MENERIMA IKLAN/SPONSOR

Kami menerima jasa periklanan. bagi anda yang hendak beriklan di web/blog kami silahkan hubungi atau WA di 08991658370.

Monday, December 5, 2022

Piala Dunia 2022: Kenapa kaus seragam tim sangat mahal?

Piala Dunia Pria FIFA 2022 bukan hanya Piala Dunia termahal yang pernah ada bagi tuan rumah Qatar: suporter sepak bola di seluruh dunia yang ingin membeli replika kaus seragam tim nasional tercinta mereka harus merogoh kocek cukup dalam untuk versi resminya. Di beberapa negara, itu berarti menghabiskan lebih dari sepertiga gaji satu bulan seseorang yang mendapatkan upah minimum. Janine Garcia tidak berpikir dua kali ketika dia melihat kios di alun-alun Saens Pena, tempat berkumpulnya pedagang kaki lima yang populer di sisi utara Rio de Janeiro. Tempat itu penuh dengan tenda berwarna kuning dan biru, penuh dengan ratusan kemeja tim nasional Brasil versi tiruan alias KW yang tergantung di setiap sudut. "Saya beli yang biru (warna seragam kedua Brasil). Mereka terlihat begitu mengkilap sehingga banyak rekan kerja dan teman meminta saya untuk membelikan untuk mereka juga," kata guru berusia 42 tahun itu sambil terkekeh-kekeh. Kaus versi KW itu harganya setara dengan $14 (Rp 220.000), yang hanya sekitar seperlima dari harga seragam resmi yang diproduksi oleh raksasa pakaian olahraga AS Nike ($65, Rp1,2 juta). Ada juga versi premium, yang sama dengan setelan yang dikenakan pemain Brasil di Piala Dunia 2022, tetapi Anda harus membayar $130 (Rp2,04 juta).Saat ini, upah minimum bulanan di Brasil adalah sekitar $225 (Rp3,5 juta). Harga kaus seragam yang lebih murah sampai hampir 30% dari angka tersebut dan yang lebih mahal sekitar 58%.Kenaikan harga "Kaus sepak bola sudah jadi barang mewah buat kami," kata Garcia.Dalam sebuah artikel pada bulan September, majalah bisnis Brasil Exame melaporkan bahwa versi terbaru dari kaus Brasil yang diluncurkan menjelang Piala Dunia harganya telah naik 40% sejak turnamen terakhir empat tahun yang lalu, meskipun Brasil tampil buruk untuk standar mereka - pemegang lima gelar juara dunia itu gagal lolos ke babak perempat final untuk ketiga kalinya dalam empat turnamen sejak terakhir kali mereka mengangkat trofi pada 2002.Tapi Brasil bukan satu-satunya negara tempat harga kaus sepak bola membuat banyak orang heran dan mengeluh. Di Inggris, yang sedang menghadapi krisis ekonomi terbesar dalam satu generasi, kaus seragam nasional Inggris untuk Piala Dunia 2022 adalah yang termahal yang pernah dirilis ($85 atau Rp1,23 juta untuk versi yang paling murah). Di masa lalu, kenaikan harga kaus bola pernah dikritik oleh sejumlah politikus, termasuk mantan Perdana Menteri David Cameron. "Ini mahal sekali. Orang tua berada di bawah tekanan besar untuk membeli kaus seragam terbaru dan kita tidak boleh dimanfaatkan," kata Cameron kepada BBC pada 2014. Penggemar Prancis yang ingin membeli kaus seragam baru tim juara dunia saat ini diharapkan untuk mengeluarkan sekitar $93 (Rp1,5 juta). Baik Inggris maupun Prancis bermitra dengan Nike sebagai pemasok seragamnya.Namun di negara-negara ini dampak pada kantong penggemar tidak seberapa bila dibandingkan dengan beberapa lain: di Inggris, upah minimum per jam nasional adalah sekitar $11.50 (Rp180.000), yang dapat setara dengan sekitar $1.750 (Rp27,4 juta) per bulan. Di Prancis, upah bulanan minimum setara dengan hampir $1.400 (Rp21,9 juta). Daya beli masyarakat di Ghana sangat jauh dari itu, itulah sebabnya para suporter timnas awal tahun ini turun ke media sosial untuk mengungkapkan kekecewaan mereka pada berita bahwa seragam Piala Dunia tim berjuluk "Black Stars" itu, yang dibuat oleh produsen pakaian asal Jerman Puma, diluncurkan ke pasaran dengan harga sekitar $94 (Rp1,4 juta)."[Kaus] yang palsu belum keluar?" tanya salah seorang warganet.Saat ini, upah minimum legal di negara Afrika itu, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, adalah $0,95 (hampir Rp15.000) per jam - atau mungkin sekitar $145 (Rp2,3 juta) per bulan. Di Senegal, pemegang gelar juara Piala Afrika saat ini, model tiruan alias KW dicari banyak orang di jalanan ibu kota Dakar, meskipun badan sepak bola negara itu sudah meminta para fan untuk membeli kaus orisinalnya, juga didesain oleh Puma, untuk "mendukung tim nasional". Mulai tanggal 14 November, kaus model resmi dijual dengan harga sekitar $71, yang mencakup lebih dari 75% upah minimum bulanan Senegal yaitu $0,52 per jam ($79 per bulan), menurut Kementerian Ketenagakerjaan. "Kaus orisinalnya kemahalan. Kausnya bagus, tapi orang-orang di sini tidak punya uang," kata Malik, seorang pedagang kaki lima di Senedal, kepada Radio France International. "Saya mendapat semakin banyak pelanggan," kata si pedagang, sebelum mengungkapkan harapan bahwa tim Senegal bisa lolos ke babak 16 besar, karena ini akan memungkinkan dia untuk menaikkan harga kaus jualannya. Ekonomi kaus bola Kaus bola sebenarnya bukan produk yang mahal untuk diproduksi. Richard Denton, dosen di Institut Manajemen Olahraga Johan Cruyff di Barcelona, memperkirakan biaya produksinya kurang dari $10 (Rp157.000) per unit"Ini jelas-jelas membuat harga final tampak kemahalan dan orang bisa berargumen bahwa itu tidak bisa dibenarkan," kata Denton. "Tetapi harga yang tidak masuk akal bagi satu orang bisa masuk akal bagi yang lain, karena ada biaya dan investasi lain yang terlibat dan memengaruhi harga finalnya." Ahli ekonomi Cesar Grafietti, yang berspesialisasi di bisnis sepak bola, menjelaskan bahwa harga final kaus sepak bola tidak terutama ditentukan oleh ongkos produksi — pajak dan biaya logistik termasuk transportasi memberi dampak yang paling besar. Dua komponen biaya itu telah membesar sejak pandemi virus corona, yang telah mengganggu rantai pasok, serta perang di Ukraina, yang menaikkan harga bahan bakar global. "Produsen pakaian sebenarnya tidak mendapat banyak uang dari penjualan seragam, karena mereka juga harus membayar klub-klub papan atas dan federasi sepak bola nasional uang yang tak sedikit untuk hak memproduksi seragam mereka," Grafietti menambahkan. Persaingan para perusahaan raksasa Perusahaan raksasa seperti Nike dan saingan bebuyutannya dari Jerman Adidas melakukan segala cara untuk memastikan tim-tim paling bergengsi mengenakan peralatan buatan mereka. Pada Piala Dunia kali ini, Nike adalah pemasok untuk 13 dari 32 tim yang berpartisipasi, sementara Adidas memasok tujuh tim, termasuk empat kali juara dunia Jerman, dua kali juara dunia Argentina, dan tim favorit lainnya, Spanyol. Dua perusahaan besar ini membayar federasi nasional negara-negara tersebut total $275 juta (Rp4,3 triliun) setahun untuk keistimewaan itu, menurut situs web bisnis olahraga SportsPro Media.."Perusahaan-perusahaan ini punya pemegang saham yang jelas-jelas tidak akan suka kalau Adidas atau Nike tidak mengembalikan investasi sebesar itu melalui kesepakatan dengan tim-tim sepak bola," Denton menerangkan. "Tetapi kita sendiri yang harus memutuskan apakah kaus itu mahal atau tidak. Karena itulah sebagian orang minum anggur murah dan sebagian lainnya minum anggur mahal." BBC menghubungi Adidas, Puma, dan Nike untuk meminta komentar. Pada waktu artikel ini ditulis, baru Adidas yang membalas. Dalam sebuah pernyataan tertulis, perusahaan mengatakan bahwa harga final mencerminkan kualitas bahan yang digunakan untuk membuat kaus serta ketahanannya. "Seragam kami mengandung inovasi bahan yang sama dengan yang dipakai di lapangan serta dirancang dan diproduksi untuk dikenakan dengan bangga oleh para fan selama bertahun-tahun. Harganya mencerminkan tingkat ketahanan dan inovasi performa dalam pembuatannya." Laku seperti kacang goreng Janine Garcia dan kawan-kawannya menjauhi kaus seragam resmi yang tak terbeli, tetapi tampaknya tidak semua orang dibuat enggan oleh harga mahal: dalam artikel majalah Exame yang melaporkan kenaikan harga kaus seragam timnas Brasil sebesar 40%, perwakilan Nike mengatakan seragam tahun ini untuk Qatar adalah kaus yang paling laris dalam 26 tahun kemitraan antara perusahaan tersebut dengan badan sepak bola Brasil (CBF). Tetapi Garcia tidak percaya itu. "Saya ingin tahu siapa itu yang beli, karena saya kenal banyak orang berduit yang akhirnya beli yang KW juga karena pertimbangan untung-rugi," ujarnya. "Ini tidak seperti tas atau pakaian desainer, yang akan terus Anda pakai."

