MENERIMA IKLAN/SPONSOR

Kami menerima jasa periklanan. bagi anda yang hendak beriklan di web/blog kami silahkan hubungi atau WA di 08991658370.

Sunday, March 31, 2019

Peringati Earth Hour, Lampu Dipadamkan di Seluruh Eropa

Gambar Menawa Eiffel yang gelap selama Earth Hour di Paris, 25 Maret 2017. Pada Sabtu (30/3/2019), lampu-lampu di seluruh dunia dimatikan pada pukul 8.30 malam untuk menarik perhatian dunia pada isu perubahan iklim.

Lampu-lampu pada sejumlah monumen terkenal di Eropa, Sabtu (30/3) malam dimatikan untuk memperingati Earth Hour, kampanye di seluruh dunia untuk mendesak tindakan lebih banyak terkait perubahan iklim.
Wali Kota Paris Anne Hidalgo meredupkan lampu Menara Eiffel selama satu jam, mulai pukul 8.30 malam (1930 GMT).
Lampu menara itu biasanya mendominasi cakrawala Paris setelah senja, tetapi diredupkan untuk tragedi besar dunia dan peristiwa seperti Earth Hour. Di depan Gerbang Brandenburg di Berlin, sekelompok aktivis lingkungan menyelenggarakan pemutaran film di alam terbuka menggunakan generator bertenaga sepeda.
Seorang wisatawan dari Swedia, yang sedang mengunjungi Colosseum Roma, mengatakan, "Earth Hour, berupaya membangkitkan kesadaran akan pemanasan global, sesuatu yang sangat baik". Ia menambahkan semua warga di dunia harus mendukung.

Akibat Banjir, Pertanian Iran Alami Kerugian $180 Juta

Lahan pertanian di Iran yang tergenang banjir dalam foto yang dirilis oleh koran Hamshahri, 29 Maret 2019.

Seorang pejabat Iran mengatakan banjir dahsyat yang melanda sebagian propinsi di Iran pekan ini menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi sektor pertanian negara itu.
Mengutip Kepala Departemen Manajemen Krisis di Kementerian Pertanian Seyyed Mohammad Mousavi, surat kabar yang dikelola pemerintah di Teheran “Hamshahri”, melaporkan Jumat (29/3), kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai 24 triliun rial atau sekitar $180 juta.
Ditambahkan, kerugian itu terutama terjadi di sembilan provinsi di Iran, termasuk Chaharmahal dan Bakhtiari, Fars, Golestan, Kermansyah, North Khorasan, Khuzestan, Mazandaran, Semnan, Sistan dan Baluchistan.
“Hamshahri” mengutip Mousavi sebagai mengatakan 50 persen kerugian dalam bidang pertanian itu terkait pertanian, yaitu 23 persen pada hortikultura, 17 persen pada infrastruktur perairan dan jaringan pengiriman, dan 10 persen pada ternak dan ikan.
Dalam laporan Kamis (28/3), kantor berita semi-resmi Iran, “Tasnim” mengatakan banjir yang terjadi sejak Senin (25/3) di sepuluh provinsi itu menewaskan sedikitnya 44 orang.
Sementara dalam wawancara dengan VOA, pengamat iklim dan keamanan internasional di Council on Strategic Risks, Caitlin Werrell, mengatakan kerusakan akibat banjir di Iran disebabkan oleh kombinasi dua faktor yaitu intensitas hujan dan kondisi di lapangan.
Para pejabat Iran mengakui sistem pertanian dan irigasi yang usang dan kebijakan pengelolaan air yang buruk dalam beberapa dekade terakhir berkontribusi terhadap kekurangan air nasional tahun lalu. Curah hujan di bawah rata-rata memperburuk situasi tersebut.

Friday, March 29, 2019

Amerika Siap Gambar Ulang Peta Dataran Tinggi Golan Sebagai Wilayah Israel

ARSIP – PM Israel, Benjamin Netanyahu, tengah, Senator AS Lindsey Graham, kiri, dan Dubes AS untuk Israel, David Friedman, kanan, mengunjungi Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, 11 Maret 2019 (foto: Ronen Zvulun/Pool via AP)

Pemerintah Trump mengatakan akan memperbarui peta pemerintah Amerika untuk mencerminkan keputusan Presiden Donald Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian kedaulatan Israel.
Dalam email hari Rabu (27/3) menjawab pertanyaan VOA sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan perubahan peta itu akan “konsisten” dengan pernyataan tanggal 25 Maret yang ditandatangani Presiden Trump, yang menyatakan bahwa Amerika “mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Negara Israel.”
Sementara dalam wawancara terpisah dengan VOA, Utusan Khusus Amerika Untuk Iran Brian Hook mengatakan Departemen Luar Negeri akan “menggambar ulang” peta resmi dan merilisnya “segera setelah siap.” Perubahan peta itu akan mencerminkan fakta di lapangan dan “kebutuhan Israel untuk memiliki perbatasan yang aman dan dapat dipertahankan,” tambah Hook.
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981, langkah yang tidak pernah diakui negara lain hingga Amerika secara resmi mengubah kebijakannya minggu ini. Suriah telah sejak lama menuntut kembalinya wilayah yang disengketakan itu, yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai wilayah pendudukan Israel.
Dalam email sebelumnya kepada VOA, juru bicara Departemen Luar Negeri menolak mengatakan apakah Amerika mengakui perbatasan Israel di Dataran Tinggi Golan sebagaimana terletak di sepanjang garis gencatan senjata tahun 1974, di tepi barat zona demiliterisasi yang dijaga oleh UN Disengagement Observer Force UNDOF. Israel menganggap garis barat zona UNDOF, yang dikenal sebagai garis “Alpha,” sebagai perbatasannya dengan Suriah.
Menanggapi pertanyaan tentang garis Alpha itu, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan “Amerika mendukung tujuan perdamaian yang aman dan langgeng antara Israel dan semua tetangganya, termasuk Suriah. Perdamaian seperti itu harus dicapai melalui diskusi langsung. Israel saat ini tidak memiliki mitra untuk perdamaian di Suriah.”
Dalam wawancara dengan VOA hari Senin (25/3), Wakil Duta Besar Israel Untuk Amerika Benjamin Krasna mengatakan perang sipil di Suriah sejak 2011 lalu, yang kadang-kadang meluas ke Dataran Tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel, telah menyorot pentingnya wilayah itu dalam menyediakan Israel dengan apa yang disebut sebagai “kedalaman strategis.”

MIliter Malta Ambil Alih Kapal Tangki yang Dibajak Migran Libya

Militer Malta berjaga di atas geladak kapal tangki "El Hiblu 1" berbendera Turki di Valetta, Malta, 28 Maret 2019. Kapal tersebuh berhasil diambil alih dari pembajak di lepas pantai Libya.

