Protes Lebanon Tak Akan Berhenti Sampai Berhasil Turunkan Pemerintah

Setelah demonstran turun ke jalan selama seminggu, mereka menolak menghentikan protes Lebanon sampai pemerintah turun dan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri. Douaihy, seorang profesor Lebanon, memprediksi situasi akan berubah menjadi “kacau” jika pemerintah tidak mengundurkan diri, karena kondisi saat ini sudah berkembang menjadi krisis politik. Masyarakat menganggur dan tingkat kemiskinan melonjak, sehingga menurutnya demo tidak akan berhenti sampai terdapat perubahan nyata.

Para demonstran protes Lebanon terus memblokir jalan-jalan di Lebanon pada ketujuh demonstrasi, mereka menolak untuk berhenti berdemo sampai pemerintah turun.

Bentrokan meletus pada Rabu (23/10) setelah tentara Lebanon secara paksa mencoba membuka jalan utama di jembatan Jal el-Dib di pinggiran utara ibu kota, Beirut. Dua orang dilaporkan terluka.

Paket reformasi ekonomi Perdana Menteri Saad Hariri telah gagal menenangkan para demonstran, yang menginginkan perbaikan sistem politik negara itu dan mengakhiri kesengsaraan ekonomi.

Sebagian besar demonstran dan analis mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda demonstrasi akan mereda dalam waktu dekat.

Ilmuwan politik Michel Douaihy mengatakan kepada Al Jazeera bahwa desentralisasi demonstrasi-lah yang telah memberikan momentum serius bagi gerakan ini dan telah “meningkatkan ketidakpuasan” terhadap pemerintah.

“Untuk pertama kalinya, terjadi demonstrasi di selatan Lebanon―daerah yang dikontrol secara politis―di Bekaa, dan di pegunungan di Tripoli,” kata Douaihy.

Lebanon Selatan telah menjadi basis kelompok politik paling kuat di negara itu, Hizbullah.

Para demonstran menghalangi jalan untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Melakukan demonstrasi terbatas di lapangan-lapangan publik—seperti yang diinginkan pemerintah—hanya akan menghambat momentum dan memungkinkan aktivitas sehari-hari tetap berlanjut.

Di jalanan menuju Lapangan Martyr dan alun-alun Riyad al-Solh, di pusat kota Beirut, demonstran telah membuat penghalang sementara menggunakan tong sampah dan kontainer serta potongan-potongan logam, kayu, dan beton.

Bank, sekolah, dan universitas terus ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dany al-Horr, seorang demonstran di Lapangan Martyr, mengatakan bahwa kali ini semua orang Lebanon bersatu tanpa memandang sekte mereka, “di bawah payung negara”.

“Tidak perlu lagi melindungi sekte atau agamanya sendiri. Itu omong kosong. Dan orang-orang baru saja menyadari kenyataan itu,” kata insinyur berusia 39 tahun itu kepada Al Jazeera.

Al-Horr telah menghadiri demonstrasi itu setiap hari sejak Kamis (17/10) lalu, menyusul pemberlakuan pajak baru, termasuk biaya panggilan WhatsApp. Dia mengatakan bahwa korupsi pemerintah telah sangat parah dan pemerintah telah mempersulit kehidupan warga Lebanon.

Tetapi al-Horr khawatir jika pemerintah menolak untuk mundur, perang saudara bisa meletus.

“Perang sipil dimulai dengan pemerintah yang tidak mendengarkan rakyat, pemerintah membuat rakyat tampak seolah-olah mereka telah kehilangan martabat mereka, dan pada akhirnya orang-orang akan terbunuh jika keadaan semakin berlarut-larut,” katanya.

Douaihy, seorang profesor Lebanon, memprediksi situasi akan berubah menjadi “kacau” jika pemerintah tidak mengundurkan diri, karena kondisi saat ini sudah berkembang menjadi krisis politik.

“Kami benar-benar telah mencapai titik terbawah. Masyarakat menganggur, tingkat kemiskinan melonjak, orang tidak tak punya apa-apa lagi. Inilah sebabnya saya yakin orang-orang tidak akan berhenti berdemo,” katanya.

Di Lapangan Martyr, mahasiswa berusia 18 tahun, Yara Kleit, berteduh di masjid saat hujan turun. Ia memegang papan dengan gambar Hussein al-Attar, orang pertama yang terbunuh dalam protes Lebanon.

