Protes Lebanon Tak Akan Berhenti Sampai Berhasil Turunkan Pemerintah

Setelah demonstran turun ke jalan selama seminggu, mereka menolak menghentikan protes Lebanon sampai pemerintah turun dan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri. Douaihy, seorang profesor Lebanon, memprediksi situasi akan berubah menjadi “kacau” jika pemerintah tidak mengundurkan diri, karena kondisi saat ini sudah berkembang menjadi krisis politik. Masyarakat menganggur dan tingkat kemiskinan melonjak, sehingga menurutnya demo tidak akan berhenti sampai terdapat perubahan nyata.

Para demonstran protes Lebanon terus memblokir jalan-jalan di Lebanon pada ketujuh demonstrasi, mereka menolak untuk berhenti berdemo sampai pemerintah turun.

Bentrokan meletus pada Rabu (23/10) setelah tentara Lebanon secara paksa mencoba membuka jalan utama di jembatan Jal el-Dib di pinggiran utara ibu kota, Beirut. Dua orang dilaporkan terluka.

Paket reformasi ekonomi Perdana Menteri Saad Hariri telah gagal menenangkan para demonstran, yang menginginkan perbaikan sistem politik negara itu dan mengakhiri kesengsaraan ekonomi.

Sebagian besar demonstran dan analis mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda demonstrasi akan mereda dalam waktu dekat.

Ilmuwan politik Michel Douaihy mengatakan kepada Al Jazeera bahwa desentralisasi demonstrasi-lah yang telah memberikan momentum serius bagi gerakan ini dan telah “meningkatkan ketidakpuasan” terhadap pemerintah.

“Untuk pertama kalinya, terjadi demonstrasi di selatan Lebanon―daerah yang dikontrol secara politis―di Bekaa, dan di pegunungan di Tripoli,” kata Douaihy.

Lebanon Selatan telah menjadi basis kelompok politik paling kuat di negara itu, Hizbullah.

Para demonstran menghalangi jalan untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Melakukan demonstrasi terbatas di lapangan-lapangan publik—seperti yang diinginkan pemerintah—hanya akan menghambat momentum dan memungkinkan aktivitas sehari-hari tetap berlanjut.

Di jalanan menuju Lapangan Martyr dan alun-alun Riyad al-Solh, di pusat kota Beirut, demonstran telah membuat penghalang sementara menggunakan tong sampah dan kontainer serta potongan-potongan logam, kayu, dan beton.

Bank, sekolah, dan universitas terus ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dany al-Horr, seorang demonstran di Lapangan Martyr, mengatakan bahwa kali ini semua orang Lebanon bersatu tanpa memandang sekte mereka, “di bawah payung negara”.

“Tidak perlu lagi melindungi sekte atau agamanya sendiri. Itu omong kosong. Dan orang-orang baru saja menyadari kenyataan itu,” kata insinyur berusia 39 tahun itu kepada Al Jazeera.

Al-Horr telah menghadiri demonstrasi itu setiap hari sejak Kamis (17/10) lalu, menyusul pemberlakuan pajak baru, termasuk biaya panggilan WhatsApp. Dia mengatakan bahwa korupsi pemerintah telah sangat parah dan pemerintah telah mempersulit kehidupan warga Lebanon.

Tetapi al-Horr khawatir jika pemerintah menolak untuk mundur, perang saudara bisa meletus.

“Perang sipil dimulai dengan pemerintah yang tidak mendengarkan rakyat, pemerintah membuat rakyat tampak seolah-olah mereka telah kehilangan martabat mereka, dan pada akhirnya orang-orang akan terbunuh jika keadaan semakin berlarut-larut,” katanya.

Douaihy, seorang profesor Lebanon, memprediksi situasi akan berubah menjadi “kacau” jika pemerintah tidak mengundurkan diri, karena kondisi saat ini sudah berkembang menjadi krisis politik.

“Kami benar-benar telah mencapai titik terbawah. Masyarakat menganggur, tingkat kemiskinan melonjak, orang tidak tak punya apa-apa lagi. Inilah sebabnya saya yakin orang-orang tidak akan berhenti berdemo,” katanya.

Di Lapangan Martyr, mahasiswa berusia 18 tahun, Yara Kleit, berteduh di masjid saat hujan turun. Ia memegang papan dengan gambar Hussein al-Attar, orang pertama yang terbunuh dalam protes Lebanon.

Pada Sabtu (19/10), al-Attar berada di antara para demonstran yang menghalangi jalan menuju bandara, ketika ia dilaporkan ditembak di bagian jantung menyusul pertengkarannya dengan seorang pria.

Papan itu bertuliskan: Jangan biarkan Hussain al-Attar mati sia-sia. Lanjutkan demonstrasi.

Kleit mengatakan bahwa dia optimis, tetapi sulit untuk melihat Hariri mengundurkan diri di saat partai politik lainnya, seperti gerakan Syiah Hizbullah, mendukung pemerintah.

Pemimpin Hizbullah yang berpengaruh, Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa seruan untuk pemerintah agar mengundurkan diri “buang-buang waktu”.

Teman Kleit, Mahmoud Alayan, 19 tahun, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika pemerintah mengundurkan diri, dia khawatir hal itu dapat membuka celah bagi pengaruh asing untuk memanfaatkan situasi yang ada, merujuk pada pengaruh yang dimiliki beberapa negara kawasan dalam urusan negara Mediterania.

“Kami tidak ingin ada campur tangan dari negara mana pun, terutama ketika kami mencoba membangun kembali Lebanon.”

Keterangan foto utama: Para demonstran berdiri di samping tentara Lebanon selama protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung di jalan raya di Jal el-Dib, Lebanon, 23 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis)

Kurdi Suriah Tuduh Turki Langgar Gencatan Senjata

Kurdi Suriah menuduh Turki melanggar gencatan senjata pada Kamis (24/10), di mana ribuan warga sipil telah melarikan diri sebagai akibat dari serangan Turki terhadap 3 desa. Turki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri terhadap setiap gerilyawan yang tetap berada di daerah itu meskipun gencatan senjata—sebuah janji yang diulangi oleh Erdogan pada Kamis (24/10).

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi menuduh Turki pada Kamis (24/10) meluncurkan serangan darat besar yang menargetkan tiga desa di timur laut Suriah meskipun terjadi gencatan senjata, tetapi Rusia mengatakan bahwa rencana perdamaian yang dilakukan pekan ini berjalan lancar.

Di bawah rencana itu—yang disetujui oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin—pasukan Kurdi Suriah akan menarik diri sejauh lebih dari 30 kilometer dari perbatasan Turki, sebuah tujuan yang menurut kantor berita Rusia RIA—mengutip seorang pejabat SDF—sudah tercapai.