Militer Malta mengatakan, sebuah tim operasi khusus telah mengambil alih sebuah kapal tangki yang dibajak sejumlah migran yang diselamatkan di lepas pantai Libya.
Kapal tangki El Hiblu 1 itu kini berada di pelabuhan di Valetta, ibukota Malta, beberapa jam setelah berhasil dicegat sekitar 30 mil dari lepas pantai Malta.
Angkatan Bersenjata Malta mengatakan, mereka sebelumnya berkomunikasi dengan kapten kapal tangki itu, yang berulangkali mengatakan bahwa ia dan para awaknya dipaksa para pembajak untuk meneruskan perjalanan ke Malta.
Tim operasi khusus itu kemudian menyerbu masuk ke kapal El Hiblu 1 dan mengembalikan kontrol kapal itu ke kaptennya.
Sejumlah pengawal bersenjata dikerahkan ke geladak kapal dan sejumlah migran dibawa dengan tangan terbogol setelah mencapai Valleta.
Kapal tangki itu menyelamatkan para migran itu Selasa, di Laut Tengah. Kapal itu bertujuan pulang ke Tripoli, namun para migran tersebut memberontak dan memaksa kapten dan para awaknya mengarahkan tujuan kapal itu ke Malta.

Saudi Bebaskan Sementara Tiga Aktivis Hak Perempuan

Para demonstran dari Amnesty International menuntut pembebasan 3 orang aktivis hak perempuan dalam aksi protes di depan Kedutaan Saudi di Paris, Perancis.

Tiga aktivis hak perempuan Saudi telah dibebaskan untuk sementara setelah dipenjarakan selama 10 bulan.
Dua sumber memberitahu kantor berita Associated Press hari Kamis (28/3) bahwa Aziza al-Yousef, seorang profesor, Eman al-Nafjan, ibu empat anak dan seorang profesor linguistik, dan seorang perempuan lainnya telah dibebaskan. Sedikitnya salah seorang di antara mereka telah kembali bersama keluarganya.
Pembebasan itu berlangsung sehari setelah lebih dari 10 aktivis hak-hak perempuan Saudi tampil di hadapan panel beranggotakan tiga hakim di pengadilan di Riyadh dan menyampaikan pembelaan mereka. Mereka juga berbicara mengenai penganiayaan fisik dan pelecehan seksual yang mereka sebut dilakukan oleh para interogator berpenutup wajah.
Ini adalah pertama kalinya mereka dibebaskan dari tahanan sejak Mei tahun lalu. Mereka hadir dalam sidang kedua sejak ditangkap, Rabu lalu.
Ketiga perempuan itu telah lama mendorong hak untuk mengemudi dan menyerukan diakhirinya undang-undang perwalian kaum lelaki yang bersifat membatasi. Undang-undang itu mengharuskan kaum perempuan dari semua kelompok usia untuk mendapat izin dari kerabat lelaki mereka untuk bepergian keluar negeri, memiliki paspor, menikah, atau menjalani prosedur medis tertentu.

PBB Gali Kuburan Warga Yazidi Korban Militan ISIS

Para pekerja menandai tempat-tempat yang diduga merupakan kuburan massal warga etnis Yazidi yang dibunuh oleh militan ISIS di Kocho, Irak.

Dalam beberapa minggu terakhir, pekerja Irak dan PBB telah menggali apa yang mereka yakini sebagai sisa-sisa dari 30 mayat Yazidi yang menjadi korban militan ISIS. Penggalian itu dilakukan di salah satu dari puluhan kuburan massal di wilayah itu. Ribuan orang terbunuh dan ribuan lainnya masih hilang setelah ditangkap dan diperbudak oleh ISIS dalam apa yang oleh PBB disebut sebagai genosida.
Militan ISIS melancarkan serangan brutal terhadap warga Yazidi di Irak Utara tahun 2014.
Korban yang selamat mengatakan, militan ISIS sering memaksa kaum pria Yazidi untuk menggali kuburan massal seperti itu sebelum membunuh mereka dan melemparkannya ke dalam. Perempuan dan anak-anak ditangkap dan dijual untuk kerja paksa atau perbudakan seksual.
Asia baru berusia 12 tahun ketika dia diambil lima tahun lalu. Dia tidak ingin wajahnya terlihat di kamera.
“Mereka datang sekitar tengah hari dan mengatakan kepada kami untuk berkemas. Mereka mengatakan, akan membebaskan kami ke pegunungan dan membawa kami ke sekolah. Pertama, mereka mengambil barang-barang berharga kami, telpon genggam dan kartu-kartu pengenal kami,” tutur Asia.
Asia melarikan diri dari ISIS hanya beberapa minggu lalu, sewaktu kelompok militan itu menderita kekalahan dalam pertempuran brutal mempertahankan wilayahnya. Ia mengatakan, trauma yang dialaminya baru mulai terasa. "Yazidi" adalah identitas etnis dan agama, dan ISIS sering memaksa kaum Yazidi yang diperbudak itu untuk meninggalkan bahasa dan agama mereka.
Aktivis menyalahkan militan itu dengan mengatakan, mereka berharap dunia internasional mengakui kejahatan itu sebagai genosida dan memicu tindakan internasional untuk menghukum para pelakunya dan membantu memulihkan orang-orang Yazidi. Tetapi mereka juga menyalahkan pemerintah karena tidak melindungi mereka dan tidak menyelesaikan krisis yang berkelanjutan itu. Sebagian besar dari sekitar 400.000 orang Yazidi di Irak telah diungsikan selama bertahun-tahun.
“Genosida, kuburan-kuburan massal dan semua kehancuran ini adalah hasil dari ideologi ISIS yang buruk dan biadab dan hak-hak kami telah ditekan dan dikhianati,” kata Nadia Murat, perempuan Yazidi pemenang Nobel Perdamaian. Diperkirakan 3.000 orang yang ditangkap oleh ISIS masih hilang dan penderitaan mereka bisa dirasakan.
Para pejabat PBB mengirim sisa-sisa jenazah itu ke Baghdad untuk diidentifikasi, dan berencana melanjutkan usaha mencari kuburan massal lainnya bulan depan.

Puluhan WNI ditemukan di antara ribuan petempur asing ISIS di kamp pengungsi Suriah

Seorang warga Indonesia di kamp Al-Hol, Suriah, di antara ribuan pendukung ISIS yang keluar dari Baghuz, kantung terakhir ISIS.

Sebagian warga Indonesia yang ditemukan berada di antara ribuan petempur asing ISIS menyatakan ingin kembali ke Indonesia.
Di antara mereka terdapat puluhan anak dan perempuan, yang saat ini berada di kamp pengungsi di Al-Hol, Suriah timur.
Mereka sebelumnya berada di Baghuz, kantong terakhir kelompok ISIS, yang direbut oleh Pasukan Demokratis Suriah, SDF pimpinan suku Kurdi.
Salah seorang warga Indonesia, Maryam, menyebut berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia menyatakan "ingin pulang ke Indonesia."
Bersama empat anaknya, Maryam ditemui di Al-Hol pada pekan pertama bulan Maret oleh Afshin Ismaeli, seorang wartawan lepas.
"Saya dengan empat anak dan keluar dari Baghuz...kami ingin pulang ke negara asal kami, ke Indonesia," kata Maryam dalam rekaman video yang dibuat Afsin.
Afshin mengatakan kepada BBC Indonesia, "Kondisi di kamp itu sangat, sangat buruk dan memprihatinkan. Tidak cukup untuk menampung ribuan orang, tidak ada bantuan. Ada yang membagi makanan tapi tak cukup untuk semua."
Warga Indonesia yang ditemui Afshin baru keluar dari Baghuz, namun ia mengatakan banyak pengungsi yang telah bertahun-tahun di kamp itu.
Pasukan SDF yang didukung Amerika Serikat dilaporkan telah menahan lebih dari 5.000 milisi asal Suriah dan mancanegara sejak Januari lalu. Mereka ditempatkan di berbagai penjara, sementara perempuan dan anak-anak ditempatkan di kamp pengungsi.
Menurut salah seorang pejabat Kurdi seperti dikutip kantor berita AFP, lebih dari 9.000 keluarga pendukung ISIS yang berasal dari luar negeri ditampung di kamp Al-Hol.
Kamp ini dibangun untuk sekitar 20.000 orang, namun saat ini menampung lebih dari 70.000 orang.