Pada Sabtu (19/10), al-Attar berada di antara para demonstran yang menghalangi jalan menuju bandara, ketika ia dilaporkan ditembak di bagian jantung menyusul pertengkarannya dengan seorang pria.

Papan itu bertuliskan: Jangan biarkan Hussain al-Attar mati sia-sia. Lanjutkan demonstrasi.

Kleit mengatakan bahwa dia optimis, tetapi sulit untuk melihat Hariri mengundurkan diri di saat partai politik lainnya, seperti gerakan Syiah Hizbullah, mendukung pemerintah.

Pemimpin Hizbullah yang berpengaruh, Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa seruan untuk pemerintah agar mengundurkan diri “buang-buang waktu”.

Teman Kleit, Mahmoud Alayan, 19 tahun, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika pemerintah mengundurkan diri, dia khawatir hal itu dapat membuka celah bagi pengaruh asing untuk memanfaatkan situasi yang ada, merujuk pada pengaruh yang dimiliki beberapa negara kawasan dalam urusan negara Mediterania.

“Kami tidak ingin ada campur tangan dari negara mana pun, terutama ketika kami mencoba membangun kembali Lebanon.”

Keterangan foto utama: Para demonstran berdiri di samping tentara Lebanon selama protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung di jalan raya di Jal el-Dib, Lebanon, 23 Oktober 2019. (Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis)

Kurdi Suriah Tuduh Turki Langgar Gencatan Senjata

Kurdi Suriah menuduh Turki melanggar gencatan senjata pada Kamis (24/10), di mana ribuan warga sipil telah melarikan diri sebagai akibat dari serangan Turki terhadap 3 desa. Turki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri terhadap setiap gerilyawan yang tetap berada di daerah itu meskipun gencatan senjata—sebuah janji yang diulangi oleh Erdogan pada Kamis (24/10).

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi menuduh Turki pada Kamis (24/10) meluncurkan serangan darat besar yang menargetkan tiga desa di timur laut Suriah meskipun terjadi gencatan senjata, tetapi Rusia mengatakan bahwa rencana perdamaian yang dilakukan pekan ini berjalan lancar.

Di bawah rencana itu—yang disetujui oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin—pasukan Kurdi Suriah akan menarik diri sejauh lebih dari 30 kilometer dari perbatasan Turki, sebuah tujuan yang menurut kantor berita Rusia RIA—mengutip seorang pejabat SDF—sudah tercapai.

Rusia mengatakan akan mengirim lebih banyak perwira polisi militer dan peralatan berat untuk membantu melaksanakan kesepakatan tersebut, yang telah mendorong Presiden AS Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap Turki dan telah menarik pujian untuk Erdogan di media Turki.

Ankara memandang milisi Kurdi YPG—komponen utama dalam SDF—sebagai teroris yang terkait dengan pemberontak Kurdi di Turki tenggara. Turki melancarkan serangan lintas-perbatasan terhadap Kurdi pada 9 Oktober setelah Trump memerintahkan pasukan AS keluar dari Suriah timur laut.

Kesepakatan Putin membangun dan memperluas gencatan senjata yang diperantarai AS sebelumnya, yang membantu mengakhiri pertempuran.

Namun SDF mengatakan dalam pernyataannya pada Kamis (24/10) bahwa pasukan Turki telah menyerang tiga desa “di luar wilayah proses gencatan senjata”, yang memaksa ribuan warga sipil untuk melarikan diri.

“Terlepas dari komitmen pasukan kami terhadap keputusan gencatan senjata dan penarikan pasukan kami dari seluruh wilayah gencatan senjata, negara Turki dan faksi-faksi teroris yang bersekutu dengannya masih melanggar proses gencatan senjata,” katanya.

“Pasukan kami masih bentrok,” katanya, dan mendesak Amerika Serikat untuk turun tangan menghentikan pertempuran yang baru.

Kementerian Pertahanan Turki tidak mengomentari langsung laporan SDF, tetapi mengatakan bahwa lima personel militernya terluka dalam serangan oleh milisi YPG di sekitar kota perbatasan Ras al-Ain, dekat tempat ketiga desa itu berada.

Turki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri terhadap setiap gerilyawan yang tetap berada di daerah itu meskipun gencatan senjata—sebuah janji yang diulangi oleh Erdogan pada Kamis (24/10).

“Jika para teroris ini tidak mundur dan melanjutkan provokasi mereka, kami akan mengimplementasikan rencana kami untuk serangan (baru) di sana,” katanya dalam sebuah pidato kepada para administrator lokal.

