Pascaledakan Bus Wisata, Polisi Mesir Lumpuhkan 40 Militan radikal Islam

Polisi di Mesir telah membunuh puluhan gerilyawan selama penggerebekan di tempat persembunyian mereka. Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa serangan itu menewaskan 40 teroris di Giza dan Sinai Utara pada Sabtu pagi (29/12/2018) waktu setempat.

Kabarnya, militan merencanakan serangkaian serangan terhadap lokasi wisata, gereja dan personil militer. Penggerebekan itu menyusul serangan bom pinggir jalan pada hari Jumat (28/12/2018) di sebuah bus wisata di Giza.

Belum ada kelompok yang mengatakan di balik ledakan itu, yang menewaskan tiga turis Vietnam dan seorang pemandu wisata Mesir, tetapi gerilyawan Islam telah menargetkan turis di Mesir beberapa waktu lalu.Menurut keterangan dari Kementerian Dalam Negeri, polisi menewaskan 30 gerilyawan dalam dua serangan pagi-pagi di Giza, sementara 10 lainnya tewas di El-Arish, ibukota provinsi Sinai Utara.

"Sekelompok teroris berencana melakukan serangkaian serangan agresif yang menargetkan institusi negara, terutama yang ekonomi, serta pariwisata ... dan tempat-tempat ibadah Kristen," kata pernyataan kementerian itu.

Polisi telah menyita bahan-bahan pembuatan bom, amunisi, dan sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Kini, keamanan di Mesir dalam penjagaan ketat, seiring dengan puncaknya musim turis minoritas Kristen negara itu, Koptik, bersiap merayakan Natal Ortodoks pada 7 Januari mendatang.

Sebagai informasi, bom pinggir jalan meledak sekitar pukul 18:15 (16:45 GMT) di Jalan Maryoutiya di distrik Haram Giza ketika bus yang membawa 14 turis Vietnam lewat. Empat orang tewas dan sebelas lainnya luka-luka dalam insiden itu.

kejadian ini merupakan yang pertama kali menyerang turis asing di Mesir dalam lebih dari setahun. Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengatakan, bus menyimpang dari rute yang direncanakan tanpa memperingatkan pasukan keamanan, meskipun pengemudi telah membantahnya.

PBB Minta Australia Tampung Perempuan Saudi yang Melarikan Diri ke Thailand

Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) telah memastikan bahwa perempuan Arab Saudi berusia 18 tahun yang melarikan diri ke Thailand adalah pengungsi, dan meminta Australia memberinya izin tinggal.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Australia mengatakan akan mempertimbangkan permohonan UNHCR itu untuk memberi Rahaf Mohammed Alqunun kesempatan bermukim di negara itu.

Alqunun tiba di Bangkok, Sabtu lalu, setelah penerbangan dari Kuwait. Ia mengaku melarikan diri dari keluarganya dan keluarganya itu akan membunuhnya jika ia dikirim pulang ke negara asalnya.Setelah awalnya ditolak masuk Thailand, ia membarikade dirinya di sebuah kamar hotel bandara dan memposkan gambar-gambar dan pesan-pesan mengenai nasib dirinya melalui Twitter sehingga menarik perhatian dunia. Perhatian itu mendorong pihak berwenang imigrasi Thailand mengubah keputusan sebelumnya untuk memulangkan perempuan itu ke Arab Saudi.

Kepala imigrasi Thailand Surachate Hakparn mengatakan ayah dan saudara laki-laki Alqunun tiba di Bangkok, Selasa (8/1), namun perempuan itu menolak untuk menemui mereka.

Surachate membahas kasus Alqunun, Selasa, dengan Abdealelah Alsheaiby, pejabat diplomatik Kedubes Saudi di Bangkok. Rekaman video yang dirilis kantor imigrasi Thailand menunjukkan, Alsheaiby mengeluh mengapa Bangkok tidak menyita telpon pintar Alqunun – sebuah pernyataan yang mengundang protes marah di media sosial.

Serangan Pemberontak Hantam Pangkalan Udara Dekat Aden di Yaman

Para pejabat Yaman mengatakan, serangan udara pemberontak menghantam sebuah parade militer di dekat kota pelabuhan Aden, di bagian selatan Yaman. Serangan itu menewaskan beberapa tentara koalisi pimpinan Arab Saudi.

Situs berita pro-pemberontak al-Masirah mengatakan, serangan Kamis itu dilangsungkan dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) dan menarget Pangkalan Udara Al-Anad di provinsi Lahj. Situs itu menggembar-gemborkan bahwa puluhan tewas dan terluka.

Sejumlah pejabat militer mengatakan, mereka yang tewas dan terluka termasuk beberapa pemimpin senior. Tidak jelas asal negara para korban, namun di bagian selatan Yaman ini, kontingen asal Uni Emirat Arab banyak ditempatkan.

Stasiun penyiaran Saudi Al-Hadath menyebutkan, korban tewas hanya lima orang.

Serangan itu merupakan pukulan terhadap usaha perdamaian Yaman setelah disepakatinya gencatan senjata di kota pelabuhan Hodeida, bulan lalu. 

Erdogan Kecam Tuntutan AS agar Turki Jamin Keselamatan Pejuang Kurdi di Suriah

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Selasa (8/1) mengatakan Penasihat Keamanan Nasional Amerika John Bolton membuat “kesalahan yang sangat serius” ketika menuntut Turki menjamin keselamatan para pejuang Kurdi di bagian timur laut Suriah, sebelum Amerika menarik mundur seluruh pasukannya dari negara itu.

