Uni Emirat Arab terapkan 'pajak dosa', jumlah perokok tetap tinggi

Setelah selama setahun pemerintah Uni Emirat Arab menerapkan 'pajak dosa' untuk mengurangi jumlah perokok, hasilnya hanya satu dari empat perokok yang mengubah kebiasaannya.

Menurut jajak pendapat terhadap 600 perokok yang dilakukan oleh surat kabar The National, sekitar tiga perempat di antara mereka mengatakan bahwa harga rokok yang naik dua kali lipat pada bulan Oktober 2017 tidak menyebabkan mereka berhenti merokok.

Bahkan, jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengguna medwakh - rokok pipa khas Arab - mengalami peningkatan.

Berbicara kepada The National, Dr Saheer Sainalabdeen, seorang pakar kesehatan di bidang pernapasan, menuturkan bahwa ia melihat lebih banyak pria-pria muda yang harus dioperasi akibat menggunakan rokok pipa ini."Sekali menghisap rokok medwakh setara dengan menghisap empat atau lima batang rokok," katanya, sambil mencatat bahwa ada juga yang merokok setara dengan lima paket rokok setiap harinya.

'Pajak dosa', yang secara resmi dikenal dengan nama Pajak Cukai, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017, sebagai upaya untuk mempromosikan kehidupan yang lebih sehat di di kalangan warga UEA.

Akibat pajak tersebut, harga rokok meningkat dua kali lipat. Pajak sebanyak 50% juga diberlakukan untuk berbagai jenis minuman berkarbonasi manis.Namun, tampaknya para perokok lebih memilih untuk beralih ke merek-merek rokok yang lebih murah daripada menyerah untuk tidak merokok sama sekali.

Meskipun sekarang harga rokok paling terkenal dibanderol seharga 22 dirham atau sekitar Rp82.000 per bungkus di UEA, para penggemar tembakau masih bisa membeli rokok seharga 3 dirham atau sekitar Rp11.000 yang menyebabkan permintaan harga minimum.

Pajak tersebut juga membuat beberapa pemilik toko turut menaikkan harga barang-barang lainnya.

The National melaporkan pada bulan November lalu, sebanyak 24 penjual eceran telah didenda atau mendapat peringatan karena menaikkan sejumlah harga bagi pelanggan yang sudah memperkirakan akan membayar lebih.Gagasan 'pajak dosa diberlakukan di wilayah tersebut setelah anggota Dewan Kerja Sama Teluk sepakat untuk mengambil langkah bersama untuk mengatasi gaya hidup yang tidak sehat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan penerapan pajak tinggi adalah satu dari beberapa langkah efektif untuk membuat orang berhenti merokok.

Surat kabar Muscat Daily melaporkan, Arab Saudi dan Bahrain telah memperkenalkan pajak serupa, dan Oman baru akan memulai 'pajak dosa' ini pada bulan Juni mendatang, dengan menaikkan harga dua kali lipat untuk alkohol, minuman berenergi dan tembakau.

Dr Jawad al-Lawati mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Oman juga akan menerapkan pajak untuk makanan cepat saji.

"Apa yang akan kita kendalikan adalah diabetes, kanker, penyakit kardiovaskular."

Bisakah mendirikan 'negara baru' dengan menggunakan Bitcoin?

Sejumlah wirausahawan Bitcoin memiliki ide menarik membangun kembali Puerto Rico sebagai negara dengan ekonomi yang berbasis mata uang virtual. Efektifkah?

Para ekspat yang aktif menggunakan mata uang virtual pindah ke Puerto Riko untuk mendirikan sebuah dunia utopia. Semula bernama Puertopia, tempat idaman yang kini diberi nama Sol itu berencana membahagiakan rakyatnya dengan memungut pajak minimal.

Mereka juga bercita-cita memberikan contoh bagaimana seharusnya sebuah kota masa depan; yang dilengkapi berbagai mata uang virtual baru, yang tetap dijalankan dengan metode blockchain.Namun, tidak jelas masa depan siapa yang akan diubah melalui penerapan metode ekonomi baru di wilayah teritori Amerika Serikat ini; warga Puerto Riko atau hanya para pengusaha itu sendiri.