Kecewa dengan masyarakat internasional

Pejabat Kurdi, Abdul Karim Omar, mengatakan kepada wartawan BBC, Aleem Maqbool, dirinya sangat kecewa dengan dunia internasional karena merasa seolah dibiarkan untuk menangani para petempur ISIS.
Abdul Karim mengatakan pihaknya kewalahan menampung para milisi yang ditahan ini.
Dia mengaku sangat kecewa atas langkah sejumlah negara yang mencabut kewarganegaraan warga yang bergabung dengan ISIS. "Kurdi telah sangat menderita selama ini berada di bawah ISIS dan juga melawan kelompok militan itu."
Abdul Karim memperingatkan, "Membiarkan anggota ISIS di kawasan yang tak stabil di bawah pemerintahan yang tak mampu mengangani, akan menimbulkan masalah.
BBC Indonesia berusaha mengontak Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI di Damaskus untuk menanyakan langkah penanganan WNI yang bergabung dengan ISIS, namun belum mendapatkan jawaban.
PBB mengatakan lebih dari 40.000 petempur asing dari 110 negara kemungkinan bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.
Amerika Serikat menyerukan direpatriasikannya ratusan pria, perempuan dan anak-anak yang ditahan di medan perang.
Namun banyak negara yang ragu-ragu untuk menerima mereka kembali. Sejumlah pihak juga mengkritik langkah Amerika yang juga menolak kembalinya salah seorang warga dari Alabama yang bergabung dengan ISIS.

Lira, mata uang Turki terjun bebas, Erdogan sebut 'ini ulah Amerika Serikat dan Barat'

Presiden Erdogan

Nilai mata uang Turki, lira, kembali turun tajam, melemah hampir 6% pada perdagangan hari Kamis (28/03).
Lira sejak beberapa waktu terakhir mengalami tekanan terkait dengan kekhawatiran terhadap cadangan devisa Turki.
Tahun lalu, nilai tukar lira terhadap dolar Amerika melemah hampir 30%.
Penurunan terbaru terjadi ketika Turki akan menggelar pemilu lokal pada hari Minggu (31/03).
Presiden Recep Tayyip Erdogan menuduh Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai penyebab melemahnya nilai tukar lira.
Ia mengatakan lira "dilemahkan untuk menggoyang stabilitas Turki".
"Kita harus mendisiplinkan spekulan di pasar. Mereka sekarang tak bisa menemukan lira ... keadaan bisa kita balikkan. Jika (aksi spekukan) ini bisa kita tekan, lira akan stabil dan dolar akan melemah," kata Presiden Erdogan.
Ia mengatakan untuk mengatasi melemahnya lira, suku bunga harus dipangkas sehingga inflasi bisa turun, usulan yang banyak ditentang oleh ekonom.
"Persoalan utamanya adalah soal suku bunga. Saya kan juga ekonom," kata Erdogan.
Saat berpidato di depan pendukungnya di Ankara, Erdogan menegaskan, "Saya yang bertanggung jawab atas masalah ekonomi."
"Siapa yang memimpin negara sekarang? (Jawabannya) adalah Tayyip Erdogan bersama 14 menteri," katanya.
Jajak pendapat menunjukkan, partai yang ia pimpin, AK, bisa kalah suara di Ankara dan mungkin juga di Istanbul. Sebelum menjadi presiden, Erdogan pernah menjadi wali kota di Istanbul.
Beberapa pihak mengatakan, kekalahan di dua kota ini akan menjadi pukulan telak bagi Erdogan, figur di balik keperkasaan perekonomian Turki selama bertahun-tahun.
Ia mengatakan pemerintah akan dengan cepat menerapkan reformasi struktural untuk mendorong perekonomian.

Pembobolan Kedutaan Korea Utara: Kelompok CCD ingin gulingkan Kim Jong-un

The Free Joseon logo as it appears on the group's YouTube channel

Sebuah kelompok yang menamakan diri Pertahanan Sipil Cheollima (Cheollima Civil Defense/CCD) mengklaim sebagai pelaku pembobolan Kedutaan Korea Utara di ibu kota Spanyol, Madrid, bulan lalu.
Sebagaimana disebutkan dalam dokumen Pengadilan Tinggi Spanyol, kelompok tersebut memasuki Kedutaan Korut pada 22 Februari bersenjatakan parang, pisau, pentungan besi, dan ikatan kabel.
Saat meninggalkan kedutaan, mereka membawa dua komputer, sejumlah hard drive, beberapa USB drive, dan sebuah telepon seluler. Barang-barang itu disebut telah diserahkan kepada Badan Investigasi Federal AS (FBI).
Para staf kedutaan dilaporkan diikat dan dipukuli.
Namun, organisasi itu menepis laporan tersebut. Menurut mereka, "tidak ada senjata yang digunakan" dan para staf kedutaan "diperlakukan dengan hormat dan sikap waspada yang sepatutnya".
Meski memiliki laman internet dan saluran YouTube, kelompok itu hampir tidak pernah berhubungan dengan media massa sehingga identitas mereka masih menjadi tanda tanya.
Hak atas fotoREUTERS
Image captionKedutaan Korea Utara di Madrid, Spanyol.

Apa yang diketahui tentang CCD?

CCD, yang juga dikenal dengan sebutan Free Joseon, menyebut diri mereka sebagai "organisasi yang membantu para pembelot" dan berkomitmen menggulingkan dinasti Kim di Korea Utara.
Kata "Cheollima" merujuk pada kuda bersayap yang banyak terdapat pada mitos-mitos Asia dan ditampilkan dalam materi yang disebarkan pemerintah Korut untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, menurut kantor berita AP.
Hak atas fotoFREE JOSEON/YOUTUBE
Image captionKeponakan Kim Jong-un, Kim Han-sol, muncul dalam video yang dilansir CCD di YouTube pada 2017.
Organisasi ini melambung namanya pada 2017, tatkala mengklaim memberi perlindungan kepada Kim Han-sol, keponakan Kim Jong-un. Ayah Han-sol adalah Kim Jong-nam yang dibunuh menggunakan zat syaraf di bandara Malaysia.
Han-sol kemudian tampil dalam video yang ditayangkan saluran CCD di YouTube, disaksikan lebih dari dua juta kali.
Tatkala sidang dugaan pembunuhan Kim Jong-nam akan dimulai, CCD membuat coretan graffiti pada tembok Kedutaan Korut di Kuala Lumpur.
Awal bulan ini, reporter Channel News Asia, Sumisha Naidu, mencuitkan foto graffiti pada tembok Kedutaan Korut di Madrid setelah kantor tersebut dilaporkan telah dibobol. Gambarnya mirip dengan logo yang ditampilkan pada laman CCD.
Dalam pernyataan yang dirilis pada awal Maret, kelompok ini mendeklarasikan diri sebagai "pemerintahan sementara" Korea Utara dengan ikrar "menggulingkan" yang mereka sebut "sistem penindasan" rezim Kim.
"Pemerintahan ini adalah organisasi tunggal dan adil yang mewakili rakyat Korea Utara," sebut pernyataan CCD.
Dalam video yang dilansir saluran CCD di YouTube pekan lalu, seseorang tampak merobek foto pemimpin pertama dan kedua Korut, Kim Il-sung and Kim Jong-il, dari dinding dan membantingnya ke lantai.
Besaran organisasi, pendanaan, dan keanggotaannya belum jelas. Namun, jangkauannya terlihat luas.