Mengkritisi pernyataan Bolton awal minggu ini, Erdogan dikutip sebagai mengatakan “tidak ada konsesi” yang akan diberikan Turki terhadap apa yang digambarkan pemimpin Turki itu sebagai kelompok teror di Suriah. Turki membantah bahwa pihaknya telah berjanji pada Amerika tentang jaminan keselataman milisi yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat Kurdi di Suriah atau YPG.Erdogan menyampaikan pernyataannya itu setelah Bolton datang ke Ankara untuk berkonsultasi dengan pejabat-pejabat pemerintahnya. Erdogan tidak bertemu Bolton. Bolton hanya bertemu dengan pejabat-pejabatnya, antara lain juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin dan Menteri Pertahanan Hulusi Akar.

Kalin mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak seorang pun seharusnya berharap Turki akan memberikan jaminan terhadap sebuah organisasi teror.”

Seorang pejabat senior Amerika mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Bolton tidak merasa Erdogan menghinanya karena rencana pertemuan keduanya memang belum dikukuhkan. Menurut Reuters, Bolton diberitahu bahwa Turki tidak akan mengambil tindakan ofensif di Suriah selama pasukan Amerika berada di sana.

Amerika mendukung YPG dalam perang melawan ISIS. Sementara Turki selama ini mengaitkan YPG dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah kelompok Kurdi yang selama lebih dari sepuluh tahun ini melancarkan perang di bagian tenggara Turki. Turki, Amerika dan Uni Eropa telah mengkategorikan PKK sebagai organisasi teroris.

Bolton ditolak ketika berupaya merundingkan keselamatan sekutu Kurdi mereka di bagian timur laut Suriah. Perundingan itu berlangsung selama dua jam. Juru bicara Bolton, Garrett Marquis, mengatakan perundingan antara pejabat-pejabat Amerika dan Turki akan dilanjutkan hari Selasa. Turki dan Amerika adalah sekutu NATO.

Presiden Amerika Donald Trump pada 19 Desember 2018 mengumumkan penarikan mundur 2.000 personil tentara Amerika di Suriah, yang berada di sana sebagai bagian dari upaya melawan ISIS. Juru bicara Pentagon, Sean Robertson, hari Senin (7/1) mengatakan “sebuah kerangka kerja penarikan mundur pasukan yang telah disepakati” sudah disiapkan dan tidak terkait dengan “tenggat waktu yang ada.”

Erdogan juga menegaskan bahwa militernya telah merencanakan serangan baru terhadap kelompok-kelompok teror di Suriah, dan rencana itu “sebagian besar” telah siap.

Dalam artikel opini yang dipublikasikan di situs New York Times hari Senin, Erdogan memuji Trump karena membuat “keputusan tepat untuk menarik mundur pasukan dari Suriah.” Seorang pejabat tinggi Kurdi di Suriah mengatakan kepada Associated Press bahwa pasukannya siap menghadapi pasukan Turki jika mereka memasuki timur laut Suriah.

Penarikan pasukan Amerika dari Suriah dapat membuat pasukan Turki maju melawan pasukan Kurdi.

Tetapi Erdogan juga mengingatkan bahwa Turki akan terus berupaya mengalahkan seluruh kelompok teror, termasuk YPG.

Tantang China, Angkatan Laut Taiwan Unjuk Kekuatan Rudal Supersonik

Dalam upaya menantang militer China, Taiwan melakukan unjuk kekuatan rudal supersonik-nya dalam sebuah latihan. Rudal Hsiung Feng-3 dilaporkan sedang diperbarui untuk meningkatkan jangkauan dan kapasitas muatannya. Pada tahun 2017, media Taiwan mengutip seorang letnan jenderal, yang mengatakan bahwa rudal supersonik Taiwan dapat mengenai target China yang berjarak 1.500 kilometer.

Oleh: Asia Times

Angkatan Laut Taiwan pada Rabu (2/1) mempublikasikan rekaman latihan yang melibatkan serangkaian rudal supersonik tangguh, yang mampu menangkal kapal perusak China dan kapal perang lainnya.

Langkah besar ini dilakukan beberapa jam sebelum pidato Presiden China Xi Jinping yang banyak dipublikasikan tentang Taiwan, di mana ia sekali lagi menggarisbawahi target reunifikasi Beijing.

Dalam klip video yang diunggah di akun Facebook Angkatan Laut Taiwan, sebuah rudal anti-kapal Hsiung Feng-3 terlihat diluncurkan dari sebuah kapal perang siluman “Tuo Chiang” yang tampak futuristik.

Hsiung Feng-3 didasarkan pada desain ramjet roket terintegrasi, dengan menggunakan bahan bakar padat dan cair, dan dikenal dengan fleksibilitas operasionalnya karena dapat digunakan pada target di mana saja antara 30 hingga 400 kilometer jauhnya.

Kapal perang siluman Tuo Jiang. (Foto: Handout via Asia Times)

Ini adalah versi terbaru dalam keluarga rudal yang pertama kali dikembangkan oleh Taiwan pada tahun 1970-an.

Dengan kekuatan kemampuan elektronik mutakhir dan kemampuan radar yang canggih, rudal ini dapat menembus pertahanan kapal musuh saat melaju dengan kecepatan supersonik hingga Mach 3.0. Dengan menggunakan manuver high-G “random weaving” di ketinggian sea-skimming (meluncur di atas laut), rudal ini dapat menghindari pertahanan tingkat lanjut.

Rudal supersonik Taiwan juga dilengkapi hulu ledak baja yang menghasilkan kekuatan destruktif luar biasa yang dapat menyingkirkan sistem pertahanan kapal yang ditargetkan.