Puerto Riko tahun lalu dilanda Badai Maria. Dengan minimnya bantuan dari Amerika Serikat, negara di Amerika Tengah ini membutuhkan investasi untuk membangun ulang infrastrukturnya. Apalagi negara ini sudah lama mengalami krisis ekonomi.

Meskipun begitu, pemerintah negara ini tetap berhati-hati menerima kedatangan para usahawan mata uang virtual.Istilah 'kolonialisme virtual' bukanlah hal baru. Diciptakan 18 tahun lalu oleh Michael Herzfeld, istilah ini tidak ada kaitannya dengan mata uang virtual. Bitcoin sendiri baru muncul pertama kali tahun 2009.

'Kolonialisme virtual' biasanya terkait dengan negara-negara seperti Yunani dan Thailand, yang masih terus merdeka, meskipun ekonominya sangat bergantung pada pihak lain. Istilah ini tentu sangat relevan jika negeri utopia berbasis mata uang virtual, benar-benar diwujudkan.Ada hubungan yang mendalam antara libertarianisme (ideologi yang mengutamakan kebebasan) dan gerakan mata uang virtual. Namun, ketika para miliarder mata uang itu bersenang-senang di negara hangat dengan latar perairan Karibia, warga lokal miskin dengan pengetahuan teknologi minim, rasanya tidak akan ikut merasakan kesenangan itu.

Mayoritas wirausahawan mata uang virtual yang pindah ke Puerto Riko tahun lalu dan memiliki mimpi besar (tidak hanya membuat bank mata uang virtual), tentunya akan membawa konsep libertarianisme virtual ke pulau itu.Visi mereka serupa dengan negara utopia berbasis mata uang virtual lain, Republik Bebas Liberland, yang mengklaim diri mereka sebagai "negara virtual" yang berdiri di sisi barat Sungai Danube, Eropa Tengah. Liberland menggunakan Bitcoin sebagai mata uang nasional.

Kembali ke Sol, para ekspat virtual berniat untuk menggunakan sistem blockchain untuk melakukan pemilu dan bahkan mengurus KTP bagi warga negaranya. Namun, diragukan warga lokal yang kini tengah berjuang melawan kemiskinan akan peduli pada ide ini.

Namun jelas, ide para pengusaha ini bisa saja seperti gayung bersambut, melihat bagaimana kondisi masyarakat Puerto Riko setelah bencana. Ketika Anda tidak hidup tanpa listrik selama berbulan-bulan dan merasa tidak dianggap, maka siapapun yang datang dengan sesumbar akan membantu, bisa saja dianggap sebagai penyelamat, tanpa begitu memikirkan konsekuensi yang akan terjadi.Utopia virtual ini juga bisa memberikan dampak buruk pada lingkungan. Puerto Riko masih tenggelam dalam masalah ketiadaan listrik, setelah terjangan Badai Maria. Alhasil, membangun Sol seakan tidak mungkin.

Satu kali transaksi Bitcoin membutuhkan 215 kilowatt-jam, cukup digunakan untuk memenuhi energi puluhan rumah.Mereka yang punya mata uang virtual mendapatkan untung dari tumbuh pesatnya pasar mata uang virtual. Mereka sangat bergantung pada kelihaian berstrategi dan menyairkan dana. Orang-orang yang sudah terlebih dahulu punya mata uang virtual dan segera mencairkan dana ketika nilainya naik, akan mendapatkan untung besar, sementara mereka yang terlambat, akan merugi.

Riset termutakhir kami memperlihatkan bahwa harga mata uang virtual nyaris tidak bergantung pada nilai investasi lainnya, seperti emas dan saham. Namun, harga satu mata uang virtual sangat bergantung pada mata uang virtual lainnya. Jadi, jika harga Bitcoin jauh, maka harga mata uang lainnya juga akan jatuh.

