab tidak “dieksploitasi oleh aktor-aktor non-Arab,” merujuk secara khusus ke Iran dan Turki dan kemungkinan bahwa mereka akan mendukung kelompok-kelompok Islamis politik.

Arab Saudi dan UEA khawatir bahwa Sudan bisa menjadi “lahan subur bagi campur tangan asing,” katanya.

Dukungan Saudi untuk dewan militer Sudan juga bertujuan untuk menemukan mitra yang dapat diandalkan di Khartoum setelah sejarah hubungan yang bergolak antara kerajaan dan Bashir, kata Yahya. Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Saudi menginginkan “Sudan yang stabil yang fokus pada pembangunan ekonomi, yang memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi, UAE, dan Barat.”

Anggota Kepolisian Angkatan Darat Sudan berfoto di depan markas Infanteri di Khartoum. (Foto: The Washington Post/Muhammad Salah)

Kembalinya Taha Osman al-Hussein, mantan ajudan Bashir yang menghabiskan beberapa tahun di pengasingan di Arab Saudi, baru-baru ini ke Sudan juga dipandang sebagai pertanda keterlibatan yang lebih dekat antara Arab Saudi dan dewan militer Sudan.

Mustafa, pemimpin demonstrasi, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Barat tetapi blok yang dipimpin Saudi itu hanya menunjukkan sedikit minat untuk memahami tuntutan para demonstran.

“Sejauh ini, Saudi dan UAE belum bertemu dengan kami,” katanya. Pemerintah Mesir, sekutu dekat Arab Saudi, “menawari saya seorang petugas konsuler, padahal orang Amerika, Inggris, dan Jerman menawarkan pejabat tinggi mereka. Seolah-olah mereka mengira kami menginginkan visa, bukan transisi yang demokratis.”

Pada hari Selasa (23/4), Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sissi memimpin sesi darurat Uni Afrika di mana dewan militer Sudan diberikan tiga bulan tambahan untuk mengatur penyerahan kekuasaan kepada warga sipil.

Pemerintahan Trump telah menjalin hubungan dekat dengan para pemimpin Saudi dan Mesir, dan AS menyerukan transisi secepatnya karena mereka tidak setuju dengan Saudi mengenai prospek pemerintahan sipil dan dukungan Sissi atas masa tenggang yang lebih lama untuk dewan militer.

“AS mungkin satu-satunya aktor yang dapat melindungi pemain internasional dan membantu memastikan transisi hanya terjadi pada rakyat Sudan. Tetapi saat ini, AS tidak bertindak apapun,” kata Zach Vertin, mantan penasihat senior utusan khusus Presiden Barack Obama untuk Sudan.

Walaupun oposisi Sudan bersekutu dengan para demonstran yang menuntut penyerahan kekuasaan sipil, beberapa telah meradang pada seruan para diplomat Barat untuk pemilu yang akan diadakan sesegera mungkin.

“Uni Eropa dan AS menginginkan mandat pemilu dan bukan mandat revolusioner, sehingga mereka mendorong agar pemilu dilaksanakan secepatnya,” kata Omer Eldigair, ketua Partai Kongres Sudan, salah satu partai oposisi terbesar. “Tetapi jika Anda menyelenggarakan pemilu sekarang, Anda akan memberikan kekuatan kembali ke antek-antek Bashir―mereka adalah satu-satunya yang memiliki struktur partai yang terorganisir. Kami telah ditekan selama beberapa dekade. Itu sebabnya kami meminta empat tahun transisi yang dipimpin sipil.”

Para demonstran muda sekarang tidak terlalu sering berbicara tentang Bashir, yang mereka ingin diadili di pengadilan, mereka lebih sering membicarakan transaksi apa yang mereka yakini terjadi di balik pintu tertutup di istana lama Bashir, yang sekarang ditempati oleh dewan militer.

“Cara berpikir mereka adalah sikap Arab klasik terhadap Sudan: Mendukung para pemimpin militer, melindungi kepentingan sendiri dan mengabaikan perilaku buruk terhadap rakyat,” Mustafa, pemimpin protes, mengatakan tentang Arab Saudi dan UEA. “Dengan mendukung dewan militer, mereka hanya mendukung kepentingan golongan, bukan kepentingan rakyat.”

Keterangan foto utama: Demonstran menyerukan slogan-slogan di sebuah demonstrasi di Khartoum, Sudan. (Foto: The Washington Post/Muhammad Salah)

Kondisi Terakhir Suriah: Kota-Kota Modern yang Kini Mati

Perang di Suriah sekarang berubah menjadi perang ekonomi. Kunjungan penulis ke Damaskus dapat menunjukkan bagaimana masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Para pedagang di pasar mengeluh tentang penjualan yang menyedihkan. Restoran dan bar yang biasanya ramai pengunjung sebagian besar kosong. Peningkatan pemadaman listrik telah memaksa toko-toko untuk menggunakan generator. Lalu lintas kosong. Semangat turun. Kota-kota modern itu kini tampak mati.

Oleh: Donna Abu-Nasr (Bloomberg)

Jalan menuju Damaskus dari perbatasan Lebanon membuat tak seorang pun ragu mengenai pihak mana yang telah memenangkan perang—yang telah menyelimuti Timur Tengah dalam kegelapan selama delapan tahun.

“Selamat datang di Suriah yang memenangkan perang,” kata sebuah papan iklan dengan gambar Presiden Bashar al-Assad yang berseri-seri, dengan latar bendera merah, putih, dan hitam negara itu.