Rudal itu secara resmi diungkapkan selama parade Hari Nasional Taiwan 2007, dan sejak itu telah dikerahkan di atas kapal angkatan laut Lafayette/Kang Ding, kapal kelas Cheng Kung, kapal kelas Tuo Chiang, serta kapal perang patroli kelas Jin Chiang.

Jane’s Defense Review mengungkapkan pada bulan September 2018, bahwa Taiwan telah mulai bekerja pada rudal Hsiung Feng yang diluncurkan oleh kapal yang meniru model generasi ketiga, dengan fokus pada peningkatan kemampuan bertahan, jangkauan, dan kapasitas muatannya.

Sebuah model rudal Hsiung Feng-3. (Foto: Handout via Asia Times)

Sementara itu, perisai rudal Taiwan juga ditopang oleh Hsiung Feng-2E—rudal jelajah taktis permukaan-ke-permukaan asli yang dimodelkan pada seri Tomahawk AS, dengan jangkauan 600 kilometer dan mampu mengenai sasaran di Provinsi Fujian di China. Juga yang sedang dalam pengembangan adalah varian baru dari AIM-9 Sidewinder, yang merupakan seri rudal udara-ke-udara yang dipandu oleh inframerah yang dipasok dari Amerika Serikat.

Taiwan juga berupaya untuk meningkatkan rudal udara-ke-udara Tien Chien yang dibuat di dalam negeri, rudal permukaan-ke-udara Tien Kung, dan rudal anti-kapal Hsiung Feng, dengan penekanan pada jangkauan serangan operasional mereka.

Pada tahun 2017, media Taiwan mengutip seorang letnan jenderal yang bertanggung jawab atas perencanaan operasi, yang mengatakan bahwa rudal negara itu dapat mengenai target China yang berjarak 1.500 kilometer.

Keterangan foto utama: Rudal anti-kapal Hsiung Feng-3 ditembakkan dari kapal perang siluman Tuo Jiang. (Foto: Handout via Asia Times)

Sidang 11 Tersangka Pembunuhan Khashoggi, 5 Dituntut Hukuman Mati

Arab Saudi telah memulai sidang terhadap 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, di mana Jaksa menuntut hukuman mati terhadap setidaknya lima orang. Sidang kasus pembunuhan Khashoggi pada Kamis (3/1) itu ditutup untuk umum, dan masih belum jelas identitas 11 tersangka tersebut. Belum diketahui pula mengapa jaksa penuntut mengejar hukuman mati untuk beberapa tersangka dalam kasus ini, tetapi tidak untuk yang lain.

Oleh: Jen Kirby (Vox)

Persidangan untuk para tersangka yang dituduh membunuh jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi, dimulai pada Kamis (3/1) di Arab Saudi, di mana jaksa penuntut membenarkan bahwa mereka akan mengusahakan hukuman mati untuk setidaknya lima dari 11 orang yang didakwa dalam pembunuhan tersebut.

Pembunuhan mengerikan Khashoggi menarik perhatian internasional, tetapi persidangan atas pembunuhannya diperkirakan sebagian besar terjadi di luar pandangan publik, dan mengikuti cerita resmi yang telah diajukan oleh pemerintah Saudi—bahwa pemimpin de facto-nya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Khashoggi.

Khashoggi—seorang kolumnis untuk The Washington Post yang mengkritik pemerintah Saudi—terbunuh pada tanggal 2 Oktober di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. CIA sejak itu menyimpulkan bahwa MBS memerintahkan pembunuhan tersebut—sebuah temuan yang disuarakan pula oleh anggota terkemuka Kongres Amerika Serikat (AS) dan didukung oleh agen intelijen Barat dan Turki lainnya.

Itu bertentangan langsung dengan cerita pemerintah Saudi. Kerajaan itu telah mengubah narasinya beberapa kali sejak kematian Khashoggi, pertama mengatakan bahwa jurnalis itu meninggalkan konsulat melalui pintu belakang, kemudian mengklaim bahwa dia secara tidak sengaja terbunuh selama perkelahian yang berakhir buruk. Jaksa Saudi kemudian mengakui bahwa pembunuhan itu sudah direncanakan, tetapi terus memberi jarak antara kematian jurnalis tersebut dan keterlibatan apa pun oleh MBS.

Kemungkinan tidak akan ada bukti yang menunjukkan keterlibatan MBS, yang akan dihasilkan dari persidangan ini. Sidang pada Kamis (3/1) ditutup untuk umum; seperti yang ditunjukkan oleh The Guardian, bahwa ini adalah praktik standar di Arab Saudi.

Terlebih lagi, masih agak suram siapa yang dituduh atas apa yang terjadi dalam kasus kematian Khashoggi. Pernyataan dari jaksa Saudi tentang 11 tersangka tidak mengungkapkan nama atau rincian. Seperti yang dicatat oleh The New York Times, bahkan tidak terlalu jelas mengapa jaksa penuntut mengejar hukuman mati untuk beberapa tersangka dalam kasus ini, tetapi tidak untuk yang lain.

Menurut para pejabat Turki, setidaknya 15 orang Saudi terbang ke Istanbul menjelang pembunuhan Khashoggi, dan banyak yang memiliki hubungan dengan dinas keamanan Saudi. Dua pejabat yang memiliki hubungan dengan MBS—penasihat Saud al-Qahtani dan wakil kepala intelijen Ahmed al-Assiri—dipecat setelah kematian Khashoggi dan sedang diselidiki.

Meski begitu, Arab Saudi menahan 21 orang atas kematian Khashoggi dan memecat setidaknya lima orang pada bulan November. Jaksa mengatakan pada Kamis (3/1) bahwa mereka akan terus menyelidiki orang-orang yang terkait dengan kasus ini.