Jika Bitcoin dapat mempertahankan nilainya, maka kolonialisme virtual perlahan akan menyebar ke seantero bumi. Para pengusaha tinggal mendatangi tempat-tempat di bumi yang sedang dilanda bencana, dan membantu mereka sembari mengembangkan ekonomi baru.Mata uang virtual juga telah menjadi obat mujarab. Desember lalu, Venezuela mengumumkan peluncuran mata uang virtualnya sendiri, yang diberi nama Petro. Petro didanai oleh sumber daya alam Venezuela yang kaya, seperti baja, minyak dan berlian. Negara itu berharap mata uang virtual dapat membantu mereka menghadapi sanksi Amerika Serikat, tingginya inflasi dan rendahnya harga minyak dunia.

Meskipun begitu, Bitcoin jelas bukan solusi bagi negara berkembang yang sedang mengalami bencana dan krisis manajemen. Yang mereka butuhkan adalah pembenahan infrastruktur dan sumber daya manusia, bukan gelimang uang semata.

Bendera Malaysia dilaporkan sebagai 'simbol ISIS' di Amerika Serikat

Bendera yang dipasang dalam acara perayaan Hari Kemederkaan Malaysia di Kansas, Amerika Serikat, dilaporkan ke polisi sebagai bendera AS yang dinodai dengan simbol kelompok yang menyebut diri Negara Islam (ISIS).

Kasus ini bermula ketika Munir Zanial, seorang insinyur dirgantara warga Malaysia, menyewakan gedung pertemuan di sebuah danau yang dimiliki oleh Spirit Boeing Employees Association, asosiasi karyawan Boeing.

Gedung itu disewa pada September 2017 untuk acara perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia dan sekaligus merayakan Lebaran.

Biro Penyelidik Federal (FBI) dihubungi setelah seorang karyawan melaporkan bahwa tamu-tamu Muslim di gedung pertemuan itu memasang bendera yang disebut sebagai bendera Amerika Serikat yang dinodai dengan dengan simbol-simbol ISIS.

Penyelidikan sebenarnya dihentikan setelah diketahui bahwa yang dipasang adalah bendera nasional Malaysia, tetapi Munir Zanial dilarang melanjutkan acara perayaan di tempat itu.

Kini American Civil Liberties Union (ACLU) atau Persatuan Kebebasan Sipil Amerika Serikat mengajukan gugatan. Landasannya, Asosiasi Karyawan Boeing melakukan "pemetaan rasial dan diskriminasi agama secara terang-terangan".Zanial, seorang Muslim, sebenarnya adalah seorang anggota Asosiasi Karyawan Boeing yang membayar iuran.

Berdasarkan pengaduan tentang acara perayaan itu, para undangan antara lain meliputi orang-orang Malaysia keturunan India dan sejumlah perempuan mengenakan jilbab.Meski FBI menutup penyelidikan kasus itu bulan berikutnya setelah kejadian, tetapi dalam gugatan hukum disebutkan bahwa asosiasi karyawan kemudian menyewa penyelidik swasta untuk mengkaji insiden itu.

Di samping itu, asosiasi mencabut keuntungan-keuntungan sewa yang sebelumnya dinikmati oleh Zanial sebagai anggota, tanpa memberitatahukan kepadanya.

Direktur eksekutif ACLU cabang Kansas mengatakan, "Untuk memberikan label teroris kepada seseorang atas dasar penampilan mereka dan perayaan warisan mereka adalah memalukan, tetapi untuk tetap menggunakan label yang salah sebagai dasar diskriminasi terang-terangan - sekalipun setelah ditepis oleh FBI - jelas patut disalahkan."

Asosiasi karyawan Spirit Boeing Employees Association sejauh ini tidak memberikan komentar.

Diculik satu bulan oleh kelompok militan, 101 murid perempuan dibebaskan

Hampir semua siswi Nigeria yang diyakini diculik oleh kelompok militan Islam Boko Haram di kota Dapchi, Nigeria Utara, bulan lalu kini sudah dipulangkan.