Mohenjo-daro, kota 'tumpukan orang mati' yang hilang di Lembah Indus Pakistan

Di dataran berdebu Sindh, Pakistan selatan, berbaring sisa-sisa salah satu kota kuno paling mengesankan di dunia yang belum pernah didengar kebanyakan orang. Angin sepoi-sepoi menyejukkan panas saat saya mengamati kota kuno di sekitar saya. Jutaan batu bata merah membentuk jalan setapak dan sumur-sumur, dengan daerah sekelilingnya terbentang dalam pola seperti kisi-kisi. Sebuah stupa Buddha kuno menjulang di atas jalan-jalan yang sudah usang, dengan kolam komunal yang besar, lengkap dengan tangga lebar di bawahnya. Entah bagaimana, hanya segelintir orang yang ada di sini – saya praktis memiliki tempat itu untuk diri saya sendiri.Saya berada sekitar satu jam di luar kota Larkana yang berdebu di Pakistan selatan di situs bersejarah Mohenjo-daro. Saat ini, hanya reruntuhan yang tersisa, namun 4.500 tahun yang lalu kawasan ini bukan hanya salah satu kota paling awal di dunia, tetapi juga kota metropolitan yang berkembang dengan infrastruktur yang sangat maju.Mohenjo-daro – yang berarti "tumpukan orang mati" dalam bahasa Sindhi - adalah kota terbesar dari Peradaban Lembah Indus (juga dikenal sebagai Harappan) yang membentang dari timur laut Afghanistan hingga India barat laut selama Zaman Perunggu. Diyakini pernah dihuni oleh setidaknya 40.000 orang, Mohenjo-daro adalah kota yang makmur dari tahun 2500 hingga 1700 Sebelum Masehi (SM). “Itu adalah pusat kota yang memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi dan agama dengan Mesopotamia dan Mesir,” jelas Irshad Ali Solangi, pemandu lokal generasi ketiga dari keluarganya yang bekerja di Mohenjo-daro. Tetapi, dibandingkan dengan kota-kota di Mesir Kuno dan Mesopotamia, yang berkembang pada waktu yang bersamaan, hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang Mohenjo-daro. Pada 1700 SM, kota itu ditinggalkan, dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu persis mengapa penduduk pergi atau ke mana mereka pergi.Para arkeolog pertama kali menemukan kota kuno tersebut pada tahun 1911 setelah mendengar laporan tentang temuan beberapa batu bata di daerah tersebut. Namun, Survei Arkeologi India (ASI) mengesampingkan batu bata tersebut karena tidak memiliki kekunoan apa pun dan situs tersebut tetap tidak terganggu selama beberapa tahun lagi. Baru pada tahun 1922 R D Banerji, seorang petugas ASI, percaya bahwa dia melihat sebuah stupa yang terkubur, struktur mirip gundukan tempat umat Buddha biasanya bermeditasi. Hal ini menyebabkan penggalian besar-besaran - terutama oleh arkeolog Inggris Sir John Marshall - hingga akhirnya penamaan Mohenjo-daro sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1980. Sisa-sisa yang mereka temukan mengungkapkan tingkat urbanisasi yang sebelumnya tidak terlihat dalam sejarah, dengan Unesco memuji Mohenjo-daro sebagai reruntuhan Lembah Indus yang "terlestarikan". Mungkin fitur kota yang paling mengejutkan adalah sistem sanitasi yang jauh melampaui zamannya. Ketika drainase dan toilet pribadi menjadi kemewahan para orang kaya di Mesir dan Mesopotamia, di Mohenjo-daro, toilet tersembunyi dan selokan tertutup ada di mana-mana.Sejak penggalian dimulai, lebih dari 700 sumur telah ditemukan, sebagai tambahan ke sistem pemandian pribadi, termasuk "Pemandian Besar" berukuran 12m x 7m untuk penggunaan komunal. Hebatnya, toilet ditemukan di banyak tempat tinggal pribadi, dan limbah dibuang secara diam-diam melalui sistem pembuangan yang canggih di seluruh kota. "Ini adalah sebuah kompleksitas pada tingkat kota yang ingin kita tinggali hari ini," kata Uzma Z Rizvi, seorang arkeolog dan profesor di Institut Pratt Brooklyn, yang menulis esai tahun 2011 berjudul Mohenjo-daro, The Body, and the Domestication of Waste. Penduduk Mohenjo-daro juga memahami lingkungan mereka. Menyadari kotanya terletak tepat di sebelah barat Sungai Indus, mereka membangun anjungan pertahanan banjir dan sistem drainase yang mengesankan untuk melindungi diri dari banjir tahunan. Selain itu, mereka adalah pemain kunci dalam jaringan perdagangan laut yang terbentang dari Asia Tengah hingga Timur Tengah. Selama berabad-abad, mereka menghasilkan tembikar, perhiasan, patung, dan barang-barang lain yang diukir dengan rumit yang tersebar di mana-mana dari Mesopotamia hingga Oman saat ini.Saat ini, kota bersejarah tersebut telah diubah menjadi taman lokal yang rindang dan teduh, lengkap dengan meja piknik. Namun, pelancong dari bagian lain Pakistan jarang menjelajah ke lokasi terpencil ini, dan jarang ada turis asing. Saya berkelana di jalan-jalan kuno yang mirip kisi-kisi, melihat banyak sumur, tembok tinggi yang memberikan keteduhan yang sangat dibutuhkan, dan saluran air yang tertutup – takjub bahwa semua ini telah direkayasa ribuan tahun yang lalu. Kemampuan Mohenjo-daro untuk menguasai seni sanitasi dan pembuangan limbah bukanlah satu-satunya fitur canggih yang membedakan penduduk ini dari peradaban awal lainnya. Para arkeolog telah mencatat penggunaan atas bahan bangunan terstandar, meskipun keterbatasan mesin bangunan. “Semua batu bata memiliki perbandingan 4:2:1, meskipun bentuknya tidak sama,” jelas Rizvi. "Penting untuk menyadari bahwa semua batu bata ini mengikuti semacam sensibilitas. Ada perasaan tentang seperti apa kota mereka yang mereka inginkan. Jika Anda membuat semuanya dalam rasio, bahkan ruang yang Anda lalui kemudian secara inheren mengikuti kepekaan rasio juga." Batu bata – terbuat dari pengeringan matahari dan akhirnya pembakaran kiln – telah bertahan dari unsur-unsur selama ribuan tahun. Dan meskipun arsitektur mewah seperti mansion, kuil, dan indikator status lainnya tidak ada dalam desain Mohenjo-daro, Rizvi menjelaskan bahwa ini tidak berarti bahwa arsitektur monumental tidak ada. “Di sini monumentalitasnya benar-benar monumentalitas infrastruktur,” ujarnya.Menyeberangi trotoar penuh batu bata yang mengarah jauh dari Kota Atas, saya menemukan diri saya berada di Kota Bawah, yang merupakan wilayah mayoritas dari 300 hektare lebih luas Mohenjo-daro dan menampung pemukiman kota yang berkembang pesat. Organisasi adalah aturan main di sini. Lusinan jalan yang relatif sempit tersebar dalam jaringan terencana dengan sudut 90 derajat yang sempurna. Pintu masuk rumah lokal - termasuk yang ada di kamar mandi - menggunakan ambang pintu yang tidak berbeda dengan yang Anda temukan di rumah atau bangunan mana pun saat ini. “Ketika Anda melihat ambang batas, Anda tahu bahwa seseorang telah memikirkan apa artinya berada di dalam dan di luar,” kata Rizvi. Di Museum Mohenjo-daro, sebuah bangunan kecil yang terletak di area berumput kompleks, saya mendapat wawasan lebih jauh tentang penghuninya. Ratusan segel dekoratif – seringkali menampilkan satu hewan – serta patung, perhiasan, perkakas, mainan, dan potongan tembikar telah berhasil digali dari situs tersebut. Dipajang di deretan rak kaca, relik itu terawetkan dengan sangat baik. Di antara artefak-artefak itu ada dua patung: seorang perempuan muda yang mengenakan perhiasan dan gaya rambut yang rumit; dan yang lainnya adalah pria berpenampilan rapi yang tampaknya berstatus tinggi. "Pria elit ini - kami tidak tahu apakah dia seorang pendeta atau raja - menunjukkan kepada kami perhatian terhadap detail dalam hal perhiasan dan perawatan fisik," jelas Rizvi. "Ini memberi kita wawasan tentang bagaimana [penghuni] memperlakukan diri mereka sendiri, tubuh mereka. Jelas, ada pemahaman tentang matematika. Jelas, ada pemahaman tentang geometri. Jelas, ada pemahaman tentang mode."Namun, detail utama yang dapat membuka lebih banyak tentang kehidupan dan masa penduduk tetap berada di luar jangkauan. Sementara tulisan-tulisan kuno sering mengungkap rahasia peradaban, tidak demikian halnya dengan Mohenjo-daro, yang penduduknya menggunakan apa yang dikenal sebagai Aksara Lembah Indus. "Itu adalah bahasa piktografik dengan lebih dari 400 tanda. Masih belum diterjemahkan," kata pemandu saya Solangi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mohenjo-daro adalah misteri lain yang belum terpecahkan. Secara kolektif, para peneliti tidak yakin mengapa kota itu ditinggalkan sekitar tahun 1700 SM, meskipun diyakini secara luas bahwa faktor iklim berperan. Meski begitu, Rizvi menjelaskan, hilangnya Mohenjo-daro tidak serta merta dalam sekejap. "Kota itu sendiri tidak tiba-tiba dievakuasi. Sekitar 1900 SM, Anda melihat pergeseran terjadi, lebih sedikit jejak orang yang tinggal di kota mulai muncul dalam catatan material. Bukan karena semua orang pergi, tetapi ada lingkungan tertentu yang mulai terlihat keadaan rusak. "Periode waktu belakangan ini tidak memiliki kepadatan populasi yang sama dengan periode waktu sebelumnya. Anda melihat pergerakan lambat orang meninggalkan kota, "katanya. Sekarang, beberapa ribu tahun kemudian, kota ini sekali lagi dalam bahaya setelah banjir dahsyat melanda Pakistan pada Agustus 2022. Dr Asma Ibrahim, seorang arkeolog dan museolog yang terlibat dalam pekerjaan pelestarian di seluruh negeri, membenarkan hal itu. Saat ini Mohenjo-daro telah telah rusak dan banjir yang melanda situs itu menjadi hal yang ditakutkan para arkeolog.Ketika ditanya tentang bagaimana Mohenjo-daro dapat dilindungi ke depan, Ibrahim merekomendasikan penggunaan saluran untuk mengalihkan kelebihan air dari lokasi tetapi menekankan bahwa diperlukan "strategi jangka panjang". Rencana yang panjang untuk kawasan tersebut tidak hanya akan menguntungkan situs arkeologi, tetapi juga banyak penduduk setempat, seperti Solangi, yang tinggal di sekitarnya. Dari rumah Solangi di desa Dandh, stupa terlihat jelas. “Bagi saya, Mohenjo-daro adalah harta peradaban kuno. Kita harus menjaganya untuk generasi mendatang,” tegasnya. Saat saya menyusuri jalan setapak, saya setuju dengan penjelasan Solangi. Saya memikirkan jalan-jalan yang teratur dan batu bata yang dipotong dengan sempurna. Kolam di dalam tanah dikenal sebagai Pemandian Besar. Sistem sanitasi yang tersebar luas yang dapat mengungguli beberapa infrastruktur yang terlihat di Pakistan saat ini. Seperti yang dikatakan Solangi dengan cerdik, "Kekayaan publik dihabiskan untuk kesejahteraan publik."Dan setidaknya untuk sementara, investasi mereka terbayar. Mohenjo-daro berkembang pesat, dan penduduknya dapat menikmati standar hidup yang jauh melampaui norma pada masanya. Duduk di dalam motor bajai dalam perjalanan kembali ke Larkana beberapa jam kemudian, saya merasa bersyukur. Selama ribuan tahun, Mohenjo-daro terkubur dalam tanah dan pasir, tampaknya hilang selamanya di dataran Pedalaman Sindh. Namun, berkat upaya tak kenal lelah selama seabad terakhir dari pemandu yang berdedikasi seperti Solangi dan arkeolog, salah satu kota paling maju di dunia kuno dapat kembali dilalui sekali lagi.