Para pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di daerah di luar kota Manbij di Suriah utara, pada 28 Desember. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images/Bakr Alkasem)

‘SEMUANYA SEDANG DILAKSANAKAN’

Rusia—yang sebagai sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad telah muncul sebagai pemain geopolitik utama di Suriah—telah mulai mengerahkan polisi militer di dekat perbatasan Turki sebagai bagian dari kesepakatan yang disepakati pada Selasa (22/10) di kota Sochi, Rusia.

“Kami mencatat dengan puas bahwa perjanjian yang dicapai di Sochi sedang dilaksanakan,” kata kantor beritaInterfax mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin.

“Semuanya sedang dilaksanakan,” katanya.

RIA, mengutip seorang pejabat SDF, mengatakan bahwa para pejuang Kurdi sudah mundur sejauh 32 km dari perbatasan. Ia juga mengatakan bahwa Kurdi siap untuk bergabung dengan tentara Suriah begitu krisis di Suriah telah diselesaikan secara politis.

Rusia akan mengirim 276 perwira polisi militer dan 33 unit perangkat keras militer ke Suriah dalam seminggu, kata kantor berita RIA mengutip sumber Kementerian Pertahanan Rusia.

Selasa (29/10) depan, di bawah ketentuan kesepakatan Sochi, pasukan Rusia dan Turki akan mulai berpatroli di sebidang tanah seluas 10 kilometer di timur laut Suriah, di mana pasukan AS selama bertahun-tahun dikerahkan bersama pasukan Kurdi.

Kedatangan polisi Rusia menandai pergeseran keseimbangan kekuatan regional, hanya dua minggu setelah Trump menarik pasukan AS, dalam sebuah langkah yang banyak dikritik di Washington dan di tempat lain sebagai pengkhianatan terhadap bekas sekutu Amerika, Kurdi.

Penempatan Rusia juga semakin menyoroti hubungan yang semakin erat antara Rusia dan anggota NATO, Turki.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper, berbicara di Brussels pada Kamis (24/10) menjelang pertemuan NATO, mengatakan bahwa Turki—yang membuat Washington marah tahun ini dengan membeli sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia—bergerak ke arah yang salah.

“Kami melihat mereka bergerak lebih dekat ke orbit Rusia daripada ke orbit Barat, dan saya pikir itu sangat disayangkan,” kata Esper.

Meskipun Trump mencabut sanksi terhadap Turki, namun ketidakpercayaan tetap ada antara Ankara dan Washington, dan seorang ajudan Erdogan pada Kamis (24/10) mengkritik politisi AS karena memperlakukan komandan SDF Mazloum Kobani sebagai “tokoh politik yang sah”.

Ajudan itu, Fahrettin Altun, mengatakan kepada Reuters bahwa Mazloum adalah pemimpin senior Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang, yang telah melancarkan pemberontakan selama puluhan tahun di Turki tenggara, dan sekutu-sekutu Barat Ankara juga menganggapnya sebagai kelompok teroris.

Senator Republik dan Demokrat AS mendesak Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (23/10) untuk segera memberikan visa ke Mazloum sehingga ia dapat mengunjungi Amerika Serikat untuk membahas situasi di Suriah.

Publik Turki telah menunjukkan dukungan kuat untuk operasi militer, didorong oleh media yang sangat pro-pemerintah.

“Negara adikuasa perdamaian, Turki,” kata berita utama dalam surat kabar Sabah pro-pemerintah edisi Kamis (24/10).

Namun, serangan itu telah memperdalam rasa keterasingan di antara Kurdi Turki, yang juga dipicu oleh tindakan keras terhadap partai pro-Kurdi utama negara itu.

Suku Kurdi berjumlah 18 persen dari 82 juta penduduk Turki.

Operasi militer Turki secara luas dikecam oleh sekutu NATO-nya, yang mengatakan bahwa hal itu menyebabkan krisis kemanusiaan baru dalam konflik delapan tahun Suriah dan dapat membiarkan tahanan ISIS yang ditahan oleh YPG melarikan diri dan berkumpul kembali.

Keterangan foto utama: Tentara Turki di kota perbatasan Suriah Tel Abyad pada Jumat (18/10). (Foto: Kementerian Pertahanan Turki/Reuters)

Ekonomi Iran Kian Merosot di Bawah Sanksi Tekanan Maksimum AS

Setelah dua tahun kontraksi berturut-turut, laporan baru-baru ini menggambarkan prospek suram bagiekonomi Iran pada tahun 2020. Sanksi yang meluas telah menghantam perekonomian dengan keras dan rakyat Iran menanggung beban resesi. Dengan kebijakan sanksi “tekanan maksimum” Trump berlanjut, dan tanpa proposal kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi perkiraan ekonomi yang suram, Iran kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada 2020.