Kementerian Penerangan dan Kebudayaan Nigeria mengatakan 101 dari 110 siswi dipulangkan pada Rabu dini hari (21/03) setelah ditempuh "upaya lewat pintu belakang".Menteri Penerangan dan Kebudayaan, Alhaji Lai Mohammed, mengatakan gadis-gadis itu dibebaskan "tanpa syarat" dan "dengan bantuan beberapa teman negara ini".

"Pemerintah mempunyai pemahaman jelas bahwa kekerasan dan konfrontasi tidak akan menjadi jalan keluar karena bisa membahayakan keselamatan nyawa anak-anak, sehingga pendekatan nonkekerasan dikedepankan," tambah Mohammed.

Ditambahkannya upaya pembebasan gadis-gadis lainnya terus berlangsung.Militer lalu "menghentikan sementara" operasi di kawasan itu untuk memastikan agar tidak sampai jatuh korban.

Namun tidak disinggung sama sekali tentang laporan-laporan bahwa sejumlah siswi telah meninggal dunia.Seorang ayah, Kundili Bukar, mengatakan kepada BBC bahwa para anggota kelompok militan yang diyakini sebagai Boko Haram menggunakan iring-iringan kendaraan untuk masuk ke Dapchi pada Rabu dini hari dan menyerahkan anak-anak perempuan kepada masyarakat.

Mereka lantas meninggalkan Dapchi seketika. Menurut Kundili Bukar, anak-anak tersebut tampak letih dan kurus kering, namun beberapa di antara mereka dilaporkan mempunyai kekuatan untuk berlari menuju rumah keluarga setelah dibebaskan.

Orang tua lainnya, Manuga Lawal, mengatakan ia sudah sempat berbicara dengan putrinya melalui sambungan telepon.Gadis-gadis kecil itu diculik setelah para anggota militan menyerbu sekolah mereka di kota Dapchi pada 19 Februari lalu.

Presiden Muhammadu Buhari mengatakan bahwa penculikan tersebut merupakan 'bencana nasional' dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga siswi-siswi.Kelompok militan Boko Haram berusaha mewujudkan negara Islam di bagian utara Nigeria.

Kelompok itu dilaporkan sudah berbaiat kepada kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).

Pada tahun 2014, Boko Haram menculik 276 siswi dari sekolah di Chibok, yang kemudian memunculkan gerakan #BringBackOurGirls di seluruh dunia.

Sebagian gadis itu diperdaya untuk dinikahi oleh para penculiknya, atau dikirim sebagai pengebom bunuh diri perempuan.

Hingga kini masih terdapat 100 gadis yang belum dibebaskan dan lokasi mereka juga belum diketahui.

Migrasi kartu ATM ke teknologi chip 'lamban', pembobolan rekening terus berulang

Kasus pembobolan kartu debit atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM) melalui teknik penggandaan data (skimming) terus terjadi sejak 2009.

Peralihan kartu dari teknologi pita magnetik ke chip yang lamban dianggap sebagai pangkalnya.

Bank Central Asia (BCA) pada tahun 2010 menyebut kerugian nasabahnya akibat skimming mencapai Rp5 miliar. Kejahatan model itu menyasar berbagai bank, seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia dalam kasus Maret ini.

"Sejak 2010 Bank Indonesia mewacanakan penggunaan teknologi chip, tapi pelaksanaannya kerap diundur sampai 2021."

"Kasus seperti ini kerap terjadi karena tidak ada perkembangan teknologi perbankan yang berarti," kata pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, kepada BBC Indonesia, Rabu (21/03).

Sepuluh bulan sebelum Polri kembali mengungkap kejahatan skimming terbaru di Kediri dan Surabaya, Jawa Timur, pada Juni 2017 BI menetapkan standar teknologi chip untuk kartu debit.Kebijakan itu dibuat atas pertimbangan perlindungan terhadap nasabah. Tahun 2015, BI lebih dulu mewajibkan bank menerapkan enam digit personal indentity number(PIN).

