Perang Ukraina: AS akan tingkatkan kehadiran militer di seluruh Eropa, 300.000 serdadu siap siaga

Amerika Serikat akan meningkatkan kehadiran militernya di seluruh Eropa setelah NATO menyetujui "perubahan mendasar" dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Sikap terbaru AS ini terjadi di tengah rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Kamis (30/6), sebagai bagian dari misi menciptakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Sehari sebelum melawat ke Moskow, Presiden Jokowi telah bertemu Presiden Ukraina Presiden, Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Rabu (29/6). Di hadapan Zelensky, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Indonesia tahun ini berkedudukan sebagai presiden kelompok negara G20, yang menempatkan Presiden Jokowi di pusaran urusan internasional. Sejumlah pemimpin Barat mendesak Presiden Jokowi agar tidak mengundang Presiden Putin dalam pertemuan puncak G20 di Bali November mendatang.Markas militer permanen di Polandia Untuk meningkatkan kehadiran militernya di Eropa, AS akan membangun markas besar militer secara permanen di Polandia. Adapun kapal-kapal perang AS akan dikirim ke Spanyol, pesawat-pesawat tempurnya akan diterbangkan ke Inggris, dan pasukan angkatan daratnya akan berada di Rumania. Presiden AS Joe Biden mengatakan NATO "dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya". Aliansi militer itu mengalami perombakan terbesar sejak Perang Dingin, kata Sekjen NATO, Jens Stoltenberg. Rencana baru dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina ini artinya akan ada lebih dari 300.000 tentara dalam kesiapan tinggi pada 2023, naik dari 40.000 tentara yang ada sekarang. Inggris tingkatkan jumlah pasukan Biden mengatakan pada pertemuan puncak di Madrid bahwa NATO akan "diperkuat ke segala arah di setiap medan - darat, udara dan laut". Kementerian Pertahanan Inggris juga mengatakan pihaknya secara signifikan meningkatkan ketersediaan pasukan untuk pertahanan kolektif NATO. Artinya, akan lebih banyak kapal perang, pesawat tempur, dan pasukan darat yang siap tempur. Kementerian Pertahanan Inggris tidak akan memberikan perincian tentang jumlahnya, karena informasi ini tergolong "masalah sensitif bagi militer". Pengumuman AS tentang rencana kehadiran pasukan militernya di seluruh Eropa, tetapi secara khusus akan ditekankan di Eropa timur, yang ditandai rencana pembangunan markas permanen yang baru. Di sanalah, rencananya Korps ke-5 Angkatan Darat akan berbasis. 'Pertahankan setiap inci wilayah anggota NATO' Dalam pertemuan tingkat tinggi Nato di Madrid, Biden mengulangi komitmen NATO untuk "mempertahankan setiap inci" wilayahnya. Dia mengatakan: "Kami bersungguh-sungguh ketika kami mengatakan serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua." Langkah-langkah tersebut meliputi: Meningkatkan armada kapal angkatan laut AS jenis perusak di Spanyol dari empat menjadi enam unit. Kehadiran satu "brigade rotasi" tambahan di Rumania yang terdiri dari 3.000 petempur dan 2.000 personel kombatan lainnya. Lebih dari dua skuadron pesawat tempur siluman F-35 akan ditambahkan ke Inggris. Pertahanan udara tambahan dan kemampuan lainnya akan ditempatkan di Jerman dan Italia. Sejauh ini kehadiran militer Inggris di Estonia sudah naik hampir dua kali lipat, dengan kehadiran lebih dari 1.600 tentaranya di sana. Pada pertemuan puncak, para pemimpin NATO menyepakati untuk menerima negara-negara Nordik yang sebelumnya netral, Finlandia dan Swedia, untuk bergabung dalam aliansi itu. Keanggotaan dua negara itu perlu diratifikasi oleh pemerintah dari 30 negara anggota NATO. Joe Biden mengatakan keputusan ini "justru" tidak diinginkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengatakan strateginya menyerang Ukraina merupakan bumerang. NATO sepakati 'paket bantuan komprensif' bagi Ukraina Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan Finlandia dan Swedia telah secara resmi diundang untuk bergabung. Dia menggambarkannya sebagai "proses pencapaian tercepat yang pernah ada", seraya memperkirakan akan ada kemajuan cepat yang terus berlanjut. Finlandia dan Swedia saat ini harus menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar NATO dalam politik, hukum, dan angkatan bersenjata mereka - sesuatu yang diharapkan relatif mudah bagi negara-negara Nordik. Stoltenberg mengatakan Ukraina dapat terus mengandalkan bantuan aliansi dalam menghadapi agresi Rusia "selama diperlukan". Dia kemudian menambahkan Ukraina berjuang untuk kemerdekaannya, tetapi juga demi nilai-nilai yang dimiliki NATO. Dia mengatakan negara-negara anggota NATO telah menyetujui "paket bantuan komprehensif" untuk Ukraina. Di antaranya mencakup bahan bakar, pasokan medis, pelindung tubuh, sistem anti-drone, dan peralatan untuk menjinakkan ranjau. Semua referensi kemitraan dengan Rusia atau China telah berlalu. Dalam dokumen setebal 11 halaman, Konsep Strategis yang diperbarui NATO menjelaskan bagaimana aliansi tersebyt memandang adanya ancaman yang dihadapi negara-negara demokrasi Barat dan bagaimana