Dilarang masuk stadion karena hukum Syariah, fotografer perempuan Iran meliput dari atap rumah orang

Di Iran, perempuan dilarang masuk stadion saat perdandoingan bola -tidak untuk menonton, idak untuk meliput. Namun seorang fotografer perempuan menarik perhatian dunia, setelah ia melanggar aturan dengan cara yang susah digolongkan melanggar hukum.

Bulan lalu, Parisa Pourtaherian, fotografer berusia 26 tahun itu tidak bisa memasuki Stadion Vatani di Iran utara untuk meliput sebuah pertandingan sepakbola.

Namun, ia bersikeras pergi ke stadion dan meliput pertandingan, dan ia mengakali larangan itu dengan naik atap bangunan terdekat dan memotret dengan menggunakan lensa panjangTak lama kemudian, foto-foto dirinya yang tengah berdiri di atap bangunan tersebut beredar luas di media sosial.

Banyak orang memuji aksi nekad Pourtaherian untuk tetap meliput pertandingan ini kendati dilarang. Ia pun menceritakan sendiri kisahnya kepada BBC.

---

Saya tiba di stadion, tiga jam lebih awal sebelum laga dimulai dan fokus saya adalah mencari cara untuk mengambil foto-foto sepanjang pertandingan. Saya mencari bangunan terdekat yang bisa saya gunakan, tetapi saya tidak bisa menemukannya.

Saya pun mencari kemungkinan lain. Namun saya mengatakan pada diri saya sendiri, tidak akan marah seandainya saya tidak berhasil. Jika di awal saya sudah marah dengan upaya saya, maka saya tidak akan pernah memiliki peluang ini.

Akhirnya, setelah berusaha hampir setengah hari, saya meyakinkan para pemilik rumah di dekat stadion agar memperbolehkan saya naik ke atap rumah mereka..Saya bisa melakukan tugas untuk memotret pertandingan, meskipun ada bagian lapangan yang saya tidak bisa lihat karena ada pohon di depan saya!

Saya tidak takut. Polisi di stadion melihat saya pada malam itu, tetapi mereka tidak melakukan apapun dan membiarkan saya melakukan pekerjaan saya.

Saya merasa sangat bersemangat untuk mengambil foto-foto pertandingan sepak bola tingkat tinggi semacam itu di Iran, terutama dalam situasi khusus.Para fotografer yang berada di pinggir lapangan sibuk mengambil foto-foto menarik dari pertandingan tersebut, tetapi ketika mereka melihat saya di atap, mereka mengambil foto saya. Saya pikir mereka semua melakukannya!

Saya menemukan foto-foto saya di berbagai jejaring sosial dan sebagian lagi dikirimkan kepada saya oleh teman-teman saya. Orang-orang di Iran memberikan tanggapan sangat positif dan semua yang saya terima adalah energi positif.Saya harus mengakui bahwa semua tanggapan dan masukan positif ini agak aneh bagi saya pada awalnya. Saya tidak berpikir tentang reaksi apa yang akan terjadi pada awalnya, saya hanya fokus untuk mengambil foto-foto.

Saya suka sepakbola dan begitulah saya memulai fotografi olahraga. Saya pergi ke Turki untuk meliput pertandingan persahabatan di sana dengan Iran sebelum Piala Dunia di Rusia.Saya juga telah meliput berbagai pertandingan bola voli, karena sebagian besar larangan yang diterapkan di Iran adalah menonton sepakbola, bukan cabang olahraga lainnya.

Tapi impian saya adalah, bisa mengambil foto-foto klub Manchester United di Old Trafford, setidaknya sekali seumur hidup saya. Saya juga ingin menjadi fotografer profesional yang bisa melakukan perjalanan ke berbagai benua untuk mengambil foto pertandingan olahraga di seluruh dunia.

Saya akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan impian ini, namun mimpi terbesar saya adalah melihat kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan pria saat mereka datang ke stadion bola di Iran.

PBB kutuk serangan koalisi Saudi yang tewaskan puluhan bocah di Yaman

Seorang pejabat senior PBB mengecam serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman yang telah menewaskan sedikitnya 22 bocah dan empat perempuan.

Para korban telah melarikan diri dari lokasi pertempuran di distrik al-Durayhimi, di wilayah selatan kota pelabuhan Hudaydah, ketika kendaraan mereka kemudian dihantam roket pada Kamis.

Dan dalam serangan udara terpisah, pada hari yang sama, telah menewaskan empat bocah, demikian menurut Kepala kemanusiaan PBB, Mark Lowcock.