Melalui Standar Nasional Teknologi Chip, BI membagi migrasi kartu magnetik menujuchiplima tahapan waktu. Akhir 2018, 30% kartu debit yang beredar harus sudah berteknologi chip.

Secara berturut-turut selama tiga tahun berikutnya, persentase itu harus meningkat menjadi 50%, 80%, dan 100%.

"Keamanan fisik perbankan sedemikian lemah dan dimanfaatkan terus, tidak ada perkembangan berarti dalam sistem ATM bank sehingga kasus itu tetap marak," kata Ruby.

Usai pengungkapan pembobolan rekening BRI di Kediri, Deputi Bank Indonesia Erwin Rijanto mendesak semua bank mengganti kartu debit nasabah.

Erwin menilai teknologi kartu debit dan ATM yang lawas adalah satu-satunya penyebab kejahatan skimming.

"Yang di-skimming adalah kartu debit yang menggunakan magnetic stripe," ujarnya kepada pers, Jumat pekan lalu.

Hal serupa dikatakan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto.

"Dengan perkembangan teknologi, sebetulnya pihak perbankan dituntut menciptakan kartu yang sekuritinya ditingkatkan, yaitu dengan chip atau pengaman lainnya sehingga yang tidak berhak sulit menggunakan kartu itu," kata Setyo, 

Hingga tengah pekan ini, kepolisian menangkap empat warga asing asal Bulgaria, Rumania, dan Hungaria, yang diduga berada di balik jejaring pengganda data nasabah.

Polisi menduga kartel itu terdiri dari sejumlah kelompok yang tidak saling mengenal. Setiap satuan kepolisian di beberapa daerah kini bekerja sama untuk mengejar pelaku skimming lainnya.

Polri melacak, setidaknya kasus pembobolan rekening ini terjadi di Kediri, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Tangerang.

Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya, Kombes Nico Afinta, menyebut jejaring pembobol rekening nasabah bank beraksi tak hanya di Indonesia, tapi juga Amerika Serikat, Singapura, India, dan belasan negara lain.

Menurut Ruby Alamsyah, Indonesiamenjadi sasaran kejahatan skimming karena lemahnya koordinasi antarinstansi serta penegakan hukum yang lemah.

Pada tahun 2010 misalnya, dua pelaku kejahatan ini divonis penjara selama 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bali. Mereka terbukti merugikan nasabah BCA hampir sekitar Rp5,8 miliar.

Sebelumnya, Direktur Digital Banking dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo menyebut perusahaannya akan mempercepat migrasi pita magnetik ke chip.

"Target kami 30% di tahun ini," kata Indra di Bandung, Sabtu pekan lalu. Angka yang disebutnya merupakan kewajiban yang diberikan BI.

BRI, kata Indra, telah mengganti uang nasabah yang hilang akibat kejahatanskimming sebesar Rp145 juta. Nominal itu untuk 33 rekening nasabah yang berada di Kediri.

Adapun, Bank Mandiri juga mengklaim telah mengembalikan uang nasabahnya yang raib. Namun bank pelat merah ini menolak menyebut nominal yang mereka tanggung.

"Ada (kerugian) tapi tidak banyak," kata Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas.Di balik kewajiban migrasi ke teknologi chip ini, Ruby Alamsyah menilai bank tidak terlalu antusias karena ongkos yang tak sebanding dengan penerimaan.

Ruby berkata, industri perbankan kini lebih fokus mengembangkan transaksi non-tunai seperti melalui internet dan mobile banking.

"Mereka merasa merapikan ATM berbiaya tinggi tapi hasilnya belum tentu tinggi bagi keuntungan mereka," ujarnya.

Terkait penilaian itu, Indra Utoyo enggan memaparkan investasi BRI untuk pergantian kartu debit dan ATM serta perangkat yang berkaitan dengan transaksi tunai lainnya.

"Biaya ada, tapi buat kami yang penting nasabah aman dari ancaman skmming, pencurian data," kata Indra.