Rusia mengatakan akan mengirim lebih banyak perwira polisi militer dan peralatan berat untuk membantu melaksanakan kesepakatan tersebut, yang telah mendorong Presiden AS Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap Turki dan telah menarik pujian untuk Erdogan di media Turki.

Ankara memandang milisi Kurdi YPG—komponen utama dalam SDF—sebagai teroris yang terkait dengan pemberontak Kurdi di Turki tenggara. Turki melancarkan serangan lintas-perbatasan terhadap Kurdi pada 9 Oktober setelah Trump memerintahkan pasukan AS keluar dari Suriah timur laut.

Kesepakatan Putin membangun dan memperluas gencatan senjata yang diperantarai AS sebelumnya, yang membantu mengakhiri pertempuran.

Namun SDF mengatakan dalam pernyataannya pada Kamis (24/10) bahwa pasukan Turki telah menyerang tiga desa “di luar wilayah proses gencatan senjata”, yang memaksa ribuan warga sipil untuk melarikan diri.

“Terlepas dari komitmen pasukan kami terhadap keputusan gencatan senjata dan penarikan pasukan kami dari seluruh wilayah gencatan senjata, negara Turki dan faksi-faksi teroris yang bersekutu dengannya masih melanggar proses gencatan senjata,” katanya.

“Pasukan kami masih bentrok,” katanya, dan mendesak Amerika Serikat untuk turun tangan menghentikan pertempuran yang baru.

Kementerian Pertahanan Turki tidak mengomentari langsung laporan SDF, tetapi mengatakan bahwa lima personel militernya terluka dalam serangan oleh milisi YPG di sekitar kota perbatasan Ras al-Ain, dekat tempat ketiga desa itu berada.

Turki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri terhadap setiap gerilyawan yang tetap berada di daerah itu meskipun gencatan senjata—sebuah janji yang diulangi oleh Erdogan pada Kamis (24/10).

“Jika para teroris ini tidak mundur dan melanjutkan provokasi mereka, kami akan mengimplementasikan rencana kami untuk serangan (baru) di sana,” katanya dalam sebuah pidato kepada para administrator lokal.

Para pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di daerah di luar kota Manbij di Suriah utara, pada 28 Desember. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bakr Alkasem)

‘SEMUANYA SEDANG DILAKSANAKAN’

Rusia—yang sebagai sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad telah muncul sebagai pemain geopolitik utama di Suriah—telah mulai mengerahkan polisi militer di dekat perbatasan Turki sebagai bagian dari kesepakatan yang disepakati pada Selasa (22/10) di kota Sochi, Rusia.

“Kami mencatat dengan puas bahwa perjanjian yang dicapai di Sochi sedang dilaksanakan,” kata kantor beritaInterfax mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin.

“Semuanya sedang dilaksanakan,” katanya.

RIA, mengutip seorang pejabat SDF, mengatakan bahwa para pejuang Kurdi sudah mundur sejauh 32 km dari perbatasan. Ia juga mengatakan bahwa Kurdi siap untuk bergabung dengan tentara Suriah begitu krisis di Suriah telah diselesaikan secara politis.

Rusia akan mengirim 276 perwira polisi militer dan 33 unit perangkat keras militer ke Suriah dalam seminggu, kata kantor berita RIA mengutip sumber Kementerian Pertahanan Rusia.

Selasa (29/10) depan, di bawah ketentuan kesepakatan Sochi, pasukan Rusia dan Turki akan mulai berpatroli di sebidang tanah seluas 10 kilometer di timur laut Suriah, di mana pasukan AS selama bertahun-tahun dikerahkan bersama pasukan Kurdi.

Kedatangan polisi Rusia menandai pergeseran keseimbangan kekuatan regional, hanya dua minggu setelah Trump menarik pasukan AS, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik di Washington dan di tempat lain sebagai pengkhianatan terhadap bekas sekutu Amerika, Kurdi.

Penempatan Rusia juga semakin menyoroti hubungan yang semakin erat antara Rusia dan anggota NATO, Turki.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper, berbicara di Brussels pada Kamis (24/10) menjelang pertemuan NATO, mengatakan bahwa Turki—yang membuat Washington marah tahun ini dengan membeli sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia—bergerak ke arah yang salah.

“Kami melihat mereka bergerak lebih dekat ke orbit Rusia daripada ke orbit Barat, dan saya pikir itu sangat disayangkan,” kata Esper.

Meskipun Trump mencabut sanksi terhadap Turki, namun ketidakpercayaan tetap ada antara Ankara dan Washington, dan seorang ajudan Erdogan pada Kamis (24/10) mengkritik politisi AS karena memperlakukan komandan SDF Mazloum Kobani sebagai “tokoh politik yang sah”.

Ajudan itu, Fahrettin Altun, mengatakan kepada Reuters bahwa Mazloum adalah pemimpin senior Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang, yang telah melancarkan pemberontakan selama puluhan tahun di Turki tenggara, dan sekutu-sekutu Barat Ankara juga menganggapnya sebagai kelompok teroris.

Senator Republik dan Demokrat AS mendesak Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (23/10) untuk segera memberikan visa ke Mazloum sehingga ia dapat mengunjungi Amerika Serikat untuk membahas situasi di Suriah.

Publik Turki telah menunjukkan dukungan kuat untuk operasi militer, didorong oleh media yang sangat pro-pemerintah.

“Negara adikuasa perdamaian, Turki,” kata berita utama dalam surat kabar Sabah pro-pemerintah edisi Kamis (24/10).

Namun, serangan itu telah memperdalam rasa keterasingan di antara Kurdi Turki, yang juga dipicu oleh tindakan keras terhadap partai pro-Kurdi utama negara itu.

Suku Kurdi berjumlah 18 persen dari 82 juta penduduk Turki.

Operasi militer Turki secara luas dikecam oleh sekutu NATO-nya, yang mengatakan bahwa hal itu menyebabkan krisis kemanusiaan baru dalam konflik delapan tahun Suriah dan dapat membiarkan tahanan ISIS yang ditahan oleh YPG melarikan diri dan berkumpul kembali.

Keterangan foto utama: Tentara Turki di kota perbatasan Suriah Tel Abyad pada Jumat (18/10). (Foto: Kementerian Pertahanan Turki/Reuters)

Ekonomi Iran Kian Merosot di Bawah Sanksi Tekanan Maksimum AS

Setelah dua tahun kontraksi berturut-turut, laporan baru-baru ini menggambarkan prospek suram bagiekonomi Iran pada tahun 2020. Sanksi yang meluas telah menghantam perekonomian dengan keras dan rakyat Iran menanggung beban resesi. Dengan kebijakan sanksi “tekanan maksimum” Trump berlanjut, dan tanpa proposal kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi perkiraan ekonomi yang suram, Iran kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada 2020.