Alih-alih hiruk-pikuk rekonstruksi dan janji kebangkitan, warga Suriah mendapati diri mereka berjuang dalam pertempuran lain. Lelah dan trauma akibat kekerasan, mereka berfokus pada upaya untuk bertahan hidup dalam ekonomi yang hancur yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera bangkit.

PBB memperkirakan bahwa negara itu membutuhkan lebih dari $250 miliar dalam bentuk bantuan untuk membuat ekonomi berjalan kembali—jumlah uang yang tak mampu disediakan oleh para sekutu perangnya, yakni Iran dan Rusia.

Amerika Serikat (AS) di bawah Donald Trump, sementara itu, telah memperketat bantuan keuangan pada musuh-musuhnya, dan minggu ini mengakhiri pembebasan embargo untuk pembeli minyak Iran.

Pemerintah di Teheran—yang memperpanjang batas kredit untuk Damaskus dalam beberapa tahun terakhir, untuk membeli minyak dan mendukung perekonomian—berada di bawah sanksi Amerika yang baru, yang melarang pengiriman bantuan ke Suriah.

Negara-negara yang dapat membantu—termasuk negara-negara Teluk yang kaya minyak—tidak akan mengulurkan tangan kepada negara yang bersekutu dengan Iran, saingan mereka.

Dampaknya bagi Damaskus sangat mengejutkan.

Kota ini biasanya berdenyut dengan kehidupan di musim semi, gerobak penuh dengan almond hijau segar, para pria Damaskus merokok shisha di kafe luar ruangan, dan keluarga-keluarga menikmati piknik. Kota itu tampak tak bernyawa saat ini.

Para pedagang di pasar mengeluh tentang penjualan yang menyedihkan. Restoran dan bar yang biasanya ramai pengunjung sebagian besar kosong. Peningkatan pemadaman listrik telah memaksa toko-toko untuk menggunakan generator. Lalu lintas kosong. Semangat turun.

Barisan mobil membentang bermil-mil menunggu berjam-jam untuk mengisi tangki mereka dengan 20 liter bensin—batas yang diperbolehkan bagi warga Suriah di daerah yang dikendalikan pemerintah—setiap lima hari sekali.

Pengiriman minyak terakhir dari Iran—yang mengirim hingga tiga juta barel per bulan—datang pada bulan Oktober sebelum sanksi dilanjutkan.

“Saya pikir begitu perang berakhir, mata uang kami akan menjadi lebih kuat dan standar hidup kami lebih baik,” kata Saeed al-Khaldi, yang mengangkut sayuran melintasi kota yang luas.

Populasi Damaskus hampir meningkat dua kali lipat sejak perang dimulai, menjadi lebih dari enam juta, seiring warga sipil melarikan diri dari kekerasan di wilayah lain.

“Sebaliknya, kami hidup dari satu krisis ke krisis lainnya.”

Krisis bensin merupakan bencana bagi al-Khaldi. Setelah kehilangan toko furniturnya dan dua rumah di pinggiran ibu kota pada tahun 2013, dia akan kehilangan mata pencahariannya lagi.

“Saya menghabiskan 19 jam kemarin menunggu untuk mendapatkan 20 liter bensin,” kata al-Khalidi (63 tahun) baru-baru ini pada hari berangin dingin di Damaskus. “Tidak cukup untuk membawa saya bepergian.”

Di dekatnya, Salem Saleh, seorang pegawai pemerintah berusia 50 tahun, meninggalkan pasar sayur dengan tangan kosong.

“Saya datang untuk membeli buah-buahan dan sayuran, tetapi tidak jadi karena semuanya sangat mahal,” kata Saleh. Dia mengatakan bahwa dia memperkirakan satu kilogram kentang akan menelan biaya 300 pound Suriah. Namun ternyata itu dijual seharga 400 pound (sekitar Rp11 ribu), karena peningkatan biaya transportasi karena kekurangan bensin.

Saleh, yang menghasilkan 70.000 pound sebulan, mengatakan bahwa dia tidak mampu membayar perbedaan 100 pound. “Harga terlalu tinggi untuk penghasilan kami.”

Kesulitan-kesulitan tersebut menyoroti beberapa tantangan pascaperang di masa depan untuk Assad, yang telah merebut kembali sebagian besar medan yang dikuasai pemberontak dengan bantuan militer dari Rusia dan Iran. Uang Teluk yang mengalir ke Lebanon setelah perang saudara 1975-1990, membantu memulihkan daerah yang benar-benar hancur oleh kekerasan.

Selain embargo Iran, Suriah telah mendapat sanksi sejak tindakan keras pemerintah terhadap para pengunjuk rasa pada tahun 2011, yang melumpuhkan industri minyaknya dan menekan ekonomi yang sudah korup dan salah kelola.

“Dia hampir memenangkan perang di Suriah, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan kemenangan itu terutama karena kemitraannya dengan Iran,” kata Ayham Kamel, kepala penelitian Timur Tengah dan Afrika Utara di Grup Eurasia. “Orang-orang Iran dapat mengirim banyak pasukan untuk mati demi Assad dan rezimnya, tetapi yang tidak bisa mereka lakukan adalah mengirim dana.”

Menurut perkiraan PBB, 83 persen warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan, di negara di mana roti, produk minyak bumi, dan bahan pokok seperti teh, beras, dan gula disubsidi oleh pemerintah.

“Di Suriah, kemiskinan melonjak, infrastruktur layanan dasar rusak atau hancur, dan tatanan sosial menjadi tegang,” kata Achim Steiner, seorang administrator PBB, bulan lalu.