Skandal Cambridge Analytica: Boss Facebook akui 'kesalahan' tapi tak minta maaf pada pengguna

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengakui bahwa raksasa jejaring sosial itu telah "membuat kesalahan" yang menyebabkan data jutaan pengguna Facebook dieksploitasi oleh sebuah perusahaan jasa konsultasi politik.

Perusahaan itu, Cambridge Analytica dituduh menyalahgunakan data pengguna Facebook untuk kepentingan para klien politik mereka.

Dalam sebuah pernyataan, Zuckerberg mengatakan, memang telah terjadi tindakan "pelanggaran kepercayaan."Dalam pernyataan di akun Facebooknya, dia berjanji untuk menerapkan sistem yang membuat perusahaan-perusahaan aplikasi lebih sulit untuk "memanen" informasi pengguna.

"Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi data Anda, dan jika kami tidak mampu maka kami tidak pantas untuk melayani Anda," kata Zuckerberg.Analisis Dave Lee, BBC, di markas besar Facebook

Saya membaca satu hal yang lantang dan jelas dari pernyataan ini: Facebook tidak siap untuk menerima kesalahan atas apa yang telah terjadi.

Penyesalan tidak pernah menjadi bagian dari kekuatan Zuckerberg, dan pernyataan yang muncul setelah berhari-hari peristiwanya itu tidak berbeda.

Tidak ada permintaan maaf kepada pengguna, investor, atau staf tentang bagaimana oleh kebijakan data mereka saat itu memungkinkan terjadinya insiden ini.

Tidak ada penjelasan mengapa, setelah terjadinya penyalahgunaan data seperti ini pada tahun 2014, Facebook memilih untuk sekadar mengecam perusahaan-perusahaan itu dan bukan langsung memblokir mereka.

Tidak ada alasan mengapa Facebook tidak memberi tahu pengguna bahwa data mereka mungkin telah terdampak. Secara teknis, masih belum.

Kata-kata Zuckerberg bukanlah penjelasan, tetapi merupakan suatu pembelaan hukum dan politik. Perusahaan ini tahu bahwa mereka sedang mengarah ke pertempuran di berbagai medan.Pada tahun 2014 Facebook mengundang pengguna untuk mengikuti kuis "This is Your Digital Life." Ini aplikasi yang dibuat untuk mengetahui tipe kepribadian pengguna, yang dikembangkan oleh peneliti Cambridge University, Dr Aleksandr Kogan.

Saat itu hanya sekitar 270.000 data pengguna yang dikumpulkan. Namun aplikasi ini ternyata mengumpulkan juga data publik dari teman-teman para pengguna itu.

Facebook kemudian mengubah jumlah data yang bisa dikumpulkan perusahaan pengembang dengan cara ini. Tetapi seorang bernama Christopher Wylie membocorkan fakta bahwa sebelum aturan penggunaan data diperketat, Cambridge Analytica telah memanen data dari sekitar 50 juta orang.Menurut Christoper Wylie, data itu dijual ke Cambridge Analytica - yang tidak memiliki hubungan dengan Cambridge University- yang kemudian menggunakannya untuk menganalisa profil psikologis orang-orang itu dan memasok materi pro-Trump kepada mereka.

Dalam percakapan yang direkam secara rahasia oleh program investigasi Channel 4, pemimpin perusahaan itu, Alexander Nix mengatakan bahwa perusahaan yang berbasis di London itu mengelola kampanye digital Donald Trump selama pemilu AS tahun 2016.

"Kami melakukan semua penelitian, semua data, semua analisis, semua penargetan. Kami menjalankan semua kampanye digital, kampanye televisi dan data kami menginformasikan semua strategi itu," tambahnya.

Dr Aleksandr Kogan mengatakan bahwa menurut Cambridge Analytica semua yang mereka lakukan adalah sah, dan bahwa dia dijadikan "kambing hitam" oleh Cambridge Analytica dan Facebook.Cambridge Analytica menyangkal telah melakukan kesalahan apa pun.

Facebook mengatakan bahwa data pengguna diperoleh secara sah tetapi Cambridge Analytica tidak menghapusnya ketika diminta untuk melakukannya.