rencana untuk menghadapinya. Federasi Rusia, kata NATO, adalah ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan aliansi militer ini, perdamaian, serta stabilitas di kawasan Euro-Atlantik. Dokumen itu menyebut, kami tidak dapat menganggap Rusia sebagai "mitra kami", tetapi "kami tetap bersedia membuka saluran komunikasi dengan Moskow" demi mencegah eskalasi. Kemitraan strategis yang mendalam antara Rusia-China bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan NATO, demikian penjelasan dokumen itu. Mengacu pada pernyataan Presiden Putin yang berulang-ulang bahwa dia memiliki gudang senjata nuklir berskala besar, NATO menegaskan bahwa mereka punya senjata penangkal nuklir yang diklaim tangguh. Jika ada yang menggunakan senjata nuklir untuk melawan NATO, ungkap dokumen itu, maka aliansi itu memiliki kemampuan dan tekad untuk membebankan biaya yang "tidak dapat diterima" pada musuh. Tapi keadaan ini, tambahnya, "sangat jauh". Dokumen tersebut tidak menjelaskan secara rinci di mana NATO berencana menempatkan tambahan kekuatannya. Tetapi pintu mereka tetap terbuka untuk anggota baru, katanya, dan dengan kata-kata yang akan semakin mengganggu Kremlin: "Kami akan terus mengembangkan kemitraan kami dengan Bosnia dan Herzegovina, Georgia dan Ukraina." 2px presentational grey line Pertemuan puncak para pemimpin negara anggota NATO menggambarkan cetak biru bagi panduan baru aliansi tersebut. Disebutkan Rusia adalah "ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan Sekutu dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Euro-Atlantik". Pernyataan bersama menambahkan bahwa "kami tidak dapat mengabaikan kemungkinan serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial sekutu". Di sisi lain, Putin mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan bahwa ketegangan akan muncul antara Rusia dan Swedia dan Finlandia setelah mereka bergabung dengan NATO. Putin kemudian mengatakan Moskow akan menanggapinya dengan serius apabila infrastruktur NATO didirikan di negara-negara tersebut. Dia mengatakan para pemimpin NATO ingin "menegaskan supremasi mereka, ambisi imperium mereka", tetapi dia juga mengatakan bahwa Rusia "tidak ada masalah" dengan bergabungnya Finlandia dan Swedia ke blok tersebut. Map of Nato members and when they joined

DPR sahkan tiga RUU provinsi baru Papua, tapi 'perpecahan masyarakat adat sudah terjadi'

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (30/6) mengesahkan tiga RUU Pembentukan Provinsi di Papua menjadi Undang-Undang. Tiga provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. "Apakah RUU tentang pembentukan provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. "Setuju..." jawab anggota DPR yang hadir. Pengesahan tersebut dikritik sejumlah pegiat kemanusiaan di Papua. Mereka mengatakan pemekaran tiga provinsi baru di Papua bakal memicu konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebab kehadiran tiga provinsi baru sudah pasti disertai dengan penambahan aparat keamanan.Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengeklaim usulan pemekaran Papua ini berasal dari aspirasi kepala daerah, tokoh adat dan agama, serta tokoh perempuan yang datang ke Presiden Jokowi. "Dan juga tokoh birokrat di wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah baik diterima langsung presiden dalam kunjungan beliau dan bapak wakil presiden, delegasi yang datang, juga Kemendagri dan pimpinan kementerian/lembaga termasuk tokoh partai politik dan tentunya kepada anggota DPR RI." Tito mengatakan dalam pandangan akhirnya bahwa kebijakan pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua (OAP). "Dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyrakat Papua terutama orang asli Papua," imbuh Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Paripurna DPR. Papua SUMBER GAMBAR,SALDI HERMANTO/AFP Keterangan gambar, Sekelompok orang di Timika, Papua, berunjuk rasa - antara lain - menolak pemekaran provinsi di wilayah itu, 3 Juni 2022. Konflik sudah muncul akibat DOBBeberapa pegiat kemanusiaan di Papua menilai pemekaran tiga provinsi baru ini bakal menghadirkan konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Perwakilan Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua yang juga anggota Tim Kemanusiaan, Pendeta Dora Balubun, mengatakan saat ini telah terjadi perpecahan antara masyarakat adat di Nabire yang tidak mau bergabung dengan provinsi baru. "Perpecahan juga terjadi bagaimana masyarakat adat di Nabire menyatakan mereka bergabung dengan provinsi induk papua dan tidak mau bergabung dengan provinsi baru," ujar Pendeta Dora Balubun dalam konferensi pers virtual Kamis (30/6). "Lalu ada pernyataan masyarakat adat bahwa mereka lebih baik ke Saireri karena Nabire tidak jadi ibu kota Papua Tengah. Ini kan pemekaran menjadi pemecah." "Ini konflik terjadi sebelum diputuskan. Besok akan ada apa lagi? Apalagi kalau aparat datang, akan ada apa lagi?"Perwakilan dari Petisi Rakyat Papua, Ika Mulait, sependapat. Dia berkata, penetapan tiga provinsi baru hanya akan menambah kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di dua provinsi sebelumnya dan tak kunjung dituntaskan. Pasalnya kehadiran tiga provinsi baru sudah pasti disertai dengan penambahan aparat keamanan. papua SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO Keterangan gambar, Polisi menyemprotkan air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Ika merujuk pada tragedi Paniai tahun 2014 yang menewaskan empat orang dan melukai 21 lainnya ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda. Dalam peristiwa itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka yang merupakan anggota TNI berinisial IS. "Dua provinsi yang ada saja pelanggaran HAM terjadi besar-besaran. Apalagi ditambah tiga provinsi baru? Jadi pemerintah sekarang tidak melihat dampak negatif dan apa yang akan terjadi pada rakyat Papua," tutur Ika. "Tiga provinsi baru ini pastinya akan banyak militer masuk ke Papua dan rakyat Papua sudah trauma dengan kehadiran aparat." Adapun Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, menuduh pemerintah dan DPR telah melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi atas orang Papua dengan mengesahkan undang-undang daerah otonomi baru. Baginya pemekaran bukan jalan untuk menyejahterakan rakyat Papua. Sebab kebijakan ini demi menguras sumber daya alam Papua. "Hari ini negara tidak berpikir untuk kepentingan orang Papua, tapi sumber daya alam Papua." Timotius juga menegaskan bahwa keinginan untuk memekarkan Papua bukan berasal dari pihaknya. MRP juga, sambungnya, hanya sekali bertemu dengan pemerintah untuk membahas usulan pemekaran. Itu pun tidak pernah menyetujui adanya penambahan tiga provinsi baru. "Jadi partisipasi pemerintah daerah dan rakyat sama sekali tidak ada." papua SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO Keterangan gambar, Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiwa berunjukrtasa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Hingga saat ini uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan Majelis Rakyat Papua itu menguji sejumlah pasal, salah satunya pasal 76 ayat 1 dan 2. MRP menilai perubahan pasal itu menghilangkan kewenangan penuh majelis dalam memberikan persetujuan atas pemekaran daerah otonomi baru. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan MRP atas pasal 76 maka "semangat otonomi khusus" akan kembali sehingga meredakan potensi konflik dan meredakan eskalasi di Papua. "Pasal 76 itu nyawanya otsus, kalau nggak ada MRP maka tidak ada otsus." "Dengan kata lain, kalau kewenangan MRP atas persetujuan pemekaran tidak dihormati, ini bukti betapa pemerintah tidak demokratis. otoriter." Apa saja yang diatur dalam UU Pembentukan Provinsi di Papua? Setelah UU ini disahkan Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai digelar Pilkada tahun 2024. Kemendagri menargetkan pelantikan pejabat sementara gubernur akan dilakukan pada Agustus 2022. Kemudian pembentukan perangkat daerah akan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak pelantikan pejabat sementara gubernur. Adapun perekrutan aparatur sipil negaranya akan dilakukan paling lambat enam bulan sejak pelantikan pejabat gubernur. Untuk anggaran daerah, DPR dan pemerintah sepakat akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hitungan sementara Kemendagri, dana yang dibutuhkan per tahun untuk satu provinsi baru sebesar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Namun selain dari APBN, Valentinus mengatakan ada kemungkinan memperoleh dana hibah dari provinsi lain di Papua. Sementara soal formasi ASN, Kemendagri mengupayakan agar 80%nya diisi oleh orang asli Papua.

MyPertamina untuk penyaluran subsidi BBM 'berpotensi blunder karena masyarakat kelas bawah belum siap'

Penerapan sistem pendaftaran online dan aplikasi ponsel seperti MyPertamina demi mengontrol penyaluran BBM bersubsidi dinilai pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Riadhi, sebagai "kebijakan yang berpotensi blunder" dan justru mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses internet. Pertamina mulai membuka uji coba pendaftaran melalui situs dan aplikasi MyPertamina di 11 kabupaten dan kota pada Jumat (01/07) sebagai langkah awal untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi. Pertamina juga akan menyiapkan pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Pembatasan dengan instrumen baru ini dilakukan ketika beban biaya subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah Indonesia membengkak hingga Rp520 triliun, nilai subsidi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, akibat melonjaknya harga minyak dunia. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi terancam melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, mayoritas penikmatnya justru berasal dari masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2022 menyebutkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM di dalam negeri karena subsidi yang ditanggung pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas. Menurut Bank Dunia, penghapusan subsidi akan menghemat 1% dari PDB Indonesia, dan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah bisa dilakukan lewat penambahan bantuan sosial. Fahmy mengatakan penerapan sistem berbasis digital justru berpotensi menjauhkan masyarakat miskin tanpa akses internet dari kesempatan untuk mengakses BBM bersubsidi, padahal merekalah yang menjadi sasaran utama dalam program ini. "Konsumen yang berhak [menerima subsidi] tidak semua memiliki gawai, maka ada kemungkinan justru masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi tidak bisa membeli Pertalite. Ini kan ironis," kata Fahmy kepada BBC News Indonesia. Di satu sisi, Fahmy mengatakan pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi memang perlu dilakukan demi menjaga keuangan negara, apalagi di tengah tingginya disparitas harga di konsumen dengan acuan harga di tingkat global. Namun, pemerintah perlu memikirkan skema yang lebih sederhana tanpa mengesampingkan kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki akses itu. Apa antisipasi Pertamina? Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Langkah ini juga dinilai lebih masuk akal ketimbang menerapkan skema pembatasan lain, seperti menetapkan skema dua harga. "Dalam diskusi publik manapun ketika ada dua harga tapi barangnya sama akan lebih sulit dikontrol, penggunaan QR code ini kami menilai adalah yang benar-benar bisa mencatat dengan baik siapa saja yang menggunakan BBM subsidi," papar Irto. Pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai kebijakan ini adalah langkah awal untuk mengubah pola subsidi BBM yang selama ini berbasis barang, menjadi berbasis orang sehingga diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga dia nilai sebagai strategi pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. "Yang jadi masalah, ini sudah memasuki tahun-tahun politik, apakah pemerintah mau memberlakukan kebijakan yang tidak populis? Apakah pemerintah siap dengan isu sosial kalau menaikkan BBM bersubsidi? Kan sepertinya tidak," papar Mamit. Sebagai seorang sopir angkutan kota (angkot) di Kota Manado, Sulawesi Utara, Latinggasa Lapoasa, 53 tahun, mengaku resah dengan kewajiban mendaftarkan diri melalui situs maupun aplikasi milik Pertamina. Latinggasa merupakan salah satu potret warga yang berhak menerima subsidi, namun tidak memiliki akses internet. Dia tidak memiliki ponsel pintar, apalagi perangkat komputer. Komunikasi jarak jauh biasanya dia lakukan dengan ponsel yang hanya bisa digunakan untuk fitur telepon dan pesan singkat. Oleh sebab itu, ketika mendengar rencana pemerintah membuka pendaftaran berbasis digital itu, Latinggasa mengaku bingung bagaimana dia memenuhi kebutuhan BBM-nya untuk mencari nafkah. "Kalau seperti itu tidak bagus, tidak ada handphone lagi kendalanya. Mau beli handphone pun tidak ada uang. [Komputer] tidak ada, jadi saya merasa sulit," ujar Latinggasa kepada wartawan Trisno Mais di Manado, Sulut, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Kamis (30/06). Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Jootye Rynhard Rumansa, yang merupakan seorang pedagang berskala kecil di Manado. Sama seperti Latinggasa, Jootye juga tidak memiliki akses ke internet. Sebab Jootye merasa kemampuan ekonominya juga tidak mumpuni untuk bisa membeli paket data internet. "Memang ini satu kebijakan yang oke bagi pemerintah, tapi bagi masyarakat kecil agak mengganggu, apalagi tidak semua punya android dan pandai menggunakannya," ujar Jootye. "Mungkin sistem begini untuk kedepannya baik, karena sudah zaman makin berkembang. Tapi, masyarakat kelas bawah belum siap," lanjut dia. Selain itu, hingga satu hari sebelum pendaftaran dibuka di Kota Manado, Jootye mengaku belum mendapatkan cukup informasi dan sosialisasi terkait sistem baru itu. Timbul masalah baru Fahmy Riadhi dari UGM menilai bahwa penggunaan instrumen berbasis digital untuk pendataan seperti situs dan aplikasi MyPertamina "berpotensi blunder" dan "akan menimbulkan masalah baru". Salah satu di antaranya, dapat memicu antrean di SPBU karena prosedur pembeli harus memindai lebih dulu. Selain itu, tidak seluruh konsumen dan SPBU di Indonesia terhubung dengan internet. Data Asosiasi Penyedia Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada 2022 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 23% masyarakat Indonesia yang sama sekali belum mendapat akses internet. Menurut Fahmy, orang-orang yang belum memiliki akses internet itu kemungkinan besar juga adalah orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. "Yang memverifikasi data Pertamina, hasil verifikasi diberitahu melalui email, semua berbasis IT, padahal konsumen Pertalite dan solar yang iliterasi digital masih banyak juga," papar Fahmy. "Nanti kalau tidak bisa mendaftar dia tidak bisa beli Pertalite dan solar, padahal harusnya yang beli itu berhak. Ini kan ironis, seharusnya kembalikan ke tujuan pembatasannya itu kan agar subsidinya tepat sasaran," kata Fahmy. Fahmy menilai pemerintah seharusnya membuat kriteria yang lebih mudah untuk menetapkan penerima Pertalite dan solar bersubsidi, misalnya