Indikator ekonomi Iran yang dirilis baru-baru ini oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menunjukkan dampak sanksi terhadap ekonomi Iran. Dalam laporan World Economic Outlook yang diterbitkan pada Oktober, IMF mengatakan bahwa ekonomi Iran akan berkontraksi 9,5 persen tahun ini.

Jumlah itu menjadikan 2019 sebagai salah satu tahun terburuk bagi perekonomian Iran sejak 1984. Hanya Libya (19 persen dari kontraksi PDB) dan Venezuela (35 persen dari kontraksi PDB) yang diperkirakan berkinerja lebih buruk secara ekonomi pada 2019.

Dalam pembaruan tentang ekonomi Iran yang diterbitkan pada 9 Oktober, Bank Dunia muncul dengan angka yang sama yaitu 8,7 persen kontraksi untuk ekonomi Iran pada 2019, karena “anjloknya” ekspor minyak dan gas, bersama dengan sanksi baru yang dikenakan pada logam Iran, sektor pertambangan, dan maritim.

Bank Dunia mengatakan bahwa perkiraan penurunan dalam pertumbuhan berarti bahwa pada akhir 2019, ekonomi Iran akan 10 persen lebih kecil daripada dua tahun yang lalu.

Meskipun IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan antara 0 dan 0,5 persen pada tahun 2020, namun ini dimulai dari basis yang jauh lebih kecil, dan bergantung pada Iran yang mampu mengekspor 500.000 barel minyak setiap hari.

Setelah sanksi internasional dicabut pada tahun 2016 di bawah kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), Iran mengalami peningkatan pertumbuhan lebih dari 13 persen, dengan pendapatan minyak tahun 2017 sebesar $57,4 miliar di belakang peningkatan volume ekspor, menurut IMF.

Kemudian pada Mei 2018, AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu, dan pada November 2018 sepenuhnya memberlakukan kembali sanksi sepihak meluas yang menargetkan hampir setiap sektor ekonomi Iran.

MENGHADAPI INFLASI DAN PENGANGGURAN

Laporan IMF pada Oktober 2019 menunjukkan meroketnya tingkat inflasi di Iran sebesar 35,7 persen, yang berarti bahwa harga rata-rata barang-barang konsumsi selama setahun terakhir telah meningkat sebesar persentase itu. Bank Dunia mengatakan bahwa peningkatan ini “secara tidak proporsional mempengaruhi penduduk pedesaan” dan khususnya meningkat untuk bahan makanan.

Pusat Statistik untuk Iran (SCI) mengeluarkan penilaian yang bahkan lebih pesimistik dengan tingkat inflasi keseluruhan 47,2 persen, dengan tingkat setinggi 63,5 persen untuk makanan dan bahan bakar.

Para ahli Iran mengatakan bahwa tingkat inflasi yang paling mempengaruhi masyarakat di negara itu adalah barang-barang pokok.

“Ketika orang-orang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk barang kebutuhan mereka, mereka tidak memiliki banyak uang yang tersisa untuk membeli selain itu,” kata Ehsan Soltani, seorang ekonom yang berbasis di Iran, dan menambahkan bahwa tidak ada banyak uang yang tersisa bagi orang untuk membelanjakan jenis barang lainnya, yang mengarah pada stagnansi ekonomi yang parah.

Pada akhir Agustus 2019, SCI melaporkan tingkat inflasi sekitar 60 persen untuk makanan, minuman, dan tembakau dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut laporan yang sama, harga rata-rata perumahan per meter persegi naik 82 persen.

“Ketika Anda menempatkan tingkat inflasi ini di sebelah proyeksi pertumbuhan ekonomi negatif, Anda memiliki ‘stagflasi,'” yang berarti stagnansi plus inflasi, kata Sara Bazoobandi, rekan senior nonresiden di Atlantic Council, sebuah lembaga pemikir di Washington.

“Itu berarti orang yang tidak punya uang melihat biayanya naik hingga 40 persen. Ini adalah bencana sosial dan ekonomi.”

Meskipun SCI mengatakan bahwa tingkat pengangguran Iran turun menjadi 10,5 persen pada bulan September, namun tampaknya pengurangan pengangguran lebih berkaitan dengan bagaimana pekerjaan didefinisikan, daripada penciptaan lapangan kerja.

Sebuah definisi baru mengatakan bahwa orang Iran berusia 15 tahun ke atas yang bekerja setidaknya satu jam per minggu dihitung sebagai orang yang bekerja. Pengangguran kaum muda juga mencapai 26 persen, di negara berpenduduk 80 juta orang di mana 40 persen penduduknya berusia di bawah 25 tahun.

“Dalam ekonomi dengan minyak sebagai produk tunggal seperti Iran—di mana pemerintah adalah penyedia lapangan kerja utama dan ekspor minyak dibatasi oleh sanksi—investasi pemerintah akan berkurang, dan akibatnya lebih banyak pekerjaan akan hilang,” kata Bazoobandi, dan menambahkan bahwa ini menyebabkan upah tertunda, PHK, dan pemogokan rutin para pegawai negeri.

APA YANG BISA DILAKUKAN TEHERAN?

Publikasi laporan IMF dan proyeksi negatif untuk ekonomi Iran mengeluarkan gelombang kritik dan cemoohan terhadap Presiden Iran Hassan Rouhani oleh masyarakat Iran di berbagai platform media sosial.

Para politisi Iran berusaha menghindari berbicara tentang masalah ekonomi yang mengerikan di negara itu. Sehari sebelum laporan IMF diterbitkan, Rouhani memberikan pidato tentang mengatasi “badai” dan bergerak menuju perbaikan ekonomi.

Namun, dengan kebijakan sanksi “tekanan maksimum” Trump berlanjut, dan tanpa proposal kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi perkiraan ekonomi yang suram, Iran kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada 2020.

Keterangan foto utama: Toko pertukaran mata uang di ibu kota Iran, Teheran. Mata uang Iran telah mengalami kejatuhan, sedangkan ekonomi terpuruk di bawah sanksi. (Foto: Atta Kenare/Agence France-Presse/Getty Images)

Tokyo Mengevakuasi 60.000 Orang Pasca Dilanda Topan Hagibis

Jepang Timur dilanda banjir dan tanah longsor karena diterjang Topan Hagibisselama 2 pekan terakhir. Bahkan Jumat (25/10/2019) hari ini hujan lebat masih melanda di sana.