Apa yang diketahui soal anggota-anggotanya?

Salah satu anggota kelompok ini bernama Adrian Hong Chang, pegiat hak asasi manusia yang berbasis di AS dan turut mendidikan lembaga bantuan pengungsi Liberty di Korea Utara.
Menurut dokumen pengadilan, Adrian adalah pemimpin pembobolan Kedutaan Korut di Madrid.
Mengutip sumber yang dekat dengan Adrian, laman NK News melaporkan bahwa sang pegiat yang merupakan warga Meksiko, "berada di balik seluruh Cheollima Civil Defense."
Sumber dalam laporan itu menambahkan, orang tua Adrian merupakan misionaris di Meksiko sehingga "saya pikir dengan cara itulah dia mendapat paspor Meksiko".
"Aksi terkini…dia pernah melakukan yang serupa pada 2006 ketika dia pergi ke Cina dan ditahan bersama sejumlah pengungsi Korea Utara".
Menurut dokumen pengadilan, Adrian Hong Chang diyakini telah membeli barang-barang dari sebuah toko di Madrid sebelum aksi pembobolan, termasuk lima sarung pistol, empat pisau tempur, enam senjata sembur, dan beberapa kacamata pelindung.
Harian Spanyol, El País, juga melaporkan bahwa dua anggota kelompok itu punya keterkaitan dengan badan intelijen AS, CIA. CIA menolak berkomentar kepada BBC.
Dengan identitas para anggotanya kini mencuat di media massa, bakal berisiko jika CCD menggelar aksi serupa dalam waktu dekat.
Hak atas fotoGOOGLE MAPS
Image capti

Friday, March 22, 2019

Pejuang Suriah: Ribuan Orang Masih Sembunyi di Benteng Terakhir ISIS

Benteng terakhir ISIS

Jumlah pengungsi yang sangat banyak itu telah membingungkan Pasukan Demokrat Suriah (SDF) dan memperlambat serangannya yang bertujuan untuk memusnahkan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL/ISIS). SDF mengatakan, ribuan orang masih bersembunyi di dalam daerah benteng terakhir ISIS. Juru bicara SDF mengatakan tidak ada batas waktu yang jelas untuk akhir operasi, memperkirakan mungkin diperlukan beberapa hari lagi setidaknya sebelum ISIL diusir.
Oleh: Al Jazeera
Seorang anggota pasukan yang didukung Amerika Serikat di Suriah mengatakan ribuan orang diyakini masih berada di dalam daerah benteng ISIS terakhir ketika berusaha untuk mengusir militan dengan serangan udara dan penembakan.
Puluhan ribu orang dan anak-anak telah keluar dari daerah kantong kecil di desa Baghouz dekat perbatasan Irak dalam beberapa pekan terakhir―dan sampai sekarang mereka masih terus mengungsi.
Jumlah pengungsi yang sangat banyak itu telah membingungkan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan memperlambat serangannya yang bertujuan untuk memusnahkan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL, ISIS)
Di pos SDF di dalam Baghouz pada hari Minggu (17/3), asap putih mengepul di atas kantong ketika suara serangan udara dan penembakan terdengar. Kobaran api besar menghancurkan perkemahan sementara di mana para militan ISIS yang masih bertahan tinggal.
Pasukan yang dipimpin Kurdi, yang didukung oleh pesawat tempur koalisi pimpinan AS, telah menghujani ISIS selama seminggu, yang menyebabkan ribuan militan dan anggota keluarga menyerah.
Namun juru bicara SDF Kino Gabriel mengatakan pada konferensi pers bahwa―menurut kelompok militan yang meninggalkan daerah kantong―”diperkirakan 5.000 orang” masih bersembunyi di dalam.
Namun, SDF tidak dapat memverifikasi jumlah itu.
Mereka yang melarikan diri dari desa itu sebelumnya telah melaporkan angka yang sangat tidak konsisten tentang jumlah orang yang masih di dalam, mulai dari ribuan hingga beberapa ratus.

PENYERAHAN DIRI DAN EVAKUASI

Juru bicara SDF mengatakan tidak ada batas waktu yang jelas untuk akhir operasi, memperkirakan mungkin diperlukan beberapa hari lagi setidaknya sebelum ISIL diusir.
“Saya harap itu tidak akan memakan waktu lebih dari seminggu tetapi ini adalah perkiraan pribadi,” katanya di desa Sousa di Suriah timur.
Gabriel mengatakan hampir 30.000 anggota ISIS dan kerabat mereka telah menyerah kepada pasukan yang didukung oleh AS sejak 9 Januari, termasuk lebih dari 5.000 militan.
Sebanyak 34.000 warga sipil dievakuasi dari ISIL pada periode yang sama, katanya.
Eksodus itu telah memicu krisis kemanusiaan di kamp-kamp yang dikelola Kurdi untuk pengungsi, di mana warga sipil telah tinggal.
Lebih dari 1.300 militan telah tewas dan sekitar 520 ditangkap dalam operasi khusus oleh SDF sejak pertempuran untuk Baghouz dimulai, kata Gabriel.
Mereka termasuk orang Eropa, Turki, China, Irak, dan Suriah.
ISIL telah meluncurkan serangkaian pengeboman bunuh diri dalam beberapa hari terakhir untuk menghambat kemajuan SDF.
Pada hari Jumat (15/3), ISIS meluncurkan tiga serangan bunuh diri di luar Baghouz, menewaskan enam orang ketika mereka melarikan diri dari desa.

RESISTENSI YANG KAKU

Ali Khalaf Ibrahim, seorang tentara SDF, mengatakan para militan melakukan pertahanan yang kuat.
“Beberapa kali mereka mencoba menyusup (posisi SDF) dengan sabuk peledak tetapi mereka berhasil dicegat” oleh tentara SDF, katanya.
Pada puncak pemerintahannya yang brutal, ISIS menguasai wilayah di Suriah dan Irak, dengan populasi jutaan.
Penyergapan total di Baghouz oleh SDF akan menandai akhir dari “kekhalifahan” lintas-perbatasan yang diproklamirkan ISIS lebih dari empat tahun lalu.
Namun ISIS masih mempertahankan keberadaannya di gurun Badia yang luas di Suriah timur dan memiliki sel-sel tidur di timur laut.
Baghouz adalah front terbaru dalam perang Suriah yang telah menewaskan ratusan ribu orang sejak dimulai pada 2011.
Keterangan foto utama: Seorang prajurit SDF membawa senapan mesin pada posisi dekat dengan desa Baghouz yang dikuasai ISIL pada hari Minggu (Foto: AFP/Delil Souleiman)