Turki, sementara itu, menuduh Arab Saudi tidak berbagi informasi tentang para tersangka dengan pemerintahnya, lapor Al Jazeera—tanda lain bagaimana kematian Khashoggi telah meningkatkan ketegangan antara Istanbul dan Riyadh.

Para pejabat Turki telah secara perlahan—dan cukup konsisten—membocorkan rincian mengerikan tentang pembunuhan Khashoggi selama beberapa pekan terakhir, termasuk, baru-baru ini, sebuah video yang menunjukkan sebuah tim pembunuh Saudi yang membawa tas hitam yang diyakini berisi bagian tubuh jurnalis itu yang dipotong-potong.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan telah mengecam Arab Saudi karena keterlibatannya dalam kematian Khashoggi, dan telah meminta agar para pelaku menghadapi hukuman di Istanbul daripada di Riyadh. Arab Saudi, tentu saja, tidak melakukannya.

Jaksa Saudi juga mengkritik Turki, dengan mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa mereka telah meminta bukti tambahan dari pejabat Turki, tetapi belum diserahkan.

DUNIA AKAN MENGAWASI PERSIDANGAN KHASHOGGI. TAPI APA YANG AKAN TERJADI?

Dunia masih terguncang oleh pembunuhan Khashoggi dan dugaan peran MBS dalam pembunuhannya.

Pemerintahan Trump telah sepenuhnya mendukung MBS dan kemitraan Saudi, dan telah enggan mengakui peran MBS dalam kematian Khashoggi. AS menjatuhkan sanksi terhadap 17 pejabat Saudi, tetapi pemerintah AS sebaliknya membela negara Arab Saudi dan penguasa de facto-nya. Ini terlepas dari tekanan Kongres—termasuk teguran yang memukau dari Senat AS yang meminta Gedung Putih untuk mengurangi dukungannya dalam perang yang dipimpin Saudi di Yaman.

Penutupan pemerintah dan kedatangan Kongres baru telah menyingkirkan Arab Saudi dari dalam agenda untuk saat ini, tetapi anggota parlemen—terutama Dewan Demokrat—cenderung meninjau kembali perang di Yaman dan ikatan keuangan antara Trump dan Saudi di tahun yang baru.

Arab Saudi kemungkinan besar sangat ingin mengakhiri kasus kematian Khashoggi. Tetapi persidangan mungkin pada akhirnya akan memberikan lebih banyak tekanan pada kerajaan itu—terutama jika ada pertanyaan tentang penerapan keadilan dan supremasi hukum di bawah MBS.

Pembunuhan Khashoggi berhasil menghancurkan citra MBS sebagai reformis modernis, dan justru mengungkapkan perannya dalam perang brutal di Yaman, penumpasannya pada kebebasan berbicara, dan konsolidasi kekuasaannya yang agresif di kerajaan tersebut.

“Mata dunia telah terbuka pada jenis karakter yang dibentuk oleh Mohammed bin Salman,” kata Kristian Coates Ulrichsen, seorang rekan pengamat Timur Tengah di Baker Institute, kepada saya bulan lalu.

MBS tidak akan diadili dalam pembunuhan Khashoggi—setidaknya tidak dalam arti harfiah. Tetapi putra mahkota itu—dengan dunia yang mengawasinya—mungkin tidak akan sepenuhnya terbebas dari pengawasan.

Keterangan foto utama: Jamal Khashoggi pada tahun 2014. (Foto: AFP/Getty Images/Mohammed al-Shaikh)

Putri Saddam Hussein Unggah Pesan Terakhir Ayahnya Sebelum Dihukum Mati

Oleh: Al JazeeraRaghad Hussein mengunggah pesan di akun Twitter-nya pada peringatan 12 tahun kematian ayahnya. Putri mendiang Saddam Hussein itu menuliskan pesan terakhir ayahnya untuk rakyat Irak. Raghad kini tinggal di Yordania setelah invasi Amerika Serikat ke negaranya.

Putri mendiang Presiden Irak Saddam Hussein telah mengunggah di akun Twitter-nya, apa yang dia katakan sebagai kata-kata terakhir yang dimiliki ayahnya untuk rakyat Irak, empat hari sebelum eksekusi pada tanggal 30 Desember 2006.

Raghad Hussein—yang telah tinggal di Yordania sejak Amerika Serikat (AS) menginvasi Irak pada tahun 2003—mengunggah pesan tersebut pada peringatan 12 tahun kematian ayahnya.

“Oh, orang-orang yang terhormat, saya mempercayakan Anda dan jiwa saya kepada Tuhan yang berbelas kasih, yang tidak mengecewakan orang beriman yang jujur… Tuhan yang Maha Esa,” bunyi pesan itu.

Pesan itu memiliki tanda tangan “Saddam Hussein, Presiden Republik dan Panglima Angkatan Bersenjata.”Mendiang presiden itu dijatuhi hukuman mati dengan digantung pada hari pertama Idul Adha, atas perintah Perdana Menteri saat itu Nouri al-Maliki, yang bersikeras agar eksekusi dilakukan pada hari tertentu.

Awal pekan ini, Raghad Hussein telah menyiarkan rekaman suara di mana ia meminta warga Irak untuk mengatasi hambatan psikologis yang mereka alami setelah invasi AS tahun 2003 ke negara itu.

“Saya harap, rakyat Irak yang tersayang, bahwa visi kita untuk Irak yang lebih aman dan lebih stabil akan berkembang,” katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa kepemimpinan ayahnya di Irak terwujud dalam dirinya sebagai pelindung dunia Arab terhadap “ambisi ekspansionis Iran”.