Sehingga hal itu mendorong pemerintah Tokyo dan sekitarnya harus mengevakuasi 60.000 orang.

Setidaknya 82 orang tewas saat Topan Hagibis menyerang Jepang tengah dan timur. Hujan lebat dan angin kencang melibas kawasan itu. Belasan orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 300 lainnya terluka.

Reuters melansir, pihak berwenang memperingatkan kemungkinan tanah longsor dan banjir lebih lanjut, terutama di daerah yang terkena tanggul yang belum diperbaiki bahkan untuk sementara waktu.

Sementara itu 50.000 orang dievakuasi dari Sagamihara, sebuah kota di barat daya Tokyo yang dilanda banjir hebat setelah topan. Enam warga Sagamihara terbunuh dalam badai itu. Termasuk satu keluarga tersapu di mobil mereka, dan dua orang masih hilang.

Selain itu 10.000 dievakuasi dari prefektur Chiba, di sebelah timur Tokyo, yang dihantam angin kencang dari Topan Faxai pada bulan September yang membuat beberapa daerah tanpa listrik selama berminggu-minggu sebelum dihantam hujan dari Hagibis.

Hujan diperkirakan akan menghantam wilayah Tokyo sampai malam dan kemudian bergerak ke utara. Total curah hujan di daerah sekitar Tokyo kemungkinan berkisar dari 200 mm hingga 300 mm pada malam hari.

Badai tropis Bualoi, yang menghantam kepulauan Ogasawara di selatan kepulauan utama Jepang pada Kamis lalu. Sementara Jumat hari ini diperkirakan topan mulai melemah. 

Masuk Daftar Hitam Duterte Terkait Narkoba, Wali Kota Tewas Ditembak

Seorang wali kota Filipina yang sudah ditandai oleh Presiden Rodrigo Dutertesebagai politikus yang terlibat kasus narkoba tewas ditembak ketika berada dalam tahanan polisi, Jumat (25 Oktober).

Sebelumnya David Navarro telah disergap dalam tahanan. Kematian Navarro menjadikannya pejabat terbaru yang masuk dalam daftar hitam Duterte yang menjadi sasaran pasukan bersenjata tak dikenal.

Seorang perwira polisi Cebu yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP, saat mengunjungi bisnis resmi, Kamis (24/10/2019) malam, Navarro ditangkap polisi setelah diduga menyerang seorang tukang pijat.

Sejumlah pria bersenjata lalu menghentikan sebuah van polisi yang membawa Navarro ke kantor kejaksaan negara bagian di pusat kota Cebu, lalu menembaknya hingga tewas.

Setelah serangan itu, di mana salah satu pengawal polisi Navarro juga terluka, orang-orang bersenjata itu melarikan diri.

Tayangan televisi lokal memperlihatkan dua wanita, yang disebut sebagai saudara Navarro, tengah menangis dan memeluk tubuh Navarro, yang berlumur darah dan tergeletak di jalan di samping sebuah mobil polisi.

Mengutip Straits Times, Filipina memiliki budaya politik yang keras dan seringkali mematikan.

Namun menurut para pegiat HAM, upaya Duterte memerangi narkoba, yang telah menyebabkan terbunuhnya ribuan tersangka narkotika oleh polisi, justru membuat para pelaku makin berani.

Pada 14 Maret, menjelang pemilu pada Mei, nama Navarro muncul dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Duterte, yang didominasi pejabat lokal.

Duterte menuduh mereka "terlibat dalam permainan mematikan perdagangan narkoba."

Sang presiden juga telah merilis daftar yang lebih panjang pada 2016. Dalam daftar itu ada lebih dari 150 hakim, wali kota, dan pejabat lokal lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dengan narkoba.

Wali Kota Vicente Loot dari pusat kota Daanbantayan masuk dalam daftar itu, tetapi kemudian selamat dari penyergapan pada 2018, sementara Wali Kota Jed Mabilog dari pusat kota Iloilo bersembunyi pada 2017.

Dua wali kota lain dalam daftar yang lebih panjang, Rolando Espinosa dan Reynaldo Parojinog, dibunuh oleh polisi pada 2016 dan 2017. Espinosa ditembak mati di dalam penjara polisi.

Wali Kota Antonio Halili, yang dibunuh penembak jitu ketika menghadiri upacara pengibaran bendera di luar kantornya di kota Tanauan tahun lalu, dikaitkan dengan obat-obatan terlarang oleh Duterte beberapa jam setelah serangan itu.

Badan Penegakan Narkoba Filipina juga mengatakan, Mariano Blanco, yang dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal di kantornya di kota selatan Ronda tahun lalu, juga masuk dalam daftar pantauan narkotika pemerintah.

Polisi Filipina mengatakan, mereka telah membunuh lebih dari 5.500 pelaku kasus narkoba yang melawan balik ketika disergap, tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan, jumlah korban sebenarnya empat kali lebih banyak.

Mereka pun menilai, upaya yang dilakukan Duterte merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional telah meluncurkan penyelidikan awal atas pembunuhan dalam perang melawan narkoba, dan badan hak asasi manusia utama PBB telah menyetujui sebuah peninjauan.

Demo Rusuh di Chile Masih Berlanjut, Korban Tewas Capai 19 Orang

Korban jiwa akibat kericuhan di Chile dilaporkan bertambah menjadi 19 orang pada Kamis (24/10/2019). Aksi demonstrasi di negara itu terus berlanjut, meskipun pemerintah sudah membatalkan kenaikan tarif kereta bawah tanah.

Menurut Kantor Kejaksaan Santiago, Agustin Juan Coro Conden, yang berkewarganegaraan Peru, meninggal dunia setelah seorang pria melepaskan tembakan ke segala arah untuk melindungi tokonya yang dijarah di Kota Puente Alto.

Sebagian besar kematian disebabkan oleh kericuhan selama penjarahan pada Minggu pekan lalu.

Pekan lalu, pengunjuk rasa melompati pintu putar di stasiun metro di ibu kota tanpa membayar tiket sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif sebesar empat persen.

Untuk mencegah eskalasi krisis, Presiden Sebastian Pinera pun membatalkan kenaikan tarif kereta, menaikkan upah minimum karyawan, dan menunda kenaikan harga listrik sampai tahun depan.

Menurut Badan Statistik Chile, setengah dari jumlah total buruh di negara itu menghasilkan USD 550 atau kurang per bulannya.

Pemerintah Chile mendeklarasikan masa darurat 15 hari pada Sabtu lalu.