Perang Sipil Suriah Pecah Jadi 3 front

Perang Sipil Suriah Pecah Jadi 3 Perang Sipil

akan segera berakhir. Namun, ada tiga perang baru telah dimulai, menggantikan perang yang lama. Mereka terjadi di tiga wilayah independen de facto yang batas-batasnya terlihat jelas ketika asap dari pertempuran sebelumnya hilang: wilayah yang dikontrol rezim, dijamin oleh Rusia; daerah timur Sungai Efrat yang dikontrol oleh Pasukan Demokrat Suriah, yang terdiri dari pejuang Kurdi yang dilindungi oleh Amerika Serikat dan kekuatan udara Barat; dan daerah yang dikuasai oleh Turki dan sekutu Islam Sunni mereka di provinsi Idlib. 
Oleh: Jonathan Spyer (Foreign Policy)
Perang yang telah menghancurkan Suriah selama setengah dekade terakhir akan segera berakhir. Kekhalifahan yang dideklarasikan oleh Abu Bakr al-Baghdadi dari organisasi Negara Islam pada 29 Juni 2014, di masjid al-Nuri di Mosul sekarang hanya terdiri dari beberapa meter persegi di Baghouz, di Lembah Sungai Efrat Suriah, yang berada di ambang kejatuhan ke tangan pasukan Kurdi.
Sementara itu, pemberontakan Arab Sunni terhadap rezim Bashar al-Assad, sudah berakhir. Yang tersisa dari itu sekarang adalah komponen militer dari sebuah proyek Turki untuk mengubah sudut barat laut Suriah menjadi entitas Turki.

Namun, ada tiga perang baru telah dimulai, menggantikan perang yang lama. Mereka terjadi di tiga wilayah independen de facto yang batas-batasnya terlihat jelas ketika asap dari pertempuran sebelumnya hilang: wilayah yang dikontrol rezim, dijamin oleh Rusia; daerah timur Sungai Efrat yang dikontrol oleh Pasukan Demokrat Suriah, yang terdiri dari pejuang Kurdi yang dilindungi oleh Amerika Serikat dan kekuatan udara Barat; dan daerah yang dikuasai oleh Turki dan sekutu Islam Sunni mereka di provinsi Idlib.
Daerah rezim terdiri dari sekitar 60 persen dari wilayah negara itu, SDF memiliki sekitar 30 persen, dan wilayah Islamis Turki-Sunni adalah sekitar 10 persen. Masing-masing daerah ini sekarang menjadi medan tempat perang sipil Suriah sendiri, didukung oleh kantong-kantong tetangga.
Yang paling rapuh dari ketiga entitas ini, baik dalam hal pengaturan internal dan hubungan dengan kekuatan eksternal, adalah wilayah Islam Turki-Sunni. Bagian selatan daerah ini saat ini diperintah secara keseluruhan oleh Hayat Tahrir al-Sham, sebuah hasil dari cabang al Qaeda Suriah. Daerah tersebut dilindungi dari serangan darat oleh rezim Assad atas perjanjian Sochi, yang dicapai antara Presiden Vladimir Putin dari Rusia dan Recep Tayyip Erdogan dari Turki pada September 2018. Tetapi walaupun serangan darat belum tampak, provinsi Idlib dan Hama akan segera dijatuhi bom artileri rezim setiap hari.
Lebih jauh ke utara, di bekas wilayah Kurdi di Afrin, orang-orang Turki dan sekutu mereka menghadapi pemberontakan, meski tidak dilaporkan, didukung oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi, yang dikenal sebagai YPG. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Bellingcat, yang dikutip dalam sebuah artikel oleh Amberin Zaman di al-Monitor, mencatat ada 220 serangan yang dilakukan di daerah Afrin terhadap pasukan Turki dan sekutu antara akhir Maret 2018 dan akhir Januari, dalam bentuk penyergapan di pinggir jalan, alat peledak yang diimprovisasi, dan eksekusi ‘kolaborator’. Sekitar 100 orang telah tewas selama sebulan terakhir, menurut laporan Bellingcat.
Serangan itu dimulai pada Januari 2018, segera setelah kedatangan Turki di wilayah itu sebagai bagian dari Operasi Cabang Zaitun, yang menghancurkan kantong otonom paling barat Kurdi Suriah. Kampanye pengusiran Kurdi menyusul. Kurdi YPG tidak bertanggung jawab atas serangan saat ini. Sister organization YPG di Turki, Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, memiliki kebiasaan untuk menggunakan nama kelompok itu ketika terlibat dalam beberapa kegiatan yang kejam; kemungkinan YPG juga melakukan hal yang sama.
Di wilayah yang dikontrol AS dan SDF di sebelah timur Eufrat juga terjadi gejolak pemberontakan internal yang diarahkan dari luar. Menurut Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah, “236 pejuang (dari SDF), warga sipil, pekerja minyak, dan pejabat” telah terbunuh sejak Agustus 2018 dalam insiden yang tidak terkait dengan konflik melawan Negara Islam.
Pembunuhan itu terjadi di empat provinsi Raqqa, Aleppo, Hasakah, dan Deir Ezzor, yang dikendalikan secara penuh atau sebagian oleh Kurdi yang bersekutu dengan AS. Peristiwa terakhir yang terjadi, menurut pengamatan, adalah pembunuhan atas pejuang SDF di daerah Swidan Jazira di desa timur Deir Ezzor awal bulan ini, dan ledakan IED di daerah Jammah di provinsi yang sama.
SDF menyalahkan Turki atas tindakan ini, dan atas pembunuhan sebelumnya seperti yang dilakukan pejabat Kurdi setempat, Omar Alloush, pada Maret 2018, dan Syekh Bashir Faisal al-Huwaidi, seorang pemimpin suku Shammar yang berpihak pada SDF, di Raqqa di November 2018. Namun, ada tersangka masuk akal lainnya di Suriah, termasuk rezim Assad (atau sekutu Irannya) atau Negara Islam, yang semuanya adalah musuh Kurdi yang didukung AS.
Wilayah yang dikendalikan oleh rezim sejauh ini merupakan yang paling aman dari tiga wilayah terpisah Suriah. Presiden Bashar al-Assad telah memulai upayanya untuk mendapatkan kembali legitimasi di mata sebagian besar warga Suriah dan tidak menghadapi ancaman besar terhadap kelanjutan pemerintahannya atas sebagian besar wilayah Suriah. Tetapi di daerah-daerah yang dikontrol rezim, juga, terdapat gemuruh ketidakpuasan.
Berbagai kekuatan memiliki kekuatan dan pengaruh di zona ini. Ini termasuk militan lokal dan asing yang sejajar dengan Iran, polisi militer Rusia, Hizbullah Libanon, dan, tentu saja, berbagai struktur keamanan yang bersaing dari negara Suriah. Kekuatan-kekuatan ini telah bekerja sama untuk menjaga Assad berkuasa, tetapi kepentingan mereka tidak sepenuhnya selaras.
Hal ini diduga menyebabkan perseteruan atas kekuatan relatif mereka, dan protes keras. Di provinsi Daraa di barat daya, ini telah menghasilkan pemberontakan skala kecil terhadap rezim Assad. Sejak November 2018, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Perlawanan Populer―yang tampaknya terdiri dari mantan militan non-jihad―telah melakukan serangkaian pengeboman fasilitas rezim dan serangan terhadap pos-pos pemeriksaan. Yang terakhir adalah pengeboman sebuah pos pemeriksaan militer pada 6 Februari, menurut sebuah video yang diunggah online.
Ketika kekhalifahan Negara Islam menghilang dari peta Suriah, negara itu memasuki perpecahan de facto, di mana berbagai pemberontakan kecil terus membara dan merenggut nyawa. Perang terbuka di Suriah sebagian besar telah berakhir. Namun, perdamaian tetap menjadi angan-angan.