Keterangan foto utama: Mantan Pemimpin Irak Saddam Hussein duduk selama persidangannya di pengadilan yang dijaga ketat di Baghdad, pada 8 November 2006. (Foto: Reuters/Scott Nelson)

Hadapi Tuntutan Pidana, PM Israel Tegaskan Tak Akan Mundur

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia tidak akan menyudahi kampanye untuk dapat terpilih kembali pada masa jabatan berikutnya, meskipun jaksa agung telah memutuskan akan mengajukan tuntutan pidana terhadapnya.

Polisi telah merekomendasikan untuk mendakwa Netanyahu atas tuduhan korupsi, tetapi Jaksa Agung Avichai Mandelblit belum menyampaikan keputusan finalnya. Jika ia memutuskan untuk mengajukan tuntutan hukum, Netanyahu berhak membela diri di sebuah persidangan sebelum tuntutan resmi diajukan.

Mandelblit belum mengatakan apakah ia akan menyampaikan keputusan final itu sebelum atau sesudah pemilu April mendatang.

Berbicara di Brazil hari Senin (31/12), Netanyahu mengatakan undang-undang tidak mengharuskannya untuk mundur sebelum sidang apapun. Ia menambahkan bahwa Mandelblit seharusnya tidak mengambil tindakan apapun sebelum pemilu, kecuali sidang pengadilan dapat diselesaikan sebelum pemiliu dimulai.

Netanyahu menegaskan “dalam demokrasi, para pemimpin dipilih lewat pemungutan suara, bukan lewat proses hukum yang separuh jalan.” 

Ketegangan Turki-AS Terancam Muncul Lagi Atas Suriah

 

Ketegangan antara Amerika dan Turki mengancam akan muncul kembali setelah Presiden Donald Trump mundur dari komitmen segera menarik pasukan Amerika dari Suriah dan mengakhiri dukungan bagi milisi Kurdi Suriah.

Dukungan Amerika terhadap milisi YPG Kurdi dalam perangnya melawan ISIS merenggangkan hubungan Amerika-Turki. Turki mengaitkan milisi itu dengan kelompok pemberontak Kurdi, PKK, yang selama puluhan tahun melancarkan pemberontakan di Turki.

Pernyataan kemenangan Trump atas ISIS dan tekad untuk segera menarik sekitar 2.000 pasukan Amerika yang sebagian besar ditempatkan bersama YPG, memunculkan harapan ada terobosan dalam hubungan yang tegang dengan Turki. Namun, Rabu (2/1), Trump mengatakan, "Saya tidak pernah mengatakan cepat atau lambat. Ada yang mengatakan empat bulan, tetapi saya juga tidak mengatakan itu."

Menambah kegelisahan Turki, Trump mengatakan, "Kami ingin melindungi orang-orang Kurdi di Suriah."

Pernyataan awal Trump tentang penarikan cepat tanpa syarat dari Suriah secara luas ditafsirkan di Turki sebagai lampu hijau untuk operasi militer Turki melawan YPG. Namun, komentar terbaru Trump tentang penarikan bertahap dan perlindungan orang Kurdi dinilai membingungkan Turki, untuk tetap dengan rencananya atau tidak.

Turki dan Irak Perkokoh Kerjasama Melawan Kelompok Teror

Presiden Turki menegaskan kembali dukungannya untuk pemulihan Irak, setelah perang melawan kelompok ISIS berakhir dan mengatakan, kedua negara akan mempererat kerja sama melawan kelompok-kelompok teror.

Berbicara pada konferensi pers gabungan dengan Presiden Irak yang baru terpilih hari Kamis (3/1), Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan membantu Irak membangun kembali daerah-daerah yang hancur akibat konflik dan mendukung proyek-proyek prasarana dan pembangunan negara itu.

Turki mengkhawatirkan kehadiran pemberontak Kurdi yang dilarang di Irak utara. Sementara itu, Irak prihatin dengan serangan militer Turki melawan kelompok pemberontak itu di wilayahnya.Presiden Irak, Barham Salih menyambut baik keputusan Turki untuk mengirim utusan khusus ke Irak untuk membahas kekurangan air di negara itu, yang sebagian diakibatkan tindakanTurki yang menghentikan aliran sungai Tigris dan Efrat sewaktu membangun bendungan-bendungannya

AS dan Israel Resmi Keluar dari UNESCO

Amerika dan Israel secara resmi keluar dari UNESCO – badan PBB urusan pendidikan, sains dan kebudayaan – tepat pada tanggal 1 Januari 2019 jam 00.01; titik puncak proses selama lebih dari satu tahun di tengah keprihatinan bahwa organisasi itu mendorong bias anti-Israel.

Penarikan ini sebagian besar bersifat prosedural, namun merupakan pukulan baru bagi UNESCO yang didirikan bersama dengan Amerika pasca Perang Dunia Kedua untuk mendorong perdamaian.

Pemerintahan Trump menyampaikan pemberitahuan mundurnya Amerika itu pada Oktober 2017, yang diikuti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak lama kemudian.

UNESCO, yang berkantor di Paris, dikecam oleh para kritikus sebagai wadah yang bias anti-Israel karena mengecam pendudukan Israel terhadap Yerusalem Timur, menyatakan situs-situs kuno Yahudi sebagai situs warisan Palestina, dan memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina tahun 2011.

Utusan Khusus Israel Danny Danon hari Selasa (1/1) mengatakan negaranya “tidak akan menjadi anggota sebuah organisasi yang tujuannya adalah bertindak menentang kami, dan telah menjadi alat yang dimanipulasi oleh musuh-musuh Israel.”