Protes di China: Anak-anak muda di balik demonstrasi menentang kebijakan nol Covid

Akhir pekan lalu di China, muncul generasi baru; banyak anak muda yang ikut serta dalam aksi protes publik pertama mereka. Di jalan-jalan, mereka terang-terangan menuntut untuk lepas dari kebijakan nol-Covid yang telah berlaku selama lebih dari tiga tahun. Di Shanghai, awalnya aksi protes dilakukan diam-diam. Warga berkumpul untuk memberi penghormatan pada korban kebakaran blok apartemen di wilayah Xinjiang, China bagian barat. Banyak yang percaya bahwa kebijakan pembatasan Covid mencegah para korban melarikan diri dari api. Jadi, di bawah penjagaan ketat polisi, mereka berduka. Mereka mengangkat kertas polos sebagai bentuk protes, menaruh karangan bunga, dan tidak berbicara apa-apa.Seiring malam semakin larut, kerumunan orang semakin besar dan semakin berani. Pada pukul 03.00 waktu setempat (02.00 WIB) hari Minggu (27/11) mereka berteriak: "Xi Jinping, turun! Xi Jinping, turun!"Seorang peserta aksi yang berusia awal dua-puluhan berkata ia turun ke jalan setelah mendengar banyak orang berteriak-teriak dari kamarnya. "Saya melihat banyak, banyak orang marah di dunia maya tetapi tidak ada yang pernah turun ke jalanan untuk berunjuk rasa," katanya kepada BBC. Ia membawa kameranya untuk merekam peristiwa yang ia rasakan sebagai momen bersejarah. "Saya melihat banyak orang - petugas polisi, mahasiswa, lansia, orang asing. Mereka punya pendapat yang berbeda-beda tetapi setidaknya mereka bisa menyuarakannya," ujarnya. "Penting sekali ada perkumpulan seperti ini. Saya merasa ini akan menjadi kenangan yang berharga." Seorang perempuan muda di tepi kerumunan berkata menurut dia ini adalah momen yang mendebarkan namun rapuh. "Saya tidak pernah melihat apa pun yang seperti ini selama saya hidup di China," ujarnya kepada BBC. "Saya meras lega. Akhirnya, kita bisa berkumpul, dan bersama-sama - untuk mengatakan sesuatu yang sudah ingin kita katakan untuk sekian lama." Kebijakan nol Covid telah mencuri tahun-tahun terbaik dalam hidupnya, kata gadis itu. Generasinya kehilangan penghasilan dan mata pencaharian, kesempatan untuk pendidikan dan perjalanan. Terperangkap dalam lockdown, kadang-kadang sampai berbulan-bulan, mereka terpisah dari keluarga dan terpaksa menunda atau membatalkan rencana hidup. Mereka "marah, sedih, tak berdaya" - seakan dalam purgatori. Seruan serupa terdengar di sejumlah kota besar di China akhir pekan itu. Di Universitas Tsinghua yang elite di Beijing, para mahasiswa, terinspirasi oleh demonstrasi yang mereka saksikan di dunia maya, juga berkumpul. Sebuah video - yang telah menjadi viral - menunjukkan seorang gadis berbicara dengan cepat, ketakutan bisa dirasakan dalam nada suaranya, ke pelantang. Sesekali suaranya pecah dan ia menangis. Tetapi massa mendukungnya: "Jangan takut! Terus bicara!" kata mereka. "Kalau kita tidak bicara karena takut didiskreditkan, saya pikir rakyat kita akan kecewa," ujarnya dengan suara parau. "Sebagai mahasiswa Universitas Tsinghua, saya akan menyesalinya selamanya."Cerdas atau naif? Bagi sejumlah pengamat yang lebih tua, demonstrasi politik ini - pemandangan yang tidak pernah terlihat selama puluhan tahun - mengungkit ingatan tentang unjuk rasa tahun 1989 di Lapangan Tiananmen, juga dipimpin oleh mahasiswa yang menginginkan China yang lebih bebas. Namun beberapa mengatakan semangat generasi ini datang dari ketidaktahuan bagaimana aksi protes itu berakhir - dengan pemberangusan berdarah. "Kombinasi idealisme masa muda - keberanian tanpa beban ingatan yang memilukan - berarti anak-anak muda turun ke jalan dan menuntut hak-hak mereka," kata peneliti Human Rights Watch China Yaqiu Wang. Lainnya berargumen bahwa itu meremehkan para pengunjuk rasa. Kemudaan mereka memungkiri betapa pekanya mereka pada sistem dan aturan China, kata Wen-ti Sung, pakar ilmu politik di Universitas Nasional Australia. Sung kagum pada "kecerdasan taktik" mereka. Para demonstran muda hari ini "adalah generasi paling berpendidikan yang pernah dilihat China," ujarnya. "Mereka tahu batas-batasnya. Mereka berusaha untuk menekan batasan tanpa melanggarnya," ia menambahkan. Para pengunjuk rasa di Shanghai menyerukan agar Presiden Xi turun dari jabatannya. Tetapi di hampir setiap unjuk rasa lainnya, para demonstran tidak menyuarakan tuntutan yang mereka khawatirkan terlalu politis. Kertas kosong - tanpa tulisan-tulisan yang mencela pemerintah - menjadi simbol mereka. Ketika disuruh polisi untuk menghentikan seruan untuk mengakhiri kebijakan nol-Covid, mereka merespons dengan sinis, malah meminta lebih banyak pengujian dan lebih banyak lockdown. "Perhatikan saja betapa hati-hati mereka sejak awal berusaha menutupi semua celah untuk meminimalkan tuduhan yang dapat dibuat pemerintah China terhadap mereka," kata Sung. Para pengunjuk rasa juga waspada terhadap suara-suara yang hendak melumpuhkan pesan mereka. Di Beijing, ketika seorang pria memperingatkan tentang "pengaruh asing", dia diejek oleh beberapa orang lain yang berteriak: "Dengan pengaruh asing, maksud Anda Marx dan Engels? Apakah itu Stalin? Apakah itu Lenin?" Partai Komunis China menjadikan Marxisme sebagai ideologi pedomannya. Massa di Beijing terus menekan: "Apakah kekuatan asing yang menyalakan api di Xinjiang? Apakah kekuatan asing yang menjungkirbalikkan bus di Guizhou?" "Apakah kekuatan asing yang menarik semua orang ke sini malam ini?" teriak seorang pria kepada kerumunan. Mereka berteriak kembali: "Tidak!" 'Nasionalis liberal' Sebelum pandemi, sebagian besar anak muda China sudah puas dengan prospek masa depan mereka. Covid mengubah semua itu. "Saya tidak bisa berkeliling dunia, saya tidak bisa melihat keluarga saya," kata pemuda yang membawa kamera di Shanghai itu. Ia berkata kepada BBC bahwa ia mengkhawatirkan ibunya, yang menderita kanker, di kota Guangzhou, China selatan. Pemerintah kota mencabut pembatasan Covid di sebagian besar distriknya pada Rabu. "Saya benar-benar ingin melihatnya. Sudah lama sekarang, saya tidak melihatnya, tidak menyentuh wajahnya, tidak makan malam dengannya," katanya. "Saya berharap kebijakan lockdown ini akan diangkat. Sesegera mungkin." BBC belakangan mendapat kabar bahwa hari itu juga, pria tersebut ditahan oleh polisi. Banyak anak muda yang bicara kepada BBC atau terlihat berbicara dalam video yang tersebar di internet mengatakan mereka ingin melihat negara mereka maju. Pada aksi protes, massa menyanyikan lagu kebangsaan China berulang kali - terutama bagian korus yang mengajak orang-orang untuk "Berdiri! Berdiri! Berdiri!" dan membela negara mereka. Salah satu hal yang membuat generasi ini benar-benar berbeda adalah patriotisme mereka, karena mereka besar di era kebangkitan China, kata Sung. Ia melabeli banyak anak-anak muda itu "nasionalis liberal" - yang, begitu percaya pada sistem, menuntut akuntabilitas ketika sistem itu gagal. "Sentimen bisa beralih dari pro-pemerintah ke anti-kemapanan dengan sangat cepat," katanya. Tetapi masih ada keinginan kolektif untuk membuktikan bahwa aksi protes mereka sah dan dibenarkan secara hukum. Dalam video kampus Tsinghua, setelah pembicara menyampaikan kekhawatiran bahwa protes dapat disusupi oleh pembuat onar, massa berteriak, "Tidak ada pelanggar hukum di sini! Tidak ada pelanggar hukum di sini!" Suara seorang laki-laki kemudian terdengar, dengan nada khawatir: "Kalau kita kehilangan kendali atas [demonstrasi ini], maka kita akan benar-benar kalah." "Kita tidak punya pengalaman melakukan ini ... tapi kita akan belajar perlahan-lahan."

Polisi moral Iran penegak aturan busana Islami dibubarkan, kata Jaksa Agung

Polisi moral Iran, yang bertugas menegakkan aturan berpakaian Islami di negara itu, dibubarkan, kata Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri dalam sebuah acara pada Minggu. Akan tetapi, saluran televisi pemerintah Al-Alam menyebut media asing menggambarkan komentar Montazeri seolah "Republik Islam mundur dari masalah jilbab dan kesopanan dan dipengaruhi kerusuhan baru-baru ini". Al-Alam menyebut "Tidak ada pejabat Republik Islam Iran yang mengatakan bahwa polisi moral telah ditutup."Iran telah menghadapi aksi protes berbulan-bulan atas kematian seorang perempuan muda, Mahsa Amini, setelah ditahan oleh polisi moral karena diduga melanggar aturan ketat berhijab. Montazeri sedang menghadiri sebuah konferensi agama ketika dia ditanya apakah polisi moral dibubarkan. “Polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan dan telah ditutup dari tempat mereka dibentuk,” kata Montazeri. Polisi moral berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Iran, bukan oleh lembaga peradilan. Pada Sabtu (03/12), Montazeri juga mengatakan kepada parlemen Iran bahwa undang-undang yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab akan ditinjau. Namun, kalaupun polisi moral ditutup, bukan berarti undang-undang yang telah berlaku selama puluhan tahun itu akan diubah. Aksi protes yang dipimpin oleh para perempuan Iran sejak kematian Amini pada 16 September lalu, telah dilabeli sebagai aksi “kerusuhan” oleh pihak berwenang. Amini meninggal dunia tiga hari setelah dia ditangkap oleh polisi moral di Teheran. Kematiannya memicu aksi-aksi protes yang diwarnai oleh kekerasan, lalu diikuti oleh isu-isu lainnya seperti ketidakpuasan atas kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan korupsi.‘Revolusi lah yang kami miliki’ Jika pembubaran polisi moral itu dikonfirmasi pemerintah Iran, keputusan tersebut diduga dilakukan untuk meredam amarah publik. Tetapi, tidak ada jaminan bahwa pembubaran polisi moral cukup untuk menghentikan aksi protes yang diwarnai aksi bakar hijab oleh para pengunjuk rasa. “Hanya karena pemerintah memutuskan membubarkan polisi moral, bukan berarti protes berakhir,” kata seorang perempuan Iran kepada program Newshour BBC World Service. “Bahkan pemerintah mengatakan hijab adalah pilihan pribadi pun tidak cukup. Orang-orang tahu bahwa Iran tidak memiliki masa depan di tangan pemerintah yang berkuasa saat ini.” “Kami akan melihat lebih banyak orang dari berbagai faksi masyarakat Iran, baik moderat maupun tradisional, bersuara mendukung perempuan untuk mendapatkan lebih banyak hak mereka kembali,” kata perempuan itu. Sedangkan perempuan lainnya mengatakan, “Kami, para pengunjuk rasa, tidak peduli lagi dengan jilbab. Kami telah bepergian tanpa itu selama 70 tahun terakhir.” “Sebuah revolusi adalah apa yang kami miliki. Hijab hanyalah titik awalnya dan kami tidak menginginkan apapun selain kematian diktator dan perubahan rezim.” Iran mendirikan berbagai bentuk “polisi moral” sejak Revolusi Islam 1979, tetapi polisi moral yang dikenal secara resmi sebagai Gasht-e Irsyad menjadi badan utama yang bertugas menegakkan kode etik Islam Iran. Mereka mulai berpatroli pada 2006 untuk menegakkan aturan berpakaian, yang juga mewajibkan perempuan memakai pakaian panjang dan melarang celana pendek, jins robek, atau menggunakan pakaian lain yang dianggap tidak sopan.