Jonathan Spyer adalah peneliti di Institut Yerusalem untuk Studi Strategis dan kolumnis di Jerusalem Post. Dia adalah penulis “The Transforming Fire: the Rise of the Israel-Islamist Conflict”.
Keterangan foto utama: Pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS di desa Baghouz, dekat perbatasan Suriah dengan Irak, di provinsi Deir Ezzor timur pada 15 Maret 2019. (Foto: AFP/Getty Images/Delil Suleiman)

Iran Peringatkan Pakistan agar Tak Bergabung dengan Perang Proksi Arab Saudi

Kekalahan ISIS
Sikap baru Iran adalah respons terhadap kedekatan Pakistan baru-baru ini dengan Arab Saudi sejak Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menjabat enam bulan lalu. Lima hari setelah serangan di Baluchistan Iran yang dilakukan oleh Jaish al-Adl (“Tentara Keadilan”), Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menggelar karpet merah untuk menyambut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada kesempatan kunjungannya yang bersejarah selama dua hari. Iran mengklaim kelompok itu didukung oleh Arab Saudi.
Oleh: Micha’el Tanchum (The Jerusalem Post)
Pakistan telah menerima peringatan keras dari Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam dan senior lainnya setelah serangan tanggal 13 Februari 2019 atas pasukan mereka oleh gerilyawan Baluch Iran di Provinsi Sistan dan Baluchistan yang bergolak di Iran yang berbatasan dengan Pakistan.
Sikap baru Iran tersebut merupakan respons terhadap kedekatan Pakistan baru-baru ini dengan Arab Saudi sejak Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menjabat enam bulan lalu.
Iran sangat prihatin atas kerentanannya terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perang proksi yang disponsori Arab Saudi dan terjadi di seberang perbatasan timur Iran dari Pakistan. Pesan Iran melalui pernyataan komandan Korps Garda Revolusi bertujuan untuk mencegah perkembangan ini dengan memberi tahu Pakistan bahwa Pakistan akan membayar biaya yang besar untuk bergabung dengan upaya apa pun dari Saudi-Uni Emirat Arab terhadap Iran.
Lima hari setelah serangan di Baluchistan Iran yang dilakukan oleh Jaish al-Adl (“Tentara Keadilan”), yang diklaim oleh Iran didukung oleh Arab Saudi, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menggelar karpet merah untuk menyambut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada kesempatan kunjungannya yang bersejarah selama dua hari.
Momen perlakuan istimewa lima Imran Khan terhadap Mohammed bin Salman adalah isyarat bagi Iran yang menunjukkan perubahan tajam dari orientasi yang ditetapkan oleh pendahulu Khan, Nawaz Sharif. Selama masa jabatan ketiganya yang tidak berturut-turut sebagai perdana menteri Pakistan dari tahun 2013 hingga 2017, perdana menteri saat itu Nawaz Sharif berusaha untuk menjauhkan kebijakan luar negeri Pakistan dari ketergantungannya pada Arab Saudi dan mencapai posisi yang lebih seimbang antara Arab Saudi dan Iran.
Pakistan telah mampu mempertahankan perubahan ini karena gelombang besar investasi China di Pakistan mulai bulan April 2015.
Awalnya senilai US $ 46 miliar dan sekarang menjadi US $ 60 miliar, paket investasi infrastruktur China bertujuan untuk membangun Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), yang membentang dari pelabuhan Gwadar yang dikelola China di pantai Samudra Hindia Pakistan ke kota paling barat China, Kashgar (Kashi) di Xinjiang.
Sebagai bagian dari paket ini, China sepakat untuk membangun bagian besar Pakistan dari pipa gas alam Iran-Pakistan (IP). Dibiayai oleh pinjaman China sebesar US $ 2 miliar, yang mencakup 85 persen dari biaya konstruksi, China menandatangani perjanjian dengan Pakistan untuk membangun saluran pipa dari pelabuhan Gwadar, yang dibangun China, ke Nawabshah, untuk bergabung dengan jaringan distribusi gas domestik Pakistan.
Sebagai keuntungan bagi Pakistan yang haus energi, pipa IP tersebut akan mengirimkan sejumlah cukup gas dari ladang gas alam Pars Selatan besar Iran untuk menghasilkan 4.500 MW listrik, yang meliputi total kekurangan Pakistan dalam produksi listrik.
Dibanjiri investasi China dan berharap menerima gas alam yang sangat dibutuhkan dari Iran, pemerintah mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif berulang kali menolak permintaan Arab Saudi untuk mengirim pasukan Pakistan ke Yaman untuk membantu dalam perang proksi Arab Saudi dengan Iran.
Perubahan haluan yang menakjubkan dalam kebijakan Pakistan terjadi setelah kerjasama anti-terorisme yang lebih besar antara pemerintah Sharif dan Iran. Bulan Juni 2014, militer Pakistan meluncurkan Operasi Zarb-e Asb besar-besaran melawan Taliban dan koneksi terkait anti-Syiah, organisasi ekstremis Sunni, banyak dari mereka memiliki hubungan lama dengan Jaish al-Adl, penerus Islam Jundallah (“Tentara Tuhan”), organisasi militan etno-nasionalis Baluch yang melancarkan pemberontakan di Iran tenggara tahun 2000. Pada periode yang sama dengan Operasi Zarb-e Asb, Pakistan dilaporkan mengizinkan pasukan Iran untuk melakukan serangan di tanah Pakistan, dengan helikopter dan kendaraan keamanan Iran seringkali memasuki wilayah Pakistan untuk mengejar militan Jaish al-Adl.