Contoh dahsyatnya kehancuran dapat dilihat di kota Ain Tarma di Ghouta timur di pinggiran Damaskus. Seperti kota-kota lain di sekitar kota, banyak lingkungan di pinggirannya telah berubah menjadi puing-puing.

Bangunan demi bangunan terbentang dalam kehancuran, jalanan rusak, dan keheningan mencekam di jalanan, diselingi oleh kicauan burung-burung yang lewat.

Ain Tarma—yang dikenal sebagai pusat penyamakan kulit dan pabrik tekstil dan kancingnya—jatuh ke rezim Assad setahun yang lalu. Sejak itu, daerah di sekitar jalan utama telah direhabilitasi hingga cukup untuk menampung sekitar 25.000 dari 150.000 penduduknya untuk kembali, kata Sameeha Faris, yang bekerja di kotamadya.

Anak-anak sekolah berkumpul di sekitar seorang pria yang menjual permen kapas di luar salah satu dari dua sekolah yang telah diperbaiki. Foto Assad dengan kalimat “And Assad Has Won“—dan Assad telah menang—digantung di tiang di seberang kios yang menjual minuman ringan. Tetapi sebelum lingkungan lain dibangun kembali, penduduk tidak memiliki rumah untuk pulang.

Pemerintah menggambarkan kesulitan tersebut sebagai bagian dari konspirasi yang sedang berlangsung terhadap Suriah karena condong kepada negara-negara Barat, termasuk AS.

“Ini adalah hukuman kolektif,” Mustapha Hammouriyyeh, kepala perusahaan distribusi bahan bakar negara, mengatakan kepada Al-Ikhbariyya TV yang dikelola pemerintah, baru-baru ini saat membahas krisis bensin.

“Suriah tidak akan pernah menyerah pada tekanan,” kata Fayez Sayegh, mantan anggota parlemen. “Suriah percaya pada dialog, dan itu melekat pada kedaulatan wilayahnya dan independensi keputusan nasionalnya.”

Robert Ford, mantan Duta Besar AS untuk Suriah, mengatakan bahwa pemerintahan Trump jauh lebih agresif daripada pemerintahan Barack Obama, karena menggunakan lebih banyak hukuman sekunder yang menargetkan mereka yang melakukan bisnis dengan individu atau perusahaan yang terkena sanksi.

Pada bulan November, Departemen Keuangan AS menambahkan jaringan perusahaan Rusia dan Iran ke dalam daftar hitam pengiriman minyak ke Suriah, dan memperingatkan risiko signifikan bagi mereka yang melanggar sanksi.

“Ini adalah kebijakan yang ditetapkan dengan sengaja oleh pemerintah Amerika untuk mencoba mencekik hingga mati pemerintah Iran di Teheran dan pemerintah Suriah di Damaskus,” kata Ford, yang sekarang menjadi peneliti di Institut Timur Tengah. “Mereka tidak ingin berperang secara militer dengan pemerintah Suriah, tetapi mereka benar-benar bersedia untuk berperang secara ekonomi.”

Ford menyamakan situasi di Suriah dengan situasi di Kuba setelah ekonomi ambruk di Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an. Kuba mengalami kesulitan keuangan, “tetapi Castro masih ada di sana,” katanya.

Pemerintah Suriah mempertahankan situasi normal yang telah ditunjukkan sepanjang konflik. Acara pagi membahas kiat-kiat menanam tanaman dalam ruangan. Festival kuda internasional diadakan bulan ini beberapa hari setelah kota itu merayakan festival budayanya. Tetapi pengaruhnya hanya sedikit untuk menutupi kecemasan.

“Situasinya sangat buruk,” kata Ghiyath Dayyan (47 tahun) yang menjual pakaian anak-anak di souq lama Hamidiyyeh. “Tidak ada yang memikirkan pakaian. Mereka berpikir tentang bagaimana menyediakan uang untuk makanan, untuk sewa, untuk pendidikan anak-anak mereka.”

Penjualan Dayyan telah turun hingga seperempat dari apa yang biasanya ia peroleh. “Saya mencoba menarik pelanggan dengan menawarkan diskon, hingga 30 persen, tetapi itu pun tidak banyak membantu.”

Mansour Saad (49 tahun) yang menjalankan Pub Sharqi di kota tua, menawarkan harga bir terendah—kurang dari $3—dan pizza. Tapi itu tidak menarik lebih banyak bisnis.

“Saya tidak bisa memberikan diskon lagi,” katanya.

Perajin perhiasan Nicholas Farah (54 tahun) mengatakan bahwa dia terutama menjual kepada pria yang berencana untuk menikah dan mampu membayar minimal $600 untuk satu set emas 18 karat. Bisnisnya juga turun menjadi seperempat dari sebelum konflik.

Malek Mazaal (35 tahun) membuka Tiki Bar di Straight Street yang bersejarah dua tahun lalu. Tahun pertama buruk karena penembakan pemberontak menargetkan daerah di Ghouta timur. Kemudian semuanya membaik sampai sanksi terhadap Iran diberlakukan kembali. Dia menerima sekitar $600 sebulan alih-alih $2.000 yang dia harapkan.

“Sebelumnya, seorang pengunjung akan memesan sebotol anggur dan datang setiap hari,” kata Mazaal. “Sekarang mereka datang seminggu sekali dan memesan segelas.”