Insiden ini terjadi beberapa pekan setelah serangan terhadap bus yang menewaskan lebih dari 40 anak-anak di dalamnya.

Koalisi pimpinan Arab Saudi, yang menyokong pemerintah Yaman dalam perang dengan kelompok pemberontak Houthi, belum mengomentari serangan mematikan terakhir ini.Namun demikian, Arab Saudi dalam menanggapi pemberitaan tentang serangan bus mematikan di Saada awal bulan ini, mengatakan bahwa tindakan mereka "sah".Arab Saudi bersikeras bahwa mereka tidak pernah sengaja menargetkan warga sipil, tetapi kelompok hak asasi manusia menuduh negara itu melakukan serangan bom di pasar, sekolah, rumah sakit dan wilayah pemukiman.

Apa yang terjadi di Hudaydah?

Laporan pertama serangan di Hudaydah muncul di media milik kelompok pemberontak Houthi, yang menggambarkan kondisi yang dikatakan sebagai korban serangan pada Kamis malam.

Pernyataan Lowcock pada Jumat menegaskan bahwa para korban adalah orang-orang yang melarikan diri dari pertempuran di sekitar kota pelabuhan yang dikuasai kelompok pemberontak Hudaydah.

Dia kemudian memperbarui seruannya agar dilakukan investigasi independen terhadap serangan udara tersebut.

Sebuah laporan oleh Human Rights Watch pada hari yang sama juga menuduh koalisi pimpinan Saudi gagal melakukan penyelidikan "terpercaya" terhadap insiden semacam itu.

Serangan ini juga dikutuk oleh Unicef, Save the Children dan organisasi internasional lainnya.Pada Juni lalu, pasukan yang didukung Arab Saudi melancarkan operasi militer untuk merebut kembali Hudaydah, di tengah peringatan dari berbagai lembaga kemanusiaan internasional tentang dampak serangan itu bagi kemanusiaan.

Pelabuhan tersebut merupakan titik masuk utama bagi bantuan kemnausiaan bagi wilayah Yaman yang dikuasai kelompok pemberontak.

Apa yang terjadi pada serangan awal Agustus?

Setidaknya 29 anak tewas terbunuh dan 30 lainnya luka dalam sebuah serangan udara di Yaman yang dilancarkan koalisi militer pimpinan Arab Saudi, kata Palang Merah Internasional.

Lembaga sosial Save the Children mengatakan, menurut staf mereka, anak-anak itu sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah piknik untuk kembali ke sekolah. Kendaraan itu sedang tak bergerak ketika terjadi serangan, karena sopir bus sedang mengambil minuman.

Para tetua suku Yaman mengatakan kepada Associated Press bahwa bus itu dihantam ketika melintasi pasar Dahyan. Bus itu, kata mereka, mengangkut puluihan warga sipil setempat dan sejumlah besar anak sekolah.

Palang Merah Internasional, ICRC mengatakan sebuah rumah sakit yang mereka dukung di Saada telah menerima 29 mayat anak, semuanya di bawah usia 15 tahun, dan merawat 48 orang yang terluka, di antaranya 30 anak-anak.

TV Al-Masirah yang dikelola kalangan Houthi melaporkan bahwa 47 orang tewas dan 77 terluka, dan menyiarkan gambar-gambar mengerikan yang menunjukkan jasad sejumlah anak belia, beberapa di antaranya mengenakan seragam sekolah.

Kasus Sondos Alqattan cerminkan perlakuan terhadap TKI di Timur Tengah?

Komentar seorang selebgram tentang pekerja migran dinilai mencerminkan perlakuan majikan terhadap TKI. Apa solusinya?

Komentar seorang selebgram asal Kuwait tentang pekerja migran dinilai memang mencerminkan perlakuan majikan di negara-negara Arab terhadap pekerja migran, termasuk perlakuan untuk pekerja asal Indonesia.

"Majikan di negara-negara Arab memang menganggap pekerja sebagai properti, bukan manusia. Itu perspektif yang memang harus dibongkar," kata Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care kepada BBC News Indonesia.Seorang bintang media sosial di Kuwait bernama Sondos Alqattan menghadapi kecaman setelah ia mempertanyakan undang-undang baru yang ditujukan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pembantu rumah tangga (PRT).

"Bagaimana Anda bisa punya pembantu yang boleh menyimpan paspornya sendiri? Yang lebih parah lagi, mereka berhak mendapatkan satu hari libur dalam seminggu," kata Alqattan.