Mengapa Iran Disalahkan atas Serangan Fasilitas Minyak Saudi yang Diklaim Houthi

Kecanggihan serangan di fasilitas minyak Arab Saudi telah menimbulkan argumen bahwa serangan itu tidak berasal dari kelompok pemberontak Houthi di Yaman, tetapi dilakukan oleh proksi Iran di Irak atau bahkan Iran sendiri. Iran telah mengeluarkan bantahan resmi atas tuduhan bahwa mereka mempersenjatai Houthi, tetapi pengiriman senjata yang dicegat di Laut Arab telah menghasilkan senapan, peluncur roket, rudal yang dipandu antitank, dan amunisi yang tampaknya dalam perjalanan dari Iran ke Yaman untuk pemberontakan.

Oleh: Adam Taylor (The Washington Post)

Serangkaian dugaan serangan pesawat tanpa awak pada Sabtu (14/9) yang menargetkan fasilitas minyak di Arab Saudi mengakibatkan ledakan dan bola api, menghancurkan setengah dari produksi minyak Kerajaan Saudi selama berhari-hari. Sekarang, pertanyaan muncul tentang tingkat kerusakan dan bagaimana serangan itu dilakukan.

Namun, pertanyaan utamanya adalah siapa yang bertanggung jawab. Pemberontak Houthi Yaman—yang menjadi pusat perang sipil melawan pasukan yang didukung Saudi—telah mengaku bertanggung jawab; pada Senin (16/9), mereka mengancam serangan tambahan.

Namun para pejabat Barat dan Saudi telah meragukan klaim tersebut, mengatakan bahwa serangan itu tidak berasal dari Yaman. Mereka justru menyalahkan pendukung Houthi: Iran.

“Di tengah semua seruan untuk de-eskalasi, Iran kini telah meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasokan energi dunia,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah tweetpada Sabtu (14/9). “Tidak ada bukti serangan datang dari Yaman.”

Hubungan antara Iran dan Houthi tidak sederhana dan telah lama dikaburkan oleh tuduhan dan bantahan, dan diperkuat oleh rumor dan propaganda dari semua pihak.

SIAPAKAH HOUTHI?

Berbasis di barat laut Yaman, suku Houthi pertama kali menjadi terkenal di dunia internasional pada tahun 2015, ketika mereka membantu menggulingkan pemerintahan Presiden Yaman dan sekutu regional AS, Abed Rabbo Mansour Hadi.

Sejarah mereka, bagaimanapun, dimulai sejak awal tahun 1990-an, ketika sebuah kelompok bernama Shabab al-Muminin (Pemuda Beriman) berupaya meningkatkan kesadaran tentang cabang Islam Syiah Zaydi, yang telah mendominasi Yaman selama berabad-abad tetapi dikesampingkan setelah perang sipil pada tahun 1960-an.

Hussein al-Houthi, salah satu Pemimpin Pemuda Beriman, mulai menggelar protes anti-Amerika setelah invasi pimpinan AS ke Irak pada tahun 2003. Ketika Houthi dibunuh oleh pasukan pemerintah pada tahun 2003, para pendukungnya mengganti nama kelompok mereka setelahnya, dan melanjutkan pergeseran dari protes agama ke pemberontakan bersenjata.

Sejak tahun 2015 dan seterusnya, Houthi telah berpartisipasi dalam perang saudara yang melanda Yaman, terutama berhadapan dengan para pendukung Hadi, yang juga didukung oleh koalisi internasional yang dipimpin Saudi.

APA HUBUNGAN MEREKA DENGAN IRAN?

Dukungan Iran terhadap Houthi tampaknya telah meningkat dari waktu ke waktu. Tetapi para ahli di jaringan proksi Iran mengatakan bahwa Houthi adalah salah satu yang paling tidak bergantung pada Teheran untuk dukungan keuangan dan militer dan pengambilan keputusan.

Meskipun Houthi dimulai sebagai gerakan lokal—dan teologi cabang Islam Syiah Zaydi sangat berbeda dari yang dipraktikkan oleh Republik Islam Iran—namun kelompok ini adalah bagian dari jaringan luas faksi bersenjata yang didukung Teheran di Timur Tengah.

Nota diplomatik tahun 2009 yang dikirim oleh Kedutaan Besar AS di Yaman, mengatakan bahwa bertentangan dengan klaim pemerintah Yaman bahwa kelompok itu dipersenjatai oleh Iran, “sebagian besar analis melaporkan bahwa Houthi memperoleh senjata mereka dari pasar gelap Yaman” dan dari militer Yaman.

Pada tahun 2017, Reuters mewawancarai seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) telah mengadakan pertemuan tentang cara-cara untuk “memberdayakan” Houthi. “Pada pertemuan ini, mereka sepakat untuk meningkatkan jumlah bantuan melalui pelatihan, pemberian senjata, dan dukungan keuangan,” kata pejabat itu.

Iran telah mengeluarkan bantahan resmi atas tuduhan bahwa mereka mempersenjatai Houthi, tetapi pengiriman senjata yang dicegat di Laut Arab telah menghasilkan senapan, peluncur roket, rudal yang dipandu antitank, dan amunisi yang tampaknya dalam perjalanan dari Iran ke Yaman untuk pemberontakan.

PERNAHKAH HOUTHI MENARGETKAN ARAB SAUDI SEBELUMNYA?

Pernah. Sejak dimulainya konflik Yaman, Houthi telah berusaha untuk menghukum Arab Saudi karena perannya yang menonjol, dengan meluncurkan serangan terhadap tanah Saudi. Tahun lalu, para pejabat Saudi mengatakan bahwa mereka telah mencegat lebih dari 100 rudal balistik yang ditembakkan dari wilayah Houthi.

Drone bersenjata menyerang stasiun pompa minyak di barat Riyadh pada Mei dan menyebabkan kerusakan serius, sementara serangan di bandara Abha di selatan melukai 26 orang pada bulan Juni.

Tetapi serangan pada Sabtu (14/9) menyerang tepat di pusat fasilitas produksi minyak Arab Saudi, membuatnya menjadi operasi yang jauh lebih canggih daripada apa yang dilakukan Houthi di masa lalu. Ledakan itu terjadi di distrik Khurais dan Abqaiq, lebih dari 500 mil dari zona yang dikuasai Houthi di Yaman, menggunakan serangan presisi untuk menyebabkan kerusakan maksimum.

Serangan tersebut mungkin menggunakan drone dan rudal. Fabian Hinz, rekan peneliti di James Martin Center for Nonproliferation Studies di Monterey, berpendapat bahwa foto-foto sisa-sisa rudal di Arab Saudi menunjukkan sebuah senjata yang terlalu canggih untuk diproduksi di dalam negeri oleh Houthi dan tidak pernah dilihat di Iran.