berlaku untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Dihubungi terpisah, Mamit Setiawan mengingatkan Pertamina untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi di lapangan mendukung penerapan kebijakan ini, sehingga seluruh masyarakat yang berhak tidak kesulitan mengakses BBM bersubsidi. "Bisa dicari solusinya misalnya dengan sistem jemput bola sehingga masyarakat yang kesulitan bisa mendaftar di SPBU yang ada wifi dan ada petugas yang membantu registrasi," tutur Mamit. Langkah awal ubah pola subsidiMamit Setiawan dari Energy Watch mengatakan pembatasan akses BBM bersubsidi "sangat dibutuhkan" agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Sebab pola subsidi di Indonesia selama ini "perlu direformasi" karena berlaku pada barang, bukan pada orang, sehingga tidak tepat sasaran. Pendataan terhadap konsumen seperti ini, kata dia, diharapkan bisa menggambarkan siapa saja masyarakat yang sebetulnya membutuhkan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penyalurannya dapat dikontrol dengan lebih baik. Mamit menilai kebijakan itu sebagai langkah awal yang baik untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi jangka panjang. Untuk jangka pendek, Mamit menilai penyesuaian harga BBM bersubsidi tetap perlu dilakukan mengingat disparitas harga di konsumen dengan harga keekonomiannya sudah terlalu tinggi. "Misalnya solar bersubsidi dengan harga sekitar Rp5.000-an itu sebetulnya sudah nggak sehat dan rawan penyelewengan," kata Mamit. Namun langkah itu sepertinya enggan diambil pemerintah karena "ongkos sosial dan politiknya terlalu mahal". Mengapa kebijakan ini diberlakukan? Subsidi BBM SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO Pertamina Patra Niaga memaparkan bahwa kebijakan ini dilakukan karena tren konsumsi BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar, berpotensi melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun mendatang. Menurut catatan Pertamina Patra Niaga, realisasi penyaluran pertalite bersubsidi bisa mencapai 28 juta kiloliter hingga akhir tahun, padahal kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR hanya 23,05 juta kilo liter. "Hingga year to date, realisasi Pertalite itu telah melebihi kuota sebesar 23%," papar Irto Ginting melalui konferensi pers. Kondisi serupa juga terjadi pada solar bersubsidi, di mana realisasinya bisa mencapai 17,2 juta kiloliter hingga akhir tahun, padahal kuota subsidinya hanya 14,91 juta. Kondisi itu membuat pemerintah harus menanggung beban subsidi energi sebesar Rp520 triliun karena semakin tingginya selisih harga yang dikenakan pada konsumen dengan acuan harga minyak dunia yang terus meroket. Dengan beban finansial yang berat itu, Irto mengatakan bahwa 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan yang mampu secara ekonomi. Sedangkan 40% masyarakat yang masuk kategori menengah ke bawah hanya menikmati sekitar 20% dari total konsumsi BBM. Belum lagi, kata Irto, penyelewengan pemanfaatan BBM bersubsidi yang kerap terjadi di lapangan. Seperti apa mekanismenya? Irto mengatakan masyarakat perlu mendaftar melalui situs https://subsiditepat.mypertamina.id/ dan mengisi data pribadi serta data kendaraan. Setelah itu pengguna akan mendapatkan kode QR. Kode QR ini yang harus ditunjukkan oleh konsumen ketika mengisi BBM, sehingga kendaraan yang diisi harus sesuai dengan yang terdata. Tetapi Irto menegaskan bahwa untuk menunjukkan kode QR itu tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. "Pembayaran juga tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina, tapi kalau mau pakai aplikasi juga boleh. Nanti akan kita sosialisasikan," kata Irto. Terkait masyarakat yang tidak memiliki akses internet, Irto menyatakan bahwa akan ada sejumlah SPBU yang bisa menjadi tempat pendaftaran untuk masyarakat dengan didampingi petugas. Selain itu, Irto juga mengatakan bahwa yang berlaku mulai Jumat (01/07) adalah proses pendaftarannya, sedangkan proses pembelian yang menggunakan kode QR belum berlaku. Uji coba juga baru berlaku bagi kendaraan roda empat, sehingga pengguna kendaraan roda dua belum perlu mendaftar. Pertamina rencananya akan mengevaluasi sistem pendaftaran ini setelah sebulan diuji coba. Sedangkan kriteria masyarakat yang berhak menerima Pertalite bersubsidi masih disusun dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2019. Namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan salah satu kriteria penerima yang berhak adalah kendaraan dengan kapasitas di bawah 2.000 cc.

Filipina: 'Warisan berdarah' kepresidenan Rodrigo Duterte