Arsene Wenger: Tim yang Fokus pada Piala Dunia, Bukan Politik, Lebih Mudah Masuk Babak 16 Besar

Mantan manajer klub Arsenal, Arsene Wenger, mengatakan hasil babak penyisihan grup Piala Dunia menunjukkan tim-tim yang maju tanpa banyak masalah adalah mereka yang paling siap secara mental dan tidak terganggu oleh hingar bingar masalah politik. Mengacu pada tersingkirnya Jerman, Belgia dan Denmark, Wenger, yang berbicara dalam sesi analisis teknis pertandingan fase grup yang digelar oleh badan sepak bola dunia FIFA, mengatakan tim-tim yang fokus pada pertandingan dan memulai dengan baik, seperti Brazil, Prancis dan Inggris, lebih mudah melenggang masuk ke babak 16 besar. "Tim-tim yang tidak mengecewakan dalam performa pertandingan pertama mereka - karena ketika Anda sampai di Piala Dunia Anda tahu Anda tidak akan kalah di pertandingan pertama - adalah tim-tim yang berpengalaman, mereka memiliki hasil .... mereka bermain bagus di awal permainan," kata Wenger, Minggu (4/12).

Pejabat: Iran Meninjau Ulang UU Wajib Jilbab

Iran pada Sabtu (3/12) mengatakan sedang meninjau undang-undang (UU) berusia puluhan tahun yang mewajibkan perempuan menutupi rambut mereka. Hal itu dilakukan ketika negara itu berusaha mengendalikan protes-protes lebih dari dua bulan terkait aturan berbusana di negara itu. Protes-protes telah menyapu Iran sejak kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu. Perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun itu tewas dalam tahanan polisi. Ia ditangkap oleh polisi moral karena dituduh melanggar UU tersebut. Para demonstran telah membakar jilbab mereka dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah. Sejak kematian Amini, semakin banyak perempuan yang tidak memakai jilbab, terutama di Teheran utara. "Kedua parlemen dan pengadilan membahas (isu)" mengenai apakah undang-undang itu perlu diubah, kata Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri. Dikutip kantor berita ISNA, ia tidak memerinci apa yang bisa dimodifikasi dalam undang-undang oleh kedua badan itu, yang didominasi oleh kubu konservatif. Tim peninjau itu bertemu pada Rabu (30/11) dengan komisi budaya parlemen "dan akan melihat hasilnya dalam satu atau dua minggu," kata jaksa agung itu.

4 Negara non unggulan Ini bakal mengejutkan lawan di 16 besar Piala Dunia 2022

Masih ada 4 negara kuda hitam yang tersisa dalam gelaran Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah pernah membuat tim Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal meratapi kekalahannya, karena dibungkam oleh negara 1-2 oleh negara tersebut. Sampai saat ini, gelaran Piala Dunia 2022 sedang memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 tim tengah berjuang untuk memperebutkan tiket menuju perempat final sampai mencapai tujuan sebagai juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara pun kian bertumbangan, karena kalah dari lawannya di babak 16 besar. Tapi di babak ini, ada juga setidaknya empat tim yang masuk ke dalam kategori kuda hitam dan masih bertahan, berikut ulasan selengkapnya. 1. Korea Selatan Urutan pertama sebagai negara kuda hitam yang masih bertahan di Piala Dunia 2022 adalah Timnas Korea Selatan. Tim yang dijuluki sebagai Taeguk Warriors ini baru akan menjajaki babak 16 besar kontra Brasil. Keberhasilan Korea Selatan mejeng di 16 besar didapat bukan dengan cara yang mudah. Sein Heung-min dan kawan-kawan tampil habis-habisan di Grup H sampai bisa finis di urutan kedua. Bahkan, Korea Selatan sempat membuat tim Ronaldo merana. Taeguk Warriors mengejutkan publik dengan menumbangkan Portugal di laga pamungkas Grup H dengan skor akhir 2-1. 2. Maroko Lalu ada Timnas Maroko yang sampai saat ini masih bertahan dalam gelaran Piala Dunia 2022. Tim yang mendapat julukan sebagai Singa Atlas tampil moncer dalam babak penyisihan grup. Bagaimana tidak, Maroko sukses mengemas dua kemenangan, satu seri, dan tanpa kalah. Hakim Ziyech dan tim lolos ke babak 16 besar dengan status juara Grup F. Sedangkan di 16 besar, Maroko harus berhadapan dengan Timnas Spanyol, sebagai runner up Grup E. Kedua tim ini akan bersua pada Selasa, 6 Desember 2022 besok malam pukul 22.00 WIB. 3. Swiss Berikutnya adalah Swiss, salah satu tim kuda hitam yang masih bisa bertahan di Piala Dunia 2022, karena belum berlaga di babak 16 besar. Tidak jauh berbeda dengan Jepang, Swiss di Piala Dunia kali ini harus mendapat perhatian lebih. Sebab, mereka berhasil mengemas dua kemenangan dan sekali kalah di penyisihan Grup G. Sedangkan di babak 16 besar sendiri, Swiss akan berhadapan dengan Timnas Portugal. Catatan Swiss di fase grup ini harus diwaspadai oleh tim Cristiano Ronaldo. Kedua tim dijadwalkan akan berjibaku pada Rabu, 7 Desember 2022 dini hari sekira pukul 02.00 WIB. 4. Jepang Negara kuda hitam berikutnya yang masih tersisa di Piala Dunia 2022 adalah Jepang. Seperti diketahui, Jepang sukses melenggang ke babak 16 besar usai sukses menjadi juara Grup E Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Jepang juga sukses membuat publik tercengang. Hal ini karena mereka berhasil menumbangkan dua tim raksasa Eropa, seperti Jerman dan Spanyol di fase grup. Sedangkan di 16 besar, tim dengan julukan Samurai Biru ini akan berjumpa dengan Kroasia. Samurai Biru akan memperebutkan tiket perempat final kontra Kroasia pada Senin, 5 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.

Friday, July 1, 2022

Perang Ukraina: AS akan tingkatkan kehadiran militer di seluruh Eropa, 300.000 serdadu siap siaga

Amerika Serikat akan meningkatkan kehadiran militernya di seluruh Eropa setelah NATO menyetujui "perubahan mendasar" dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Sikap terbaru AS ini terjadi di tengah rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Kamis (30/6), sebagai bagian dari misi menciptakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Sehari sebelum melawat ke Moskow, Presiden Jokowi telah bertemu Presiden Ukraina Presiden, Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Rabu (29/6). Di hadapan Zelensky, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Indonesia tahun ini berkedudukan sebagai presiden kelompok negara G20, yang menempatkan Presiden Jokowi di pusaran urusan internasional. Sejumlah pemimpin Barat mendesak Presiden Jokowi agar tidak mengundang Presiden Putin dalam pertemuan puncak G20 di Bali November mendatang.Markas militer permanen di Polandia Untuk meningkatkan kehadiran militernya di Eropa, AS akan membangun markas besar militer secara permanen di Polandia. Adapun kapal-kapal perang AS akan dikirim ke Spanyol, pesawat-pesawat tempurnya akan diterbangkan ke Inggris, dan pasukan angkatan daratnya akan berada di Rumania. Presiden AS Joe Biden mengatakan NATO "dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya". Aliansi militer itu mengalami perombakan terbesar sejak Perang Dingin, kata Sekjen NATO, Jens Stoltenberg. Rencana baru dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina ini artinya akan ada lebih dari 300.000 tentara dalam kesiapan tinggi pada 2023, naik dari 40.000 tentara yang ada sekarang. Inggris tingkatkan jumlah pasukan Biden mengatakan pada pertemuan puncak di Madrid bahwa NATO akan "diperkuat ke segala arah di setiap medan - darat, udara dan laut". Kementerian Pertahanan Inggris juga mengatakan pihaknya secara signifikan meningkatkan ketersediaan pasukan untuk pertahanan kolektif NATO. Artinya, akan lebih banyak kapal perang, pesawat tempur, dan pasukan darat yang siap tempur. Kementerian Pertahanan Inggris tidak akan memberikan perincian tentang jumlahnya, karena informasi ini tergolong "masalah sensitif bagi militer". Pengumuman AS tentang rencana kehadiran pasukan militernya di seluruh Eropa, tetapi secara khusus akan ditekankan di Eropa timur, yang ditandai rencana pembangunan markas permanen yang baru. Di sanalah, rencananya Korps ke-5 Angkatan Darat akan berbasis. 'Pertahankan setiap inci wilayah anggota NATO' Dalam pertemuan tingkat tinggi Nato di Madrid, Biden mengulangi komitmen NATO untuk "mempertahankan setiap inci" wilayahnya. Dia mengatakan: "Kami bersungguh-sungguh ketika kami mengatakan serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua." Langkah-langkah tersebut meliputi: Meningkatkan armada kapal angkatan laut AS jenis perusak di Spanyol dari empat menjadi enam unit. Kehadiran satu "brigade rotasi" tambahan di Rumania yang terdiri dari 3.000 petempur dan 2.000 personel kombatan lainnya. Lebih dari dua skuadron pesawat tempur siluman F-35 akan ditambahkan ke Inggris. Pertahanan udara tambahan dan kemampuan lainnya akan ditempatkan di Jerman dan Italia. Sejauh ini kehadiran militer Inggris di Estonia sudah naik hampir dua kali lipat, dengan kehadiran lebih dari 1.600 tentaranya di sana. Pada pertemuan puncak, para pemimpin NATO menyepakati untuk menerima negara-negara Nordik yang sebelumnya netral, Finlandia dan Swedia, untuk bergabung dalam aliansi itu. Keanggotaan dua negara itu perlu diratifikasi oleh pemerintah dari 30 negara anggota NATO. Joe Biden mengatakan keputusan ini "justru" tidak diinginkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengatakan strateginya menyerang Ukraina merupakan bumerang. NATO sepakati 'paket bantuan komprensif' bagi Ukraina Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan Finlandia dan Swedia telah secara resmi diundang untuk bergabung. Dia menggambarkannya sebagai "proses pencapaian tercepat yang pernah ada", seraya memperkirakan akan ada kemajuan cepat yang terus berlanjut. Finlandia dan Swedia saat ini harus menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar NATO dalam politik, hukum, dan angkatan bersenjata mereka - sesuatu yang diharapkan relatif mudah bagi negara-negara Nordik. Stoltenberg mengatakan Ukraina dapat terus mengandalkan bantuan aliansi dalam menghadapi agresi Rusia "selama diperlukan". Dia kemudian menambahkan Ukraina berjuang untuk kemerdekaannya, tetapi juga demi nilai-nilai yang dimiliki NATO. Dia mengatakan negara-negara anggota NATO telah menyetujui "paket bantuan komprehensif" untuk Ukraina. Di antaranya mencakup bahan bakar, pasokan medis, pelindung tubuh, sistem anti-drone, dan peralatan untuk menjinakkan ranjau. Semua referensi kemitraan dengan Rusia atau China telah berlalu. Dalam dokumen setebal 11 halaman, Konsep Strategis yang diperbarui NATO menjelaskan bagaimana aliansi tersebyt memandang adanya ancaman yang dihadapi negara-negara demokrasi Barat dan bagaimana rencana untuk menghadapinya. Federasi Rusia, kata NATO, adalah ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan aliansi militer ini, perdamaian, serta stabilitas di kawasan Euro-Atlantik. Dokumen itu menyebut, kami tidak dapat menganggap Rusia sebagai "mitra kami", tetapi "kami tetap bersedia membuka saluran komunikasi dengan Moskow" demi mencegah eskalasi. Kemitraan strategis yang mendalam antara Rusia-China bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan NATO, demikian penjelasan dokumen itu. Mengacu pada pernyataan Presiden Putin yang berulang-ulang bahwa dia memiliki gudang senjata nuklir berskala besar, NATO menegaskan bahwa mereka punya senjata penangkal nuklir yang diklaim tangguh. Jika ada yang menggunakan senjata nuklir untuk melawan NATO, ungkap dokumen itu, maka aliansi itu memiliki kemampuan dan tekad untuk membebankan biaya yang "tidak dapat diterima" pada musuh. Tapi keadaan ini, tambahnya, "sangat jauh". Dokumen tersebut tidak menjelaskan secara rinci di mana NATO berencana menempatkan tambahan kekuatannya. Tetapi pintu mereka tetap terbuka untuk anggota baru, katanya, dan dengan kata-kata yang akan semakin mengganggu Kremlin: "Kami akan terus mengembangkan kemitraan kami dengan Bosnia dan Herzegovina, Georgia dan Ukraina." 2px presentational grey line Pertemuan puncak para pemimpin negara anggota NATO menggambarkan cetak biru bagi panduan baru aliansi tersebut. Disebutkan Rusia adalah "ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan Sekutu dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Euro-Atlantik". Pernyataan bersama menambahkan bahwa "kami tidak dapat mengabaikan kemungkinan serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial sekutu". Di sisi lain, Putin mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan bahwa ketegangan akan muncul antara Rusia dan Swedia dan Finlandia setelah mereka bergabung dengan NATO. Putin kemudian mengatakan Moskow akan menanggapinya dengan serius apabila infrastruktur NATO didirikan di negara-negara tersebut. Dia mengatakan para pemimpin NATO ingin "menegaskan supremasi mereka, ambisi imperium mereka", tetapi dia juga mengatakan bahwa Rusia "tidak ada masalah" dengan bergabungnya Finlandia dan Swedia ke blok tersebut. Map of Nato members and when they joined