Undang-undang tentang perlindungan bagi pekerja migran, terutama yang berprofesi sebagai PRT, disahkan parlemen pada 2015 dan mulai diterapkan Mei lalu.

Beberapa merek kosmetik yang semula bekerja sama dengan Alqattan pun menyesalkan perbuatan selebgram Kuwait ini dan menghentikan semua kolaborasi, termasuk Mac Factor Arabia dan Anastasia Beverly Hills.Ucapan Alqattan memicu kecaman dari warganet, organisasi pekerja migran, dan para pembaca BBC Indonesia.

Berikut ini beberapa komentar pembaca BBC News Indonesia:

"Cantik di luar belum tentu cantik di dalam, enggak berperikemanusiaan. Pembantu sudah seperti budak, sehari libur dalam seminggu aja ribut. Coba deh kalau dia kerja terus menerus ngga ada liburnya gimana," kata Karmita Gayatri.

Li Ka: Alqattan mengatakan tidak setuju dengan undang-undang yang baru, dengan mengatakan, "Jika mereka lari dan kembali ke negara asal, siapa yang membayar kerugian? Jujur saja, saya tak setuju dengan UU ini. Saya tak ingin lagi punya PRT dari Filipina."

Makanya pake surat kontrak kerja yang bermuatan hukum.. kalau PRT-nya kabur agensinya yang bayar. Kalau agensinya ga ngajuin surat .. u yg ngajuin..kaya gtu doang ngeluh heran w 😑😑

Beberapa membandingkan dengan majikan di negara-negara lain, seperti Hong Kong, Taiwan maupun Singapura.

"Bukan cuma dia. Kebanyakan majikan orang arab seperti itu. Orang arab rata-rata begitu. Pembantu rumah adalah budak/hamba. Lain Hongkong/Singapura, PRT pegang paspor sendiri," kata Khiam Chg

"Coba itu orang suruh liburan ke Hongkong, Taiwan, apa Singapore. pasti seketika kejang-kejang liat mbak-mbak PMI ato PMP berkeliaran bebas," kata Noor Khamidah.Menanggapi banyaknya kecaman warganet, Alqattan mengunggah tanggapan di Instagramnya.

Dalam tanggapan itu dia tetap mempertahankan pendapatnya bahwa paspor pekerja migran harus tetap ditahan oleh majikan.

Dia juga mengaku tidak pernah memberlakukan jam kerja yang panjang untuk pembantunya. Jam kerja di rumahnya fleksibel, termasuk jam istirahat yang juga fleksibel, tapi tak pernah lama.

Sistem kerja tanpa libur juga dinilainya wajar untuk pekerja domestik. "Banyak rumah tangga yang tidak memberikan libur meskipun di kontrak tertulis libur sekian hari," kata dia.Menurut Wahyu Susilo, inilah kesulitan memperbaiki kesejahteraan pekerja migran di negara-negara arab.

Menurut ketentuan International Labour Organization (ILO), pekerja hanya boleh bekerja maksimal 8 jam sehari.

ILO juga menilai bahwa penyitaan dokumen identitas, termasuk paspor, adalah indikasi utama kerja paksa. Bahkan sebenarnya menyita paspor pekerja adalah perbuatan ilegal di negara-negara arab.

Namun pada praktiknya, paspor para pekerja migran masih ditahan dan mereka bekerja tanpa punya jam istirahat kecuali waktu tidur yang itu pun sangat terbatas.

Menurut dia, langkah Kuwait untuk mengesahkan undang-undang perlindungan tenaga migran bisa mengawali perubahan nasib para pekerja. Namun para majikan, seperti Alqattan, masih enggan berubah dan memprotes langkah pemerintahnya.

"Meskipun di tingkat legal sudah mulai ada perubahan, kulturnya juga harus diubah, dan mengubah kultur lebih sulit dari mengubah aturan," kata Wahyu Susilo.

Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta terus mendorong lobi pada pemerintah Timur Tengah untuk mengubah persepsi mereka tentang pekerja migran.

"Perubahan itu niscaya, dan bisa terjadi. Pemerintah Indonesia harus mendorong pemerintah negara-negara Timur Tengah untuk melakukan ini," kata Wahyu.Pemerintah Indonesia diminta mendorong penghapusan sistem kafala, yang artinya sistem sponsor.

Dalam sistem kafala, pekerja harus mendapatkan izin dari sponsor, alias majikannya, untuk berpindah kerjaan maupun meninggalkan negara.