Satu tengkorak berguling ke arah kaki saya. Tengkorak itu akan mengenai celana jika tidak terhalang tali kantong mayat yang digunakan untuk membungkusnya. Gemma Baran berdiri di sebelah saya. Dia menyaksikan dengan rasa terkejut dan miris saat tulang-tulang suaminya dimasukkan ke dalam kantong tersebut. Perempuan berumur 44 tahun itu telah menguburkan jenazah suaminya, Patricio Baran, di pemakaman ini lima tahun lalu. Namun sekarang dia tidak mampu lagi membayar harga sewa tanah pemakaman. Di Kota Manila yang padat, masyarakat miskin kerap mengubur sanak famili mereka di pemakaman sewaan. Satu liang kubur harus ditebus uang sewa sekitar Rp3 juta.Baru-baru ini Gemma ditawari kuburan gratis memindahkan tulang mendiang suaminya. Penawaran itu muncul dari gereja Katolik setempat, yang menggelar program "penyembuhan" atau yang dalam bahasa lokal disebut paghilom. Gereja memberi pendampingan kepada keluarga yang sanak familinya tewas akibat tindakan aparat dalam apa yang disebut sebagai "perang melawan narkoba" oleh Rodrigo Duterte, presiden Filipina yang masa jabatannya berakhir Kamis (29/06). Kebijakan mengatasi narkoba itu, yang oleh sejumlah kalangan dituding melewati batas-batas hak asasi manusia, menempatkan Filipina dalam berita utama internasional dalam beberapa tahun terakhir. Patricio ditembak mati oleh aparat Filipina pada 9 Juli 2017. Laki-laki berusia 47 tahun itu bekerja sebagai penjaga keamanan. Sehari sebelum ditembak, Patricio telah menghilang. Seorang tetangga mendengar tiga tembakan, tapi tidak melihat para penyerang. Polisi lalu membuat klaim bahwa mereka menemukan jenazah Patricio. Di sebelah Patricio, menurut keterangan polisi, tergeletak sebuah pistol dan kertas bertuliskan "pengedar narkoba dan pemerkosa".Namun pihak keluarga membantah tuduhan yang disematkan kepada Patricio. Mereka berkata, Patricio tidak pernah menjual atau menggunakan narkoba. Menurut Gemma, almarhum suaminya terlibat dalam sengketa tanah selama beberapa pekan sebelum tewas ditembak. Gemma curiga bahwa Patricio dibunuh akibat urusan tanah tersebut, tteapi dia takut menentang polisi di depan umum. Gemma berkata, sejak Patricio terbunuh, dia berjuang untuk membayar sewa dan menghidupi ketiga anak mereka. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mencari nafkah, selain juga mengandalkan bantuan makanan dari gereja. "Saya benar-benar menderita. Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk anak-anak saya," ujarnya. Gemma mengatakan, anak-anaknya adalah alasan dia tidak menuntut polisi menggelar penyelidikan atas kematian suaminya. "Saya benar-benar takut. Saya hanya bisa bungkam," tuturnya.Pada suatu pagi yang cerah di bulan Juni, Pastor Flavie Villanueva berdoa untuk jenazah Patricio. Saat itu kantong berisi tulang-tulang Patricio ditutup dan dibawa ke tempat peristirahatan lain. "Kami memutuskan memulai program ini untuk membantu keluarga korban yang berduka membangun dan memberdayakan kehidupan mereka lagi," kata Pastor Villanueva, seorang imam Katolik yang sejak lama menentang pemerintahan Rodrigo Duterte. "Perintah 'bunuh, bunuh, bunuh' dari Duterte adalah perintah yang disponsori negara dengan sengaja, yang telah menghasilkan ribuan janda dan yatim piatu. Ini adalah warisan paling tragis dari masa kepresidenannya," ujar Pastor Villanueva.Perang Duterte melawan narkoba Tindakan keras Duterte terhadap narkoba didukung berbagai kalangan. Kebijakan tersebut mengurangi jumlah "elemen jahat", kata Ofelia, seorang ibu dari empat anak yang tinggal di Pinyahan, Manila utara. Warga permukiman ini pernah menghadapi angka kejahatan narkoba yang tinggi. Pada tahun 2020, selama puncak pandemi, dua pria bersenjata bertopeng pernah melintasi pos pemeriksaan karantina polisi. Mereka datang untuk membunuh seorang tersangka pengguna narkoba, yang dikenal sebagai Bulldog. Kejadian itu berlangsung hanya 30 meter dari rumah Ofelia. Ofelia, yang memilih Duterte pada pemilihan presiden sebelumnya, sedih melihat kematian Bulldog. Dia mengenal dan menyukai laki-laki itu. "Peristiwa ini menyakitkan. Kesempatan kedua seharusnya diberikan padanya untuk berubah, bukan sesuatu yang begitu tiba-tiba," kata Ofelia. Bagaimanapun, Ofelia sebenarnya mendukung kebijakan terhadap narkoba ini. Menurutnya, saat ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi terlihat di lingkungannya—meski dia mengaku tak bisa menjawab apakah kehidupannya membaik atau memburuk sejak Duterte menjabat presiden. Rodrigo "Digong" Duterte, yang sekarang berusia 77 tahun, terpilih memimpin Filipina pada Juni 2016. Dia dulu berkampanye akan secara keras memberantas narkoba dan berbagai bentuk kejahatan. Kebijakannya yang disebut "perang melawan narkoba" telah menyebabkan ribuan tersangka pecandu dan pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi yang kontroversial. Ribuan orang lainnya ditembak mati oleh orang-orang bersenjata bertopeng tak dikenal, yang sering disebut oleh media Filipina sebagai vigilante alias orang-orang yang bertindak tanpa basis hukum.Selama masa kepresidenan Duterte, banyak kelompok menunjukkan bukti meningkatnya impunitas polisi akibat perang narkoba. Pada tahun 2020, seorang polisi yang sedang tidak bertugas terekam menembak tetangganya setelah terlibat pertengkaran. Kejadian itu memicu kemarahan publik. Dia belakangan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tak lama setelah saya tiba di Manila pada tahun 2017, 32 tersangka pengedar narkoba tewas dalam satu malam dalam operasi polisi berlabel "perang narkoba