Operasi selama tiga tahun tersebut juga merupakan perubahan yang luar biasa karena Nawaz Sharif sebelumnya mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah tahun 1997 selama masa jabatan keduanya sebagai perdana menteri Pakistan. Satu-satunya negara lain yang mengakui legitimasi Taliban adalah Arab Saudi.
Rekalibrasi Pakistan terhadap Iran hanya berusia pendek. Bulan Juli 2017, Nawaz Sharif dicopot dari jabatannya karena tuduhan berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam Panama Papers 2016. Imran Khan menggantikan Sharif sebagai perdana menteri terpilih Pakistan, setelah kemenangan Khan dalam pemilihan umum Pakistan tanggal 25 Juli 2018. Di bawah kepemimpinan Khan, Pakistan telah kembali menjalin hubungan erat dengan Arab Saudi.
Tanggal 23 Oktober 2018, Arab Saudi secara resmi memberi Pakistan paket bailout ekonomi sebesar US $ 6 miliar yang terdiri dari transfer langsung US $ 3 miliar ke Bank Negara Pakistan untuk mendukung neraca pembayaran dan pembayaran ditangguhkan sebanyak US $ 3 miliar untuk impor minyak.
Dua bulan kemudian, Uni Emirat Arab mengikuti jejak dengan mengumumkan tanggal 21 Desember 2018 bahwa mereka juga akan mentransfer US $ 3 miliar ke Bank Negara Pakistan untuk menopang cadangan mata uang asing Pakistan. Suntikan keuangan yang sangat dibutuhkan dari Arab Saudi dan UEA bertujuan untuk mencegah mata uang Pakistan jatuh bebas ketika Pakistan terlibat dalam pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Selanjutnya tanggal 12 Januari 2019, Arab Saudi mengumumkan akan bergabung dengan CPEC dengan membangun kilang minyak senilai US $ 10 miliar di Pelabuhan Gwadar. Menjadi negara pihak ketiga pertama yang bergabung dengan CPEC, Arab Saudi dengan tangkas membatalkan segala manfaat hubungan Iran dengan Pakistan yang berasal dari CPEC, meninggalkan masa depan pipa IP dalam situasi limbo. Paket bantuan dan investasi Arab Saudi untuk Pakistan saat ini berjumlah US $ 20 miliar telah membuat Arab Saudi, bersama dengan UEA, sangat diperlukan bagi keberlangsungan ekonomi Pakistan.
Di Baluchistan, penyelarasan ulang ini tampaknya sudah memanifestasikan dirinya. Serangan teroris Baluch tanggal 13 Februari 2019, yang menjatuhkan 40 korban dari Garda Revolusi Iran, telah ditunjukkan oleh Iran sebagai bukti hubungan antara Pakistan dan Arab Saudi, dengan Pakistan berpotensi menyepakati penggunaan wilayahnya oleh Arab Saudi dan UEA untuk mendukung militan Baluch.
Berbicara sepekan setelah serangan di sebuah upacara di Iran utara, Mayor Jenderal Soleimani secara retoris berbicara kepada pemerintah Pakistan dan bertanya, “Apakah Anda, yang memiliki bom atom, tidak dapat menghancurkan kelompok teroris dengan beberapa ratus anggota di wilayah itu?” Setelah mengecam dugaan pembiayaan Arab Saudi atas operasi militan dan mengutuk efek bahaya operasi tersebut terhadap Pakistan, Soleimani kemudian melanjutkan dengan memberi tahu orang-orang Pakistan.
“Saya memperingatkan Anda untuk tidak menguji Iran, dan siapa pun yang telah menguji Iran telah mendapatkan tanggapan yang tegas,” lanjut Soleimani. “Kami memberi tahu negara itu (Pakistan) untuk tidak membiarkan perbatasan mereka menjadi sumber ketidakamanan bagi negara-negara tetangga.”
Berbicara di Isfahan pada upacara pemakaman untuk personel IRGC yang terbunuh dalam serangan itu, Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, komandan Korps Garda Revolusi Islam, mengancam Arab Saudi dan Uni Emirat Arab secara tegas. “Pemerintah pengkhianat Arab Saudi dan UEA harus tahu bahwa kesabaran Republik Islam Iran telah habis dan Republik Islam tidak akan menoleransi dukungan rahasia Anda untuk kelompok kecil Takfiri.”
Jafari menambahkan, “Pakistan juga harus tahu bahwa mereka akan membayar biaya atas dukungan organisasi intelijen Pakistan terhadap Jaish al-Zolm mulai sekarang dan harga ini tidak diragukan lagi akan sangat berat bagi mereka.” Jaish al-Zolm (“Tentara Penindasan”) adalah nama yang digunakan para pejabat Iran untuk merujuk pada Jaish al-Adl.
Dengan Pakistan yang lebih dekat dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, serangan Jaish al-Adl tanggal 13 Februari 2019 telah menimbulkan kekhawatiran bagi Iran. Sementara Arab Saudi dan UEA mungkin menuntut kerja sama yang lebih besar dari Pakistan dalam upaya mengalahkan pasukan Houthi yang disponsori Iran di Yaman, sangat mungkin bahwa blok anti-Iran akan bersikeras agar Pakistan menghentikan kerja sama kontra-terorisme dengan Iran.
Di luar permintaan minimal ini, Pakistan dapat diminta untuk mengambil peran dalam mengoordinasikan dukungan untuk operasi Jaish al-Adl. Terlepas dari apakah Pakistan terlibat secara aktif atau hanya menyepakati penggunaan wilayahnya, status quo dalam hubungan Pakistan-Iran sepertinya akan berubah.
Micha’el Tanchum adalah peneliti di Institut Penelitian Truman untuk Kemajuan Perdamaian, Universitas Ibrani, dan peneliti terafiliasi non-residen di Pusat Studi Strategis di Universitas Baskent di Ankara, Turki (Baskent-SAM). Artikel ini pertama kali muncul di South Asian Monitor.
Keterangan foto utama: Sebuah kendaraan militer Pakistan yang membawa rudal jarak jauh permukaan-ke-permukaan Ghauri melewati potret pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, tahun 1999. (Foto: Reuters)