“Apakah Iran diam-diam merancang, menguji, dan memproduksi sistem rudal untuk penggunaan eksklusif oleh para proksinya?” Hinz bertanya dalam sebuah unggahan blog untuk Arms Control Wonk.

BAGAIMANA JIKA HOUTHI TIDAK MELAKUKANNYA?

Kecanggihan serangan ini telah menimbulkan argumen bahwa serangan itu tidak berasal dari Yaman, tetapi dilakukan oleh proksi Iran di Irak atau bahkan Iran sendiri.

Tidak jelas mengapa Houthi mau mengklaim penyerangan itu, jika itu benar. Ini mungkin menjadi bagian dari strategi regional oleh Iran dan sekutunya yang hendak mencoba menabur kebingungan, meskipun banyak analis berpendapat di masa lalu bahwa Houthi—didorong oleh kekhawatiran lokal—bertindak secara independen dari Iran ketika mereka menginginkannya.

“Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan serangan terhadap Arab Saudi,” Presiden Trump mencuit, merujuk pada Iran, pada Senin (14/9) pagi, sebelum menambahkan pertanyaan tentatif. “Kita lihat saja?” tulisnya.

Keterangan foto utama: Asap terlihat setelah kebakaran di sebuah pabrik Aramco di Abqaiq. (Foto: Reuters)

Taliban lakukan Serangan Jelang Pemilu Afghanistan

Taliban menepati janjinya untuk menyerang apa pun yang berhubungan dengan pemilu Afghanistan, yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu kurang dari dua minggu. Ada kekhawatiran yang meluas di Afghanistan bahwa setelah pasukan Amerika ditarik, Taliban menjadi jauh lebih berani dan mungkin mempercepat kembalinya kelompok itu ke kekuasaan. Hampir 50 orang tewas dalam serangan bom bunuh diri Taliban terhadap kampanye pemilu di negara yang terus dilanda konflik tersebut.

Oleh: Najim Rahim, David Zucchino, dan Fatima Faizi (The New York Times)

Khawatir akan ancaman Taliban, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melakukan sebagian besar kampanye pemilihan kembalinya melalui Skype, menjangkau para pemilih di luar Kabul melalui “rapat umum virtual.”

Tetapi pada hari Selasa (17/9), presiden mengambil risiko dengan melakukan perjalanan ke provinsi tetangga Parwan untuk rapat umum di dalam kompleks pelatihan polisi. Dan di sana, tepat ketika rapat umum dimulai, Taliban menepati janjinya untuk menyerang apa pun yang berhubungan dengan pemilu, yang dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu kurang dari dua minggu.

Seorang pengebom bunuh diri yang mengendarai sepeda motor meledakkan diri ketika orang-orang menunggu untuk diantar ke kompleks yang dijaga ketat. Paling tidak 26 orang tewas dan 42 lainnya luka-luka dalam serangan dini hari itu, kata Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. Ghani, yang berada di dalam kompleks, berjarak setidaknya setengah mil dari ledakan, tidak terluka.

Bom bunuh diri kedua di Kabul lebih dari satu jam kemudian menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai 38 lainnya, kata Kementerian Dalam Negeri.

Taliban mengklaim bertanggung jawab atas kedua serangan itu. Kelompok tersebut menekankan janji mereka untuk meningkatkan kekerasan terhadap pemerintah yang didukung Amerika tersebut setelah Presiden Trump membatalkan perundingan damai dengan Taliban lebih dari seminggu yang lalu.

Keputusan Trump tersebut menghancurkan diplomasi selama hampir satu tahun yang telah mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, yang dimulai setelah Taliban melindungi pemimpin Al-Qaeda, dalang serangan 11 September 2001.

Apakah diplomasi itu akan dihidupkan kembali, dan apakah Trump akan menarik pasukan Amerika? masih belum jelas.

Ghani menganggap gagalnya perundingan tersebut sebagai kemenangan karena pemerintahannya telah dikecualikan. Dia juga mengeluh bahwa kesepakatan yang diusulkan tidak memiliki jaminan kepatuhan Taliban begitu pasukan Amerika ditarik.

Ada kekhawatiran yang meluas di Afghanistan bahwa setelah pasukan Amerika ditarik, Taliban menjadi jauh lebih berani dan mungkin mempercepat kembalinya kelompok itu ke kekuasaan.

Juru bicara Taliban Zabibullah Mujahid mengatakan bahwa serangan pada hari Selasa (17/9) dimaksudkan untuk menargetkan pasukan keamanan Afghanistan.

Mujahid mengatakan bahwa Taliban telah memperingatkan warga Afghanistan untuk tidak menghadiri rapat umum kampanye atau acara pemilu lainnya. Jika ada warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan saat acara-acara tersebut, katanya, mereka bertanggung jawab karena telah menempatkan diri mereka dalam bahaya.

“Kami melakukan serangan ini saat rapat umum pemilu palsu sedang berlangsung,” kata Mujahid melalui pesan WhatsApp.

Ghani menyalahkan gagalnya perundingan damai atas serangan yang dilakukan oleh Taliban pada hari Selasa (17/9).

“Taliban adalah musuh utama sistem republik kita,” katanya melalui akun Twitter kepresidenannya. “Taliban sekali lagi telah membuktikan bahwa mereka tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.”

Ghani menambahkan bahwa pemilu akan dilanjutkan sesuai jadwal pada 28 September “sehingga rakyat dapat memutuskan masa depan politik mereka.”

Serangan Kabul terjadi di dekat lokasi ledakan bom bunuh diri pada 5 September yang menewaskan 12 orang, termasuk seorang warga negara Amerika dan seorang tentara Rumania. Trump mengutip serangan itu sebagai salah satu alasan ia memutuskan untuk mengakhiri negosiasi damai.

Sebagian besar dari 26 orang yang tewas dalam serangan Parwan adalah warga sipil, kata petugas kesehatan provinsi.

Abdul Qasim, 30 tahun, mengatakan dia sedang mengantri untuk menghadiri rapat umum ketika dia melihat seorang pria mengenakan seragam Angkatan Darat Afghanistan mengendarai sepeda motor tak lama setelah helikopter Ghani mendarat di dalam kompleks kepolisian.

Beberapa menit kemudian, pengendara sepeda motor itu meledakkan bom di sebelah dua kendaraan pasukan keamanan, sekitar 30 meter dari tempat Qasim berdiri. Dia bercerita dia jatuh ke tanah, lalu mendengar orang-orang berteriak minta tolong.

Qasim mengatakan dia tidak terluka serius, tetapi melihat beberapa orang yang tangan atau kaki putus. “Mereka hanya berbaring di sana seperti domba yang disembelih,” katanya.