Amerika telah menuntut “reformasi fundamental” di badan yang sangat dikenal karena program Warisan Budaya untuk melindungi situs-situs kebudayaan dan tradisi. UNESCO juga berupaya memulihkan pendidikan bagi anak perempuan, mempromosikan pemahaman tentang horor akibat holocaust dan membela kebebasan media.

Dalam hal keuangan, mundurnya Amerika dan Israel dari UNESCO tidak memberi dampak besar karena badan itu telah menghadapi pemangkasan anggaran besar-besaran sejak tahun 2011 ketika Amerika dan Israel sama-sama berhenti membayar iuran setelah Palestina dinyatakan sebagai anggota penuh badan itu. Sejak saat itu Amerika, yang sebelumnya menyumbangkan sekitar 22% dari total anggaran UNESCO, telah menunggak iuran 600 ribu dolar yang sedianya dibayar pada UNESCO. Ini juga menjadi salah satu alasan keputusan Presiden Trump untuk menarik Amerika dari UNESCO. Sementara Israel kini berhutang sekitar tiga juta dolar.

Direktur Jendral UNESCO Audrey Azoulay menjabat tepat setelah Trump mengumumkan mundurnya Amerika. Azoulay, yang keturunan Yahudi dan Maroko, telah memimpin peluncuran situs pendidikan holocaust dan pedoman pendidikan pertama PBB tentang gagasan melawan anti-Semitisme; gagasan yang mungkin merupakan jawaban terhadap keprihatinan Amerika dan Israel.

Para pejabat mengatakan banyak hal yang disebut Amerika sebagai alasan mundur dari UNESCO sebenarnya tidak berlaku lagi. Keberadaan 12 teks tentang Timur Tengah yang diloloskan UNESCO misalnya, merupakan hasil kesepakatan antara Israel dan negara-negara Arab yang menjadi anggota.

Beberapa tahun terakhir ini Israel marah terhadap beberapa resolusi yang mengesampingkan dan menghilangkan hubungan sejarah negara itu dengan Tanah Suci dan pengakuan resmi atas situs-situs Yahudi sebagai situs warisan Palestina.

Departemen Luar Negeri Amerika belum dapat dikontak karena berhenti beroperasi. Sebelumnya Deplu AS mengatakan kepada pejabat-pejabat UNESCO bahwa Amerika berniat tetap terlibat di UNESCO sebagai “negara pengamat” bukan anggota pada isu-isu “non-politik,” yang mencakup perlindungan situs Warisan Dunia, upaya memperjuangkan kebebasan pers dan mendorong kolaborasi dan pendidikan sains.

Amerika dapat kembali masuk menjadi anggota UNESCO dalam pertemuan dewan eksekutif April nanti.

Amerika pernah mundur dari UNESCO sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Ronald Reagan tahun 1984 karena menilai UNESCO telah salah dikelola, korup dan digunakan untuk memajukan kepentingan Uni Sovyet. Amerika bergabung kembali dengan UNESCO pada tahun 2003.

Warga Suriah di Damaskus Rayakan Natal Pasca-terbebas dari ISIS

Suasana Natal begitu terasa ketika pohon Natal setinggi 30 meter berdiri di kawasan Qassaa, ibu kota Suriah Damaskus. Warga yang berada di Damaskus merayakan Natal sejak kota tersebut dibebaskan dari kelompok Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS) pada tahun ini.

Diwartakan Russian Today Minggu (23/12/2018), ketika Damaskus masih berada dalam cengkeraman ISIS, warga tidak berani merayakan Natal.

Kini setelah bendera Suriah kembali berkibar di Damaskus pada Mei lalu setelah ISIS diusir, kehidupan yang damai berangsur-angsur pulih.

Selain pohon Natal setinggi 30 meter, banyak warga yang berpakaian Sinterklas dan berpawai di jalan sambil menari dan bernyanyi.

Seorang pejalan kaki berujar, suasana penuh cinta dan kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang di Damaskus melalui parade karnaval.

“Ini merupakan pesan yang kami sampaikan dari jantung kota Damaskus kepada seluruh dunia,” ujar pejalan kaki yang tak disebutkan identitasnya itu.

Warga berpakaian seperti Sinterklas berpawai di jalanan ibu kota Damaskus karena merayakan Malam Natal pada Senin (24/12/2018) dengan pengawalan pasukan Suriah.

Adapun pohon Natal itu berbentuk kerucut setengah transparan yang memancarkan sinar lembut ketika menyala di malam hari.

Sepanjang tahun ini, Damaskus telah sepenuhnya dibebaskan baik dari ISIS maupun kelompok milisi lainnya diusir dari kawasan pinggiran.

Sejak kehidupan normal mulai pulih, perayaan Natal yang digelar semakin berwarna dengan Russian Today memberitakan sama seperti sebelum konflik terjadi.

Pejalan kaki lain yang tak menolak disebutkan namanya berujar dia membandingkan perayaan tahun ini dengan 2015, ketika Damaskus masih berada dalam kontrol ISIS.

Pengunjung itu mengaku bersyukur karena masih bisa melewati 2018, dan masih diperkenankan untuk merayakan kebahagiaan bersama warga lainnya.

“Kami sangat bahagia tahun ini, dan bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa berkumpul dan merayakannya bersama,” katanya.

Netanyahu: Kedubes Brazil akan Pindah ke Yerusalem

Brazil akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem. Itu hanya perkara waktu saja. Hal ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dilansir AFP, Netanyahu mengemukakan hal itu pada Minggu (30/12/2018) ssaat dia berkunjung ke Rio de Janeiro.

“Ini bukan masalah ‘jika’ namun ‘kapan’,” kata Netanyahu kepada umat Yahudi di Rio de Janeiro, dalam pernyataan resminya.