Sayap Kanan dan Akar Islamphobia, Benih Aksi penembakan New Zealand

sayap kanan dan akar islamphobia

“Sebab nyata pertumpahan darah di Selandia Baru adalah sistem imigrasi yang membuka pintu imigran gila muslim masuk Selandia Baru”, inilah pernyataan Senator Australia dari partai sayap kanan, Fraser Anning.
Penyelidikan pertama mengungkap bahwa terorisme dilakukan oleh seorang warga Australia, Brenton Tarrant, seorang rasis kulit putih. Meskipun aksinya sangat mengerikan, ia tidak peduli dan mengambil video lengkap dari aksinya tersebut yang kemudian diunggah ke Medsos. Yang mengejutkan adalah Tarrant menulis nama-nama petinggi Barat di atas senjatanya. Petinggi pensiunan Islamphobia.
“Kita jujur saja, saat ini korban adalah muslim, tetapi biasanya mereka adalah pelaku. Atas nama ideologi, muslim membunuh sipil. jelas bahwa Islam tidak seperti agama lain. Islam setara dengan fasisme (otoritas absolut tanpa pengecualian). Mereka membunuh sipil dan tidak merasa bersalah sama sekali, karena itu adalah ideologi mereka”, jelas Fraser Anning membela pembunuh yang sewarga dengannya.
Kenyataannya, Fraser bukanlah seorang politikus pertama yang mendukung rasisme atas muslim dan menebar benih Islamphobia.
Islamphobia menjadi satu agenda utama sayap kanan Eropa dan AS. Donlad Trump, Sebastian Kurz, Viktor Orban dan lainnya adalah pengeksekutor. Mereka menggunakan istilah-istilah khusus demi menjauhkan diri dari istilah rasisme atau Yahudiphobia. Menyebar propaganda khayalan demi mendapatkan dukungan sipil kemudian menyudutkan imigrasi muslim sebagai sumber masalah.
Sayap kanan bertebaran di Eropa dan AS. Mereka menulis sebuah agenda khusus seputar Islamphobia dan menyebutnya sebagai musuh bersama. Hal ini ditunjukkan untuk membangun persatuan dan menekankan pahaman nasionalisme. Tetapi yang sangat perlu diperhatikan adalah mereka sendiri merancang sebuah perbudakan teroris. ISIS, al-Qaeda, Boko Haram dan lainnya menyerang para petinggi sayap kanan. Hal ini digunakan untuk menakut-nakuti dan dijadikan faktor pendukung agenda mereka.
Donald Trump
sayap kanan dan akar islamphobia1
Pernyataan pedas Trump telah membentuk satu gerakan baru Islamphobia di AS. Surat kabarWashington Post melaporkan secara rapi pernyataan-pernyataan anti-Islam Trump.
30 September 2015, Trump berjanji mengeluarkan imigran muslim dari Amerika.
21 Oktober 2015, Trump mengumumkan penutupan masjid-masjid di AS.
30 November 2015 Trump pernah menyatakan, Ia tidak suka muslim AS.
6 Desember 2015, Trump menyatakan, kalian melihat muslim keluar dari masjid. Terlihat di mata mereka kedengkian dan kematian. Harus ada langkah.
13 Desember 2015, Trump dalam sesi wawancaranya dengan media Fox News menyatakan bahwa muslim sakit.
22 Maret 2016, pasca ledakan di Brussel, Trump menyatakan, muslim bermasalah. Kemudian menuntut pengawasan terhadap semua masjid.
23 Maret 2016, Trump: Muslim tidak menghormati mereka. Setelah ini, muslim harus lebih hormat.
Pasca menguasai Gedung Putih, Trump langsung menutup AS dari warga Negara-negara muslim. Atas nama keamanan, Trump mengeluarkan perintah agar muslim AS menginformasikan identitas mereka ke instansi terkait.
Sebastian Kurz
sayap kanan dan akar islamphobia
Sebastian Kurz, politikus muda pemimpin partai sayap kanan Austria dan memandat sebagai Menlu. Sebastian sama sekali tidak menyebunyikan kebenciannya terhadap muslim. Bahkan ia mampu menunggangi Islamphobia untuk sampai pada tampuk kekuasaan Austria, Kanselir Austria.
Sewaktu menjabat Menlu, ia mengeluarkan pernyataan keji. “Kami tidak butuh sekolah TK muslim. Di Austria tidak boleh dibangun TK muslim”, jelasnya.
Ketika menduduki Kanselir Austria, di bawah strategi politiknya yang bertajuk “Politik Islam dan Radikal”. Sebastian mengeluarkan 60 ulama dan menutup 7 masjid. Ia memegang teguh ideologi Islamphobia dan menanam benihnya.
Dalam dukungannya atas Yahudi, Sebastian Kurz menuduh imigran muslim menyebarkan ideologi Yahudiphobia. “Ombak imigrasi muslim dari Negara-negara muslim dapat menumbuhkan satu masalah besar, seperti penyebaran Yahudiphobia. Satu hal yang tidak ingin kami saksikan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita”, tegasnya.
Marine Le Pen
sayap kanan dan akar islamphobia
Le Pen adalah salah satu ekstremis Islamphobia Prancis. Dalam Pemilu Prancis 2017, ia menjadi penantang serius Emmanuel Macron. Kala itu banyak pihak yang ketakutan rasisme dan sayap kanan akan menguasai Paris. Tahun 2015, Ia pernah diadukan ke pengadilan sebagai penyebar kebencian antar kelompok karena membandingkan sholat muslim di jalanan Paris seperti penjajahan Nazi.
“Ideologi Islam bertentangan dengan identitas Prancis dan menjadi benih teroris internasional”, jelas kepada BBC.
Dalam kampanye, Le Pen menuntut Eropa untuk melarang muslim hadir di tengah-tengah masyarakat umum. Bahkan ia lebih ekstrem dari pengikut Islamphobia lainnya, Le Pen akan menghapus kewarganegaraan muslim Prancis dan menuntut mereka agar keluar dari Paris.
Nigel Farage
sayap kanan dan akar islamphobia
Nigel Farage adalah salah satu perancang Brexit. Pada tahun 2018, Nigel menyatakan mundur diri dari partai, karena pemimpin partai Independent yang mendukung muslim.
Berlandaskan aksi terorisme ISIS di London, ia mendukung kebijakan Trump yang menutup pintu AS bagi warga beberapa Negara muslim. Ia yakin itu akan mengurangi aksi terorisme di kota-kota lainnya.
Partai Alternatif Jerman

sayap kanan dan akar islamphobia
Partai ini baru dibangun di Jerman. Sebuah partai fasisme yang memiliki sejarah panjang dengan Islamphobia. 1 Mei 2016, partai ini membuat satu manuver baru tentang Islam. “Islam tidak berhubungan dengan Jerman”, jelasnya. Mereka juga menuntut Jerman untuk melarang pembangunan masjid, kumandang adzan, membangun menara masjid, kerudung di sekolah dan tempat umum.
Jorg Meuthen, Ketua umum dan Jubir partai, menjelaskan, kebebasan beragama selalu didengungkan Eropa. Tapi kami tidak menerima Islam. Adzan tidak boleh berkemundang seperti lonceng gereja.
“Islam adalah satu doktrin politik. Maka tidak boleh Islam hanya dilihat dari segi kebebasan agama. Islam adalah satu doktrin politik dan berseberangan dengan kebebasan demokrasi. Dengan begini, Islam tidak berkaitan dengan Jerman”, jelas salah satu petinggi partai.
Viktor Orban
sayap kanan dan akar islamphobia
Orban, 54 tahun, pada bulan April tahun lalu terpilih sebagai PM Hungaria. Dalam kampanyenya, ia menyerang Islam dan imigran muslim. “Awan hitam (imigran muslim) semakin dekat. Hongaria adalah benteng terakhir menghalau penyebaran Islam di Eropa… Sebagian Negara besar membuka bentengnya untuk menghancurkan budaya Nasrani dan menyebarkan Islam”, jelasnya di waktu kampanye.
Tanggal 18 Januari 2018 Viktor menyebut imigran muslim sebagai serangan muslim. Ia yakin bahwa muslim tidak lari dari bahaya, tetapi imigrasi untuk menghisap SDA Eropa. Maka mereka tidak boleh disebut sebagai imigran.
Geert Wilders
sayap kanan dan akar islamphobia
“Saya tidak benci muslim, tapi saya benci Islam”. Inilah pernyataan ketua partai Kebebasan Belanda, Geert Wilders, tahun 2008. Bukan hanya pernyataan, namun banyak karya tulisnya yang menyerang Islam. Bahkan tahun 2015, ia berjanji akan membuat karikatur tentang Nabi Muhammad saw.
Kebencian politikus sayap kanan Belanda ini tidak pernah padam dan tidak mengenal kata akhir, dalam salah satu bukunya, ia membandingkan Islam dengan Hitler. Ia menolak imigran muslim.
Dalam sebuah film 17 menit, Wilders mengklaim bahwa Islam mengajarkan semua untuk memusuhi lainnya dan menganjurkan aksi ekstrem.
Ini adalah bukti-bukti agenda sayap kanan Barat tentang Islamphobia. Oleh karena itu, bukan hal aneh jika terjadi serangan terhadap ribuan muslim di sebuah benua yang mengklaim HAM dan kebebasan.
Sebuah analisa SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) menujukkan bahwa di tahun 2017 ada lebih dari 4700 insiden serangan rasisme terhadap muslim di Eropa.
sayap kanan dan akar islamphobia
FBI juga mengadakan analisa tentang serangan rasisme atas minoritas, termasuk muslim semenjak 1992. Hasil analisa FBI menunjukkan bahwa ada serangan rasisme terhadap muslim sebanyak 546 di tahun 2001. Laporan tiap tahun FBI menunjukkan bahwa setiap tahun sejak 1996 hingga 2001, ada 31 insiden. Adapun dari tahun 2001 hingga 2013 terjadi insiden 159 kali setiap tahunnya.