dipergencar". Banyak keluarga korban operasi ini berkeras bahwa sanak famili mereka tidak bersalah. Kelompok HAM dan publik internasional mengecam kekerasan tersebut. Namun Duterte tidak terpengaruh dengan berbagai kecaman itu. Dia pernah berkata bahwa dia "akan dengan senang hati membantai tiga juta pecandu narkoba di Filipina". Duterte secara keliru membandingkan kampanye anti-narkobanya dengan Holocaust. Perkataannya itu dengan cepat mendapat kecaman dari Jerman dan kelompok-kelompok Yahudi. Duterte secara konsisten merendahkan para pecandu dan pengedar narkoba. Di media sosial, para pendukung Duterte sering menyebut orang-orang ini sebagai "pemerkosa dan pembunuh" yang pantas disudahi hidupnya. Menteri Luar Negeri Filipina era Duterte, Teodoro Locsin Junior, juga sempat memicu kemarahan global akibat serangkaian cuitan yang menyerukan Holocaust. Salah satu cuitannya menyebut bahwa "ancaman narkoba Filipina begitu besar sehingga membutuhkan solusi akhir seperti yang diadopsi Nazi". Saya baru-baru ini bertanya kepada Locsin apakah dia melihat kesamaan antara Holocaust dan pembunuhan tersangka pecandu dan pengedar narkoba di Filipina. "Tidak," ujarnya menjawab pertanyaan saya. Namun dia mengakui terdapat masalah dalam kepolisian Filipina. "Kami mencoba untuk memperbaikinya, namun kami tidak akan membiarkan perdagangan narkoba menguasai kehidupan politik sehingga kami tidak dapat memulihkan keadaan dan akhirnya berakhir seperti negara-negara di Amerika Tengah." Jumlah korban sebenarnya dari kebijakan Duterte terhadap narkoba tidak akan pernah diketahui. Awalnya, penghitungan resmi menggabungkan kematian yang dikonfirmasi selama operasi polisi dan yang diakibatkan kelompok vigilante "pria bertopeng". Pemerintah Filipina menyebutnya sebagai kematian dalam penyelidikan. Jumlah korban tewas mencapai puluhan ribu. Namun belakangan pemerintah menjatuhkan metrik perhitungan sehingga jumlah korban berkurang.ngka resmi terbaru untuk jumlah tersangka pengedar dan pengguna narkoba yang terbunuh selama Juli 2016 dan April 2022 adalah 6.248 orang. Banyak kelompok HAM percaya jumlah sebenarnya bisa mencapai 30.000 orang. Kepolisian selalu mengatakan bahwa mereka hanya membunuh orang-orang yang terlibat narkoba untuk membela diri. Tapi rekaman CCTV, foto para korban yang menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya, dan catatan pelapor menunjukkan kecenderungan yang lebih negatif. Seorang kapten polisi di Kota Manila secara diam-diam diwawancarai dalam film dokumenter 2019 berjudul "On the President's Orders". Dia berkata, orang-orang bertopeng yang melakukan pembunuhan sebenarnya adalah polisi. Duterte pernah mengatakan kepada aparat penegak hukum di sebuah acara anti-narkoba, "Anda mungkin akan ditembak. Tembak dia terlebih dahulu, karena dia akan benar-benar menodongkan senjatanya pada Anda, dan Anda akan mati." "Saya tidak peduli dengan HAM. Saya secara penuh akan memikul tanggung jawab hukum. Saya akan menghadapi pengacara hak asasi manusia itu, bukan Anda," kata Duterte. Orang kuat yang populer Semua peristiwa dan kecaman ini tidak mengurangi popularitas Duterte. Dalam jajak pendapat, popularitasnya tetap tinggi meski dia dikecam dan penyelidikan terhadapnya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung di Pengadilan Pidana Internasional. Beberapa kalangan mengaitkan tren ini dengan populisme agresif Duterte di negara miskin seperti Filipina, di mana kepercayaan publik terhadap sistem peradilan selalu rendah. Ada pula yang lain menilai, terlepas dari karier politiknya yang panjang, Duterte berhasil memproyeksikan dirinya sebagai "orang luar"—berlawanan dengan Keluarga Aquino dan Keluarga Marcos yang telah memerintah Filipina selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, Duterte menyebut dirinya sebagai "penghukum" yang "melanggar aturan". Pilihan kata-katanya yang blak-blakan dan sering kali kasar diterima oleh masyarakat Filipina. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai "tatay Digong" atau "Bapak Duterte". Pernyataan misoginis Duterte tentang perempuan dan komentar seksis atas pemerkosaan hanya dianggap lelucon oleh para pendukungnya. Namun, kepribadiannya yang provokatif dan dukungannya terhadap kekerasan bukanlah hal baru. Duterte naik ke tampuk kekuasaan pada 1980-an ketika Filipina masih tenggelam dalam politik Perang Dingin. Dia menjadi wali kota di Davao pada tahun 1988. Ini adalah kota di selatan Filipina yang menjadi basis perlawanan terhadap pemberontak komunis. Kelompok komunis ini menyerang polisi, pejabat, dan orang orang yang mereka anggap musuh. Kelompok yang melawan kubu komunis ini disebut Alsa Masa (Kebangkitan Massa). Mereka mempersenjatai warga sipil. Menurut beberapa laporan, terjadi paksaan agar masyarakat sipil bergerak melawan komunis. Beberapa pakar percaya bahwa Amerika Serikat berperan dalam peristiwa itu, mengingat mereka baru saja mengalami kekalahan yang mahal dalam Perang Vietnam. Pemerintah AS disebut telah turut mempersenjatai kelompok-kelompok pejuang anti-Komunis di seluruh