Sebuah video yang diunggah di media sosial tampak memperlihatkan orang-orang yang berduka memenuhi bangsal rumah sakit provinsi untuk mencari kerabat yang tewas atau terluka dalam pengeboman itu. Setidaknya ada satu orang yang terbaring tak bernyawa di lantai, dan mayat-mayat lainnya ditutupi dengan selimut atau selimut.

Video lain menunjukkan truk yang dipenuhi mayat dari serangan Parwan. Korban tewas termasuk wanita dan anak-anak, kata Dr. Abdul Qasum Sangin, direktur rumah sakit provinsi Parwan.

Keaslian video-video yang menyebar di media sosial itu tidak dapat segera diverifikasi.

Jauh sebelum perundingan perdamaian ditunda, calon wakil presiden pertama Ghani, Amrullah Saleh, lolos dari serangan bom mobil dan beberapa bom bunuh diri yang menembus markas politiknya di Kabul pada bulan Juli.

Saleh menghadiri rapat umum Parwan dengan Ghani tetapi tidak terluka, kata salah seorang stafnya.

Kedua serangan itu terjadi pada hari Selasa (17/9) ketika pasukan keamanan Afghanistan membuat persiapan akhir untuk mengamankan lebih dari 5.300 TPS, dengan 400 hingga 500 ditutup pada saat itu untuk alasan keamanan. Pemilu parlemen tahun lalu dan pemilu presiden pada tahun 2014 telah dirusak oleh kekerasan dan dugaan korupsi.

“Kami prihatin dengan situasi keamanan, dan itu adalah masalah terbesar,” kata Abdul Aziz Ibrahimi, juru bicara komisi pemilu Afghanistan, ketika kampanye mulai intensif minggu lalu. “Kami berhubungan dengan pasukan keamanan Afghanistan, dan mereka berkomitmen untuk mengamankan pemilu.”

Pasukan keamanan bertanggung jawab untuk melindungi 18 kandidat dalam pemilu dan staf mereka, meskipun beberapa kandidat mengatakan mereka telah mengundurkan diri.

Tentara, polisi, dan agen keamanan nasional Afghanistan juga memerangi para pejuang Taliban di beberapa bagian negara itu, dengan pusat-pusat pemerintah di beberapa provinsi utara diserang. Sejak perundingan damai dimulai akhir tahun lalu, kedua belah pihak telah meningkatkan operasi militer.

Sejak perundingan ditunda, Trump dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa pesawat Amerika Serikat dan pasukan Operasi Khusus, yang mendukung pemerintah dan militer Afghanistan, telah meningkatkan serangan terhadap Taliban.

Pada saat yang sama, para militan telah memperingatkan bahwa mereka tengah meningkatkan operasi mereka sendiri dan mengancam akan membunuh lebih banyak pasukan Amerika.

Di PBB pada hari Selasa (17/9), Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang memperluas misi 17 tahun PBB di Afghanistan, yang membantu dalam persiapan pemilu.

“Resolusi ini adalah sangat penting bagi rakyat Afghanistan,” kata Christoph Heusgen, Duta Besar Jerman untuk PBB, yang merancang resolusi tersebut bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk PBB. “Kami mengirim pesan kepada rakyat Afghanistan bahwa PBB mendukung mereka, kami tidak hanya diam saja.”

Keterangan foto utama: Pasukan keamanan Afghanistan di lokasi ledakan bom di Kabul pada hari Selasa (17/9) (Foto: Reuters/Omar Sobhani)

Benny Gantz, Pesaing Utama Pemilu Israel Meyakini Netanyahu akan Kalah

Benny Gantz, penantang utama Benjamin Netanyahu dalam pemilu Israel, meyakini perdana menteri itu akan kalah. Sejumlah hasil survei yang direvisi beberapa jam setelah pemilihan ditutup oleh berbagai stasiun TV Israel menunjukkan bahwa Partai Likud meraih 30 hingga 33 dari 120 kursi parlemen, sedikit menurun dari perkiraan sebelumnya, dibandingkan dengan perolehan 32 hingga 34 kursi Partai Biru dan Putih. Gantz telah mengesampingkan kemungkinan berpartisipasi dalam pemerintahan Israel dengan Netanyahu, jika pemimpin Israel itu didakwa bersalah dalam tuduhan korupsi yang menjeratnya.

Oleh: Jeffrey Heller (Reuters)

Penantang utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum, ketua partai sayap tengah Benny Gantz mengatakan hari Rabu (18/9) bahwa tampaknya hasil exit polls menunjukkan bahwa Netanyahu akan kalah, meski hasil resminya masih belum merilis pemenang pemilu.

Gantz, seorang mantan jenderal, masih belum secara tegas mengklaim kemenangan. Tetapi dengan berseri-seri, dia mengatakan kepada sebuah kampanye Partai Biru Putih bahwa tampaknya “kami memenuhi misi kami,” berjanji untuk bekerja mewujudkan pembentukan pemerintah persatuan nasional.

Menurut Gantz, Netanyahu tampaknya “tidak berhasil dalam misinya” untuk memenangkan masa jabatan kelima dalam pemilihan umum yang dilakukan setelah kemenangan tipisnya pada pemungutan suara nasional bulan April 2019. “Kita akan menunggu hasil yang sebenarnya,” kata Gantz.

Natanyahu, pimpinan Partai Likud sayap kanan dan pemimpin terlama Israel, akan menyampaikan pidato “singkat tapi penting” di markas pemilihannya sekitar pukul 3 pagi waktu setempat.

Sejumlah hasil survei yang direvisi beberapa jam setelah pemilihan ditutup oleh berbagai stasiun TV Israel menunjukkan bahwa Partai Likud meraih 30 hingga 33 dari 120 kursi parlemen, sedikit menurun dari perkiraan sebelumnya, dibandingkan dengan perolehan 32 hingga 34 kursi Partai Biru dan Putih.

Dilansir dari Reuters, Rabu (18/9), sekilas tampaknya tidak ada cukup dukungan bagi kedua partai tersebut untuk membentuk koalisi penguasa berupa 61 anggota legislatif. Sekutu Netanyahu yang berubah menjadi saingan, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman, muncul sebagai kemungkinan kingmakersebagai pemimpin Partai Yisrael Beitenu sayap kanan.

“Netanyahu telah kalah, tetapi Gantz belum menang,” kata Udi Segal, pembawa berita televisi terkemuka Israel.