Kata dia, Presiden Brazil terpilih Jair Bolsonaro meyakinkan dirinya untuk memindahkan kedutaan besar itu, lewat pertemuan pada Jumat (28/12) sebelumnya.

Dia juga menceritakan komunikasinya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem dan menyebut kedutaan Brazil juga akan akan melakukan hal serupa, “Bolsonaro juga akan melakukan itu”.

Isu pemindahan kedutaan besar itu ramai dibicarakan seiring kunjungan Netanyahu ke Brazil. Itu merupakan kunjungan pertama kali seorang perdana menteri Israel ke Brazil.

Dia tiba di Brazil pada hari jumat dan langsung mengadakan pertemuan dengan Bolsonaro. Adapun Bolsonaro sendiri telah menyampaikan pada November lalu bahwa dia akan mengikuti langkah Trump untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun pernyataan itu ditariknya kembali.

“Itu belum diputuskan,” kata Bolsonaro sebelumnya.

Brazil adalah produsen daging yang penting, resah gara-gara pemindahan kedutaan bisa mengancap $ 1 miliar ke negara-negara Arab, termasuk Palestina.

Muslim Uighur: Antara Tragedi Kemanusiaan dan Separatisme

Sejak beberapa hari terakhir ini isu kaum Muslimin di daerah Xingjian (dulu dikenal dengan Turkistan Timur) menjadi isu hangat. Bahkan, Jumat lalu di Jakarta terjadi demo besar-besaran sebagai bentuk solidaritas umat Islam Indonesia kepada mereka.

Berbagai kalangan kemudian angkat bicara, baik kalangan pemerintah maupun nonpemerintah. Muhammadiyah, misalnya, melakukan pertemuan dengan Dubes China di Jakarta untuk membahas masalah ini.

Sementara itu, kami di Amerika juga tidak ingin ketinggalan dan dianggap tidak peduli dengan sesama. Maka acara tahunan 'Nusantara Foundation' yang dikenal dengan 'Nusantara Night' tahun ini sepenuhnya didedikasikan untuk membangun solidaritas kepada umat Islam Uighur.

Acara 'Nusantara Night' yang berlangsung semalam, 28 Desember, itu menjadi lebih spesial karena menghadirkan seorang pembicara orang Uighur asli, yang beberapa anggota keluarganya menjadi korban kebiadaban pemerintahan komunis China di daerahnya.Sejak memanasnya isu ini dalam beberapa waktu terakhir muncul beragam informasi yang berkembang dan menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Ada dua informasi yang paradoks yang sedang berkembang saat ini:

Informasi pertama mengatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran HAM besar di Provinsi Xingjian terhadap komunitas Muslim Uighur. Informasi yang kita dengar sejak lama, misalnya, mengatakan bahwa komunitas Muslim di bagian negara China ini dilarang melaksanakan ajaran agamanya.

Mereka dilarang naik haji, berpuasa, salat, bahkan dilarang memakai istilah-istilah agama seperti 'Assalamualaikum', 'Insya Allah', 'Alhamdulillah', dan seterusnya. Atau dilarang memakai nama-nama yang diidentikkan dengan nama Muslim, seperti Muhammad, Ali, Umar, dan lain-lain.

Sebaliknya, mereka dipaksa melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti minum alkohol, memakan-makanan haram seperti babi, dan lain-lain. Bahkan, lebih jauh, mereka dipaksa untuk lebur ke dalam ras dan etnik Han China dengan memaksa wanita-wanita Uighur untuk menikah dengan pria-pria dari kalangan etnis China asli (Han).

Lebih parah lagi mereka dipaksa untuk menerima ideologi komunisme dan meninggalkan keyakinan Islam mereka. Hal itu antara lain dengan pemaksaan kepada mereka untuk menerima dogma-dogma komunisme seraya menyatakan 'kekufuran' kepada keyakinan Islam.

Yang paling parah kemudian adalah penangkapan massal jutaan kaum Uighur lalu ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di daerah-daerah yang tertutup dari dunia luar. Di kamp-kamp inilah mereka secara leluasa dipaksa untuk menanggalkan agama mereka dan menerima ideologi komunisme.

Bahkan terjadi pembasmian secara sistematis dengan suntikan (injeksi) obat-obatan tertentu. Dengan suntikan itu, kaum Uighur banyak yang mati secara pelan-pelan dan wanitanya mengalami pendarahan parah yang tidak memungkinkan lagi untuk hamil.

Di kamp-kamp konsentrasi ini juga terjadi ragam penyiksaan, termasuk mencabut kuku para tahanan atau merendam mereka di penjara dalam waktu yang lama, bahkan pemerkosaan massal kepada wanita-wanita mereka.

Dan banyak lagi ragam penyiksaan yang mereka alami, baik di luar kamp-kamp konsentrasi maupun di dalam kamp-kamp konsentrasi itu.

Tentu lebih runyam dan rumit lagi karena kita kenal bahwa pemerintahan komunisme itu selain kejam, seperti yang pernah mereka lakukan ke bangsa Indonesia, juga sangat tertutup. Maka kemungkinan besar informasi yang sampai ke dunia luar sangat terbatas.

Isu Separatisme dan Radikalisme Informasi kedua yang berkembang adalah bahwa kekerasan yang terjadi di Provinsi Xingjian ini tidak lain adalah sebagai respons pemerintah China terhadap upaya kaum Uighur untuk melakukan upaya memisahkan diri dari negara kesatuan China.

Sehingga dengan sendirinya dipahami bahwa tindakan kekerasan pemerintan China itu masih dalam rangkaian hak negera untuk menjaga kedaulatanya. Sehingga pihak luar tidak punya hak untuk melakukan intervensi apapun.