"Ketika TKI berkontrak dengan majikan, majikan punya keleluasaan untuk apa saja misalnya mengalihkan atau meminjamkan kepada orang lain. Pekerja dipandang seperti properti, bukan dalam hubungan industrial buruh majikan tapi relasi barang dan pemiliknya," kata Wahyu.

Migrant Care sendiri tidak merekomendasikan negara-negara Arab menjadi negara prioritas tujuan pekerja migran Indonesia.

"Tapi kita tidak bisa melarang orang kerja di sana, sehingga tetap harus ada sistem pengaman untuk mereka yang bekerja di sana," kata Wahyu.

Kalaupun bekerja ke Timur Tengah, dia menyarankan agar pekerja migran tak hanya berorientasi pada Arab Saudi, tapi negara Arab lain yang sistemnya lebih berpihak pada buruh migran, misalnya Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab.

"Jika pemerintah berencana menempatkan TKI ke Arab dan mengakhiri moratorium, harus ada hitam di atas putih, perjanjian antara dua negara yang bisa mengikat secara hukum untuk perlindungan TKI," kata Wahyu.

Mujica, mantan 'presiden termiskin dunia' tolak uang pensiun

Mantan pemimpin Uruguay José Mujica, yang dijuluki "presiden termiskin di dunia" karena hidupnya yang sederhana, mengatakan tidak ingin menerima uang pensiun untuk jabatannya sebagai senator.

Mujica mengundurkan diri pada hari Selasa (14/08) sebagai senator yang dijabatnya sejak 2015, sesudah lima tahun masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Mandatnya sebagai senator sebetulnya baru akan berakhir tahun 2020, namun dia memutuskan mundur sekarang karena merasa "telah lelah setelah perjalanan jauh".

Mantan pemimpin pemberontak sayap kiri itu kini berusia 83 tahun.Surat resmi pengunduran diri Mujica disampaikan kepada Ketua Senat, Lucía Topolansky, yang juga wakil presiden Uruguay dan istri Mujica sejak 13 tahun lalu.

Di dalamnya dia mengatakan "motif (untuk mengundurkan diri) bersifat pribadi, saya akan menyebutnya 'kelelahan setelah suatu perjalanan jauh'."

"Betapa pun, sepanjang pikiran saya masih jalan, saya tidak dapat akan mengundurkan diri dari solidaritas dan pertarungan gagasan," tulisnya pula.

Mantan pemberontak berharta VW biru

Mujica dikenal terang-terangan dan kadang-kadang berbicara tanpa tedeng aling-aling, juga meminta maaf kepada "setiap rekan saya mungkin secara pribadi terluka dalam panasnya perdebatan".

Pada tahun 2013, ia harus meminta maaf kepada presiden Argentina waktu itu, Cristina Fernández de Kirchner, karena menyebut dia "nenek tua" dan memberi label menyebut suaminya yang juga mantan presiden, Néstor Kirchner, "lelaki bermata juling".

Pernyataan itu terekam pada konferensi pers ketika dia tidak menyadari bahwa mikrofonnya menyala.

Pada tahun 2016, dia mengatakan bahwa presiden Venezuela, Nicolás Maduro, "sesinting seekor kambing".

Tapi gaya hidupnya yang membumi dan sikapnya yang menolak tinggal di istana kepresidenan selama masa jabatannya membuatnya luar biasa terkenal.

Sampai sekarang pun, dia dan istrinya, sesama pejuang gerilya dan sudah merupakan pasangan hidupnya jauh sebelum mereka menikah pada tahun 2005, tinggal di sebuah perkebunan bunga sederhana di pinggiran Montevideo.

Saat menjabat sebagai presiden, dia menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk amal, dan satu-satunya harta yang dia miliki ketika dia menjabat pada tahun 2010 adalah Volkswagen Beetle buatan tahun 1987.

Beetle warna biru muda itu menjadi begitu terkenal, hingga ditawar $1 juta (Rp14 miliar) pada tahun 2014, tetapi menolak, karena, katanya, dia tidak akan bisa membawa anjingnya yang berkaki tiga tanpa VW itu.Surat pengunduran diri Mujica tidak mengejutkan karena dalam penampilan terakhirnya di Senat pada 3 Agustus, dia sudah mengumumkan akan mengirimkan surat itu.

Saat sidang waktu itu, beberapa lawan politiknya mengatakan bahwa mereka tidak yakin apakah harus percaya bahwa dia akan pensiun dari politik aktif untuk selamanya.

Senator Luis Alberto Heber merujuk pada desas-desus bahwa Mujica mundur justru untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya pada 2019 nanti.