dunia. Ketika ditanya apakah AS pernah terlibat dalam mendukung Alsa Masa, Locsin berkata, "Jika itu benar, saya harus menembak diri saya sendiri apabila saya memberi tahu Anda." "Situasi yang terjadi saat itu sungguh keras. Itu adalah masa di mana banyak hal harus diselesaikan secara tegas. Itu tidak terbayangkan pada masa sekarang. Kami bukan lagi orang yang sama sekarang," ucapnya.Banyak yang percaya, Alsa Masa adalah asal mula 'kelompok main hakim sendiri' dan "pasukan kematian" yang muncul di Davao di bawah kepemimpinan Duterte. Korban dari milisi ini biasanya adalah kaum kiri, penentang pemerintah, dan tersangka kasus pidana, termasuk pengguna dan pengedar narkoba. Investigasi terhadap lebih dari 1.000 pembunuhan dan penghilangan di Davao oleh PBB merujuk pada keterlibatan Duterte. Pada sidang senat tahun 2016 tentang kasus itu, para saksi dari unsur kepolisian menggambarkan bagaimana "pasukan kematian Davao" memanipulasi keberadaan senjata dan obat-obatan untuk membentuk citra negatif pada korban. Duterte, bagaimanapun, selalu bersikeras bahwa dia tidak pernah memberikan perintah langsung kepada bawahannya untuk melakukan pembunuhan. Namun pada tahun 2018 dia berkata, "Satu-satunya dosa saya adalah pembunuhan di luar proses hukum." Menyusutnya ruang demokrasi Duterte pernah berjanji akan melakukan belanja infrastruktur dan melonggarkan pembatasan investasi asing. Walau begitu, pandemi dan resesi mengaburkan catatan ekonominya. Duterte melakukan "pekerjaan yang baik" dalam menangani persoalan ekonomi, menurut April Tan, kepala strategi ekuitas COL Financial di Manila. "Dia mengizinkan para teknokratnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Sistem perpajakan berhasil direformasi. Banyak langkah yang dilakukan untuk meningkatkan insentif untuk melakukan bisnis di sini," kata April Tan. Para menteri di era pemerintahan Duterte juga memuji langkahnya membentuk kesepakatan damai yang menawarkan otonomi politik bagi jutaan Muslim Filipina di Pulau Mindanao. Duterte juga melarang masyarakat merokok di tempat umum. Dia menjanjikan pendidikan gratis sampai tingkat universitas dan layanan kesehatan yang lebih rapi. Namun saat ini masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan inisiatif tersebut. Salah satu janji terbesarnya adalah memberantas korupsi. Salah satu caranya dengan meluncurkan saluran khusus agar publik dapat melaporkan korupsi. Namun pada tahun 2021, pemerintah Duterte malah menghadapi tuduhan korupsi atas kontrak jutaan dolar AS dengan pemasok layanan kesehatan. Duterte lalu melarang para menterinya menghadiri forum dengar pendapat di Senat yang digelar untuk menyelidiki kasus tersebut. Sampai saat ini kasus itu belum berlanjut ke proses hukum. Merujuk kasus itu, para kritikus menuduh impunitas bagi orang kaya dan kelompok penguasa terus berlanjut di Filipina. Kebebasan berbicara adalah salah satu yang terdampak selama era kepresidenan Duterte. Para pemimpin oposisi dipenjara. Para kritikus juga menjadi sasaran, termasuk Pastor Villanueva, imam Katolik yang berdoa untuk suami Gemma, Patricio. Dia didakwa melakukan penghasutan. Media massa juga dibungkam. Maria Ressa, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan salah satu pendiri situs berita Rappler, dihukum pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya. Maria telah membantah tuduhan di pengadilan dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Banyak yang percaya kasus yang menimpanya bermotif politik, terutama karena berbagai liputan Rappler terkait kebijakan Duterte. Maria juga terus-menerus menghadapi rentetan perundungan di media sosial. Dia menuding serangan itu dirancang untuk membungkamnya. Pada malam saat Duterte resmi meninggalkan kantor kepresidenan, para pejabat Filipina memerintahkan agar situs Rappler ditutup.Duterte mungkin bukan bagian dari dinasti politik, tetapi jelas bahwa dia telah memulainya. Jabatannya berakhir ketika putrinya, Sara Duterte-Carpio, naik menjadi wakil presiden Filipina. Sara menang telak pada pemilihan tahun ini dan kemungkinan akan maju pada pemilihan presiden tahun 2028. Pendukung Duterte bersikeras bahwa catatannya patut dipuji. "Duterte telah meninggalkan begitu banyak warisan, Anda perlu beberapa hari untuk menghitungnya," kata mantan juru bicaranya, Salvador Panelo. Panelo menampik temuan dalam penyelidikan Pengadilan Pidana Internasional atas "pembunuhan main hakim sendiri" terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan kejahatan narkoba. Dia menuding sindikat narkobalah yang telah saling membunuh. Namun para pengkritik Duterte menyebut warisan kepreidenannya dirusak oleh kekerasan. "Ketika Anda berada di pemerintahan, Anda dapat berbuat baik sebagai presiden, hanya dengan duduk di sana, karena banyak hal terjadi," kata Karen Gomez-Dumpit, mantan kepala komisi hak asasi manusia negara itu. "Anda memiliki seluruh aparat pemerintah yang siap siaga. Dia bisa melakukannya dengan sangat baik, seandainya dia tidak memiliki kebijakan semacam itu. "Ini adalah warisan pembunuhan," katanya.