DPR sahkan tiga RUU provinsi baru Papua, tapi 'perpecahan masyarakat adat sudah terjadi'

Rapat Paripurna DPR pada Kamis (30/6) mengesahkan tiga RUU Pembentukan Provinsi di Papua menjadi Undang-Undang. Tiga provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. "Apakah RUU tentang pembentukan provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. "Setuju..." jawab anggota DPR yang hadir. Pengesahan tersebut dikritik sejumlah pegiat kemanusiaan di Papua. Mereka mengatakan pemekaran tiga provinsi baru di Papua bakal memicu konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebab kehadiran tiga provinsi baru sudah pasti disertai dengan penambahan aparat keamanan.Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengeklaim usulan pemekaran Papua ini berasal dari aspirasi kepala daerah, tokoh adat dan agama, serta tokoh perempuan yang datang ke Presiden Jokowi. "Dan juga tokoh birokrat di wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah baik diterima langsung presiden dalam kunjungan beliau dan bapak wakil presiden, delegasi yang datang, juga Kemendagri dan pimpinan kementerian/lembaga termasuk tokoh partai politik dan tentunya kepada anggota DPR RI." Tito mengatakan dalam pandangan akhirnya bahwa kebijakan pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua (OAP). "Dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyrakat Papua terutama orang asli Papua," imbuh Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Paripurna DPR. Papua SUMBER GAMBAR,SALDI HERMANTO/AFP Keterangan gambar, Sekelompok orang di Timika, Papua, berunjuk rasa - antara lain - menolak pemekaran provinsi di wilayah itu, 3 Juni 2022. Konflik sudah muncul akibat DOBBeberapa pegiat kemanusiaan di Papua menilai pemekaran tiga provinsi baru ini bakal menghadirkan konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia. Perwakilan Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua yang juga anggota Tim Kemanusiaan, Pendeta Dora Balubun, mengatakan saat ini telah terjadi perpecahan antara masyarakat adat di Nabire yang tidak mau bergabung dengan provinsi baru. "Perpecahan juga terjadi bagaimana masyarakat adat di Nabire menyatakan mereka bergabung dengan provinsi induk papua dan tidak mau bergabung dengan provinsi baru," ujar Pendeta Dora Balubun dalam konferensi pers virtual Kamis (30/6). "Lalu ada pernyataan masyarakat adat bahwa mereka lebih baik ke Saireri karena Nabire tidak jadi ibu kota Papua Tengah. Ini kan pemekaran menjadi pemecah." "Ini konflik terjadi sebelum diputuskan. Besok akan ada apa lagi? Apalagi kalau aparat datang, akan ada apa lagi?"Perwakilan dari Petisi Rakyat Papua, Ika Mulait, sependapat. Dia berkata, penetapan tiga provinsi baru hanya akan menambah kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di dua provinsi sebelumnya dan tak kunjung dituntaskan. Pasalnya kehadiran tiga provinsi baru sudah pasti disertai dengan penambahan aparat keamanan. papua SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO Keterangan gambar, Polisi menyemprotkan air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Ika merujuk pada tragedi Paniai tahun 2014 yang menewaskan empat orang dan melukai 21 lainnya ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda. Dalam peristiwa itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka yang merupakan anggota TNI berinisial IS. "Dua provinsi yang ada saja pelanggaran HAM terjadi besar-besaran. Apalagi ditambah tiga provinsi baru? Jadi pemerintah sekarang tidak melihat dampak negatif dan apa yang akan terjadi pada rakyat Papua," tutur Ika. "Tiga provinsi baru ini pastinya akan banyak militer masuk ke Papua dan rakyat Papua sudah trauma dengan kehadiran aparat." Adapun Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, menuduh pemerintah dan DPR telah melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi atas orang Papua dengan mengesahkan undang-undang daerah otonomi baru. Baginya pemekaran bukan jalan untuk menyejahterakan rakyat Papua. Sebab kebijakan ini demi menguras sumber daya alam Papua. "Hari ini negara tidak berpikir untuk kepentingan orang Papua, tapi sumber daya alam Papua." Timotius juga menegaskan bahwa keinginan untuk memekarkan Papua bukan berasal dari pihaknya. MRP juga, sambungnya, hanya sekali bertemu dengan pemerintah untuk membahas usulan pemekaran. Itu pun tidak pernah menyetujui adanya penambahan tiga provinsi baru. "Jadi partisipasi pemerintah daerah dan rakyat sama sekali tidak ada." papua SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO Keterangan gambar, Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiwa berunjukrtasa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Hingga saat ini uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan Majelis Rakyat Papua itu menguji sejumlah pasal, salah satunya pasal 76 ayat 1 dan 2. MRP menilai perubahan pasal itu menghilangkan kewenangan penuh majelis dalam memberikan persetujuan atas pemekaran daerah otonomi baru. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan MRP atas pasal 76 maka "semangat otonomi khusus" akan kembali sehingga meredakan potensi konflik dan meredakan eskalasi di Papua. "Pasal 76 itu nyawanya otsus, kalau nggak ada MRP maka tidak ada otsus." "Dengan kata lain, kalau kewenangan MRP atas persetujuan pemekaran tidak dihormati, ini bukti betapa pemerintah tidak demokratis. otoriter." Apa saja yang diatur dalam UU Pembentukan Provinsi di Papua? Setelah UU ini disahkan Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai digelar Pilkada tahun 2024. Kemendagri menargetkan pelantikan pejabat sementara gubernur akan dilakukan pada Agustus 2022. Kemudian pembentukan perangkat daerah akan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak pelantikan pejabat sementara gubernur. Adapun perekrutan aparatur sipil negaranya akan dilakukan paling lambat enam bulan sejak pelantikan pejabat gubernur. Untuk anggaran daerah, DPR dan pemerintah sepakat akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hitungan sementara Kemendagri, dana yang dibutuhkan per tahun untuk satu provinsi baru sebesar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Namun selain dari APBN, Valentinus mengatakan ada kemungkinan memperoleh dana hibah dari provinsi lain di Papua. Sementara soal formasi ASN, Kemendagri mengupayakan agar 80%nya diisi oleh orang asli Papua.