"Kami tentu berpikir bahwa sangat bagus bahwa Anda ingin menghabiskan waktu luang Anda beristirahat ketimbang bekerja menentang pihak kami. Kami kami berharap Anda bisa beristirahat dengan tenang!" katanya.

Sementara itu di media sosial sejumlah penentyangnya mengatakan dia seharusnya meminta maaf atas apa yang dilakukannya saat menjadi anggota kelompok pemberontak sayap kiri bersenjata Tupamaros pada 1960-an dan 70-an.

Mata uang Venezuela ambruk: Kertas tisu dijual 2,6 juta, daging ayam 14,6 juta

ada hari Senin, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menerbitkan mata uang baru untuk mengendalikan inflasi negara itu, yang tahun ini menurut perkiraan IMF akan mencapai 1.000.000% (satu juta persen!).

Mata uang Bolivar Venezuela begitu ambruk nilainya jadi hampir tidak berharga, menyusul kemerosotan ekonomi yang parah. Nilai US$1 kini bisa setara lebih dari 6,3 juta Bolivar (sekali lagi: itu untuk hanya satu dolar AS, yang setara paling mahal Rp14.500).

Nilai yang mata uang rendahnya gila-gilaan itu mungkin hanya bisa dibandingkan dengan mata uang dolar Zimbabwe pada masa Robert Mugabe -yang di saat puncak hiperinflasi pada 8 November 2008, bahkan nilai tukar US$1 sama dengan 669miliar Dolar Zimbabwe. Jadi mungkin orang Venezuela masih bisa mengatakan, bahwa nilai mata uang mereka masih 1000 kali lebih tinggi dibanding mata uang Zimbabwe di saat terburuk ekonomi negeri itu.Betapa pun, nilai Bolivar Venezuela yang begitu rendah itu akan membuat Anda jika misalnya sekadar hendak membeli daging ayam atau telor, harus mengangkut uang Anda dengan gembolan (disarankan uang kertas saja, bukan uang logam). Itu karena Venezuela belum mencetak uang kertas dengan nilai miliar atau triliun seperti Zimbabwe masa itu.

Untuk menunjukkan sejauh hiperinflasi telah mencengkeram negara ini, fotografer Reuters Carlos Garcia Rawlins membuat berbagai foto, seperti makanan sehari-hari dan barang-barang rumah tangga yang disandingkan dengan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membelinya.

Di gambar atas, Anda sudah tahu berapa harga daging sapi. Kita lanjutkan dengan daging ayam.

Daging ayam seberat 2,4kg di ibukota, Caracas, harganya setara US$2,22, atau Rp 32.000. Namun dalam mata uang Bolivar Venezuela, harganya 14.600.000 (empat belas juta enam ratus ribu!) Bolivar.Kamis lalu, harga satu gulung tisu toilet adalah sebesar 2.600.000 (2,6 juta) Bolivar. Dan seperti terlihat pada foto: uang kertas yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu gulung kertas tisu WC itu bahkan ukurannya lebih besar -padahal uang kertas itu menggunakan bahan yang jauh lebih bagus mutunya, lebih kuat, dan masih perlu dicetak dan memerlukan tinda, mesin air, listrik, dsb.

Mungkin ada yang berpikir, ketimbang menggunakan kertas toilet itu, ya uangnya saja...Anda perlu 3 juta Bolivar untuk membeli 10 buah wortel ini -yang padahal dalam mata uang rupiah, kurang dari Rp7.500.Orang-orang Venezuela telah menimbun persediaan sembako di rumah-rumah mereka, sebelum pemberlakuan mata uang baru, karena cemas bahwa sistem perbankan yang sarat beban dan membingungkan bisa membuat perdagangan mustahil terjadi dan barang-barang bisa langka.

Nah, bagaimana dengan 1kg beras? Anda bisa memperolehnya dengan harga 2,5 juta Bolivar (sekitar Rp6.000).Pada bulan Juli tahun ini inflasi mencapai 82.700%.

Alicia Ramirez, 38 tahun, seorang karyawati kantoran, berbicara kepada Reuters di sebuah supermarket di kota Maracaibo, di bagian barat negeri itu: "Saya datang untuk membeli sayuran, tetapi saya pulang saja karena tidak mau mengantre sepanjang itu."

"Orang-orang menjadi sinting," tandasnya.