Keterangan foto utama: Sebuah potret Presiden Suriah Bashar al-Assad di kota tua Damaskus. (Foto: AFP/Getty Images/Louai Beshara)

Anak-Anak dari Korban Perkosaan ISIS Tak Diterima di Komunitas Yazidi

Anak-anak yang dilahirkan para perempuan Yazidi penyintas perkosaan oleh militan ISIS tidak akan diterima dikomunitas Yazidi, menurut pemimpin agama sekte itu. Saat ISIS menguasai daerah komunitas itu, mereka menahan ribuan wanita untuk dijadikan budak seks. Dewan Tertinggi Yazidi kemudian memutuskan untuk menerima kembali wanita-wanita, tapi tidak anak-anak mereka yang lahir dari perkosaan.

Oleh: Al Jazeera

Anak-anak yang lahir dari wanita Yazidi penyintas perkosaan oleh militan ISIS tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan komunitas Yazidi yang terletak di Irak utara, menurut pemimpin agama sekte minoritas itu.

Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu (27/4) malam, Dewan Spiritual Tertinggi Yazidi mengatakan bahwa sebuah deklarasi sebelumnya menyatakan “semua korban yang selamat” dari kejahatan ISIS dan anak-anak mereka akan diterima di masyarakat, sebagaimana ditafsirkan secara luas, “tidak termasuk anak-anak yang lahir dari perkosaan, tetapi sebaliknya mengacu pada anak-anak yang lahir dari kedua orang tua Yazidi.”

Anak-anak yang lahir dari perkosaan oleh pasukan ISIS telah menjadi subyek perdebatan sengit di komunitas terpencil tersebut, yang dulunya berjumlah sekitar 500.000 orang dan hanya mengakui anak-anak sebagai bagian dari komunitas Yazidi jika kedua orang tua mereka berasal dari sekte tersebut.

Komunitas itu sejak lama telah menganggap bahwa wanita yang menikah dengan orang di luar sekte tidak lagi menjadi bagian dari Yazidi.

Namun, tahun 2015, setahun setelah pejuang ISIS menyerbu jantung Yazidi di wilayah Sinjar, Irak, membantai para pria dan memenjarakan ribuan wanita sebagai budak seks, pemimpin spiritual Yazidi Baba Sheikh mengeluarkan keputusan untuk menyambut wanita-wanita itu kembali ke komunitas.

Pekan lalu, Hazem Tahsin, kepala Dewan Spiritual Tertinggi, mengeluarkan apa yang tampaknya merupakan perubahan besar, menerbitkan dekrit “menerima semua korban kejahatan ISIS dan mempertimbangkan apa yang telah mereka lalui bertentangan dengan keinginan mereka.”

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (29/4), keputusan tersebut dipuji sebagai peristiwa “bersejarah” oleh para aktivis Yazidi, yang memahaminya berarti bahwa anak-anak yang lahir dari korban perkosaan akan diizinkan untuk tinggal bersama para kerabat Yazidi mereka.

Namun, dewan mengklarifikasi posisinya hari Sabtu (27/4) malam, menyalahkan kesalahpahaman yang diakibatkan oleh “distorsi” di media.

Ali Khedhir Ilyas, seorang pejabat Yazidi, mengatakan hari Minggu (28/7) bahwa dewan mendorong para wanita untuk kembali bersama anak-anak mereka, tidak peduli asal-usulnya, tetapi menambahkan bahwa mereka “tidak dapat memaksa keluarga untuk menerima” anak-anak yang lahir dari perkosaan.

Human Rights Watch mengecam keputusan dewan hari Sabtu (27/4).

“Aib bagi komunitas,” tulis peneliti senior kelompok tersebut di Irak dan Qatar Belkis Wille di Twitter. “Begitu banyak wanita yang ditawan oleh pejuang ISIS yang kemudian melahirkan anak-anak dari perkosaan telah mengatakan kepada saya betapa menyakitkannya bagi mereka untuk menyerahkan anak-anak mereka ke panti asuhan atau ke keluarga militan sebelum mereka dapat kembali ke komunitas mereka,” tulisnya.

Banyak wanita dari komunitas Yazidi yang diculik ISIS telah melarikan diri dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, puluhan penyintas lainnya telah melarikan diri dalam beberapa bulan terakhir ketika benteng terakhir kekhalifahan ISIS mengalami kekalahan di Suriah.

Diperkirakan 3.000 warga Yazidi masih hilang setelah serangan ISIS.

Di Irak, anak-anak mewarisi agama dan warga negara ayah mereka, sehingga mereka yang lahir dari pria Muslim Sunni akan memiliki agama yang sama. Mereka yang lahir dari orang yang dicurigai sebagai pejuang ISIS yang hilang atau tewas berisiko tetap tidak memiliki kewarganegaraan karena kurangnya bukti mengenai identitas ayah mereka.

Awal bulan April 2019, Presiden Irak Barham Salih mengusulkan RUU ke parlemen yang akan memberikan kompensasi bagi para wanita Yazidi penyintas kejahatan ISIS dan mendirikan pengadilan untuk mengklarifikasi masalah “status sipil.”

Keterangan foto utama: Orang-orang Yazidi biasanya hanya mengakui anak-anak sebagai bagian dari komunitas jika kedua orang tua mereka berasal dari sekte tersebut. (Foto: Reuters/Ari Jalal)

Arab Saudi Penggal 37 Orang sebagai Pesan Politik untuk Iran

baru saja mengeksekusi 37 orang warganya dalam satu hari, eksekusi terbesar yang dilakukan kerajaan itu sejak 2016. Dalam pengeksekusian atas tuduhan terorisme itu, kebanyakan yang dijatuhi hukuman mati adalah warga Muslim Syiah. Fakta ini memunculkan anggapan bahwa pengeksekusian massal ini adalah pesan bagi Iran.

