
Hamas mengkritik penunjukan Mohammad Shtayyeh sebagai perdana menteri baru Palestina, menyebut tindakan itu sebagai refleksi “unilateralisme dan monopoli kekuasaan Mahmoud Abbas.” Shtayyeh, mantan menteri pemerintahan, telah menjadi bagian dari sejumlah tim perunding Palestina dalam perundingan yang ditengahi Amerika Serikat dengan Israel. Shtayyeh juga adalah sekutu lama dari presiden Otoritas Palestina tersebut.
Oleh: Al Jazeera
Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina, telah menunjuk sekutu lamanya Mohammad Shtayyeh sebagai perdana menteri Palestina, menurut para pejabat.
Juru bicara kepresidenan Nabil Abu Rudeineh mengatakan bahwa Abbas menyambut Shtayyeh, anggota komite pusat partai Fatah, di kantornya hari Minggu (10/3) dan memintanya untuk membentuk pemerintahan baru, menurut kantor berita Palestina Wafa. Beberapa analis memandang tindakan penunjukkan Shtayyeh, 61 tahun, untuk menggantikan Perdana Menteri Rami Hamdallah yang akan keluar sebagai bagian dari upaya Abbas untuk lebih mengisolasi Hamas, kelompok politik saingan yang mengelola Jalur Gaza yang terkepung.
Pemerintahan Palestina sebelumnya dibentuk selama periode peningkatan hubungan antara dua partai paling dominan di kancah politik Palestina. Pemerintahan baru diharapkan akan didominasi oleh Fatah, meskipun partai-partai kecil lainnya akan terwakili.
Hamas, yang tidak akan dimasukkan, mengatakan bahwa penunjukan itu mencerminkan “unilateralisme dan monopoli kekuasaan Abbas.” “Hamas menekankan bahwa mereka tidak mengakui pemerintahan separatis ini karena dibentuk tanpa konsensus nasional,” kata juru bicara Fawzi Barhoum dalam sebuah pernyataan.
Shtayyeh, mantan menteri pemerintahan, telah menjadi bagian dari sejumlah tim perunding Palestina dalam perundingan yang ditengahi Amerika Serikat dengan Israel.
TIDAK ADA PENERUS PUBLIK
Pemerintah Hamdallah telah mengajukan pengunduran dirinya akhir bulan Januari 2019, meskipun telah berlanjut secara sementara.
Abbas tetap menjadi pengambil keputusan utama dan pihak dalam pembicaraan dengan komunitas internasional.
Hamas telah menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza sejak tahun 2007, setelah mengalahkan partai Fatah dalam pemilihan parlemen. Hamas kemudian mendorong Fatah keluar dari Gaza ketika Fatah menolak untuk mengakui hasil pemungutan suara.
Sejak saat itu, pemerintahan Abbas mempertahankan pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat yang diduduki. Abbas baru-baru ini terlibat konflik dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang diperkirakan akan merilis rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu dalam beberapa bulan mendatang.
Abbas membekukan hubungan dengan Gedung Putih setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel tahun 2017. Trump sejak itu telah melakukan serangkaian langkah melawan Palestina, termasuk memotong ratusan juta dolar dana bantuan.
Para pemimpin Palestina menyebutnya sebagai upaya untuk memeras mereka agar menerima rencana yang mereka yakini akan menghancurkan harapan mereka untuk memiliki status kenegaraan yang mandiri. Mereka memandang pemerintahan Trump terang-terangan memiliki bias yang mendukung Israel.
Abbas memenangkan masa jabatan empat tahun sebagai presiden tahun 2005, tetapi sejak itu tetap menjabat tanpa pemilihan lebih lanjut. Pria berusia 83 tahun yang baru-baru ini menderita masalah kesehatan tersebut belum secara terbuka menempatkan seorang penerus. Langkah penunjukan Shtayyeh bisa menempatkannya di antara para kandidat potensial.
Beberapa nama lain yang disebut-sebut sebagai kemungkinan penerus termasuk pemimpin veteran Mahmoud al-Aloul, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat, pejabat senior Fatah Jibril Rajoub, dan kepala intelijen Palestina Majid Faraj.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa pemimpin Palestina yang paling populer adalah Marwan Barghouti, tetapi ia menjalani lima hukuman seumur hidup di penjara Israel karena diduga telah mengorganisir dan memberikan otorisasi terhadap serangkaian pembunuhan warga Israel.
Keterangan foto utama: Beberapa analis memandang penunjukan Mohammad Shtayyeh sebagai upaya untuk mengisolasi Hamas lebih lanjut. (Foto: Reuters/Mohamad Torokman)
No comments:
Post a Comment