Namun Cambridge Analytica mengatakan mereka menghapus data itu ketika diminta oleh Facebook.Perusahaan itu menskors pimpinan mereka, Alexander Nix, Selasa lalu, menyusul pernyataannya yang direkam secara rahasia oleh saluran televisi Channel 4, yang menunjukkan bagaimana perusahaan itu menjalankan taktik yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan para politisi secara online.

Namun, Cambridge Analytica mengatakan laporan di Channel 4 News itu "sangat membelokkan" pernyataan Nix.Para senator AS meminta Zuckerberg untuk bersaksi di depan Kongres tentang bagaimana perusahaannya bisa melindungi para pengguna, sementara lembaga perlindungan konsumen US Federal Trade Commission dilaporkan sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap Facebook.

Ketua Parlemen Eropa juga mengatakan akan menyelidiki kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data.

Anggota Komisi Informasi Inggris, Elizabeth Denham sedang berusaha mendapatkan surat perintah untuk menggeledah kantor Cambridge Analytica.

Sementara itu, sebuah komite parlemen Inggris telah meminta bos Facebook Mark Zuckerberg untuk membeberkan bukti-bukti tentang penggunaan data pribadi oleh mereka.

Sudah muncul pula seruan untuk dilakukannya investigasi terhadap apa yang dilakukan Cambridge Analytica selama pemilihan umum 2013 di Kenya.

Mayoritas generasi milenial di 12 negara Eropa mengaku 'tak punya agama'

Survei terhadap anak-anak muda dan orang dewasa di 12 negara Eropa berusia antara 16 hingga 29 tahun -yang kadang disebut generasi milenial- memperlihatkan mayoritas dari mereka mengaku tidak menganut agama.

Angka anak muda yang tidak beragama sangat tinggi, terutama di Republik Ceko, yang proporsinya mencapai angka 91%.

Kecenderungan tidak menganut agama tertentu juga tinggi di Estonia, Swedia, dan Belanda, yang angkanya berkisar antara 70% hingga 80%.

Sementara yang mengaku paling relijius, dalam pengertian secara terbuka mengaku menganut agama, adalah anak-anak muda di Polandia, diikuti oleh Lithunia dan Austria.Warga di Eropa secara tradisional mengaku sebagai pemeluk Kristen.

"Norma bahwa biasanya orang-orang Eropa memeluk Kristen, sudah tak berlaku lagi, dan mungkin hilang selamanya atau setidaknya dalam kurun 100 tahun ke depan," kata Stephen Bullivant, kepada koran Inggris, The Guardian.

Bullivant adalah guru besar teologi dan sosilogi di St Mary's University di London yang menulis hasil survei yang dilakukan pada 2014-2016 di 21 negara Eropa tersebut.urvei dilakukan atas permintaan Gereja Katolik Roma."Dengan pengeculian di beberapa negara, kecenderungan anak-anak muda (di Eropa) adalah mereka tak punya afiliasi dengan agama atau mengaku tak menjalankan agama," jelas Bullivant.

Dalam wawancara dengan BBC, hari Rabu (21/03), Bullivant mengatakan secara budaya, afiliasi agama biasanya muncul jika seseorang besar atau tumbuh dengan pengaruh agama yang kuat.

Bagi generasi milenial, kata Bullivant, pengaruh agama lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Memang, ada pendidikan agama Kristen di sekolah, tapi pendidikan ini 'tidak membekas' pada generasi ini.Rendahnya afiliasi agama juga tercermin ketika anak-anak muda yang disurvei menjawab pertanyaan tentang praktik beragama.

Di Republik Ceko, 70% anak-anak muda mengatakan tidak pernah ke gereja atau tempat ibadah lain dan 80% mengaku tidak pernah beribadah.

Di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda, antara 56% hingga 60% mengatakan tidak pernah ke gereja. Antara 63% hingga 66% tidak pernah beribadah.

Hanya di Polandia, Portugal dan Republik Irlandia di mana lebih dari 10% anak-anak muda mengatakan menghadiri misa atau kebaktian setidaknya sekali dalam sepekan.