Oleh: AP/ABC News

Arab Saudi telah memenggal 37 warganya—sebagian besar dari mereka adalah minoritas Syiah—dalam sebuah eksekusi massal di seluruh negeri atas tuduhan kejahatan terkait terorisme, dan secara publik mempertunjukan tubuh dan kepala seorang ekstremis Sunni yang dieksekusi di sebuah tiang, sebagai peringatan kepada orang lain.

Eksekusi itu kemungkinan akan memicu ketegangan regional dan sektarian lebih lanjut antara rival Arab Saudi dan Iran.

Pembangkang Saudi Ali al-Ahmed—yang mengelola Gulf Institute di Washington—mengidentifikasi 34 di antara mereka yang dieksekusi sebagai Syiah, berdasarkan nama-nama yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Ini adalah eksekusi massal Syiah terbesar dalam sejarah kerajaan Saudi,” katanya.

Amnesty International juga mengonfirmasi bahwa sebagian besar dari mereka yang dieksekusi adalah orang-orang Syiah. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa mereka dihukum “setelah persidangan palsu”, yang mengandalkan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan.

Ini menandai jumlah eksekusi terbesar dalam satu hari di Arab Saudi sejak 2 Januari 2016, ketika kerajaan Saudi mengeksekusi 47 orang atas kejahatan terkait terorisme, dalam eksekusi massal terbesar yang dilakukan oleh otoritas Saudi sejak tahun 1980.

Di antara mereka yang dieksekusi tiga tahun lalu adalah empat orang Syiah, termasuk ulama Syiah terkemuka Nimr al-Nimr, yang kematiannya memicu protes dari Pakistan hingga Iran dan penggeledahan Kedutaan Besar Saudi di Teheran. Hubungan Saudi-Iran belum pulih dan kedutaan itu masih ditutup.

Raja Salman meratifikasi melalui dekrit kerajaan untuk eksekusi massal pada Selasa (23/4) dan eksekusi tahun 2016. Raja Salman—yang telah memberdayakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman—telah menegaskan gaya kepemimpinan yang lebih berani dari raja-raja sebelumnya sejak naik takhta pada tahun 2015.

Kerajaan Saudi dan sekutu Arab yang dipimpin Sunni juga semakin berani, akibat dedikasi tak tergoyahkan Presiden AS Donald Trump untuk menekan kepemimpinan ulama Syiah Iran, yang mencakup keputusan Trump untuk menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi hukuman untuk melumpuhkan ekonomi Iran.

Al-Ahmed menggambarkan eksekusi pada Selasa (23/4) sebagai pesan bermotif politik untuk Iran.

“Mereka tidak harus mengeksekusi orang-orang ini, tetapi penting bagi mereka untuk mengendarai gelombang anti-Iran Amerika,” katanya.

SEKITAR 100 EKSEKUSI SEJAK AWAL TAHUN 2019

Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan bahwa mereka yang dieksekusi telah mengadopsi ideologi ekstremis dan membentuk sel-sel teroris, dengan tujuan menyebarkan kekacauan dan memicu perselisihan sektarian.

Kementerian itu mengatakan bahwa orang-orang itu dinyatakan bersalah menurut hukum dan diperintahkan dieksekusi oleh Pengadilan Pidana Khusus di Riyadh—yang berspesialisasi dalam pengadilan terorisme—dan Pengadilan Tinggi negara itu.

Orang-orang itu dinyatakan bersalah karena menyerang instalasi keamanan dengan bahan peledak, menewaskan sejumlah petugas keamanan, dan bekerja sama dengan organisasi musuh melawan kepentingan negara, kata Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan itu tidak mengatakan di kota mana Arab Saudi menggelar pertunjukan publik itu.

Amnesty mengatakan bahwa 11 dari orang-orang itu dihukum karena melakukan mata-mata untuk Iran dan dijatuhi hukuman mati setelah “sidang pengadilan yang sangat tidak adil”. Setidaknya 14 orang lainnya yang dieksekusi, dihukum karena melakukan tindak kekerasan terkait dengan keikutsertaan mereka dalam demonstrasi anti-pemerintah di daerah berpenduduk Syiah di Arab Saudi pada tahun 2011 dan 2012.

Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan bahwa mayat salah satu pria yang dieksekusi—Khaled bin Abdel Karim al-Tuwaijri—secara publik dipertunjukan di tiang.

Dia tampaknya telah dihukum sebagai militan Sunni, meskipun Pemerintah tidak memberikan penjelasan rinci tentang tuduhan terhadap setiap individu yang dieksekusi.

Pemerintah membela eksekusi seperti itu sebagai alat ampuh untuk pencegahan.

Mereka yang dieksekusi berasal dari Riyadh, Mekah, Madinah, dan Asir, serta daerah berpenduduk Muslim Syiah di Provinsi Timur dan Qassim. Eksekusi itu juga dilakukan di berbagai daerah tersebut.

Ini membuat jumlah orang yang dieksekusi di Arab Saudi sejak awal tahun menjadi sekitar 100 orang, menurut pengumuman resmi. Tahun lalu, kerajaan Saudi mengeksekusi 149 orang, kebanyakan dari mereka adalah penyelundup narkoba yang dihukum karena kejahatan tanpa kekerasan, menurut angka terbaru Amnesty.

Keterangan foto utama: Eksekusi massal ini menandai eksekusi terbesar dalam satu hari sejak tahun 2016. (Foto: AP/Cliff Owen)

4 Target Trump dalam Embargo Minyak Iran

Di tengah-tengah banyaknya pembahasan tentang pengaruh serta natijah dari embargo AS terkait minyak Iran, ada sebuah pertanyaan mengenai tujuan dantarget Trump yang sebenarnya di balik kebijakan kontroversial tersebut”, tulis Al-Araby Al-Jadeed.