Lebih jauh, informasi kedua ini juga menyampaikan kepada kita bahwa komunitas Muslim Uighur dan Muslim lainnya di Provinsi Xingjian aman-aman saja. Mereka bahkan diberi kebebasan penuh menjalankan agama dan keyakinan mereka.

Sekali lagi, kalaupun terjadi kasus-kasus kekerasan maka itu karena pemerintah China harus melakukan respons terhadap upaya kaum Uighur untuk memisahkan diri dari negara kesatuan China.

Artinya, aksi pemerintah komunis China yang dianggap melanggar HAM itu dapat dipahami sebagai hak negara atau pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negaranya.

Selain isu separatisme di atas, juga ada informasi yang berkembang bahwa tindakan pemerintah China itu sebagai respons atas Muslim Uighur yang dianggap terpengaruh oleh radikalisme luar. Bahkan mereka (kaum Uighur) dituduh menjadi bagian dari kelompok ISIS Timur Tengah.

Posisi Umat dan Bangsa Melihat kepada realitas kesimpangsiuran informasi itu tentu diperlukan sikap bijak dan hati-hati dalam menentukan sikap. Khusus untuk bangsa Indonesia yang lagi sedang berada dalam suasana kehangatan politik, khususnya dalam konteks Pilpres saat ini, tentu diperlukan sikap bijak yang lebih besar.

Jangan sampai isu Uighur kemudian menjadi 'santapan lezat' kepentingan politik dan Pilpres.

Untuk itu, saat ini dan di hari-hari mendatang diperlukan pencarian informasi yang akurat. Dan sudah pasti informasi yang akurat hanya bisa didapatkan dengan akses langsung ke lokasi dan mendapatkan informasi itu langsung dari warga Uighur sendiri.

Selama pemerintahan komunisme China masih menutup rapat akses ke daerah Turkistan Timur atau Xingjian ini maka selama itu pula informasi yang didapatkan bersifat 'ambigu' dan tidak pasti.

Ketertutupan pemerintah China dari dunia luar tentunya sekaligus membangun kecurigaan besar jika informasi tentang pelanggaran HAM ini adalah fakta dan benar. Sebab jika informasi kekerasan pelanggaran HAM itu tidak ada, kenapa justru menutup diri dari akses dunia luar?

Karenanya hal yang terbaik adalah segera dibentuk tim independen dari dunia Islam dan dunia internasional untuk melakukan fact finding (pencarian fakta). Dan pemerintah China segera memberikan akses penuh kepada tim ini untuk melakukan investigasi.

Sikap Indonesia Indonesia itu unik dikarenakan dua hal. Satu karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Tapi juga karena Indonesia adalah negara yang memiliki tanggung jawab konstitusi, tidak saja secara domestik. Tapi juga memiliki tanggung jawab konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia dan menghapuskan segala bentuk kezaliman (penjajahan) di atas dunia ini. Oleh karena itu Indonesia, baik rakyat maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab dua kaki. Tanggung jawab moral (agama) dan juga tanggung jawab konstitusi untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menyikapi permasalahan ini. Bersikap masa bodoh, apalagi karena dihinggapi rasa takut dan minder karena kekuatan 'kuku China' di negara ini adalah pengkhianatan kepada kedua amanah (agama dan konstitusi) itu. Pemerintah dan semua pihak harus segera menginisiasi langkah-langkah pembentukan tim fact finding itu. Baik dalam kapasitasnya sebagai anggota besar OKI maupun di arena internasional (PBB dan Komisi HAM PBB Jenewa). Jangan-jangan memang benar bahwa saudara-saudara kita di Xingjian saat ini sedang mengalami 'eliminasi' massal. Lalu kita terbutakan dan ternina-bobokkan oleh informasi-informasi formal pemerintahan komunis China. Kalaupun misalnya bahwa pemerintahan China hanya melakukan hak menjaga keutuhan negara, lalu logiskah jika kamp-kamp konsentrasi itu eksis? Dapatkah diterima secara akal adanya kamp-kamp konsentrasi seperti yang dialami warga Yahudi di Eropa masa lalu? Tentu kita harus menghormati kedaulatan negara lain. Kita tidak ingin intervensi urusan dalam negara lain. Tapi ketika sudah menyangkut 'hidup dan kemuliaan manusia' (human dignity) maka Indonesia dan dunia internasional punya tanggung jawab moral dan konstitusi untuk menyuarakan resistensi.

Jangan sampai isu Uighur kemudian menjadi 'santapan lezat' kepentingan politik dan Pilpres.

- Shamsi Ali

Jika Indonesia dan dunia Islam bahkan dunia internasional memilih diam, maka sekali lagi itu adalah pengkhianatan nyata kepada nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan konstitusi.

Kesimpulannya kita tidak punya kepentingan melihat Xingjian (Turkistan Timur) memisahkan diri dari China. Sebagaimana kita tidak mau negara lain mendukung Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Tapi moral dan konstitusi kita mengamanahkan untuk menjunjung tinggi hak-hak semua manusia untuk kebebasan beragama (freedom of religion) dan kemuliaan kemanusiaan (human dignity).

Oleh karenanya kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia ke depan. Apalagi mulai Januari ini Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apakah hanya menjadi penghibur dan pelengkap di DK? Mengikuti ritme nyanyian dunia yang penuh kepura-puraan?

Atau Indonesia akan berani untuk melakukan langkah-langkah dan terobosan baru dalam meminimalisir berbagai ketidakadilan dunia. Uighur, Rohingnya, dan tentunya Palestina menunggu penuh harap. Kita juga menunggu!

New York, penghujung tahun 2018.