Trump jatuhkan sanksi pada Cina hari ini, perang dagang mengancam?

Pemerintah Trump dijadwalkan untuk mengumumkan sanksi terhadap Cina, Kamis (22/3) ini, setelah menyimpulkan bahwa negara itu mendorong pencurian dan transfer kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan AS.

Gedung Putih mengatakan tindakan itu diambil setelah pembicaraan yang berlangsung bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah itu, menemui kegagalan.

Sanksi AS terhadap Cina itu diperkirakan akan juga mencakup pemberlakuan tarif bea masuk.

Langkah itu memicu ketakutan akan terjadinya perang dagang yang lebih luas.Dilaporkan media AS, Gedung Putih mempertimbangkan pemberlakuan tarif senilai antara $30miliar-$60 miliar (Rp410 triliun-Rp830 triliun), serta berbagai langkah yang akan membatasi investasi.

AS mungkin juga akan mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia, kata seorang pejabat kementerian perdagangan.

Hari Rabu (21/3) kemarin, kepala perunding perdagangan Amerika, Robert Lighthizer, mengatakan kepada anggota Kongres bahwa AS sedang berusaha memberlakukan "tekanan maksimum kepada Cina dan tekanan minimum pada konsumen AS."Lighthizer mengatakan, perlindungan kekayaan intelektual sangat penting bagi ekonomi AS.

"Ini masalah yang sangat penting," kata Lighthizer di acara itu. "Kami pikir mungkin itu hal yang paling penting yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan perdagangan."Seorang pejabat perdagangan AS mengatakan kepada para wartawan, AS memiliki bukti bahwa Cina menekan perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan transfer teknologi dengan mewajibkan mereka menciptakan kemitraan lokal agar bisa memasuki pasar Cina.

AS juga menemukan bukti bahwa Cina mengarahkan investasi mereka di AS ke industri strategis, dan melakukan serta mendukung serangan siber.Temuan ini merupakan hasil 'investigasi 301,' suatu pengkajian praktik-praktik bisnis Cina yang diperintahkan Donald Trump Agustus lalu.

Di pasal 301 undang-undang perdagangan, pemerintah memberikan kewenangan pada diri mereka sendiri untuk secara sepihak memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang dinyatakan tidak berdagang secara adil.

Presiden Trump selama ini sudah berulang kali mengecam defisit perdagangan AS yang besar terhadap Cina.Berkembang kekhawatiran di Amerika bahwa Cina sedang mencari teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Kongres juga mengesahkan undang-undang yang akan meningkatkan kewenangan pemerintah untuk meninjau ulang kesepakatan dagang luar negeri, jika dianggap ada ancaman yang ditimbulkan pada perusahaan AS yang didukung negara.

Tetapi sejumlah politisi dan kalangan industri, termasuk perusahaan pengecer, menyatakan kecemasan tentang kemungkinan terjadinya pembalasan.

"Saya sangat setuju pada upaya memberantas pelanggaran hak cipta oleh Cina, dan menuntut pertanggungjawaban mereka - tetapi mari kita menyasar pada apa yang kita inginkan berubah dari Cina," kata Erik Paulsen, seorang Republikan yang mewakili Minnesota, kepada Lighthizer, dalam dengar pendapat Rabu.

"Janganlah kita menembak kaki kita sendiri.Lighthizer mengakui kemungkinan pembalasan bisa terjadi, dan kalau itu terjadi, industri pertanian AS bisa terpukul. Namun dia mengatakan bahwa hal itu tidak boleh mencegah AS dalam mengambil tindakan.

"Jika ada pembalasan, maka Amerika Serikat harus mengambil tindakan untuk membela para petani," katanya.Cina mengatakan bahwa perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang.

Hari Selasa (20/3) lalu, hari terakhir sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri Cina, Li Keqiang mengatakan dia berharap kedua pihak bisa tetap "tenang".

Dia juga mengungkapkan harapan bahwa AS akan mengurangi pembatasan ekspor barang berteknologi tinggi ke Cina.