MyPertamina untuk penyaluran subsidi BBM 'berpotensi blunder karena masyarakat kelas bawah belum siap'

Penerapan sistem pendaftaran online dan aplikasi ponsel seperti MyPertamina demi mengontrol penyaluran BBM bersubsidi dinilai pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Riadhi, sebagai "kebijakan yang berpotensi blunder" dan justru mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses internet. Pertamina mulai membuka uji coba pendaftaran melalui situs dan aplikasi MyPertamina di 11 kabupaten dan kota pada Jumat (01/07) sebagai langkah awal untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi. Pertamina juga akan menyiapkan pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Pembatasan dengan instrumen baru ini dilakukan ketika beban biaya subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah Indonesia membengkak hingga Rp520 triliun, nilai subsidi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, akibat melonjaknya harga minyak dunia. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi terancam melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, mayoritas penikmatnya justru berasal dari masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2022 menyebutkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM di dalam negeri karena subsidi yang ditanggung pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas. Menurut Bank Dunia, penghapusan subsidi akan menghemat 1% dari PDB Indonesia, dan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah bisa dilakukan lewat penambahan bantuan sosial. Fahmy mengatakan penerapan sistem berbasis digital justru berpotensi menjauhkan masyarakat miskin tanpa akses internet dari kesempatan untuk mengakses BBM bersubsidi, padahal merekalah yang menjadi sasaran utama dalam program ini. "Konsumen yang berhak [menerima subsidi] tidak semua memiliki gawai, maka ada kemungkinan justru masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi tidak bisa membeli Pertalite. Ini kan ironis," kata Fahmy kepada BBC News Indonesia. Di satu sisi, Fahmy mengatakan pembatasan akses terhadap BBM bersubsidi memang perlu dilakukan demi menjaga keuangan negara, apalagi di tengah tingginya disparitas harga di konsumen dengan acuan harga di tingkat global. Namun, pemerintah perlu memikirkan skema yang lebih sederhana tanpa mengesampingkan kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki akses itu. Apa antisipasi Pertamina? Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Langkah ini juga dinilai lebih masuk akal ketimbang menerapkan skema pembatasan lain, seperti menetapkan skema dua harga. "Dalam diskusi publik manapun ketika ada dua harga tapi barangnya sama akan lebih sulit dikontrol, penggunaan QR code ini kami menilai adalah yang benar-benar bisa mencatat dengan baik siapa saja yang menggunakan BBM subsidi," papar Irto. Pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai kebijakan ini adalah langkah awal untuk mengubah pola subsidi BBM yang selama ini berbasis barang, menjadi berbasis orang sehingga diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga dia nilai sebagai strategi pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. "Yang jadi masalah, ini sudah memasuki tahun-tahun politik, apakah pemerintah mau memberlakukan kebijakan yang tidak populis? Apakah pemerintah siap dengan isu sosial kalau menaikkan BBM bersubsidi? Kan sepertinya tidak," papar Mamit. Sebagai seorang sopir angkutan kota (angkot) di Kota Manado, Sulawesi Utara, Latinggasa Lapoasa, 53 tahun, mengaku resah dengan kewajiban mendaftarkan diri melalui situs maupun aplikasi milik Pertamina. Latinggasa merupakan salah satu potret warga yang berhak menerima subsidi, namun tidak memiliki akses internet. Dia tidak memiliki ponsel pintar, apalagi perangkat komputer. Komunikasi jarak jauh biasanya dia lakukan dengan ponsel yang hanya bisa digunakan untuk fitur telepon dan pesan singkat. Oleh sebab itu, ketika mendengar rencana pemerintah membuka pendaftaran berbasis digital itu, Latinggasa mengaku bingung bagaimana dia memenuhi kebutuhan BBM-nya untuk mencari nafkah. "Kalau seperti itu tidak bagus, tidak ada handphone lagi kendalanya. Mau beli handphone pun tidak ada uang. [Komputer] tidak ada, jadi saya merasa sulit," ujar Latinggasa kepada wartawan Trisno Mais di Manado, Sulut, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada Kamis (30/06). Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Jootye Rynhard Rumansa, yang merupakan seorang pedagang berskala kecil di Manado. Sama seperti Latinggasa, Jootye juga tidak memiliki akses ke internet. Sebab Jootye merasa kemampuan ekonominya juga tidak mumpuni untuk bisa membeli paket data internet. "Memang ini satu kebijakan yang oke bagi pemerintah, tapi bagi masyarakat kecil agak mengganggu, apalagi tidak semua punya android dan pandai menggunakannya," ujar Jootye. "Mungkin sistem begini untuk kedepannya baik, karena sudah zaman makin berkembang. Tapi, masyarakat kelas bawah belum siap," lanjut dia. Selain itu, hingga satu hari sebelum pendaftaran dibuka di Kota Manado, Jootye mengaku belum mendapatkan cukup informasi dan sosialisasi terkait sistem baru itu. Timbul masalah baru Fahmy Riadhi dari UGM menilai bahwa penggunaan instrumen berbasis digital untuk pendataan seperti situs dan aplikasi MyPertamina "berpotensi blunder" dan "akan menimbulkan masalah baru". Salah satu di antaranya, dapat memicu antrean di SPBU karena prosedur pembeli harus memindai lebih dulu. Selain itu, tidak seluruh konsumen dan SPBU di Indonesia terhubung dengan internet. Data Asosiasi Penyedia Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada 2022 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 23% masyarakat Indonesia yang sama sekali belum mendapat akses internet. Menurut Fahmy, orang-orang yang belum memiliki akses internet itu kemungkinan besar juga adalah orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. "Yang memverifikasi data Pertamina, hasil verifikasi diberitahu melalui email, semua berbasis IT, padahal konsumen Pertalite dan solar yang iliterasi digital masih banyak juga," papar Fahmy. "Nanti kalau tidak bisa mendaftar dia tidak bisa beli Pertalite dan solar, padahal harusnya yang beli itu berhak. Ini kan ironis, seharusnya kembalikan ke tujuan pembatasannya itu kan agar subsidinya tepat sasaran," kata Fahmy. Fahmy menilai pemerintah seharusnya membuat kriteria yang lebih mudah untuk menetapkan penerima Pertalite dan solar bersubsidi, misalnya berlaku untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum. Dihubungi terpisah, Mamit Setiawan mengingatkan Pertamina untuk memastikan infrastruktur telekomunikasi di lapangan mendukung penerapan kebijakan ini, sehingga seluruh masyarakat yang berhak tidak kesulitan mengakses BBM bersubsidi. "Bisa dicari solusinya misalnya dengan sistem jemput bola sehingga masyarakat yang kesulitan bisa mendaftar di SPBU yang ada wifi dan ada petugas yang membantu registrasi," tutur Mamit. Langkah awal ubah pola subsidiMamit Setiawan dari Energy Watch mengatakan pembatasan akses BBM bersubsidi "sangat dibutuhkan" agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Sebab pola subsidi di Indonesia selama ini "perlu direformasi" karena berlaku pada barang, bukan pada orang, sehingga tidak tepat sasaran. Pendataan terhadap konsumen seperti ini, kata dia, diharapkan bisa menggambarkan siapa saja masyarakat yang sebetulnya membutuhkan BBM bersubsidi. Dengan demikian, penyalurannya dapat dikontrol dengan lebih baik. Mamit menilai kebijakan itu sebagai langkah awal yang baik untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi jangka panjang. Untuk jangka pendek, Mamit menilai penyesuaian harga BBM bersubsidi tetap perlu dilakukan mengingat disparitas harga di konsumen dengan harga keekonomiannya sudah terlalu tinggi. "Misalnya solar bersubsidi dengan harga sekitar Rp5.000-an itu sebetulnya sudah nggak sehat dan rawan penyelewengan," kata Mamit. Namun langkah itu sepertinya enggan diambil pemerintah karena "ongkos sosial dan politiknya terlalu mahal". Mengapa kebijakan ini diberlakukan? Subsidi BBM SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO Pertamina Patra Niaga memaparkan bahwa kebijakan ini dilakukan karena tren konsumsi BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar, berpotensi melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun mendatang. Menurut catatan Pertamina Patra Niaga, realisasi penyaluran pertalite bersubsidi bisa mencapai 28 juta kiloliter hingga akhir tahun, padahal kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR hanya 23,05 juta kilo liter. "Hingga year to date, realisasi Pertalite itu telah melebihi kuota sebesar 23%," papar Irto Ginting melalui konferensi pers. Kondisi serupa juga terjadi pada solar bersubsidi, di mana realisasinya bisa mencapai 17,2 juta kiloliter hingga akhir tahun, padahal kuota subsidinya hanya 14,91 juta. Kondisi itu membuat pemerintah harus menanggung beban subsidi energi sebesar Rp520 triliun karena semakin tingginya selisih harga yang dikenakan pada konsumen dengan acuan harga minyak dunia yang terus meroket. Dengan beban finansial yang berat itu, Irto mengatakan bahwa 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan yang mampu secara ekonomi. Sedangkan 40% masyarakat yang masuk kategori menengah ke bawah hanya menikmati sekitar 20% dari total konsumsi BBM. Belum lagi, kata Irto, penyelewengan pemanfaatan BBM bersubsidi yang kerap terjadi di lapangan. Seperti apa mekanismenya? Irto mengatakan masyarakat perlu mendaftar melalui situs https://subsiditepat.mypertamina.id/ dan mengisi data pribadi serta data kendaraan. Setelah itu pengguna akan mendapatkan kode QR. Kode QR ini yang harus ditunjukkan oleh konsumen ketika mengisi BBM, sehingga kendaraan yang diisi harus sesuai dengan yang terdata. Tetapi Irto menegaskan bahwa untuk menunjukkan kode QR itu tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. "Pembayaran juga tidak wajib menggunakan aplikasi MyPertamina, tapi kalau mau pakai aplikasi juga boleh. Nanti akan kita sosialisasikan," kata Irto. Terkait masyarakat yang tidak memiliki akses internet, Irto menyatakan bahwa akan ada sejumlah SPBU yang bisa menjadi tempat pendaftaran untuk masyarakat dengan didampingi petugas. Selain itu, Irto juga mengatakan bahwa yang berlaku mulai Jumat (01/07) adalah proses pendaftarannya, sedangkan proses pembelian yang menggunakan kode QR belum berlaku. Uji coba juga baru berlaku bagi kendaraan roda empat, sehingga pengguna kendaraan roda dua belum perlu mendaftar. Pertamina rencananya akan mengevaluasi sistem pendaftaran ini setelah sebulan diuji coba. Sedangkan kriteria masyarakat yang berhak menerima Pertalite bersubsidi masih disusun dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2019. Namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan salah satu kriteria penerima yang berhak adalah kendaraan dengan kapasitas di bawah 2.000 cc.