Indikator ekonomi Iran yang dirilis baru-baru ini oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menunjukkan dampak sanksi terhadap ekonomi Iran. Dalam laporan World Economic Outlook yang diterbitkan pada Oktober, IMF mengatakan bahwa ekonomi Iran akan berkontraksi 9,5 persen tahun ini.

Jumlah itu menjadikan 2019 sebagai salah satu tahun terburuk bagi perekonomian Iran sejak 1984. Hanya Libya (19 persen dari kontraksi PDB) dan Venezuela (35 persen dari kontraksi PDB) yang diperkirakan berkinerja lebih buruk secara ekonomi pada 2019.

Dalam pembaruan tentang ekonomi Iran yang diterbitkan pada 9 Oktober, Bank Dunia muncul dengan angka yang sama yaitu 8,7 persen kontraksi untuk ekonomi Iran pada 2019, karena “anjloknya” ekspor minyak dan gas, bersama dengan sanksi baru yang dikenakan pada logam Iran, sektor pertambangan, dan maritim.

Bank Dunia mengatakan bahwa perkiraan penurunan dalam pertumbuhan berarti bahwa pada akhir 2019, ekonomi Iran akan 10 persen lebih kecil daripada dua tahun yang lalu.

Meskipun IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan antara 0 dan 0,5 persen pada tahun 2020, namun ini dimulai dari basis yang jauh lebih kecil, dan bergantung pada Iran yang mampu mengekspor 500.000 barel minyak setiap hari.

Setelah sanksi internasional dicabut pada tahun 2016 di bawah kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), Iran mengalami peningkatan pertumbuhan lebih dari 13 persen, dengan pendapatan minyak tahun 2017 sebesar $57,4 miliar di belakang peningkatan volume ekspor, menurut IMF.

Kemudian pada Mei 2018, AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu, dan pada November 2018 sepenuhnya memberlakukan kembali sanksi sepihak meluas yang menargetkan hampir setiap sektor ekonomi Iran.

MENGHADAPI INFLASI DAN PENGANGGURAN

Laporan IMF pada Oktober 2019 menunjukkan meroketnya tingkat inflasi di Iran sebesar 35,7 persen, yang berarti bahwa harga rata-rata barang-barang konsumsi selama setahun terakhir telah meningkat sebesar persentase itu. Bank Dunia mengatakan bahwa peningkatan ini “secara tidak proporsional mempengaruhi penduduk pedesaan” dan khususnya meningkat untuk bahan makanan.

Pusat Statistik untuk Iran (SCI) mengeluarkan penilaian yang bahkan lebih pesimistik dengan tingkat inflasi keseluruhan 47,2 persen, dengan tingkat setinggi 63,5 persen untuk makanan dan bahan bakar.

Para ahli Iran mengatakan bahwa tingkat inflasi yang paling mempengaruhi masyarakat di negara itu adalah barang-barang pokok.

“Ketika orang-orang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk barang kebutuhan mereka, mereka tidak memiliki banyak uang yang tersisa untuk membeli selain itu,” kata Ehsan Soltani, seorang ekonom yang berbasis di Iran, dan menambahkan bahwa tidak ada banyak uang yang tersisa bagi orang untuk membelanjakan jenis barang lainnya, yang mengarah pada stagnansi ekonomi yang parah.

Pada akhir Agustus 2019, SCI melaporkan tingkat inflasi sekitar 60 persen untuk makanan, minuman, dan tembakau dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut laporan yang sama, harga rata-rata perumahan per meter persegi naik 82 persen.

“Ketika Anda menempatkan tingkat inflasi ini di sebelah proyeksi pertumbuhan ekonomi negatif, Anda memiliki ‘stagflasi,'” yang berarti stagnansi plus inflasi, kata Sara Bazoobandi, rekan senior nonresiden di Atlantic Council, sebuah lembaga pemikir di Washington.

“Itu berarti orang yang tidak punya uang melihat biayanya naik hingga 40 persen. Ini adalah bencana sosial dan ekonomi.”

Meskipun SCI mengatakan bahwa tingkat pengangguran Iran turun menjadi 10,5 persen pada bulan September, namun tampaknya pengurangan pengangguran lebih berkaitan dengan bagaimana pekerjaan didefinisikan, daripada penciptaan lapangan kerja.