Di awal makalah, Al-Araby Al-Jadeed menjelaskan, Donald Trump, Presiden AS, memiliki target untuk merusak ekonomi Iran dan menarik Teheran ke meja perundingan resolusi nuklir dengan negara 5+1, itupun berdasarkan syarat AS bukan Iran.

“Washington terus berupaya untuk menundukkan Iran dengan menurunkan nilai kurs uang rial, menciptakan krisis, kenaikan harga dan kelaparan di Negeri Mulla saat ini. Target yang dengan tegas dijelaskan Presiden AS kala keluar dari resolusi JCPOA”, tulis Al-Araby Al-Jadeed.

Al-Araby Al-Jadeed kemudian menganalisa bahwa pemerintahan Trump dan sekutu setianya, Netanyahu, menggantungkan harapannya pada tujuan ini. Karena sanksi atas produksi minyak, yang disinyalir sebagai pondasi ekonomi Iran, akan berpengaruh negatif terhadap warga Teheran. Pasca sanksi finansial tahun lalu, nilai mata uang Iran tunduk 150 rial dihadapan dolar. Teheran dan kota-kota besar lainnya menyaksikan protes besar karena tingginya harga.

Target Pertama: Mengangkat Pamor Minyak Shell

Target lain selain di atas menurut Al-Araby Al-Jadeed adalah AS ingin mengangkat pamor perusahaan minyak Shell. Shell, perusahaan minyak AS, mengalami penurunan produksi. Shell mencari pangsa pasar baru, khususnya pasar Asia yang memiliki pertumbuhan lebih baik dari pasar Eropa. Berdasarkan hal ini, Trump ingin merampas pasar Iran di Asia lalu menyerahkannya kepada Shell.

Target Kedua: Permainan Politik Gas

Salah satu tujuan sanksi minyak Iran adalah mencegah investasi gas Iran beserta produksi dan ekspornya ke Eropa. Eropa adalah pasar penting bagi gas AS. Selain itu, tujuan AS yang menyetop pasar energi Rusia di Eropa juga berkisar hal ini. AS ingin menurunkan pasar gas Rusia dan dengan berbagai alasan, AS akan mengekspor produksi gasnya ke Eropa.

Hal ini agak berat melihat gas Rusia yang dijual di bawah harga biasa. Eropa akan enggan melirik pemain gas lainnya.

“Dengan menurunkan pasar gas Rusia di Eropa, AS juga ingin menurunkan peran dan hegemoni Rusia di Eropa. Dengan menggantungkan Eropa pada pasar energinya, AS akan menyetir Eropa di kemudian hari”, analisa Al-Araby Al-Jadeed.

Target Ketiga adalah Pemilu

Tujuan Trump yang lain adalah mengekspos diri sebagai pemimpin sukses dan kuat yang berhasil menjaga Israel dari ancaman Iran. Dengan begitu, Trump telah menarik satu poros dukungan untuk Pemilu akan datang, tahun 2020.

Keempat adalah Menjadi Raja Energi Dunia

Target keempat yang menjadi analisa Al-Araby Al-Jadeed adalah tahta raja energi dunia. Menjadi pengontrol, harga dan jalur pasar minyak internasional adalah cita-cita AS.

“AS melihat hal ini sebagai kartu as di hadapan Cina. Cina salah satu Negara yang sangat butuh minyak Iran dan Negara Teluk Persia. Dapat dipastikan bahwa hal ini juga akan menjadi satu tekanan tersendiri bagi Korsel, Jepang dan Taiwan”, tulis Al-Araby Al-Jadeed.

Menukil dari analisa beberapa pengamat asing, Al-Araby Al-Jadeed menerangkan bahwa untuk mencapai target ini tidaklah mudah. Sanksi untuk mengeringkan minyak Iran akan menjadi kebijakan menyeramkan bagi Negara-negara pengimpor minyak mentah Iran.

“Memang benar hingga saat ini belum ada gejolak kenaikan harga yang menakutkan, tetapi konflik Libya serta perubahan geopolitik di Venezuela, begitu juga peningkatan pertikaian militer di wilayah Arab memungkinkan kenaikan harga minyak. Jelas ini akan mempengaruhi kepentingan dan keuntungan Negara-negara pecandu energy di Eropa dan Asia”, terang Al-Araby Al-Jadeed mengkhawatirkan kebijakan sang Presiden kontroversial.

Kebijakan ini telah meletakkan Negara-negara pengimpor minyak Iran di seberang jurang. Mereka sudah tidak dapat menikmati pasar bebas dan aturan organisasi perdagangan internasional. Menurut pengakuan Brian Hook, Negara-negara konsumen minyak Iran harus memilih antara dua pilihan, bukan menjamaknya. Memilih minyak Iran atau AS.

Dalam kaca mata analis dunia, AS telah menginjak hak perdagangan Iran, bahkan mengangkangi kedaulatan Negara, baik sekutu AS maupun bukan, yang ingin berdagang dengan semua pihak. Ini adalah hak yang telah ditulis dalam aturan perdagangan bebas internasional yang ditandatangani dunia, termasuk AS.

OPEC melihat AS sebagai benalu dalam organisasinya. Trump telah menjadi duri kecil yang lebih mementingkan diri dari semuanya. Arab Saudi dan Emirat juga menyalahgunakan situasi ini. “OPEC harus menjawab tuntutan Trump agar meningkatkan produksi minyak. Hal yang bertentangan dengan kebijakan penurunan produksi demi menjaga harga tetap di langit dan membantu anggaran Saudi dan Negara-negara OPEC lainnya yang sedikit terganggu krisis dalam negeri”, tulis Al-Araby Al-Jadeed.