Untuk membeli sebungkus pembalut keperluan perempuan, Anda membutuhkan uang 3,5 juta Bolivar (yang kalau dirupiahkan, setelah dikonversi ke dolar Amerika terlebih dahulu, sekitar Rp8.000)Harga sekilo tomat? Bisa mencapai 5 juta Bolivar (atau sekitar Rp11.000).Hari Senin diumumkan sebagai hari libur nasional dan internet banking pun berhenti beroperasi selama beberapa jam. Lalu serangkaian uang kertas baru diterbitkan.

Sebelum itu, Bolivar lama masih laku, namun dengan nilai begitu payah, sehingga, contoh lagi, untuk satu kilogram keju yang dengan Dolar Amerika bisa dibeli dengan 2,5 dolar, atau sekitar Rp20.000, Anda perlu membawa uang Venezuela sebanyak 7,5 juta Bolivar.Untuk kebutuhan si kecil, popok bayi, harganya 8 juta Bolivar.

Gempa Lombok: Tarik ulur status bencana nasional, mendesak atau mainan politik

Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden penanganan bencana, namun sejumlah politisi menuntut pemerintah menyatakan gempa di Lombok sebagai bencana nasional.

Kepada BBC News Indonesia, Baiq Isvie Rupaeda, ketua DPRD NTB menilai status bencana nasional akan membuat penyaluran dana bantuan serta koordinasi penanganan semakin jelas.

"Kita butuh percepatan pemulihan korban bencana. Tenaga kami kan terbatas di NTB, tenaga relawan terbatas, TNI terbatas, luas jangkauan tidak mungkin kita semua bisa capai secepatnya. Kalau ini menjadi tanggung jawab pusat, menjadi bencana nasional, lebih cepat kan pergerakannya," kata Baiq."Faktanya hari ini, bencana sudah tiga hari, belum tersentuh Sumbawa," imbuhnya.Baiq bukan satu-satunya politisi yang mendesak agar pemerintah pusat menggolongkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional.

Sebelumnya, ada anggota DPR, Fahri Hamzah, yang dikenal oposan pemerintah dan berasal dari NTB, mencuit tentang perlunya negara terlibat penuh dalam penyelesaian bencana Lombok.Akan tetapi, Istana menganggap situasinya lain.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menekankan pemerintah tak perlu menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional.

Namun Presiden Joko Widodo akan merilis instruksi presiden (inpres) untuk mempercepat penanganan gempa.

"Kalau kita nyatakan bencana nasional, berarti bencana itu adalah seluruh Republik Indonesia. Dan itu menjadi travel warning semua negara-negara bukan hanya ke Lombok, bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa, yang tidak diketahui publik.

"Maka penanganannya seperti bencana nasional. Inpres itu memberikan mandat, kewenangan kepada Menteri PUPR beserta BNPB untuk melakukan penanganan," jelas Pramono kepada wartawan.Sebelumnya, Sutopo Purwo Nugroho, kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyatakan konsekuensi dari status bencana nasional adalah Indonesia membuka pintu seluas-luasnya bagi bantuan internasional oleh negara-negara lain.

Dan itu bisa menimbulkan kerumitan lain.

"Sering kali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," sebut Sutopo, yang bolak-balik ke rumah sakit karena menderita kanker paru-paru namun tetap sibuk bekerja.Wewenang penetapan status bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Wali kota.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.Namun, menurut Sutopo, indikator-indikator tersebut tidak cukup.

"Ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah kolaps atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak," ujarnya.

Hal ini kemudian yang dikritik Fahri Hamzah.

Dalam cuitannya, dia menulis "aparat Pemda saya saksikan sendiri kebingungan dengan skala bencana ini. Mereka juga korban, tapi kita meminta mereka untuk mengurus diri mereka mandiri. Sungguh tindakan yang tidak bijak."Polemik mengenai status bencana di Lombok ditanggapi Hening Parlan, mantan direktur Humanitarian Forum Indonesia.

Berdasarkan pemantauanya dan kolega-koleganya, bantuan untuk warga Lombok dan sekitarnya sudah mengalir dan sumber daya manusia telah dikerahkan dari berbagai penjuru.

Dengan demikian, status bencana nasional tak lagi relevan.

"Status bencana nasional tak perlu diperdebatkan. Mau di-declare bencana nasional atau tidak, itu tidak penting karena yang utama adalah penanganan korban. Ketika itu diperdebatkan, ranahnya masuk ke politik sebenarnya," paparnya.

Hal senada diutarakan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.

Disebutkanya, dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun yang ada di Kementerian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai kebutuhan.

Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp 7 trilyun juga akan dianggarkan oleh pemerintah pusat.