Sebuah definisi baru mengatakan bahwa orang Iran berusia 15 tahun ke atas yang bekerja setidaknya satu jam per minggu dihitung sebagai orang yang bekerja. Pengangguran kaum muda juga mencapai 26 persen, di negara berpenduduk 80 juta orang di mana 40 persen penduduknya berusia di bawah 25 tahun.

“Dalam ekonomi dengan minyak sebagai produk tunggal seperti Iran—di mana pemerintah adalah penyedia lapangan kerja utama dan ekspor minyak dibatasi oleh sanksi—investasi pemerintah akan berkurang, dan akibatnya lebih banyak pekerjaan akan hilang,” kata Bazoobandi, dan menambahkan bahwa ini menyebabkan upah tertunda, PHK, dan pemogokan rutin para pegawai negeri.

APA YANG BISA DILAKUKAN TEHERAN?

Publikasi laporan IMF dan proyeksi negatif untuk ekonomi Iran mengeluarkan gelombang kritik dan cemoohan terhadap Presiden Iran Hassan Rouhani oleh masyarakat Iran di berbagai platform media sosial.

Para politisi Iran berusaha menghindari berbicara tentang masalah ekonomi yang mengerikan di negara itu. Sehari sebelum laporan IMF diterbitkan, Rouhani memberikan pidato tentang mengatasi “badai” dan bergerak menuju perbaikan ekonomi.

Namun, dengan kebijakan sanksi “tekanan maksimum” Trump berlanjut, dan tanpa proposal kebijakan konkret dari Teheran untuk mengatasi proyeksi perkiraan ekonomi yang suram, Iran kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kesulitan pada 2020.

Keterangan foto utama: Toko pertukaran mata uang di ibu kota Iran, Teheran. Mata uang Iran telah mengalami kejatuhan, sedangkan ekonomi terpuruk di bawah sanksi. (Foto: Atta Kenare/Agence France-Presse/Getty Images)

Tokyo Mengevakuasi 60.000 Orang Pasca Dilanda Topan Hagibis

Jepang Timur dilanda banjir dan tanah longsor karena diterjang Topan Hagibisselama 2 pekan terakhir. Bahkan Jumat (25/10/2019) hari ini hujan lebat masih melanda di sana.

Sehingga hal itu mendorong pemerintah Tokyo dan sekitarnya harus mengevakuasi 60.000 orang.

Setidaknya 82 orang tewas saat Topan Hagibis menyerang Jepang tengah dan timur. Hujan lebat dan angin kencang melibas kawasan itu. Belasan orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 300 lainnya terluka.

Reuters melansir, pihak berwenang memperingatkan kemungkinan tanah longsor dan banjir lebih lanjut, terutama di daerah yang terkena tanggul yang belum diperbaiki bahkan untuk sementara waktu.

Sementara itu 50.000 orang dievakuasi dari Sagamihara, sebuah kota di barat daya Tokyo yang dilanda banjir hebat setelah topan. Enam warga Sagamihara terbunuh dalam badai itu. Termasuk satu keluarga tersapu di mobil mereka, dan dua orang masih hilang.

Selain itu 10.000 dievakuasi dari prefektur Chiba, di sebelah timur Tokyo, yang dihantam angin kencang dari Topan Faxai pada bulan September yang membuat beberapa daerah tanpa listrik selama berminggu-minggu sebelum dihantam hujan dari Hagibis.

Hujan diperkirakan akan menghantam wilayah Tokyo sampai malam dan kemudian bergerak ke utara. Total curah hujan di daerah sekitar Tokyo kemungkinan berkisar dari 200 mm hingga 300 mm pada malam hari.

Badai tropis Bualoi, yang menghantam kepulauan Ogasawara di selatan kepulauan utama Jepang pada Kamis lalu. Sementara Jumat hari ini diperkirakan topan mulai melemah. 

Masuk Daftar Hitam Duterte Terkait Narkoba, Wali Kota Tewas Ditembak

Seorang wali kota Filipina yang sudah ditandai oleh Presiden Rodrigo Dutertesebagai politikus yang terlibat kasus narkoba tewas ditembak ketika berada dalam tahanan polisi, Jumat (25 Oktober).

Sebelumnya David Navarro telah disergap dalam tahanan. Kematian Navarro menjadikannya pejabat terbaru yang masuk dalam daftar hitam Duterte yang menjadi sasaran pasukan bersenjata tak dikenal.