Sudan Tangkap Beberapa Pejabat Senior Partai Berkuasa

Pihak berwenang Sudan menangkap beberapa anggota senior partai berkuasa pada Sabtu (20/4) malam, demikian dikatakan seorang pejabat senior partai tersebut kepada kantor berita Reuters.

Sumber itu mengatakan, mereka yang ditangkap termasuk penjabat ketua Partai Kongres Nasional Ahmed Haroun, mantan deputi pertama Presiden Omar al-Bashir, Ali Osman Taha, mantan pembantunya Awad al-Jaz, sekretaris jenderal gerakan Islamis itu Al-Zubair Ahmed Hassan dan mantan ketua parlemen Ahmed Ibrahim al-Taher.

Ditambahkan, mantan pembantu presiden Nafie Ali Nafie dan ketua parlemen Ibrahim Ahmed Omar berada dalam tahanan rumah.

Pertempuran Berkobar Dekat Ibu Kota Libya, Tripoli

Pertempuran berkobar di pinggiran ibu kota Libya, Tripoli, pada Sabtu (20/4), dalam rentetan kekerasan yang bisa didengar di pusat kota.

Pertempuran itu, termasuk tembakan artileri, pecah setelah Jumat (19/) diungkapkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump berbicara melalui telepon dengan Khalifa Haftar, pemimpin kelompok militan yang dikenal sebagai Tentara Nasional Libya (LNA).

Gedung Putih mengumumkan pada Jumat bahwa Presiden Trump menelepon Haftar awal pekan ini dan memujinya atas apa yang ia katakan adalah "peran penting Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumber daya minyak Libya." Pemerintahan Trump tidak mengatakan mengapa mereka menunggu beberapa hari untuk mengumumkan percakapan telepon itu.

Pasukan LNA dibawah komando Haftar menolak mengakui pemerintahan Tripoli yang didukung PBB. Mereka memulai serangan 3 April lalu untuk merebut kendali ibu kota. PBB telah menyerukan gencatan senjata.

Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan lebih dari 200 orang tewas dan lebih dari 1.000 terluka sejak kekerasan meletus.

Secara geografis, LNA menguasai bagian timur dan pemerintah Tripoli menguasai bagian barat Libya.

Presiden Jokowi dan Sejumlah Pemimpin Dunia Kutuk Serangan di Sri Lanka

Presiden Indonesia Joko Widodo Minggu malam (21/4) mengecam keras serangkaian serangan di Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 207 orang dan melukai lebih dari 450 lainnya. Lewat Twitter, Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban.

Indonesia mengecam keras serangan bom di beberapa tempat di Sri Lanka, hari ini. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban. Semoga korban yang luka-luka dapat segera pulih. pic.twitter.com/3IESdtfTCc

— Joko Widodo (@jokowi) April 21, 2019

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengutuk ‘’serangan yang menghancurkan’’ di Sri Lanka dan merujuk pada penembakan di dua masjid di kota Christchurch Maret lalu yang menewaskan 50 orang.

"Selandia Baru mengutuk seluruh tindakan terorisme dan tekad kami itu semakin diperkuat dengan serangan di tanah air kami,’’ ujar Ardern. ‘’Selandia Baru menolak semua bentuk ekstremisme dan berdiri bersama kebebasan beragama dan hak-hak beribadah secara aman,” tandasnya.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mencuit di Twitter “kita harus berdiri bersama guna memastikan tidak ada seorang pun yang mempraktikkan keyakinan mereka dalam ketakutan.’’

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear.

— Theresa May (@theresa_may) April 21, 2019

Pemimpin di Amerika Ikut Kecam Serangan di Sri Lanka

Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan belasungkawa kepada korban serangkaian serangan di Sri Lanka itu dan mengatakan “Amerika siap membantu.’’

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2019

Sementara mantan presiden Barack Obama menyebut serangan itu sebagai ‘’serangan terhadap kemanusiaan.’’ (em)

The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity. On a day devoted to love, redemption, and renewal, we pray for the victims and stand with the people of Sri Lanka.

Presiden Ukraina Mengaku Kalah, Ucapkan Selamat kepada Penantangnya

Presiden Ukraina Petro Poroshenko menerima kekalahannya dalam pemilu presiden.

Tak lama setelah exit poll menunjukkan bahwa Poroshenko hanya meraih seperempat suara dalam pemilu putaran kedua hari Minggu (22/4), ia mengakui kekalahannya dan menyampaikan kesediaan untuk membantu penantangnya Volodymyr Zelenskiy dalam transisi kepemimpinan.

Zelenskiy adalah seorang komedian yang dalam program televisi memerankan diri sebagai guru SMA yang terpilih menjadi presiden Ukraina. Ia tidak pernah memiliki pengalaman di dunia politik atau menjabat posisi apapun sebelumnya.

Poroshenko mengatakan ‘’saya akan meninggalkan puncak kekuasaan ini tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa saya tidak meninggalkan dunia politik.’’

Hasil exit poll yang dirilis setelah seluruh TPS ditutup menunjukkan Zelenskiy meraih 73,2% suara, sementara Poroshenko meraih 25,3% suara.

Exit poll dilakukan oleh Kiev International Institute of Sociology dan Razumkov Center dengan mengambil lebih dari 13.000 respon hasil tanya jawab di 300 TPS, dua jam setelah TPS ditutup.