Filipina: 'Warisan berdarah' kepresidenan Rodrigo Duterte

Satu tengkorak berguling ke arah kaki saya. Tengkorak itu akan mengenai celana jika tidak terhalang tali kantong mayat yang digunakan untuk membungkusnya. Gemma Baran berdiri di sebelah saya. Dia menyaksikan dengan rasa terkejut dan miris saat tulang-tulang suaminya dimasukkan ke dalam kantong tersebut. Perempuan berumur 44 tahun itu telah menguburkan jenazah suaminya, Patricio Baran, di pemakaman ini lima tahun lalu. Namun sekarang dia tidak mampu lagi membayar harga sewa tanah pemakaman. Di Kota Manila yang padat, masyarakat miskin kerap mengubur sanak famili mereka di pemakaman sewaan. Satu liang kubur harus ditebus uang sewa sekitar Rp3 juta.Baru-baru ini Gemma ditawari kuburan gratis memindahkan tulang mendiang suaminya. Penawaran itu muncul dari gereja Katolik setempat, yang menggelar program "penyembuhan" atau yang dalam bahasa lokal disebut paghilom. Gereja memberi pendampingan kepada keluarga yang sanak familinya tewas akibat tindakan aparat dalam apa yang disebut sebagai "perang melawan narkoba" oleh Rodrigo Duterte, presiden Filipina yang masa jabatannya berakhir Kamis (29/06). Kebijakan mengatasi narkoba itu, yang oleh sejumlah kalangan dituding melewati batas-batas hak asasi manusia, menempatkan Filipina dalam berita utama internasional dalam beberapa tahun terakhir. Patricio ditembak mati oleh aparat Filipina pada 9 Juli 2017. Laki-laki berusia 47 tahun itu bekerja sebagai penjaga keamanan. Sehari sebelum ditembak, Patricio telah menghilang. Seorang tetangga mendengar tiga tembakan, tapi tidak melihat para penyerang. Polisi lalu membuat klaim bahwa mereka menemukan jenazah Patricio. Di sebelah Patricio, menurut keterangan polisi, tergeletak sebuah pistol dan kertas bertuliskan "pengedar narkoba dan pemerkosa".Namun pihak keluarga membantah tuduhan yang disematkan kepada Patricio. Mereka berkata, Patricio tidak pernah menjual atau menggunakan narkoba. Menurut Gemma, almarhum suaminya terlibat dalam sengketa tanah selama beberapa pekan sebelum tewas ditembak. Gemma curiga bahwa Patricio dibunuh akibat urusan tanah tersebut, tteapi dia takut menentang polisi di depan umum. Gemma berkata, sejak Patricio terbunuh, dia berjuang untuk membayar sewa dan menghidupi ketiga anak mereka. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mencari nafkah, selain juga mengandalkan bantuan makanan dari gereja. "Saya benar-benar menderita. Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk anak-anak saya," ujarnya. Gemma mengatakan, anak-anaknya adalah alasan dia tidak menuntut polisi menggelar penyelidikan atas kematian suaminya. "Saya benar-benar takut. Saya hanya bisa bungkam," tuturnya.Pada suatu pagi yang cerah di bulan Juni, Pastor Flavie Villanueva berdoa untuk jenazah Patricio. Saat itu kantong berisi tulang-tulang Patricio ditutup dan dibawa ke tempat peristirahatan lain. "Kami memutuskan memulai program ini untuk membantu keluarga korban yang berduka membangun dan memberdayakan kehidupan mereka lagi," kata Pastor Villanueva, seorang imam Katolik yang sejak lama menentang pemerintahan Rodrigo Duterte. "Perintah 'bunuh, bunuh, bunuh' dari Duterte adalah perintah yang disponsori negara dengan sengaja, yang telah menghasilkan ribuan janda dan yatim piatu. Ini adalah warisan paling tragis dari masa kepresidenannya," ujar Pastor Villanueva.Perang Duterte melawan narkoba Tindakan keras Duterte terhadap narkoba didukung berbagai kalangan. Kebijakan tersebut mengurangi jumlah "elemen jahat", kata Ofelia, seorang ibu dari empat anak yang tinggal di Pinyahan, Manila utara. Warga permukiman ini pernah menghadapi angka kejahatan narkoba yang tinggi. Pada tahun 2020, selama puncak pandemi, dua pria bersenjata bertopeng pernah melintasi pos pemeriksaan karantina polisi. Mereka datang untuk membunuh seorang tersangka pengguna narkoba, yang dikenal sebagai Bulldog. Kejadian itu berlangsung hanya 30 meter dari rumah Ofelia. Ofelia, yang memilih Duterte pada pemilihan presiden sebelumnya, sedih melihat kematian Bulldog. Dia mengenal dan menyukai laki-laki itu. "Peristiwa ini menyakitkan. Kesempatan kedua seharusnya diberikan padanya untuk berubah, bukan sesuatu yang begitu tiba-tiba," kata Ofelia. Bagaimanapun, Ofelia sebenarnya mendukung kebijakan terhadap narkoba ini. Menurutnya, saat ini penyalahgunaan narkotika tidak lagi terlihat di lingkungannya—meski dia mengaku tak bisa menjawab apakah kehidupannya membaik atau memburuk sejak Duterte menjabat presiden. Rodrigo "Digong" Duterte, yang sekarang berusia 77 tahun, terpilih memimpin Filipina pada Juni 2016. Dia dulu berkampanye akan secara keras memberantas narkoba dan berbagai bentuk kejahatan. Kebijakannya yang disebut "perang melawan narkoba" telah menyebabkan ribuan tersangka pecandu dan pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi yang kontroversial. Ribuan orang lainnya ditembak mati oleh orang-orang bersenjata bertopeng tak dikenal, yang sering disebut oleh media Filipina sebagai vigilante alias orang-orang yang bertindak tanpa basis hukum.Selama masa kepresidenan Duterte, banyak kelompok menunjukkan bukti meningkatnya impunitas polisi akibat perang narkoba. Pada tahun 2020, seorang polisi yang sedang tidak bertugas terekam menembak tetangganya setelah terlibat pertengkaran. Kejadian itu memicu kemarahan publik. Dia belakangan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tak lama setelah saya tiba di Manila pada tahun 2017, 32 tersangka pengedar narkoba tewas dalam satu malam dalam operasi polisi berlabel "perang narkoba dipergencar". Banyak keluarga korban operasi ini berkeras bahwa sanak famili mereka tidak bersalah. Kelompok HAM dan publik internasional mengecam kekerasan tersebut. Namun Duterte tidak terpengaruh dengan berbagai kecaman itu. Dia pernah berkata bahwa dia "akan dengan senang hati membantai tiga juta pecandu narkoba di Filipina". Duterte secara keliru membandingkan kampanye anti-narkobanya dengan Holocaust. Perkataannya itu dengan cepat mendapat kecaman dari Jerman dan kelompok-kelompok Yahudi. Duterte secara konsisten merendahkan para pecandu dan pengedar narkoba. Di media sosial, para pendukung Duterte sering menyebut orang-orang ini sebagai "pemerkosa dan pembunuh" yang pantas disudahi hidupnya. Menteri Luar Negeri Filipina era Duterte, Teodoro Locsin Junior, juga sempat memicu kemarahan global akibat serangkaian cuitan yang menyerukan Holocaust. Salah satu cuitannya menyebut bahwa "ancaman narkoba Filipina begitu besar sehingga membutuhkan solusi akhir seperti yang diadopsi Nazi". Saya baru-baru ini bertanya kepada Locsin apakah dia melihat kesamaan antara Holocaust dan pembunuhan tersangka pecandu dan pengedar narkoba di Filipina. "Tidak," ujarnya menjawab pertanyaan saya. Namun dia mengakui terdapat masalah dalam kepolisian Filipina. "Kami mencoba untuk memperbaikinya, namun kami tidak akan membiarkan perdagangan narkoba menguasai kehidupan politik sehingga kami tidak dapat memulihkan keadaan dan akhirnya berakhir seperti negara-negara di Amerika Tengah." Jumlah korban sebenarnya dari kebijakan Duterte terhadap narkoba tidak akan pernah diketahui. Awalnya, penghitungan resmi menggabungkan kematian yang dikonfirmasi selama operasi polisi dan yang diakibatkan kelompok vigilante "pria bertopeng". Pemerintah Filipina menyebutnya sebagai kematian dalam penyelidikan. Jumlah korban tewas mencapai puluhan ribu. Namun belakangan pemerintah menjatuhkan metrik perhitungan sehingga jumlah korban berkurang.ngka resmi terbaru untuk jumlah tersangka pengedar dan pengguna narkoba yang terbunuh selama Juli 2016 dan April 2022 adalah 6.248 orang. Banyak kelompok HAM percaya jumlah sebenarnya bisa mencapai 30.000 orang. Kepolisian selalu mengatakan bahwa mereka hanya membunuh orang-orang yang terlibat narkoba untuk membela diri. Tapi rekaman CCTV, foto para korban yang menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya, dan catatan pelapor menunjukkan kecenderungan yang lebih negatif. Seorang kapten polisi di Kota Manila secara diam-diam diwawancarai dalam film dokumenter 2019 berjudul "On the President's Orders". Dia berkata, orang-orang bertopeng yang melakukan pembunuhan sebenarnya adalah polisi. Duterte pernah mengatakan kepada aparat penegak hukum di sebuah acara anti-narkoba, "Anda mungkin akan ditembak. Tembak dia terlebih dahulu, karena dia akan benar-benar menodongkan senjatanya pada Anda, dan Anda akan mati." "Saya tidak peduli dengan HAM. Saya secara penuh akan memikul tanggung jawab hukum. Saya akan menghadapi pengacara hak asasi manusia itu, bukan Anda," kata Duterte. Orang kuat yang populer Semua peristiwa dan kecaman ini tidak mengurangi popularitas Duterte. Dalam jajak pendapat, popularitasnya tetap tinggi meski dia dikecam dan penyelidikan terhadapnya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung di Pengadilan Pidana Internasional. Beberapa kalangan mengaitkan tren ini dengan populisme agresif Duterte di negara miskin seperti Filipina, di mana kepercayaan publik terhadap sistem peradilan selalu rendah. Ada pula yang lain menilai, terlepas dari karier politiknya yang panjang, Duterte berhasil memproyeksikan dirinya sebagai "orang luar"—berlawanan dengan Keluarga Aquino dan Keluarga Marcos yang telah memerintah Filipina selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, Duterte menyebut dirinya sebagai "penghukum" yang "melanggar aturan". Pilihan kata-katanya yang blak-blakan dan sering kali kasar diterima oleh masyarakat Filipina. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai "tatay Digong" atau "Bapak Duterte". Pernyataan misoginis Duterte tentang perempuan dan komentar seksis atas pemerkosaan hanya dianggap lelucon oleh para pendukungnya. Namun, kepribadiannya yang provokatif dan dukungannya terhadap kekerasan bukanlah hal baru. Duterte naik ke tampuk kekuasaan pada 1980-an ketika Filipina masih tenggelam dalam politik Perang Dingin. Dia menjadi wali kota di Davao pada tahun 1988. Ini adalah kota di selatan Filipina yang menjadi basis perlawanan terhadap pemberontak komunis. Kelompok komunis ini menyerang polisi, pejabat, dan orang orang yang mereka anggap musuh. Kelompok yang melawan kubu komunis ini disebut Alsa Masa (Kebangkitan Massa). Mereka mempersenjatai warga sipil. Menurut beberapa laporan, terjadi paksaan agar masyarakat sipil bergerak melawan komunis. Beberapa pakar percaya bahwa Amerika Serikat berperan dalam peristiwa itu, mengingat mereka baru saja mengalami kekalahan yang mahal dalam Perang Vietnam. Pemerintah AS disebut telah turut mempersenjatai kelompok-kelompok pejuang anti-Komunis di seluruh dunia. Ketika ditanya apakah AS pernah terlibat dalam mendukung Alsa Masa, Locsin berkata, "Jika itu benar, saya harus menembak diri saya sendiri apabila saya memberi tahu Anda." "Situasi yang terjadi saat itu sungguh keras. Itu adalah masa di mana banyak hal harus diselesaikan secara tegas. Itu tidak terbayangkan pada masa sekarang. Kami bukan lagi orang yang sama sekarang," ucapnya.Banyak yang percaya, Alsa Masa adalah asal mula 'kelompok main hakim sendiri' dan "pasukan kematian" yang muncul di Davao di bawah kepemimpinan Duterte. Korban dari milisi ini biasanya adalah kaum kiri, penentang pemerintah, dan tersangka kasus pidana, termasuk pengguna dan pengedar narkoba. Investigasi terhadap lebih dari 1.000 pembunuhan dan penghilangan di Davao oleh PBB merujuk pada keterlibatan Duterte. Pada sidang senat tahun 2016 tentang kasus itu, para saksi dari unsur kepolisian menggambarkan bagaimana "pasukan kematian Davao" memanipulasi keberadaan senjata dan obat-obatan untuk membentuk citra negatif pada korban. Duterte, bagaimanapun, selalu bersikeras bahwa dia tidak pernah memberikan perintah langsung kepada bawahannya untuk melakukan pembunuhan. Namun pada tahun 2018 dia berkata, "Satu-satunya dosa saya adalah pembunuhan di luar proses hukum." Menyusutnya ruang demokrasi Duterte pernah berjanji akan melakukan belanja infrastruktur dan melonggarkan pembatasan investasi asing. Walau begitu, pandemi dan resesi mengaburkan catatan ekonominya. Duterte melakukan "pekerjaan yang baik" dalam menangani persoalan ekonomi, menurut April Tan, kepala strategi ekuitas COL Financial di Manila. "Dia mengizinkan para teknokratnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Sistem perpajakan berhasil direformasi. Banyak langkah yang dilakukan untuk meningkatkan insentif untuk melakukan bisnis di sini," kata April Tan. Para menteri di era pemerintahan Duterte juga memuji langkahnya membentuk kesepakatan damai yang menawarkan otonomi politik bagi jutaan Muslim Filipina di Pulau Mindanao. Duterte juga melarang masyarakat merokok di tempat umum. Dia menjanjikan pendidikan gratis sampai tingkat universitas dan layanan kesehatan yang lebih rapi. Namun saat ini masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan inisiatif tersebut. Salah satu janji terbesarnya adalah memberantas korupsi. Salah satu caranya dengan meluncurkan saluran khusus agar publik dapat melaporkan korupsi. Namun pada tahun 2021, pemerintah Duterte malah menghadapi tuduhan korupsi atas kontrak jutaan dolar AS dengan pemasok layanan kesehatan. Duterte lalu melarang para menterinya menghadiri forum dengar pendapat di Senat yang digelar untuk menyelidiki kasus tersebut. Sampai saat ini kasus itu belum berlanjut ke proses hukum. Merujuk kasus itu, para kritikus menuduh impunitas bagi orang kaya dan kelompok penguasa terus berlanjut di Filipina. Kebebasan berbicara adalah salah satu yang terdampak selama era kepresidenan Duterte. Para pemimpin oposisi dipenjara. Para kritikus juga menjadi sasaran, termasuk Pastor Villanueva, imam Katolik yang berdoa untuk suami Gemma, Patricio. Dia didakwa melakukan penghasutan. Media massa juga dibungkam. Maria Ressa, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan salah satu pendiri situs berita Rappler, dihukum pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya. Maria telah membantah tuduhan di pengadilan dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Banyak yang percaya kasus yang menimpanya bermotif politik, terutama karena berbagai liputan Rappler terkait kebijakan Duterte. Maria juga terus-menerus menghadapi rentetan perundungan di media sosial. Dia menuding serangan itu dirancang untuk membungkamnya. Pada malam saat Duterte resmi meninggalkan kantor kepresidenan, para pejabat Filipina memerintahkan agar situs Rappler ditutup.Duterte mungkin bukan bagian dari dinasti politik, tetapi jelas bahwa dia telah memulainya. Jabatannya berakhir ketika putrinya, Sara Duterte-Carpio, naik menjadi wakil presiden Filipina. Sara menang telak pada pemilihan tahun ini dan kemungkinan akan maju pada pemilihan presiden tahun 2028. Pendukung Duterte bersikeras bahwa catatannya patut dipuji. "Duterte telah meninggalkan begitu banyak warisan, Anda perlu beberapa hari untuk menghitungnya," kata mantan juru bicaranya, Salvador Panelo. Panelo menampik temuan dalam penyelidikan Pengadilan Pidana Internasional atas "pembunuhan main hakim sendiri" terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan kejahatan narkoba. Dia menuding sindikat narkobalah yang telah saling membunuh. Namun para pengkritik Duterte menyebut warisan kepreidenannya dirusak oleh kekerasan. "Ketika Anda berada di pemerintahan, Anda dapat berbuat baik sebagai presiden, hanya dengan duduk di sana, karena banyak hal terjadi," kata Karen Gomez-Dumpit, mantan kepala komisi hak asasi manusia negara itu. "Anda memiliki seluruh aparat pemerintah yang siap siaga. Dia bisa melakukannya dengan sangat baik, seandainya dia tidak memiliki kebijakan semacam itu. "Ini adalah warisan pembunuhan," katanya.