Seorang perwira polisi Cebu yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada AFP, saat mengunjungi bisnis resmi, Kamis (24/10/2019) malam, Navarro ditangkap polisi setelah diduga menyerang seorang tukang pijat.

Sejumlah pria bersenjata lalu menghentikan sebuah van polisi yang membawa Navarro ke kantor kejaksaan negara bagian di pusat kota Cebu, lalu menembaknya hingga tewas.

Setelah serangan itu, di mana salah satu pengawal polisi Navarro juga terluka, orang-orang bersenjata itu melarikan diri.

Tayangan televisi lokal memperlihatkan dua wanita, yang disebut sebagai saudara Navarro, tengah menangis dan memeluk tubuh Navarro, yang berlumur darah dan tergeletak di jalan di samping sebuah mobil polisi.

Mengutip Straits Times, Filipina memiliki budaya politik yang keras dan seringkali mematikan.

Namun menurut para pegiat HAM, upaya Duterte memerangi narkoba, yang telah menyebabkan terbunuhnya ribuan tersangka narkotika oleh polisi, justru membuat para pelaku makin berani.

Pada 14 Maret, menjelang pemilu pada Mei, nama Navarro muncul dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Duterte, yang didominasi pejabat lokal.

Duterte menuduh mereka "terlibat dalam permainan mematikan perdagangan narkoba."

Sang presiden juga telah merilis daftar yang lebih panjang pada 2016. Dalam daftar itu ada lebih dari 150 hakim, wali kota, dan pejabat lokal lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dengan narkoba.

Wali Kota Vicente Loot dari pusat kota Daanbantayan masuk dalam daftar itu, tetapi kemudian selamat dari penyergapan pada 2018, sementara Wali Kota Jed Mabilog dari pusat kota Iloilo bersembunyi pada 2017.

Dua wali kota lain dalam daftar yang lebih panjang, Rolando Espinosa dan Reynaldo Parojinog, dibunuh oleh polisi pada 2016 dan 2017. Espinosa ditembak mati di dalam penjara polisi.

Wali Kota Antonio Halili, yang dibunuh penembak jitu ketika menghadiri upacara pengibaran bendera di luar kantornya di kota Tanauan tahun lalu, dikaitkan dengan obat-obatan terlarang oleh Duterte beberapa jam setelah serangan itu.

Badan Penegakan Narkoba Filipina juga mengatakan, Mariano Blanco, yang dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal di kantornya di kota selatan Ronda tahun lalu, juga masuk dalam daftar pantauan narkotika pemerintah.

Polisi Filipina mengatakan, mereka telah membunuh lebih dari 5.500 pelaku kasus narkoba yang melawan balik ketika disergap, tetapi kelompok-kelompok HAM mengatakan, jumlah korban sebenarnya empat kali lebih banyak.

Mereka pun menilai, upaya yang dilakukan Duterte merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional telah meluncurkan penyelidikan awal atas pembunuhan dalam perang melawan narkoba, dan badan hak asasi manusia utama PBB telah menyetujui sebuah peninjauan.

Demo Rusuh di Chile Masih Berlanjut, Korban Tewas Capai 19 Orang

Korban jiwa akibat kericuhan di Chile dilaporkan bertambah menjadi 19 orang pada Kamis (24/10/2019). Aksi demonstrasi di negara itu terus berlanjut, meskipun pemerintah sudah membatalkan kenaikan tarif kereta bawah tanah.

Menurut Kantor Kejaksaan Santiago, Agustin Juan Coro Conden, yang berkewarganegaraan Peru, meninggal dunia setelah seorang pria melepaskan tembakan ke segala arah untuk melindungi tokonya yang dijarah di Kota Puente Alto.

Sebagian besar kematian disebabkan oleh kericuhan selama penjarahan pada Minggu pekan lalu.

Pekan lalu, pengunjuk rasa melompati pintu putar di stasiun metro di ibu kota tanpa membayar tiket sebagai bentuk protes atas kenaikan tarif sebesar empat persen.

Untuk mencegah eskalasi krisis, Presiden Sebastian Pinera pun membatalkan kenaikan tarif kereta, menaikkan upah minimum karyawan, dan menunda kenaikan harga listrik sampai tahun depan.

Menurut Badan Statistik Chile, setengah dari jumlah total buruh di negara itu menghasilkan USD 550 atau kurang per bulannya.

Pemerintah Chile mendeklarasikan masa darurat 15 hari pada Sabtu lalu.