Berbeda dengan tsunami Aceh tahun 2004, yang ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Saat itu, kata Sutopo, pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda kolaps atau tak berdaya. Luluh lantak dan tidak berdaya sehingga menyerahkan ke Perintah Pusat.Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja, kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8).

Namun banyak bencana lain yang tetap tak ditimngkatkan setatusnya, kendati kerusakannya hebat dan korbannya banyak. Salah satunya adalah gempa Sumatera Barat tahun 2009, yang menelan korban jiwa 1.197 orang.

Selain korban jiwa yang begitu banyak, gempa Sumbar saat itu menimbulkan korban luka hampir 2.000 orang dan bangunan rusak sekitar 300.000 bangunan, namun tak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Itu karena pemerintah daerah dan unsur pemerintah pusat tetap bisa berfungsi, kata Hening Parlan.

"Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," kata Sutopo.

"Kita kerahkan personel dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya… Jadi relevansi untuk status bencana nasional tidak ada," tandasnya.Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja, kata Sutopo dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8).

Namun banyak bencana lain yang tetap tak ditimngkatkan setatusnya, kendati kerusakannya hebat dan korbannya banyak. Salah satunya adalah gempa Sumatera Barat tahun 2009, yang menelan korban jiwa 1.197 orang.

Selain korban jiwa yang begitu banyak, gempa Sumbar saat itu menimbulkan korban luka hampir 2.000 orang dan bangunan rusak sekitar 300.000 bangunan, namun tak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Itu karena pemerintah daerah dan unsur pemerintah pusat tetap bisa berfungsi, kata Hening Parlan.

"Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," kata Sutopo.

"Kita kerahkan personel dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya… Jadi relevansi untuk status bencana nasional tidak ada," tandasnya.

Empat kali diguncang gempa dahsyat, NTB minta bantuan seluruh Propinsi di Indonesia

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat mengirim surat kepada gubernur seluruh Indonesia berisi permohonan bantuan keuangan untuk menangani dampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok. Surat itu berkop Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan salinan surat yang diberikan Kemendagri kepada wartawan, surat Pemprov NTB tersebut bernomor 900/1206/BPKAD/2018 bersifat 'segera'. 

Surat ditandatangani Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin di Mataram, 6 Agustus lalu dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Isi surat menjelaskan bahwa gempa yang terjadi pada 29 Juli dan 5 Agustus di NTB berdampak luas di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram. 

Pemprov NTB menetapkan status keadaan tanggap darurat di Pulau Lombok sesuai Keputusan Gubernur No. 360-611 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 dan diperpanjang dengan Keputusan Gubernur No. 360-642 tahun 2018 tertanggal 5 Agustus. 

Selain itu, dalam surat juga tertulis bahwa Pemprov NTB membutuhkan dana yang relatif besar.

"Kami mohon agar dapat diberikan bantuan keuangan untuk penanganan tanggap darurat dimaksud," demikian bunyi penggalan surat tersebut.Pihak Pemprov berharap bantuan bisa dikirim ke rekening kas umum daerah Provinsi NTB dengan nomor 001.21.05807 atas nama PT Bank NTB Cabang Utama Pejanggik.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo membenarkan keabsahan surat tersebut. "Betul itu dari Pemprov NTB," katanya saat dikonfirmasi.Sebelumnya juga beredar surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 977/6131/SJ dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi. 

Surat itu berisi permintaan menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Tak Wajib Bantu NTB

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menegaskan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota lain tidak wajib memberi bantuan kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait gempa di Lombok.

Dia mengatakan hal tersebut menampik anggapan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran untuk mewajibkan pemerintah daerah lain membantu Pemprov NTB.

"Kita pastikan surat menteri itu tidak mewajibkan kepada daerah untuk memberi bantuan. Dikembalikan ke daerahnya sesuai dengan anggarannya," kata Syarifuddin di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8).Syarifuddin mengatakan surat edaran yang diterbitkan Mendagri untuk memfasilitasi dan memandu pemda lain yang ingin memberikan bantuan kepada Pemprov NTB. 

Dia mengatakan pemda yang ingin memberikan bantuan dapat menggunakan APBD masing-masing. Nantinya, bantuan dapat diambil dari pos anggaran belanja tak terduga. Bisa pula diambil dari saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

"Ini tidak wajib. Jangan sampai ini seakan Kemendagri mewajibkan kepada seluruh daerah," kata Syafruddin.Sementara itu, Hadi Prabowo mengklaim sudah ada separuh jumlah provinsi di Indonesia yang siap memberi bantuan keuangan kepada Pemprov NTB untuk menangani dampak bencana gempa.