Jajak pendapat yang direvisi menunjukkan bahwa tanpa Yisrael Beitenu yang diproyeksikan meraih delapan hingga sembilan kursi, dapat terjadi kebuntuan dalam hasil pemilu. Partai Likud hanya akan mendapat dukungan hingga 55 anggota legislatif, turun dari 57 pada exit polls sebelumnya untuk membentuk koalisi sayap kanan. Partai Biru dan Putih dapat meminta dukungan tidak lebih dari 59 anggota legislatif untuk membentuk pemerintah sayap kiri-tengah.

“Kita hanya memiliki satu opsi, yakni pemerintahan nasional, liberal, luas yang terdiri dari Partai Yisrael Beitenu, Likud, dan Biru dan Putih,” kata Lieberman, yang proyeksi hasilnya kali ini dua kali lipat dari hasil yang diperolehnya bulan April 2019.

Membangun koalisi bisa terbukti menjadi upaya yang rumit: Lieberman mengaku tidak akan bergabung dengan aliansi yang mencakup partai-partai ultra-Ortodoks, yang merupakan mitra tradisional Netanyahu.

Gantz telah mengesampingkan kemungkinan berpartisipasi dalam pemerintahan Israel dengan Netanyahu, jika pemimpin Israel itu didakwa bersalah dalam tuduhan korupsi yang menjeratnya.

TUDUHAN KORUPSI

Dijuluki “King Bibi” oleh para pendukungnya, Netanyahu, 69 tahun, sudah menderita akibat kegagalannya dalam membentuk pemerintahan setelah pemilihan bulan April 2019.

Meski membantah melakukan kesalahan, tuduhan korupsi yang menjeratnya telah melemahkan Netanyahu yang tampaknya tak terkalahkan, dengan 10 tahun berturut-turut menjabat sebagai perdana menteri yang ditandai oleh fokus tajam pada isu keamanan yang didukung oleh para pemilih.

“Kecuali terjadi perubahan yang ajaib antara exit polls dan hasil aktual pemilu, keajaiban Netanyahu telah hancur,” ucap Anshel Pfeffer, penulis biografi Netanyahu, dalam surat kabar sayap kiri Haaretz.

Berbicara kepada para pendukung setelah exit polls, Lieberman mengimbau kepada Presiden Israel Reuven Rivlin untuk mengundang Netanyahu dan Gantz untuk bertemu paling cepat hari Jumat, 20 September 2019, bahkan sebelum hasil akhir pemilu dirilis, agar dapat mengeksplorasi kemungkinan pembentukan pemerintah persatuan nasional.

Kampanye dua partai utama itu menegaskan perbedaan kecil pada banyak masalah penting: perjuangan regional melawan Iran, konflik Palestina, hubungan dengan Amerika Serikat, dan isu ekonomi.

Berakhirnya era Netanyahu kemungkinan tidak akan menghadirkan perubahan signifikan dalam kebijakan tentang isu-isu hangat yang diperdebatkan dalam proses perdamaian dengan Palestina yang telah runtuh lima tahun lalu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pernyataan tentang pencaplokan Tepi Barat di Ramat Gan, di dekat Tel Aviv, Israel, 10 September 2019. (Foto: Reuters/Amir Cohen)

ANEKSASI

Netanyahu juga telah mengumumkan niatnya untuk menganeksasi Lembah Jordan di Tepi Barat yang diduduki, tempat Palestina berupaya mendirikan negara merdeka.

Pemimpin Partai Biru dan Putih Benny Gantz dan ketua bersama Partai Yair Lapid, Moshe Yaalon dan Gaby Ashkenazi menunjukkan reaksi di markas besar partai itu setelah pengumuman exit polls saat pemilihan parlemen Israel di Tel Aviv, Israel, 18 September 2019. (Foto: Reuters/Amir Cohen)

Namun Partai Biru dan Putih juga mengatakan akan memperkuat blok pemukiman Yahudi di Tepi Barat, dengan Lembah Jordan sebagai “keamanan perbatasan timur” Israel.

Seperti pada pemilihan lima bulan lalu, kampanye lawan-lawan Netanyahu, termasuk Gantz, berfokus pada tuduhan suap dan penipuan terhadap Netanyahu dalam tiga kasus korupsi.

Netanyahu akan menghadapi pengadilan pra-persidangan bulan Oktober 2019 untuk menolak tuduhan yang diajukan terhadap dirinya. Kekalahan Netanyahu dalam pemilihan umum kali ini bisa membuat dirinya lebih berisiko terhadap penuntutan tanpa adanya perisai kekebalan parlemen yang dijanjikan para sekutu politiknya. Belum ada kepastian bahwa mereka akan mendukung pemimpin yang lemah tanpa mandat publik yang jelas dalam pembentukan koalisi.

Netanyahu telah menggambarkan Gantz, 60 tahun, sebagai politisi yang tidak berpengalaman dan tidak mampu mendapatkan respek dari para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sebelum pemilihan sebelumnya, Trump mendukung Netanyahu dengan pengakuan AS terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang telah direbut dari Suriah dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Kali ini, Gedung Putih tampaknya jauh lebih sibuk dalam menangani Iran.

Pemerintahan Trump bermaksud untuk segera merilis rencana perdamaian Israel-Palestina yang dapat terbukti tidak efektif. Palestina telah menolak rencana itu sebelum ditetapkan karena dianggap bias. Dukungan luas bagi Netanyahu di Amerika Serikat dan negara-negara dunia lainnya, pada masa konflik di perbatasan Israel dengan Suriah, Gaza dan Lebanon, tetap menjadi daya tarik besar di dalam negeri Israel.

Pada jam-jam terakhir kampanye, Netanyahu berupaya keras mendesak para pemilih untuk mendukungnya demi mencegah apa yang ia sebut sebagai “bencana” dari pemerintah sayap kiri. Dengan suara serak, pemimpin veteran itu berseru di jalanan maupun media sosial, pada satu kesempatan menggunakan megafon di stasiun bus Yerusalem untuk meminta para pemilih memperpanjang dekade kekuasaannya.

Di Gaza, warga Palestina menunggu hasil pemungutan suara Israel.

“Pemilihan ini memengaruhi banyak hal dalam hidup kami,” ujar Mohamad Abdul Hay Hasaneen, petugas kebersihan di Kota Khan Younis. “Mungkin akan ada eskalasi terbatas setelah pemilihan, tetapi saya tidak yakin ini akan mengakibatkan perang dalam skala penuh.”

Laporan oleh Jeffrey Heller; Dan Williams, Maayan Lubell, dan Stephen Farrell di Yerusalem; Akram El-Satarri di Gaza; Disunting oleh Mark Heinrich dan Peter Cooney.

Keterangan foto utama: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pernyataan dalam konferensi pers di Yerusalem, 18 September 2019. (Foto: Reuters/Ronen Zvulun)