Margin of error exit poll itu adalah 3%. 

Menlu AS Tepiskan Pernyataan Pejabat Korut Bahwa Pyongyang Tak Mau Berunding Dengannya

Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menepiskan pernyataan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang mengatakan Korea Utara tidak mau lagi berurusan dengan Pompeo jika dialog Korea Utara dengan Amerika dilanjutkan.

Pompeo menegaskan bahwa ia masih tetap ketua team perunding Amerika dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sudah puluhan kali berjanji akan melakukan ‘denuklirisasi’.

Tuduh-menuduh ini terjadi di tengah kesibukan diplomatik, dengan presiden Rusia Vladimir Putih direncanakan akan melakukan pertemuan dengan Kim Jong Un.

Perundingan nuklir antara Amerika dan Korea Utara terhenti sejak KTT Trump-Kim Februari lalu tidak menghasilkan apa-apa.

Kantor berita resmi Korea Utara KNCA menyitir seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri negara itu berkata ‘saya harap sejawat dialog kami bukan Mike Pompeo tetapi orang lain yang lebih berhati-hati dan berpengalaman dalam berkomunikasi dengan kami’.

Sesudah mengadakan pertemuan dengan sejajarnya dari Jepang hari Jum’at di Departemen Luar Negeri Amerika, Pompeo menepiskan laporan menyangkut ucapan pejabat Korea Utara itu.

Pompeo mengatakan, "Tidak ada perubahan. Kami terus bekerja dan berunding. Kami masih tetap memimpin team perunding. Sudah tentu pimpinan keseluruhan perundingan adalah Presiden Trump, tetapi team perunding tetap di bawah saya."

Di tengah kemacetan yang terjadi, presiden Korea Selatan Moon Jae-in terus berusaha diadakan KTT antara kedua Korea untuk menghidupkan kembali perundingan nuklir itu. Pengamat mengatakan Amerika akan menyambut baik KTT antar kedua Korea.

Pengamat Dennis Wilder dari Universitas Georgetown mengatakan, itulah saat yang dinantikan pemerintahan Trump agar Presiden Moon Jae-in memainkan peranan. Sebab sejak KTT Hanoi Korea Utara benar-benar diam.

Kim Jong Un dijadwalkan untuk pertama kali akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan depan. Ayah Kim, Kim Jong Il dua kali melawat ke Rusia bertemu Putin tahun 2002. 

Sedikitnya 207 Orang Tewas dalam Serangkaian Serangan di Hari Paskah di Sri Lanka

Sedikitnya 207 orang tewas dan lebih dari 450 lainnya luka-luka dalam delapan ledakan bom yang mengguncang hotel-hotel dan gereja di luka ibukota Sri Lanka, tepat pada perayaan Hari Paskah. Pejabat Sri Lanka mengatakan ini adalah serangkaian serangan terburuk yang pernah terjadi di negara itu sejak perang saudara tahun 2009 lalu.

Menteri Pertahanan Ruwan Wijewardena, yang menggambarkan serangkaian serangan bom itu sebagai serangan teroris oleh ekstremis keagamaan, Minggu malam (21/4) mengatakan tujuh tersangka telah ditangkap, meskipun hingga laporan ini disampaikan belum ada satu pihak pun yang mengklaim bertanggungjawab.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan ia khawatir serangan ini akan memicu instabilitas lebih jauh di negara itu dan menimbulkan dampak pada perekonomian.

Sejak berakhirnya perang saudara selama 26 tahun, Sri Lanka telah dilanda berbagai aksi kekerasan bernuansa etnis dan agama. Perang saudara yang berakhir pada tahun 2009 terjadi antara pemerintah yang berkuasa dengan kelompok minoritas etnis Tamil yang dikenal sebagai “Macan Tamil” yang berupaya meraih kemerdekaan dari kelompok etnis mayoritas Sinhala Budha di negara itu.

Tetapi skala pertumpahan darah yang terjadi hari Minggu ini mengingatkan kembali pada hari-hari terburuk ketika terjadinya perang sipil itu, dimana kelompok “Macan Tamil” dan pemberontak lainnya meledakkan Bank Sentral Sri Lanka di pusat kota Kolombo, sebuah pusat perbelanjaan yang sibuk, sebuah kuil Budha dan beberapa hotel yang dipadati wisatawan.

PM Sri Lanka Khawatir Serangan Bom Picu Aksi Kekerasan Lain

Wikremesinghe mengatakan pemerintahnya akan “mengerahkan semua kekuatan yang diperlukan” untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab terhadap serangan hari Minggu, “apapun status mereka.”

Enam ledakan pertama yang terjadi hampir bersamaan Minggu pagi ini merobohkan langit-langit dan memecahkan seluruh kaca jendela di sebuah gereja Katholik terkenal di ibukota Kolombo, dan tiga hotel mewah di kota itu. Dua ledakan lainnya terjadi di gereja Katholik St. Sebastian di Negombo, sebuah kota mayoritas Katolik di utara Kolombo; dan di gereja Zion Protestan di bagian timur kota Batticaloa.

Tiga personil polisi tewas ketika melakukan penggerebekan di rumah salah seorang tersangka di Dematagoda, di pinggiran kota Kolombo.

Setelah polisi bergerak di Dematagoda, sedikitnya dua ledakan lainnya terjadi, salah satu diantaranya adalah di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku.

Seluruh pusat perbelanjaan, pasar dan toko, termasuk fasilitas publik saat ini ditutup.

Sementara pemerintah memberlakukan jam malam di seluruh negara itu mulai jam 6 malam hingga jam 6 pagi.