"Jadi Pak Dirjen Otonomi Daerah sudah mencatat hampir lebih dari separuh [provinsi] mulai dibahas untuk membantu," kata Hadi di kantornya.

Namun dia tidak merinci provinsi mana saja yang pasti akan memberikan bantuan. Hadi pun tidak memaparkan berapa perkiraan jumlah dana bantuan yang akan mengalir dari pemda lain ke pemprov NTB.

Meski begitu, Hadi yakin separuh provinsi yang berniat membantu NTB memiliki keuangan daerah yang sehat. Hanya tinggal dibahas dengan lembaga legislatif di provinsi masing-masing.

"Yang enggak bisa bantu, ya diam saja. Toh, kan tidak wajib," kata Hadi.Hadi menyambut baik separuh jumlah provinsi di Indonesia ingin membantu NTB. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk solidaritas antardaerah.

"Apalagi ini musibah. Kita juga dalam upaya tingkatkan persatuan kesatuan bangsa," ujar Hadi.

Hadi memastikan bantuan keuangan juga tidak akan masuk ke rekening perorangan, melainkan langsung masuk kas Pemprov NTB. 

Nantinya, dana bantuan akan masuk di pos bantuan keuangan dan dapat digunakan untuk menangani dampak gemba bumi yang terjadi di Pulau Lombok.

"Enggak ada yang masuk ke rekeningnya gubernur, enggak ada. Kalau gubernur, ya kena masalah," ujar Hadi.

Pawai Radikal di Probolinggo, anak TK bercadar menenteng replika senjata

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendymenyayangkan aksi anak-anak TK Kartika V-69 menggunakan kostum bercadar dan menenteng replika senjata laras panjang dalam rangka pawai budaya memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Probolinggo.

"Tidak tepat jika anak-anak dikenalkan atribut yang mengarah pada kekerasan dan radikalisme," kata Muhadjir lewat keterangan tertulis, Senin (20/8).

Kendati demikian, Muhadjir menyatakan apresiasinya kepada panitia pawai budaya yang mengambil tema kebinekaan. Namun, ia berpesan kepada kepala sekolah TK Kartika V-69, Hartatik, agar nilai-nilai karakter nasionalisme lebih banyak ditonjolkan kepada anak-anak usia dini. Selain itu, ia juga berpesan agar atribut-atribut budaya Indonesia yang sangat beragam dimaksimalkan.


"Masyarakat Probolinggo dikenal sangat religius, bisa saja menggunakan atribut keislaman yang lebih ramah, menonjolkan kedamaian dan toleransi," tuturnya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf menyayangkan pawai tersebut. Menurut dia, penggunaan tema "Perjuangan Rasulullah" dan menisbatkannya dengan pakaian hitam-hitam dan replika bedil otomatis itu tak bisa dimaknai selain sebagai propaganda radikalisme. 

Gus Yahya, begitu Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu akrab disapa, menjelaskan dalam konteks tampilan simbolik yang dikenal luas dalam masyarakat, pakaian hitam-hitam dan bedil otomatis itu cuma ada pada kelompok-kelompok radikal sejenis ISIS. 

"Saya sangat curiga bahwa Kepala Sekolah TK yang bersangkutan memang berniat menciptakan artikulasi untuk memberi pembenaran atas kelompok-kelompok radikal itu sebagai 'cermin perjuangan Rasulullah SAW'," katanya lewat akun Facebook pribadinya, Senin (20/8)
Ia pun yakin sangat mustahil TNI dan Polri atau bagian mana pun dari kedua institusi itu tidak mampu memahami ini kecuali bermaksud melindungi orang-orang tertentu atau menyembunyikan kerusakan institusional yang menggerumuti dua lembaga itu akibat infiltrasi radikalisme.

Lebih aneh lagi, imbuh dia, polisi malah memburu pengunggah videonya, yang sebenarnya justru berjasa besar memperingatkan masyarakat tentang tanda-tanda bahaya. 

"Kalau itu dilakukan lantaran Polri atau TNI merasa dipermalukan, yang terjadi justru mereka semakin memalukan. Bahkan membahayakan negara," pungkasnya.Sebelumnya beredarnya video tentang sebuah karnaval di Kota Probolinggo yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang viral sejak Sabtu (18/8) itu terdapat anak-anak menggunakan cadar dan replika senajata laras panjang. Banyak warganet yang berkomentar mengaitkan video ini dengan dugaan radikalisme yang sudah masuk di kalangan anak-anak pendidikan usia dini (PAUD).