Tuesday, May 31, 2022

Download buku-buku menyingkap kebohongan di balik gerakan "pemulihan" Nama Yahweh

Siapa NRA, kelompok pendukung kepemilikan senjata api di Amerika Serikat, dan mengapa mereka begitu kuat?

Setelah penembakan sekolah di Texas yang menewaskan 19 anak-anak dan dua orang dewasa, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, bertanya, "Kapan kita akan melawan hak individu memiliki senjata api?" Asosiasi Pemilik Senjata AS (NRA) adalah organisasi paling kuat yang melobi pemerintah dan DPR terkait hak kepemilikan senjata di AS. Kelompok ini didirikan pada tahun 1871 oleh dua veteran Perang Saudara AS. NRA ditujukan sebagai kelompok rekreasi untuk "mempromosikan dan mendorong aktivitas menembak secara ilmiah". NRA mulai melakukan lobi politik pada tahun 1934. Ketika itu pimpinan NRA mengirim surat kepada anggota mereka berisi informasi tentang draf regulasi senjata api yang sedang dibahas. Asosiasi tersebut mendukung dua upaya kontrol dan pengawasan senjata, yaitu UU Senjata Api Nasional tahun 1934 dan UU Pengendalian Senjata tahun 1968. NRA menjadi lebih aktif secara politik pada dekade 1970-an. Pada tahun 1975, NRA mulai mencoba mempengaruhi kebijakan secara langsung melalui badan lobi yang mereka bentuk, yaitu Institute for Legislative Action. Dua tahun setelahnya, badan ini membentuk Komite Aksi Politik untuk menyalurkan dana kepada legislator. NRA sekarang adalah salah satu kelompok lobi dengan kepentingan khusus yang paling kuat di AS. Mereka memiliki anggaran yang cukup besar untuk mempengaruhi anggota Kongres dalam pengambilan kebijakan terkait senjata. Asosiasi ini dijalankan Wayne LaPierre, yang menjabat wakil presiden eksekutif di organisasi tersebut. Kejaksaan New York dan Washington DC saat ini sedang berupaya secara hukum untuk membubarkan NRA. Mereka menuduh bahwa kepemimpinan senior NRA menyalahgunakan dana amal untuk pengeluaran pribadi. NRA menyebut gugatan kejaksaan itu "serangan tak berdasar dan terencana". Berapa besar anggaran NRA? Pada tahun 2020, NRA menghabiskan anggaran sekitar US$250 juta atau Rp3,6 triliun per tahun. Nominal itu jauh lebih banyak daripada gabungan anggaran semua kelompok advokasi pengendalian senjata di AS. Namun NRA memiliki keanggotaan yang jauh lebih besar daripada kelompok-kelompok itu. Mereka menggunakan dana itu, antara lain untuk membangun dan mengelola fasilitas menembak serta program pendidikan. Dalam hal lobi, NRA secara resmi menghabiskan sekitar US$3 juta (Rp43 miliar) per tahun untuk mempengaruhi kebijakan terkait hak kepemilikan senjata. Jumlah anggaran tercatat mereka habiskan untuk melobi legislator pada tahun 2014 adalah US$3,3 juta (Rp48 miliar). Angka itu hanya pengeluaran yang tercatat untuk para pembuat undang-undang. Anggaran yang cukup besar mereka habiskan melalui Political Action Committee dan kontribusi independen, oleh karenanya jumlah pastinya sulit dilacak. Sejumlah peneliti menyebut NRA juga memiliki pengaruh tidak langsung yang cukup besar melalui keanggotaannya yang terlibat secara politik. Banyak dari anggota NRA ini akan mengambil suara pada pengambilan keputusan terkait masalah ini. NRA secara terbuka menilai anggota Kongres AS dengan nilai A hingga F, berdasarkan sikap sang legislator terhadap hak kepemilikan senjata. Peringkat tersebut dapat memiliki efek serius pada jumlah jajak pendapat dan bahkan bisa membuat legislator yang mendukung pengendalian senjata kehilangan kursi. Setelah Donald Trump menjadi presiden AS pada tahun 2016, pengeluaran NRA untuk urusan politik turun. Ini terjadi di tengah munculnya berbagai kelompok yang mengadvokasi pengendalian senjata, yang menerima jutaan dolar dari para penentang kebijakan NRA. Ada perkirakan bahwa kelompok pro-pengendalian senjata telah melampaui anggaran NRA untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Estimasi jumlah anggota NRA sangat bervariasi selama beberapa dekade terakhir. Asosiasi itu mengklaim bahwa keanggotaan mereka melonjak mendekati lima juta orang usai penembakan massal di sebuah sekolah di Sandy Hook tahun 2012. Meski begitu, beberapa pengamat memperkirakan jumlah anggota NRA mencapai tiga juta orang. NRA dituduh menggelembungkan jumlah anggota mereka. NRA kerap membanggakan beberapa anggota terkenal mereka, termasuk mendiang mantan Presiden AS, George HW Bush. Bush mengundurkan diri dari NRA pada tahun 1995 setelah agen federal menyebut pimpinan asosiasi ini, Wayne LaPierre, kejam dan brutal. Pernyataan itu keluar setelah serangan bom di gedung pemerintah di Oklahoma City. Sejumlah anggota aktif NRA saat ini juga menyandang status figur publik, antara lain mantan calon wakil presiden AS, Sarah Palin serta aktor Tom Selleck dan Whoopi Goldberg. Mendiang aktor Charlton Heston menjabat sebagai Presiden NRA pada tahun 1998 hingga 2003. Heston dikenal luas saat memegang senapan di atas kepalanya dalam sebuah konvensi NRA setelah penembakan massal Columbine High School pada tahun 1999. Heston saat itu berkata kepada pendukung pengendalian senjata bahwa dia tidak akan merelakan hak itu hilang, bahkan jika dia harus kehilangan nyawa. Mengapa NRA kontroversial? NRA sangat melawan segala bentuk kontrol senjata. Mereka berpendapat bahwa lebih banyak senjata membuat negara lebih aman. Namun klaim itu bergantung pada regulasi dalam konstitusi AS yang diinterpretasikan secara berbeda. Menurut NRA, konstitusi memberi warga AS hak untuk memanggul senjata tanpa pengawasan pemerintah. NRA menghadapi kritik dari kedua sisi spektrum politik setelah penembakan Sandy Hook. Ketika itu LaPierre menyebut bahwa kurangnya penjaga bersenjata di sekolah adalah penyebab tragedi terseb NRA dengan gigih menentang sebagian besar undang-undang lokal, negara bagian dan federal yang akan membatasi kepemilikan senjata. Mereka melobi politikus agar senjata yang disita oleh polisi dapat dijual kembali. Mereka beralasan, menghancurkan senjata itu, pada dasarnya menyia-nyiakan senjata yang sangat bagus. Sebaliknya, NRA sangat mendukung undang-undang yang memperluas hak senjata, seperti regulasi yang memungkinkan pemilik senjata membawa senjata di tempat umum.